 |
| Ketua EW LMND NTB, Arif Hariyadin, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di seluruh kabupaten dan kota di NTB pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat.
Ketua EW LMND NTB, Arif Hariyadin, menilai OTT tersebut tidak boleh berhenti pada penindakan kasus di satu daerah saja. Menurutnya, pengungkapan kasus di Lombok Barat harus menjadi momentum bagi KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan anggaran di daerah lain di NTB.
“OTT di Lombok Barat tidak boleh menjadi akhir dari pemberantasan korupsi di NTB. Justru ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyisir seluruh kabupaten dan kota. Rakyat menunggu keberanian KPK menegakkan hukum tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu,” ujar Arif, Selasa (21/7/2026).
Arif menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang layak.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan pelaku. Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Ketika kontrol masyarakat terhadap kekuasaan melemah, penyalahgunaan wewenang akan semakin mudah terjadi. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh anggaran publik sejatinya merupakan amanat rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dinilai sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik.
Selain menyatakan dukungan terhadap langkah KPK, EW LMND NTB juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, gerakan rakyat untuk mengawasi kekuasaan harus terus diperkuat. Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi dan meminta agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NTB,” tutup Arif.
EW LMND NTB terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Redaksi |