 |
| FOTO: Yayasan Sabilullarasyad Nahdlatul Wathan (NW) Barabali, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Loteng. |
Loteng, Media Dinamika Global - Bantuan Pemerintah Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025 di Yayasan Sabilullarasyad Nahdlatul Wathan (NW) Barabali, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bermasalah.
Pasalnya, dana PIP yang telah diterima langsung melalui rekening peserta didik yang kurang mampu, diduga disunat kembali pihak yayasan dengan dalih sebagai amal jariyah orang tua/wali murid.
Dugaan ini diperkuat dengan adanya rekaman video beserta data yang berisikan nominal pada masing-masing lembaga di bawah naungan yayasan Sabilullarasyad NW Barabali.
Pada jenjang MTs, nominalnya bervariasi. Mulai dari Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per orang. Berbeda dengan jenjang MA. Berdasarkan data berupa catatan pembukuan yang diperoleh media ini, nominal yang tertulis sebesar Rp300 ribu per orang.
Dikonfirmasi awak media, Rabu (05/08), Ketua Pembina Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali, H.M Darmawan Maklum, mengaku terkejut soal data yang mengindikasikan adanya pungutan liar terhadap penerima manfaat bantuan PIP.
Terlebih lagi, dia merupakan ketua pembina yayasan yang baru berdasarkan hasil kesepakatan musyarawah mufakat di internal yayasan. Sedangkan jabatan ketua pembina yang lama diisi oleh Jumrah, SH (Alm).
Begitu pula dengan posisi ketua pengurus yayasan yang lama diemban Muslim, SH., MH., yang saat ini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Panitra Muda (Panmud) Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram.
"Sekarang posisi ketua pengurus yayasan diemban orang baru berdasarkan dengan SK yang terbit tahun 2026 ini," bebernya.
Pihaknya pun tidak menepis soal dugaan pemotongan dana PIP, sebagai salah satu pemicu perombakan total kepengurusan yayasan.
"Saya kaget, waktu musyawarah perombakan kepengurusan, terkuak polemik atas dugaan pemotongan dana PIP," imbuhnya.
Ketika awak media melontarkan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen serta rekaman video yang menjadi temuan lapangan, Darmawan memilih irit bicara.
Alasannya, pertanggungjawaban PIP dan hal-hal lain pada tahun sebelumnya, berada dipundak pengurus lama.
Di tempat berbeda, Muslim, SH., MH., mengklaim bahwa dirinya hingga saat ini masih menjabat ketua pengurus pada Yayasan Sabilullarasyad NW Barabali. Di sisi lain, dirinya juga menepis dugaan pemotongan dana PIP siswa.
Begitu juga dengan data yang mengindikasikan adanya pemotongan dana tersebut. "Kalau dari saya, tidak pernah ada pemotongan dana PIP," dalihnya, Kamis (06/08).
Yang jelas, lanjut dia, pihaknya memang sempat mengumpulkan orang tua/wali murid untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait isu dugaan pemotongan bantuan PIP, sebulan sebelum dana tersebut cair.
"Yang jelas kami memberikan pemahaman supaya bapak/ibu wali murid tidak terjebak oleh kesan pemotongan PIP. Karena mereka yang akan terima langsung," ujarnya.
Sebaliknya, diakui Muslim, bahwa selama murid mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga di bawah naungan yayasan tersebut, wali murid memiliki beban kewajiban yang diantaranya berupa uang pembangunan sebesar Rp300 ribu. Namun itu tidak dipotong langsung dari PIP.
"Tapi kita tidak pernah minta dari sana (bantuan PIP,red). Nanti pas tamat sekolah atau kapan ada kelonggaran. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum membayar, sehingga malu ambil ijazahnya," terangnya.
Nilai pembayaran uang pembangunan tersebut sesuai kesepakatan antara yayasan dengan orang tua/wali saat serah terima calon murid.
"Tapi kadang-kadang pas Nerima (bantuan PIP,red) begini, kalau ada rejeki, merasa ada beban, silahkan dilunasi. Tapi kadang-kadang karena (pengunaannya,red) untuk kepentingan lain, kita tidak langsung minta dipotong atau nggak nya," jelasnya.
Redaksi |