Media Dinamika Global
Home All Post

Selasa, 21 Juli 2026

Wali Kota Bima Tinjau Fasilitas Masjid Terapung Amahami dan Rusunawa, Tekankan Pemeliharaan Aset Publik

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas strategis di kawasan Masjid Terapung Amahami dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Bima, Selasa (21/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Camat Rasanae Barat.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas umum di kawasan tersebut berada dalam kondisi aman, nyaman, bersih, dan berfungsi secara optimal sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengecek secara langsung sejumlah sarana dan prasarana vital, mulai dari toilet umum, pos Satpol PP, hingga sistem kamera pengawas (CCTV). Ia menegaskan bahwa kualitas fasilitas publik harus terus dijaga agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.

"Pembangunan tidak hanya sebatas menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dirawat dan dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Wali Kota.

Berdasarkan hasil peninjauan, Wali Kota menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan pembenahan terhadap sejumlah temuan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kebersihan, keamanan, dan kelayakan fasilitas.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga dan merawat aset daerah sebagai bentuk tanggung jawab bersama, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Melalui peninjauan ini, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan fasilitas yang layak, nyaman, dan terpelihara dengan baik bagi seluruh masyarakat.(Sekjend MDG)

Dikpora Kabupaten Bima di Tuduh Hindari Tanggungjawab

     


Bima Media Dinamika Global.id.-- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima menuai sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga pengawas setelah dinilai berupaya melepaskan tanggung jawab hukum terkait pelaksanaan program revitalisasi fisik satuan pendidikan. Pihak dinas diketahui merujuk pada rancangan peraturan yang belum resmi berlaku untuk membenarkan sikap tidak melakukan verifikasi lapangan.

Fakta ini terungkap dalam audiensi resmi antara Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Daerah NTB (BAPEKA-NTB) dengan Kepala Bidang terkait, Khusnul Khatimah, di ruang Sekretariat Dinas Dikpora Kabupaten Bima Drs. H. Fathurahman, S.Pd.,M.Pd, Selasa (21/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dikpora menyatakan bahwa kewenangan mereka terbatas pada verifikasi data administrasi dalam sistem Dapodik, dan tidak berhak melakukan intervensi terhadap penetapan sekolah penerima bantuan.

“Urusan penetapan penerima Program Revitalisasi tidak dapat diintervensi oleh Dinas. Peran kami sebatas melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan masing-masing sekolah,” ujar Khusnul Khatimah.

Pernyataan tersebut langsung dibantah tegas oleh BAPEKA-NTB dengan merujuk seperangkat peraturan yang sudah sah dan mengikat:

– Inpres No. 7 Tahun 2025 beserta Petunjuk Teknis Kemendikdasmen: Untuk anggaran di atas Rp1 miliar, wajib disertai verifikasi fisik oleh pemerintah daerah, meliputi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Dinas, serta hasil penilaian kerusakan bangunan dari Dinas PUPR yang telah diverifikasi ulang oleh Dinas Pendidikan.

– Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat (4) & (5): Jika ditemukan ketidaksesuaian antara fakta lapangan dengan hasil verifikasi awal, Pemerintah Daerah wajib menghentikan kegiatan dan mengembalikan seluruh dana ke Kas Negara.

– Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat (1): Pemerintah Daerah memikul tanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan; setiap penyimpangan mewajibkan penyetoran kembali anggaran yang telah disalurkan.

Menghadapi penjelasan regulasi yang jelas, Khusnul Khatimah justru merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2026 yang diklaim membatasi kewenangan dinas dalam verifikasi lapangan.

Namun, argumen tersebut runtuh seketika saat BAPEKA-NTB meminta bukti sah peraturan yang dimaksud. Di hadapan saksi, akhirnya diakui bahwa aturan yang dijadikan alasan itu masih dalam tahap penyusunan dan belum pernah ditetapkan serta diundangkan secara resmi.

Meski sudah terbukti menggunakan landasan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, pihak Dikpora dilaporkan tetap bersikukuh mempertahankan sikapnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian nyata terhadap amanah dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

“Kami sangat menyayangkan sikap Dinas Dikpora yang terkesan sengaja menghindari kewajiban verifikasi. Aturan yang berlaku saat ini sudah sangat tegas meletakkan tanggung jawab pengawasan dan validasi data fisik kepada pemerintah daerah, bukan melempar semuanya ke sistem aplikasi pusat,” tegas perwakilan BAPEKA-NTB seusai pertemuan.

Di akhir audiensi, pihak Dikpora akhirnya menyatakan bersedia turun langsung ke lokasi kegiatan, dijadwalkan pada Senin depan. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai standar penilaian maupun tindak lanjut yang akan diambil jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian data. Pihak dinas hanya menyatakan kunjungan tersebut murni untuk melakukan pengecekan kondisi semata.

Masyarakat dan pihak pengawas berharap peninjauan tersebut benar-benar objektif dan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, bukan sekadar formalitas untuk menutupi penyimpangan yang sudah terjadi.(Sekjend MDG)

Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan Laksanakan Pendatanganan Serah Terima Pengalihan Atas Tanah Dari PT. Central Proteina Prima.

     

Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang resmi menerima peralihan hak atas tanah dari PT Central Proteina Prima (CPP), yang diperuntukkan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Biru Kabupaten Tulang Bawang.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., bersama Direktur PT CPP Arman Z. Diah, berlokasi Radisson Hotel Bandar Lampung, Selasa 21 Juli 2026.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat legalitas aset daerah sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, bupati tulang bawang Drs,Qudrotul Ikhwan menyampaikan, bahwa hari ini merupakan hari bahagia kita bersama, dimana merupakan hari bersejarah karna hasil perjuangan panjang kita melewati diskusi panjang berbuah manis, ujar bupati Qudrotul Ikhwan. 

Dalam kesempatan momen yang perlu menjadi catatan penting hari ini adalah apa yang di berikan oleh PT. CPP nilai nol rupiah.bupati menambahkan. 

Di kawasan yang diserah terimakan ini akan menjadi kawasan ekonomi biru meliputi tiga industri yaitu pertanian, perikanan dan perternakan yang berada di empat kecamatan yaitu kecamatan dente teladas, rawa pitu, rawa jitu timur dan rawa jitu selatan. 

Selain itu, dikawasan tersebut kita juga akan bangun pabrik penggilingan padi, insyah allah investornya sudah ada, yang mana breakingground pembangunannya pabrik penggilingan padi ini akan kita mulai di bulan agustus ini.

Terakhir, alhamdulillah pendatanganan serah terima atas lahan atau tanah ini berjalan lancar, saya ucapkan terimakasih kepada direktur Perusahan CPP pak arman dan jajaran atas serah terima yang sudah lakukan bersama pemerintah daerah kabupaten tulang bawang,tutup bupati tulang bawang Qudrotul Ikhwan.
(Fs/Red) 

Dapur Adiba SPPG Bima Sape Parangina 1 Hadirkan Menu Bergizi, Perkuat Komitmen Pemenuhan Gizi Masyarakat

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Rabu 22 Juli 2026 — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Parangina 1 melalui Dapur Adiba terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan menghadirkan menu harian yang sehat, lezat, dan bernutrisi.

Pada Rabu (22/7/2026), Dapur Adiba menyajikan menu dengan komposisi makanan yang lengkap dan seimbang. Sajian tersebut terdiri dari nasi putih sebagai sumber karbohidrat, ayam kecap sebagai sumber protein hewani, serta tempe goreng tepung yang menjadi pelengkap sumber protein nabati.

Tidak hanya itu, menu juga dilengkapi dengan sayur bening berisi jagung, wortel, dan sawi putih yang kaya serat serta vitamin. Sebagai pelengkap hidangan, buah semangka segar turut disajikan untuk memberikan tambahan nutrisi sekaligus kesegaran bagi para penerima manfaat.

Penyediaan menu yang beragam dan bernilai gizi ini menjadi bagian dari upaya SPPG Bima Sape Parangina 1 dalam menghadirkan makanan sehat yang mampu memberikan energi serta mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

Melalui Dapur Adiba, SPPG Bima Sape Parangina 1 berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan memperhatikan kualitas bahan makanan, cita rasa, serta keseimbangan gizi dalam setiap menu yang disajikan.

(Redaksi)

SPPG Bima Sape Sangia 02 Ambarata Hadirkan Menu Bergizi, Wujud Komitmen Penuhi Kebutuhan Gizi Masyarakat

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Rabu 22 Juli 2026 — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Sangia 02 Ambarata terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat melalui penyajian menu harian yang sehat, lezat, dan seimbang.

Melalui Dapur Ambarata, SPPG Bima Sape Sangia 02 menghadirkan menu pada Rabu (22/7/2026) dengan berbagai hidangan yang memenuhi unsur gizi, mulai dari makanan pokok, lauk, sayuran, hingga buah sebagai pelengkap.

Menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam bakar kecap, tahu goreng, sayur sop, sambal tomat, serta apel Fuji. Kombinasi menu tersebut diharapkan mampu memberikan asupan energi dan nutrisi yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pengelola SPPG Bima Sape Sangia 02 Ambarata terus berupaya menghadirkan variasi menu yang berkualitas dengan memperhatikan cita rasa dan kandungan gizi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sehat bagi para penerima manfaat di wilayah Sape, Kabupaten Bima.

Dengan penyediaan makanan yang konsisten dan bergizi, SPPG Bima Sape Sangia 02 Ambarata berharap dapat memberikan manfaat positif serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.

(Team.MDG.03)

Akbid Surya Mandiri Bima Hadiri Bimtek di Mataram

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Bimtek (Bimbingan Teknis) di Akademi Kebidanan (Akbid) Surya Mandiri Bima biasanya ditujukan untuk peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi maupun tata kelola institusi. Misalnya, kampus ini pernah mengikuti sosialisasi Bimtek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang diadakan oleh LLDIKTI Wilayah VIII di Mataram.

Untuk informasi jadwal Bimbingan Teknis (Bimtek) terbaru, pendaftaran, atau undangan kegiatan yang sedang berlangsung, Anda dapat menghubungi atau mengunjungi:  

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 19, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Telepon: (0374) 646786 

Website: Cek Situs Resmi Akbid SMB Media Sosial: 

Kunjungi Facebook Akbid SMB Official untuk update kegiatan civitas akademika terkini.

SPPG Bima Sape Naru.UD.Lilis Sajikan Menu Bergizi untuk Dukung Aktivitas dan Semangat Belajar

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 22 Juli 2026 – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Naru melalui UD. Lilis kembali menyediakan menu makan bergizi bagi para penerima manfaat pada Rabu (22/7/2026).

Menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, ayam goreng crispy, perkedel jagung, sayur tumis, dan semangka sebagai buah penutup. Kombinasi menu tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang serta memberikan energi yang cukup untuk menunjang aktivitas belajar dan kegiatan sehari-hari.

Penyedia layanan berharap program penyediaan makanan bergizi ini dapat terus mendukung kesehatan, meningkatkan semangat belajar, serta membantu menciptakan generasi yang sehat, aktif, dan produktif.

Program makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi para penerima manfaat di wilayah SPPG Bima Sape Naru.UD Lilis.

(Team.MDG.03)

Dapur Istiqomah, SPPG Bima Sape Parangina 2 Hadirkan Menu Bergizi Berkualitas bagi Penerima Program

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 22 Juli 2026 – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sape Parangina 2 melalui Dapur Istiqomah kembali mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima program pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan yang sehat, seimbang, dan berkualitas.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri atas nasi putih, telur katsu sebagai sumber protein, tumis wortel dan buncis sebagai pelengkap sayuran, saus BBQ, serta buah segar. Untuk menu buah, sebagian penerima memperoleh jeruk, sementara sebagian lainnya mendapatkan apel.

Penyusunan menu dilakukan dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang, yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Variasi menu juga diharapkan dapat meningkatkan selera makan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan nutrisi para penerima program.

Selain mengutamakan nilai gizi, Dapur Istiqomah juga menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahapan pengolahan hingga pendistribusian makanan. Langkah tersebut dilakukan agar makanan yang diterima tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

SPPG Bima Sape Parangina 2 menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan makanan bergizi secara konsisten sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan para penerima program. Melalui sinergi dengan Dapur Istiqomah, diharapkan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Team.MDG.03)

Selasa Menyapa, Bima Bermartabat: Jeritan Rakyat Dusun Ndanondere Barangkali di Atas Meja Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bima

     


Opini, Media Dinamika Global.id.-- Barangkali di atas meja kekuasaan, krisis air hanyalah angka dalam laporan. Tetapi di Ndanondere, air adalah soal hidup dan mati. Setiap tetes yang di perebutkan adalah bukti bahwa negara sedang absen dari tugasnya sendiri.

Bupati Bima tidak boleh terus bersembunyi di balik diam. Air adalah hak dasar rakyat, bukan belas kasihan pemerintah. 

Ketika masyarakat dipaksa saling berhadapan karena berebut sumber air, yang sesungguhnya sedang dipertontonkan adalah kegagalan pemerintah menghadirkan keadilan.

Ironisnya, pemerintah lebih sering datang membawa pidato dari pada solusi, Lebih sibuk merawat citra daripada memastikan air mengalir ke rumah-rumah warga. Seolah-olah konflik antarwarga lebih nyaman dipelihara daripada diselesaikan, karena setiap pertengkaran rakyat dapat menutupi kelalaian penguasa.

Jangan biarkan Ndanondere menjadi monumen dari ketidak mampuan pemerintah memenuhi kebutuhan paling mendasar rakyatnya. Sebab sejarah selalu mencatat, ketika rakyat bertengkar memperebutkan air, yang sesungguhnya sedang dipertanyakan bukan moral rakyat, melainkan tanggung jawab penguasanya. 

Kekuasaan yang gagal menghadirkan air bersih tidak sedang mengalami kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keberpihakan.

Bupati Bima: Ady Mahyudi 

Wakil Bupati : Irfan Zubaidy 

Ndanondere 22 juli 2026

Pasca OTT Lombok Barat, LMND NTB Minta KPK Sisir Dugaan Korupsi di Seluruh NTB

     

Ketua EW LMND NTB, Arif Hariyadin, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di seluruh kabupaten dan kota di NTB pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

Ketua EW LMND NTB, Arif Hariyadin, menilai OTT tersebut tidak boleh berhenti pada penindakan kasus di satu daerah saja. Menurutnya, pengungkapan kasus di Lombok Barat harus menjadi momentum bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan anggaran di daerah lain di NTB.

“OTT di Lombok Barat tidak boleh menjadi akhir dari pemberantasan korupsi di NTB. Justru ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyisir seluruh kabupaten dan kota. Rakyat menunggu keberanian KPK menegakkan hukum tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu,” ujar Arif, Selasa (21/7/2026).

Arif menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang layak.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan pelaku. Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

“Ketika kontrol masyarakat terhadap kekuasaan melemah, penyalahgunaan wewenang akan semakin mudah terjadi. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh anggaran publik sejatinya merupakan amanat rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dinilai sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik.

Selain menyatakan dukungan terhadap langkah KPK, EW LMND NTB juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, gerakan rakyat untuk mengawasi kekuasaan harus terus diperkuat. Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi dan meminta agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NTB,” tutup Arif.

EW LMND NTB terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Redaksi |