Media Dinamika Global
Home All Post

Minggu, 09 Agustus 2026

Dalih Amal Jariyah, Dana PIP Siswa di Loteng Diduga Dipotong Rp150–300 Ribu

     

FOTO: Yayasan Sabilullarasyad Nahdlatul Wathan (NW) Barabali,
Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Loteng.

Loteng, Media Dinamika Global - Bantuan Pemerintah Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025 di Yayasan Sabilullarasyad Nahdlatul Wathan (NW) Barabali, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bermasalah.

Pasalnya, dana PIP yang telah diterima langsung melalui rekening peserta didik yang kurang mampu, diduga disunat kembali pihak yayasan dengan dalih sebagai amal jariyah orang tua/wali murid.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya rekaman video beserta data yang berisikan nominal pada masing-masing lembaga di bawah naungan yayasan Sabilullarasyad NW Barabali. 

Pada jenjang MTs, nominalnya bervariasi. Mulai dari Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per orang. Berbeda dengan jenjang MA. Berdasarkan data berupa catatan pembukuan yang diperoleh media ini, nominal yang tertulis sebesar Rp300 ribu per orang.

Dikonfirmasi awak media, Rabu (05/08), Ketua Pembina Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali, H.M Darmawan Maklum, mengaku terkejut soal data yang mengindikasikan adanya pungutan liar terhadap penerima manfaat bantuan PIP. 

Terlebih lagi, dia merupakan ketua pembina yayasan yang baru berdasarkan hasil kesepakatan musyarawah mufakat di internal yayasan. Sedangkan jabatan ketua pembina yang lama diisi oleh Jumrah, SH (Alm).

Begitu pula dengan posisi ketua pengurus yayasan yang lama diemban Muslim, SH., MH., yang saat ini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Panitra Muda (Panmud) Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram.

"Sekarang posisi ketua pengurus yayasan diemban orang baru berdasarkan dengan SK yang terbit tahun 2026 ini," bebernya.

Pihaknya pun tidak menepis soal dugaan pemotongan dana PIP, sebagai salah satu pemicu perombakan total kepengurusan yayasan.

"Saya kaget, waktu musyawarah perombakan kepengurusan, terkuak polemik atas dugaan pemotongan dana PIP," imbuhnya.

Ketika awak media melontarkan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen serta rekaman video yang menjadi temuan lapangan, Darmawan memilih irit bicara. 

Alasannya, pertanggungjawaban PIP dan hal-hal lain pada tahun sebelumnya, berada dipundak pengurus lama.

Di tempat berbeda, Muslim, SH., MH., mengklaim bahwa dirinya hingga saat ini masih menjabat ketua pengurus pada Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali. Di sisi lain, dirinya juga menepis dugaan pemotongan dana PIP siswa.

Begitu juga dengan data yang mengindikasikan adanya pemotongan dana tersebut. "Kalau dari saya, tidak pernah ada pemotongan dana PIP," dalihnya, Kamis (06/08).

Yang jelas, lanjut dia, pihaknya memang sempat mengumpulkan orang tua/wali murid untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait isu dugaan pemotongan bantuan PIP, sebulan sebelum dana tersebut cair.

"Yang jelas kami memberikan pemahaman supaya bapak/ibu wali murid tidak terjebak oleh kesan pemotongan PIP. Karena mereka yang akan terima langsung," ujarnya.

Sebaliknya, diakui Muslim, bahwa selama murid mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga di bawah naungan yayasan tersebut, wali murid memiliki beban kewajiban yang diantaranya berupa uang pembangunan sebesar Rp300 ribu. Namun itu tidak dipotong langsung dari PIP.

"Tapi kita tidak pernah minta dari sana (bantuan PIP,red). Nanti pas tamat sekolah atau kapan ada kelonggaran. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum membayar, sehingga malu ambil ijazahnya," terangnya.

Nilai pembayaran uang pembangunan tersebut sesuai kesepakatan antara yayasan dengan orang tua/wali saat serah terima calon murid.

"Tapi kadang-kadang pas Nerima (bantuan PIP,red) begini, kalau ada rejeki, merasa ada beban, silahkan dilunasi. Tapi kadang-kadang karena (pengunaannya,red) untuk kepentingan lain, kita tidak langsung minta dipotong atau nggak nya," jelasnya.

Redaksi |

Modus Baru Peredaran Sabu Terungkap di Kalimantan Timur

     


Kalimantan timur, Media Dinamika Global.id.-- Modus baru peredaran sabu terungkap di Kalimantan Timur. Untuk mengecoh polisi, sindikat narkoba diduga mengganti isi bungkus sabu seberat satu kilogram dengan kentang olahan (frozen potato), sementara sabu asli disembunyikan di lokasi lain.

Modus tersebut berhasil dibongkar Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam Operasi Antik Mahakam 2026. Polisi menangkap dua tersangka berinisial IN (37) dan NU (45) serta menyita sabu dengan total berat 1.796 gram bruto atau hampir dua kilogram.

Pengungkapan bermula pada Kamis (16/7/2026) saat polisi menangkap IN di sebuah kamar Apartemen Grand Valley, Balikpapan Tengah. Saat penggeledahan, petugas hanya menemukan bungkus bekas sabu satu kilogram yang ternyata telah diisi kentang olahan. Namun, adanya sisa butiran sabu yang masih menempel pada plastik membuat penyidik curiga dan melakukan pengembangan.

“Ini merupakan modus baru. Sepanjang sejarah pengungkapan sindikat sabu di Kalimantan Timur, baru kali ini kami menemukan pelaku menggunakan kentang sebagai pengganti sabu untuk mengecoh petugas,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, Jumat (24/7/2026).

Berbekal keterangan IN, tim bergerak ke Samarinda dan pada Jumat (17/7/2026) berhasil menangkap NU. Pengembangan kembali dilakukan hingga pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 03.30 WITA, polisi menemukan lokasi penyimpanan sabu di kawasan Jalan Sangga Buana, Batu Ampar, Balikpapan Utara.

Di lokasi tersebut, petugas menyita satu paket sabu seberat 1.046 gram bruto dan 15 paket sabu siap edar dengan total berat 750 gram bruto, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.796 gram bruto.

Polisi menduga NU berperan sebagai bandar yang terhubung dengan jaringan narkotika lebih besar. Saat ini penyidik masih memburu pelaku lain dan menelusuri asal narkotika yang diduga berasal dari luar Kalimantan Timur.(Sekjend MDG)

Sabtu, 08 Agustus 2026

Babinsa Rato Koramil 1608-03/Sape Monitoring Gerak Jalan Santai Semarak HUT RI ke-81 di Lambu

     


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Dalam rangka memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, Babinsa Desa Rato, Sertu Wahyudin, melaksanakan monitoring kegiatan gerak jalan santai yang digelar Panitia Kecamatan Lambu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

Kegiatan berlangsung pada Minggu (9/8/2026) pagi, dengan titik finis di Lapangan Temba Romba, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur instansi, lembaga pendidikan, serta masyarakat se-Kecamatan Lambu.






Gerak jalan santai dimulai sekitar pukul 07.30 Wita. Peserta dilepas langsung oleh Camat Lambu dari titik start di SMKN 1 Lambu. Selanjutnya, peserta menempuh rute yang melewati Desa Soro, Desa Melayu, dan Desa Sumi hingga tiba di Lapangan Temba Romba, Desa Rato.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Lambu, Danpos Ramil Lambu, Kapolsek Lambu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lambu, Korwil Kecamatan Lambu, ketua panitia penyelenggara, para kepala UPT se-Kecamatan Lambu, kepala desa se-Kecamatan Lambu, serta kepala sekolah se-Kecamatan Lambu.

Sekitar pukul 08.45 Wita, para peserta tiba di lokasi finis. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan hiburan serta pengundian kupon berhadiah atau doorprize yang dimulai sekitar pukul 10.15 Wita.

Kehadiran Babinsa Desa Rato dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya monitoring dan pengamanan wilayah, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Antusiasme masyarakat terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT RI ke-81, gerak jalan santai tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, serta masyarakat Kecamatan Lambu.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 Wita. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar.(Team.MDG.03)

Project BAKTI Komdigi Silaturahmi dengan Dikpora Kabupaten Bima

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Silaturahmi dan koordinasi dengan bapak Kadis dikpora Kabupaten Bima menyampaikan rencana kegiatan 5 bulan ke depan. Project BAKTI Komdigi yang bermitra dengan PT. Inlingua Internasional Indonesia untuk melaksanakan program pembentukan lingkar baca digital bagi 19 sekolah SMP dan SMK yang ada di Kabupaten Bima. Sekolah sasaran telah menerima bantuan perangkat jaringan internet dari digital BAKTI sudah di pasang tahun lalu. 

Sasaran project ini adalah guru dan siswa. Nantinya akan di bekali pelatihan dan pendampingan oleh tim pusat dan LCO kabupaten Bima yakni saya.

Tugas baru sudah mulai, harus kuat fisik karena sekolah sasarannya letaknya jauh di seberang laut dan gunung.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kebersihan, Keamanan dan Kerukunan

     


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape secara serentak melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) bersama masyarakat di sejumlah desa binaan, Minggu (9/8/2026).




Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara Babinsa dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan harmonis.

Di Desa Rai Oi, Serka Sahlan selaku Babinsa bersama pemerintah desa melaksanakan Komsos dengan masyarakat sekitar pukul 08.30 WITA. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa mengajak warga untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Selain kebersihan lingkungan, Serka Sahlan juga mengingatkan masyarakat agar ikut berperan dalam menjaga keamanan. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba maupun kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Sementara itu, di Desa Sangga, anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, Serka Jamaluddin, melaksanakan Komsos bersama warga binaan sekitar pukul 09.40 WITA. Ia mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan serta membangun kebiasaan saling mengingatkan dalam hal-hal yang positif.

Serka Jamaluddin juga mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum karena dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Apabila terjadi persoalan di tengah masyarakat, warga diminta tidak mengambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri, melainkan segera melaporkannya agar dapat diselesaikan secara bersama-sama dan sesuai aturan.

Kegiatan Komsos juga dilakukan Serda Sanusi, Babinsa Desa Kale’o, bersama para petani di wilayah persawahan Desa Kale’o sekitar pukul 09.45 WITA. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa berdialog langsung dengan para petani mengenai kondisi tanaman padi, perkembangan pertanian, ketersediaan air, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman.

Serda Sanusi memberikan motivasi kepada para petani agar terus melakukan perawatan tanaman secara optimal. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan persawahan serta meningkatkan kerja sama dan semangat gotong royong guna mendukung produktivitas pertanian.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara rutin antara Babinsa dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan sekaligus mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di wilayah Desa Kale’o.

Di Desa Na'e, Sertu Heriyanto selaku Babinsa juga melaksanakan Komsos bersama warga binaan sekitar pukul 10.00 WITA. Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga tali silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama warga maupun tetangga.

Sertu Heriyanto menekankan pentingnya membangun rasa kekeluargaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Warga juga diimbau menghindari perselisihan sekecil apa pun. Jika terjadi permasalahan, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan pihak berwajib dan tidak mengambil tindakan main hakim sendiri.

Melalui kegiatan Komsos yang dilaksanakan di sejumlah desa binaan tersebut, Babinsa Koramil 1608-03/Sape terus mendorong terciptanya komunikasi yang erat dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan warga.(Team.MDG.03)

SEORANG JANDA MUDA RELA DI PENJARA DARI PADA HARUS BAYAR DENDA

     


Sumatera Selatan, Media Dinamika Global.id.-- Novi (34), seorang ibu dua anak di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, memilih menjalani hukuman 14 bulan penjara setelah tidak mampu membayar uang damai sebesar Rp60 juta. "Karena pelaku ini ada pihak ketiga minta uang damai Rp60 juta, sementara Novi mana ada duit Rp60 juta," ujar Dian Burlian, pengacara Novi.

Dian mengatakan perkara bermula ketika Novi yang merupakan seorang janda anak dua ditaksir AD (Adnan) warga desa setempat. Berbagai cara dan teror dilakukan AD untuk mendapatkan perhatian Novi.

 "AD ini sukanya luar biasa dengan Novi, selama 6 bulan diganggu terus. Siang malam, banyak kolor Novi yang dicurinya, pipa air dan lain-lain," ungkap Dian.

Novi mengungkapkan bahwa ia sempat melapor kepada kepala desa, yang kemudian memanggil AD dan meminta keluarganya untuk memberi nasihat kepadanya.

 "Tapi keluarga pelaku tidak bisa mencegah, takut dibvnvh oleh pelaku. Kadang lampu dimatikan sampai pukul 12.00 Wib," ujarnya

"Puncak kekesalan pak, karena hampir enam bulan pelaku itu (Adnan) menerOr saya, setiap malam mematikan lampu di rumah dan mengintip saya," cerita Novi.

 "Malam itu pelaku ini mau menyelinap masuk ke rumah, malam itu aku siram pakai air keras campur air. Kena belakangnya. Tapi waktu itu bukan murni air keras. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit selama 14 hari karena belakangnya terbakar," ungkap Novi.(Sekjend MDG)

Sinergi LPPM UM Bima dengan Pokdarwis Desa Karamabura Kabupaten Dompu

     


Dompu, Media Dinamika Global.id. – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Bima kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui kegiatan sarasehan yang diselenggarakan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa Karamabura.

Berdasarkan undangan resmi POKDARWIS Kabupaten Pasuruan Nomor: 037/KSW-KABPAS/II/Eks-I/VI/2025, LPPM melalui Kepala LPPM universitas Muhammadiyah bima, turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan bertajuk Sarasehan Pokdarwis dan Desa Wisata Karamabura Kabupaten Dompu serta Monitoring dan Evaluasi Pokdarwis Desa Karamabura. Acara ini berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026, bertempat, Desa Wisata Karamabura Kabupaten dompu.

Mengusung tema “Menjalin Kemitraan Strategis Berkelanjutan bagi Desa Wisata,” ketua LPPM UM bima dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal untuk membangun ekosistem desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Kemitraan strategis bukan hanya soal kerja sama jangka pendek, tetapi bagaimana kita membangun kepercayaan, peran aktif, dan keberlanjutan program desa wisata ke depan,” ujar LPPM dalam sesi diskusi.


Kegiatan sarasehan ini juga menjadi ajang evaluasi dan koordinasi antar Pokdarwis Desa Karamabura Dompu dalam upaya memperkuat tata kelola serta inovasi program wisata desa. Harapannya, kolaborasi seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi wisata dan budaya masyarakat desa Karamabura Kabupaten dompu.(Sekjend MDG)

Ziarah Makam Tokoh Pramuka NTB, Rangkaian Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026

     


Mataram, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Barat melaksanakan ziarah makam para tokoh Pramuka NTB pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh Andalan Kwarda NTB sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa, pengabdian, serta perjuangan para tokoh yang telah meletakkan dasar dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Gerakan Pramuka di Nusa Tenggara Barat.

Ziarah makam menjadi momentum untuk mengenang kembali keteladanan para pendahulu, sekaligus meneguhkan komitmen untuk melanjutkan semangat pengabdian dan nilai-nilai kepramukaan yang telah diwariskan.(Sekjend MDG)

Khalid Bin Walid Ketua DPC Kota Bima Hadiri Kegitan Diklat Partai Gerindra di Lombok Tengah

     


Lombok, Media Dinamika Global.id.-- Khalid bin Walid Ketua DPC Partai Gerindra Kota bima yang juga menjabat Anggota DPRD kota Bima, hadiri rapat kerja strategis pada Sabtu 8 Agustus 2026 di di Balen Soultan Hotel, Praya, Lombok Tengah. Partai Gerindra Lombok tengah untuk mematangkan persiapan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Laskar Partai Gerindra dan Detail Kegiatan dan Arahan Laskar Partai Gerindra.

Pimpinan Acara: Dipimpin langsung oleh Rapat tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Lalu Fathul Bahri, jajaran unsur pimpinan DPD, serta seluruh Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten/kota se-NTB.

Dalam rapat tersebut, DPD Partai Gerindra NTB mematangkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan Diklat Laskar Partai yang akan digelar di Mataram dalam waktu dekat, DPD partai Gerindra Lombok tengah.

Peserta Rapat: Dihadiri pengurus DPC, Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta koordinator Laskar dari berbagai kecamatan se- provinsi NTB.

Tujuan Utama: Mencetak kader yang solid, disiplin, berintegritas, serta paham ideologi partai. 

Pesan Kader: Laskar diminta agar senantiasa hadir, siap siaga, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

   Penulis: Sekjend MDG

Jangan Biarkan Risiko Mengendalikan Pemerintah, Gubernur NTB Dorong Birokrasi Berani Ambil Keputusan Terukur

     


Sembalun, Lombok Timur, Media Dinamika Global - Sebuah kapal tidak dibuat untuk menghindari laut. Ia dibuat untuk berlayar, menghadapi ombak dan bersiap ketika badai datang. Karena itu, keselamatan perjalanan tidak hanya ditentukan oleh tenangnya laut, tetapi oleh seberapa kuat kapal dibangun, seberapa baik navigasinya bekerja, dan seberapa cakap para pelaut membaca keadaan.

Begitu pula pemerintahan. Tidak semua persoalan dapat diprediksi, apalagi dihindari. Tetapi pemerintah dapat memperkuat sistem, membaca kemungkinan sejak awal, dan menyiapkan langkah ketika risiko benar-benar datang.

Gagasan itu menjadi pesan utama Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8). Kegiatan yang digagas Inspektorat Provinsi NTB tersebut diikuti para Asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, direktur dan wakil direktur rumah sakit, serta sekretaris dinas dan badan. Hadir Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah NTB, Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi NTB, serta narasumber dari BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Yang dibicarakan bukan sekadar bagaimana menghindari kesalahan. Lebih mendasar dari itu: bagaimana pemerintah mengambil keputusan ketika setiap keputusan selalu mengandung risiko.

Gubernur meminta setiap program dan kebijakan dihitung risikonya sejak awal. Risiko, katanya, tidak hanya berkaitan dengan hukum. Ada risiko politik, sosial, lingkungan, keuangan dan berbagai kemungkinan lain yang dapat memengaruhi keberhasilan sebuah program.

Karena itu, mengambil risiko tidak sama dengan mengabaikannya. Pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan, tetapi dengan calculated risk, risiko yang telah diperhitungkan dan disiapkan langkah mitigasinya.

Apakah kita mengelola risiko yang tepat?

Pertanyaan ini penting karena perangkat manajemen risiko sebenarnya sudah tersedia. Pemprov NTB memiliki pedoman pengelolaan risiko melalui regulasi daerah.

Persoalannya kemudian bukan lagi ada atau tidak ada aturan, tetapi apakah aturan itu benar-benar mengubah cara kerja birokrasi.

Materi BPKP dalam workshop menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah. Penerapan manajemen risiko di NTB belum sepenuhnya menjadi proses yang utuh. Pengelolaan masih cenderung berfokus pada daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian, sementara pelaksanaan dan pemantauan efektivitasnya belum konsisten. Identifikasi risiko juga belum sepenuhnya menangkap risiko kritis yang berkaitan dengan tujuan strategis.

BPKP bahkan mengingatkan risiko risk register hanya menjadi dokumen jika dibuat menjelang evaluasi, tidak digunakan dalam rapat pimpinan, tidak menjadi dasar penganggaran dan tidak dimonitor.

Maka pertanyaannya sederhana: apakahi pemerintah benar-benar mengelola risiko, atau hanya mengelola dokumen tentang risiko?

Perbedaannya sangat besar.

Risiko bisa muncul sebelum program berjalan

Bagi para pejabat pemilik risiko, pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: apa yang sebenarnya bisa membuat program gagal?

Jawabannya tidak selalu berada pada tahap pelaksanaan.

Risiko bisa muncul sejak program dirancang, dari tujuan yang kurang tepat, indikator yang tidak menggambarkan hasil yang hendak dicapai, lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas pelaksana, hingga penganggaran yang tidak cukup menopang target.

Karena itu, pemilik risiko harus melihat program sejak hulu. Sebelum kegiatan dimulai, harus sudah jelas apa risikonya, apa penyebabnya, seberapa besar dampaknya, siapa yang bertanggung jawab dan apa langkah mitigasinya.

Apalagi program prioritas pemerintah sering melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Satu OPD mungkin hanya menguasai sebagian proses, sementara keberhasilan akhirnya ditentukan oleh rangkaian kerja beberapa perangkat daerah.

BPKP menempatkan manajemen risiko daerah sebagai bagian dari upaya menghubungkan program dan indikator perangkat daerah dengan sasaran pembangunan. 

Artinya, pemilik risiko tidak cukup melihat bagian tugasnya sendiri. Ia harus memahami bagaimana bagian itu memengaruhi tujuan yang lebih besar.

Jangan sampai manajemen risiko menjadi budaya takut.

Di sinilah pesan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjadi penting.

Menurutnya, kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap capaian kinerja, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman kepada jajaran yang dipimpinnya. Aparatur perlu bekerja sungguh-sungguh tanpa dihantui ketakutan berlebihan, khususnya dalam tata kelola keuangan.

Pesan tersebut melengkapi gagasan Gubernur. Manajemen risiko bukan alasan untuk berhenti mengambil keputusan.

Birokrasi tetap harus bergerak. Tetapi bergerak dengan perhitungan.

Terlalu takut mengambil risiko membuat organisasi kehilangan keberanian untuk berinovasi. Sebaliknya, mengambil risiko tanpa perhitungan dapat membuat organisasi menghadapi persoalan yang sebenarnya bisa dicegah.

Yang dibutuhkan adalah keberanian yang terukur.

Dari risk register menuju budaya risiko, karena itu, pekerjaan berikutnya bukan sekadar membuat daftar risiko yang lebih lengkap. Risiko harus masuk ke ruang tempat keputusan dibuat.

Ia harus dibicarakan dalam rapat pimpinan, dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran, dipantau ketika program berjalan, lalu diperbarui ketika situasi berubah.

BPKP menempatkan manajemen risiko sebagai proses yang terus berjalan, mulai dari identifikasi, penilaian dan pengendalian hingga pemantauan. 

Ini berarti perubahan yang diharapkan bukan sekadar administratif. Birokrasi perlu bergeser dari reaktif menjadi antisipatif.

Seorang pelaut tidak dapat memerintahkan laut agar berhenti bergelombang. Ia juga tidak dapat mencegah badai datang. Yang bisa dilakukan adalah memastikan kapalnya kuat, navigasinya akurat dan awaknya siap.

Begitu pula pemerintah.

Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko. Program yang berhasil adalah program yang risikonya dikenali, diprioritaskan dan dikelola sejak awal. 

Sebab ukuran manajemen risiko bukan seberapa banyak risiko yang tertulis dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko itu benar-benar datang, pungkas Gubernur Miq Iqbal.

Redaksi |