Media Dinamika Global

Senin, 03 November 2025

Oknum Diduga Anggota Kopassus Aniaya Satpam di Tapung Hulu, Lima Korban Luka-Luka – Kuasa Hukum PT NKS Desak Polisi Bertindak Tegas



Kampar, Riau – Aksi kekerasan dan penganiayaan kembali mewarnai konflik lahan di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kali ini, korbannya adalah petugas satuan pengamanan (Satpam) dari PT NKS, yang menjadi pihak outsourcing dari Koperasi Eno Nenek Senama (KNES).


Peristiwa yang terjadi baru-baru ini itu diduga melibatkan sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota satuan elit TNI, Kopassus, yang melakukan intimidasi, penodongan senjata api, hingga pemukulan terhadap para Satpam di lokasi kejadian.


Aksi brutal tersebut mengakibatkan lima anggota Satpam PT NKS mengalami luka serius dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit terdekat.


Kuasa hukum PT NKS, Mohammad Syerland Orza, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyebut aksi main hakim sendiri ini sangat melanggar hukum dan mencoreng nama baik institusi TNI.


“Negara kita adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, seharusnya menempuh jalur hukum, bukan dengan cara-cara intimidatif dan kekerasan seperti ini,” tegas Syerland kepada wartawan, Selasa 4 November 2025.



Menurutnya, konflik antara Koperasi KNES dan Koperasi Koposan bukanlah hal baru. Ketegangan antara kedua pihak sudah berulang kali terjadi dan belum menemukan titik damai.


Dijelaskan Syerland, pemicu terbaru berasal dari Koperasi Koposan, yang baru terbentuk, dan diduga menghasut warga untuk mengambil alih lahan sawit yang selama ini dikelola oleh KNES. Bahkan, kelompok ini disebut melibatkan oknum yang mengaku sebagai anggota TNI Kopassus untuk melakukan tindakan anarkis di lapangan.


 “Pihak Satpam PT NKS hanya menjalankan tugas sesuai prosedur dan berkomunikasi dengan baik. Namun justru mendapat perlakuan kekerasan, bahkan ditodong senjata api,” tambahnya.



Atas kejadian ini, pihak PT NKS telah melaporkan peristiwa penganiayaan dan penodongan senjata api tersebut ke Polres Kampar di Bangkinang.


Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap para pelaku maupun pihak-pihak yang mengaku sebagai oknum TNI Kopassus dalam peristiwa itu.


Kuasa hukum PT NKS berharap aparat penegak hukum segera bertindak agar insiden serupa tidak kembali terjadi, serta untuk menjaga marwah hukum dan keamanan masyarakat di wilayah Tapung Hulu.


UM Bima Dorong Mahasiswa Hadirkan Solusi Krisis Air dan Iklim


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.---Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) menegaskan komitmennya dalam isu lingkungan dan kemanusiaan dengan mengirimkan 13 mahasiswa terbaik untuk mengikuti program “Water and Climate Catalyst”. Program ini berfokus pada penanganan krisis air dan perubahan iklim di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi keterbatasan air bersih. 16 Oktober 2025

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara AikIte, Lazismu, Kitabisa, dan Universitas Muhammadiyah Bima, yang bersatu dalam upaya mencari solusi lokal untuk tantangan global: krisis air dan dampak perubahan iklim.

Rektor UM Bima, Ridwan, menyebut program ini sebagai wujud sinergi konkret antara dunia akademik dan masyarakat.

“Mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan. Lewat kegiatan ini, mereka belajar langsung dari lapangan, berinovasi, dan mengabdikan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat. Krisis air dan perubahan iklim bukan hanya isu global, tetapi juga tantangan nyata yang dihadapi daerah-daerah seperti Bima,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para mahasiswa akan melakukan observasi terhadap sumber mata air, pendataan kebutuhan air bersih masyarakat, serta penerapan teknologi sederhana untuk konservasi dan pengelolaan air. Tak hanya itu, mereka juga memberikan edukasi lingkungan kepada warga setempat tentang pentingnya menjaga ekosistem hulu agar ketersediaan air tetap berkelanjutan.

Founder program AikIte, Shofi Lathifah Nuha Anfaresi, menjelaskan bahwa “Water and Climate Catalyst” dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kolektif sekaligus menghadirkan solusi berbasis masyarakat.

“Kita ingin menggerakkan generasi muda agar peduli dan terlibat langsung dalam mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi dengan UM Bima menjadi langkah penting untuk memperkuat aksi nyata di tingkat lokal,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Lazismu dan Kitabisa, dua lembaga yang memiliki perhatian besar terhadap program kemanusiaan dan keberlanjutan. Keduanya melihat kegiatan ini sejalan dengan misi membangun kepedulian sosial yang berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan.

Salah satu peserta, Eka Juniar, mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) UM Bima, mengaku bangga bisa terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Kami belajar langsung bagaimana masyarakat berjuang menghadapi krisis air dan mencari solusi bersama. Ini pengalaman berharga yang membuka wawasan kami tentang pentingnya menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Selain Eka, peserta lain berasal dari berbagai program studi: Teknik Sipil (Fitria Ramadhani, Dila Apriliani Putri, Muhammad Faizal, Salsabilah, Ananda Galang Wangsa), Ilmu Komputer (Ika Ismawati, Khoirunnas Sholihan, Pipit Apriani, Rifka Nabila, Nurseli, dan Eka Juniar), serta Ilmu Hukum (Dyaz).

Program ini bukan sekadar ajang pelatihan lapangan, melainkan juga laboratorium sosial bagi mahasiswa untuk mempraktikkan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam konteks nyata: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.(Sekjend MDG)

Terus Berantas Halinar, Lapas Narkotika Rumbai Kembali Razia Blok Hunian Bersama APH.


Pekanbaru - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai terus tunjukkan komitmennya memberantas peredaran narkoba dan handphone sebagai wujud implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan melalui razia kamar hunian Warga Binaan bersama personel Polri -TNI dan, Senin (03/11/). 


"Kami kembali merazia kamar Warga Binaan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Razia ini terus kami galakkan baiks ecara terjadwal maupun mendakdak, hingga Lapas benar-benar bersih dari peredaran narkoba, pungutan liar, dan handphone," tegas Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Edoward Nikelini Bangun.


Selanjutnya, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Reinhards Indra Pitoy menyampaikan apresiasi atas peran aktif APH dalam razia gabungan. "Ini adalah sinergi yang luar biasa di mana rekan-rekan APH selalu hadir di setiap razia. Terima kasih atas bantuannya mewujudkan komitmen Lapas Narkotika Rumbai bersih dari barang-barang terlarang," ujarnya.


Kegiatan diakhiri dengan pemusnahan hasil razia oleh Kepala Seksi Adm Kamtib, Edoward Nikelini Bangun, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Ridho Kurniawan, Kepala Subseksi Keamanan, Aidiel Candra, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, Wan Rezwanda serta APH dari TNI dan Polri

Serma Rizal Pimpin Kegiatan Siskamling Di Kelurahan Melayu Kota Bima


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Babinsa Kelurahan Melayu Serma Rizal pimpin Siskamling di wilayah teritorial Koramil 1608-01/Rasanae bertempat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asokota Kota Bima. Senin, 03/11/25)

Adapun personil yang terlibat siskamling sebagai berikut Anggota Koramil 1608-01/Rasanae 4 orang, Ketua LPM Kel Melayu, Ketua RW 04 Kel Melayu 

Sasaran siskamling di wilayah RT 09 RW 04 dan RT 08 RW 04 Kelurahan Melayu 

Rangkaian kegiatan :

Pukul 20.15 Wita, personil siskamling tiba di Pos Jaga Rt 09 Rw 04 Kel. Melayu mengecek anggota siskamling.

Pukul 20.30 Wita personil siskamling tiba di Rt 09 RW 04 Kel Melayu melaksanakan patroli keliling Babinsa Melayu memberikan himbauan yang intinya 

Patroli siskamling malam ini dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama - sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban Umum nya di Kelurahan Melayu.

Lebih khusus lagi keamanan dan ketertiban di tiap lingkungan harus diperhatikan demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat Kelurahan Melayu 

Pukul 21.00 Wita, kegiatan patroli siskamling selesai dalam keadaan aman,tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Bupati Hadiri Rakor di Dampingi Oleh Kepala DPMPTSP, Dinas PUPR Kabupaten Bima Paparkan RDTR Kecamatan Lambu


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, ST.MT, Plt. Kepala DPMPTSP Darmin, SE, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda, S.ST., MH dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah, ST menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Lambu Senin (3/11) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. 

Dalam Rakor yang dipandu Pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc. tersebut, Bupati Bima mengatakan, Rakor lintas sektor ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RDTR Lambu yang bertujuan untuk menyelaraskan substansi rencana dengan berbagai kepentingan lintas sektor, baik pusat, provinsi, maupun daerah. 

"RDTR ini menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah". Terangnya. 

Dalam Rakor yang juga dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty Elisabeth Lengkong, S.Si. M.Si, MEEM, Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E, Dian Ayu Wulandari, S.Si., M.Sos., Perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi tersebut, Bupati Ady Mahyudi juga menegaskan sikap Pemerintah daerah. 

Pemkab Bima berkomitmen untuk menetapkan RDTR Lambu melalui Peraturan Bupati sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah ini. 

Dokumen RDTR ini juga akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperkuat pelayanan perizinan berusaha berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dengan demikian, RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup". Jelas Bupati. 

Sementara itu, pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc dalam arahannya mengatakan, "RDTR merupakan instrumen pengendali bagaimana ruang, lahan dan lingkungan tidak tereksploitasi untuk saat ini saja, tetapi juga secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang. 


Kita juga harus mencermati ketentuan aturan zonasi yang merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Juga harmonisasi aspek pengendalian sosial dan lingkungan". 

Kabupaten Bima diharapkan agar menjaga konsistensi dan kesesuaian antara RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dengan RTRW yang sedang dalam proses Revisi". Tandasnya. (Sekjend MDG)

Sat Pol PP NTB Menyisir Wilayah Pelosok Untuk Berantas Rokok Ilegal


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat pol PP) provinsi NTB gencar melakukan razia peredaran rokok ilegal pada wilayah pelosok yang ada di Bumi Gora.

Kasat Pol PP NTB Dr. H. Fathul Gani mengatakan, upaya monitoring keberadaan rokok ilegal juga menyasar pada pedagang eceran. Harapannya, agar masyarakat tidak membeli dan memperdagangkan rokok ilegal.

“Saat ini, Sat Pol PP bersama Satgas yang terbentuk disejumlah Kabupaten dan Kota, gencar melakukan operasi dan Razia terhadap Rokok Ilegal hingga ke Pelosok-pelosok guna mencegah peredaran rokok ilegal”, ujar H. Fathul Gani.

Pendekatan persuasif kita terapkan terhadap para pedagang-pedagang Kecil. Pedagang eceran kita ingatkan agar tidak menjual Rokok Ilegal dengan memperlihatkan sampel atau contoh Rokok Ilegal yang marak beredar ditengah-tengah masyarakat saat ini, ujar Kasat pada media PusaranBerita, Kamis, 9 Oktober 2025 (Surya Ghempar).

Kasat Pol PP Siap Berantas Peredaran Rokok Ilegal Sesuai Instruksi Menkeu RI


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Komitmen Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberantas peredaran rokok ilegal hingga ke lapisan terbawah, termasuk marketplace dan warung kelontong, mendapat respons cepat dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Satpol PP NTB).

Kepala Satpol PP NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si menegaskan pihaknya siap memperkuat langkah operasional di lapangan sebagai tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (22/9/2025) mengatakan, bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak hanya menyasar penjualan di platform daring seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli, tetapi juga akan diperluas hingga ke warung-warung kelontong.

“Tadinya minta mulai 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya. Jadi bagi siapa pun yang jual rokok ilegal, saya akan datangi secara random,” tegasnya.

Menkeu juga menyinggung praktik penjualan rokok ilegal di toples warung, serta menegaskan jalur hijau impor barang ilegal tak akan luput dari pengawasan. Ia bahkan menekankan tidak segan menyikat oknum internal Bea Cukai maupun Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat.

“Kalau ada kecurangan mungkin dalam waktu dekat kita akan banyak orang dari situ kita akan sikat, baik yang terlibat dari Bea Cukai maupun Kemenkeu,” tuturnya.

Merespons pernyataan tersebut, Kasat Pol PP NTB menyatakan akan meningkatkan intensitas operasi lapangan, termasuk memperluas jangkauan wilayah pengawasan. “Pernyataan Menteri Keuangan tentu menjadi penguatan moral bagi kami di daerah. Di NTB, operasi pemberantasan rokok ilegal tidak hanya akan ditingkatkan secara kuantitas, tetapi juga kualitasnya dengan pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh,” ujar H. Fathul Gani yang pernah menjabat Asisten II Pemprov NTB.

Ia menambahkan, sinergi bersama aparat penegak hukum, bea cukai, dan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat agar target pemberantasan rokok ilegal di tingkat akar rumput dapat tercapai.

“Satpol PP NTB siap bergerak lebih agresif. Instruksi pemerintah pusat adalah pijakan kami untuk memperluas operasi, memastikan NTB menjadi daerah yang bersih dari peredaran rokok ilegal,” tegasnya.

Dengan intensifikasi operasi daerah yang sejalan dengan langkah pemerintah pusat, Satpol PP NTB berharap NTB dapat menjadi contoh daerah yang konsisten dalam mendukung kebijakan nasional. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berpotensi merugikan kesehatan dan perekonomian nasional. (Surya Ghempar).

Kembali, Kasat Pol PP NTB Sambangi Keluarga Pasien Penghuni Bangun Eks Tempat Tinggal Mandor Kompleks RSUP


Mataram, Media Dinamika Global.Id - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) provinsi NTB kembali terjun kelokasi serta bertemu dengan pasien dan keluarga pasien yang menempati bangunan eks rumah mandor kawasan RSUP NTB, Selasa 14 Oktober 2025.

Kasat Pol PP NTB Dr. H. Fathul Gani mengatakan, Untuk saat ini kita fokus menyiapkan rencana relokasi pada saudara saudara kita yang menempati bangunan eks tempat tinggal mandor dan pekerja saat pembangunan UGD RSUP NTB beberapa tahun silam.

Kami sangat yakin saudara saudara kita nggak ada yang mau berlama- lama sakit dan dirawat, ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. “Karena hampir seluruh pasien dan keluarga pasien berasal dari keluarga tidak mampu”, ujar H. Fathul Gani.

Dalam kondisi seperti inilah Pemerintah hadir guna memfasilitasi tempat singgah yang lebih layak. Mengingat sudah masuk musim penghujan, pak Gubernur sudah mengarahkan untuk mencari opsi lokasi yang bisa dijadikan rumah singgah yang dilengkapi fasilitasi kendaraan operasional serta petugas yang tetap siaga.

Beberapa opsi yang nantinya kita tawarkan kepada pasien dan keluarga pasien bisa berupa rumah singgah yang saat ini operasional yang berada di seputaran RSUP ataupun opsi lain yang saat ini terus kita koordinasikan dengan Dinas Sosial, papar Kasat Pol PP NTB pada media PusaranBerita. (Surya Ghempar).

Kepala Sekolah SDN 21 Tolomundu Kota Bima Ibu Sulami, S.Pd. Pembina Upacara Bendera Awal Bulan November 2025


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.---Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga perilaku baik, semangat belajar, dan saling menghormati, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Tidak hanya itu, Ibu kepala sekolah menyampaikan amanat tentang mendukung program kota bima BISA.

kepala Sekolah Ibu sulami menggelar upacara bendera rutin hari Senin pada tanggal 3 November 2025 di Halaman Sekolahnya Seluruh pegawai lingkup SDN 21 tolomundu maupun Pembinaan Upacara hadir dan mengikuti jalannya upacara dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Sekolah Ibu sulami.

Upacara bendera yang dilaksanakan pada awal bulan November 2025 ini bukan hanya sebuah rutinitas, melainkan wadah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkokoh kedisiplinan, serta meneguhkan loyalitas setiap prajurit. Melalui upacara bendera, kita diingatkan kembali akan pentingnya pengabdian kepada bangsa dan negara.

Usai pelaksanaan upacara, dalam arahan Kepsek Ibu sulami S.pd menyampaikan pentingnya menjaga disiplin, dedikasi, dan etos kerja sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Beliau juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa memelihara kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga citra SDN 21 tolomundu melalui perilaku yang mencerminkan. Selain itu, sebagai bentuk pentingnya menjaga kesiapsiagaan, soliditas, dan sinergi, baik dalam mendukung tugas pokok pembina upacara maupun program sekolah, khususnya dalam pembangunan di sekolah SDN 21 tolomundu.

Kegiatan rutin ini juga menjadi momentum memperkuat kekompakan dan semangat kebersamaan antar kepala sekolah, Guru Guru, Serta staf pegawai lingkup SDN 21 tolomundu Kota Bima dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekaligus mendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, tertib, dan produktif di lingkungan satuan serta meneguhkan komitmen personel dalam menjalankan amanah pengabdian demi kejayaan SDN 21 tolomundu Kota Bima, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Sekjend MDG)

Wakil Wali Kota Gelar Apel Gabungan Bersama Seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., menggelar apel gabungan bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Bima pada hari ini, Senin, (3/11), kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Wali Kota Bima. Apel gabungan ini diikuti oleh seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima, anatara lain ; Pj Sekda, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah se Kota Bima, serta segenap ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Bima. Senin, (3/11/2025).

Feri Sofiyan yang bertindak sebagai Pembina Apel gabungan pagi ini, dalam amanatnya menyampaikan bahwa momentum apel ini, tidak sekedar menjalankan tugas sebagai abdi negara, akan tetapi juga sebagai media silaturahim, berkumpul, dan saling mengingatkan satu sama lain. Ia juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu diharapkan harus bertanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme.

"Apel gabungan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi sarana untuk silaturahim, memperkuat kebersamaan di antara kita. Kita sebagai ASN, mari kita bekerja dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, Wakil Wali Kota juga mengevaluasi kehadiran ASN pada apel pagi kali ini, yang kian merosot, bila dibandingkan dengan apal gabungan di bulan-bulan sebelumnya. ia menyanyangkan keadaan ini, dan berharap kepada seluruh ASN agar tetap semangat di dalam menjalankan tugas, meningkatkan etos kerja, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

"Saya mengajak kita semua, mari kita tingkatkan semangat kita dalam bekerja, jadilah abdi negara yang berintegritas, dan jadilah pelayan yang baik bagi masyarakat," tuturnya.

Di akhir amanatnya Wakil Wali Kita Bima meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Bima, agar bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai aturan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Apel gabungan ini diakhiri dengan doa bersama, dan seruan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima.