Media Dinamika Global
Home All Post

Minggu, 19 Juli 2026

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

     


Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, di Mataram, Ahad (19/7/26).

Menurut Pria yang akrab disapa Aka ini, Bapak Gubernur menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penyempurnaan tata kelola sebelum operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali berjalan. Dan  SPPG di NTB pasti akan taat azas, sehingga perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Aka.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan melalui perangkat daerah terkait dan satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk. Pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan pangan, pemenuhan standar gizi, proses distribusi, hingga kepatuhan setiap SPPG terhadap ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Selain memastikan kualitas layanan, pengawasan juga diarahkan untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih adil. Pemerintah daerah didorong agar kebutuhan bahan baku MBG semakin banyak melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.

"Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat program, termasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal," tegas Aka.

Ia menambahkan, Gubernur NTB juga menginstruksikan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan. Apabila masih ditemukan pelanggaran yang dapat diperbaiki, pembinaan harus menjadi langkah pertama. Namun apabila pelanggaran terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah diminta segera melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

"Kalau masih bisa dibina, lakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuan, laporkan kepada Badan Gizi Nasional agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasi, pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Aka menambahkan, usulan penyempurnaan tata kelola tersebut merupakan bagian dari masukan yang telah disampaikan Asosiasi SPPG kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharap, setelah proses penyempurnaan selesai, seluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar pelayanan, tata kelola, dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan pengawasan yang lebih ketat, tata kelola yang semakin baik, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan berjalan lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Redaksi |

MPLS SMAN 2 KOTA BIMA RESMI DITUTUP

     


KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id. – Rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran baru 2026/2027 di SMAN 2 Kota Bima resmi ditutup dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula SMAN 2 Kota Bima. Acara penutupan dihadiri oleh dewan guru, panitia MPLS, pengurus OSIS, serta seluruh peserta MPLS.

Ketua Panitia MPLS, Sukardin, S.Pd, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan MPLS tahun ini diikuti oleh 248 Murid baru. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib berkat sinergi yang baik antara panitia, guru pendamping, serta kakak-kakak OSIS yang bertugas sebagai pendamping gugus.


"Alhamdulillah, pelaksanaan MPLS tahun ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh panitia, guru pendamping, dan pendamping gugus dari OSIS yang telah mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung," ujar Sukardin.


Pada kesempatan tersebut, panitia juga mengumumkan tiga peserta terbaik dan gugus terbaik selama pelaksanaan MPLS berdasarkan aspek kedisiplinan, keaktifan, sikap, serta partisipasi dalam setiap kegiatan. Peserta terbaik tersebut adalah:

• Terbaik I: Muhammad Firmansyah 

• Terbaik II: Mutia Aura Putri 

• Terbaik III: Yayan Putra

Adapun gugus terbaik adalah:

- Terbaik I : Gugus 6

- Terbaik II : Gugus 7 dan 

- Terbaik III : Gugus I


Sementara itu, Kepala SMAN 2 Kota Bima yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Abdul Gani, S.Pd, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia atas dedikasi dan kerja keras sehingga seluruh rangkaian MPLS dapat terlaksana dengan baik.


Dalam sambutannya, Abdul Gani mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan MPLS dan secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMAN 2 Kota Bima.


"Mulai hari ini kalian resmi menjadi murid SMAN 2 Kota Bima. Karena itu, patuhilah seluruh tata tertib sekolah, jagalah nama baik almamater di mana pun berada, dan teruslah mengukir prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler," pesannya.

Ia juga berharap para murid baru mampu menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, berintegritas, serta memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga mampu membawa nama baik sekolah di berbagai ajang kompetisi.


Mengakhiri sambutannya, Abdul Gani, S.Pd secara resmi menutup kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMAN 2 Kota Bima. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pengenalan lingkungan sekolah sekaligus awal perjalanan para murid baru dalam menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi di SMAN 2 Kota Bima.(Sekjend MDG)

KEPALA SMAN 2 KOTA BIMA: FIRST IMPRESSIONS CAN INFLUENCE HOW OTHERS EVALUATE US

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Kepala SMAN 2 Kota Bima, Hj. Erot Sutianah, M.Pd, memberikan pengarahan kepada seluruh murid kelas XII di lapangan sekolah, Sabtu (18/7). Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga kerapian, membangun karakter, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan pendidikan menjelang kelulusan.

Dalam arahannya, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa penampilan yang rapi merupakan salah satu cerminan karakter dan kedisiplinan seseorang. Menurutnya, kesan pertama sering kali terbentuk dari cara seseorang berpenampilan dan membawa diri.

"Penampilan yang rapi mencerminkan kepribadian seseorang. Kesan pertama sering kali menentukan bagaimana orang lain menilai kita. Oleh karena itu, biasakan menjaga kerapian mulai dari rambut hingga pakaian yang dikenakan setiap hari," ujarnya.


Sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan, sekolah turut melaksanakan penertiban rambut bagi murid laki-laki yang belum sesuai dengan tata tertib sekolah. Pemangkasan rambut dilakukan oleh ahli School's Barber Pak Muhilir, S.Pdi sebagai bentuk pembinaan agar murid senantiasa menjaga kerapian dan mematuhi aturan yang berlaku.

Selain menanamkan pentingnya budaya disiplin, Hj. Erot Sutianah, M.Pd juga mengingatkan bahwa murid kelas XII hanya menjalani proses KBM dalam semester 1 ini saja, selanjutnya akan menghadapi berbagai agenda penting pada semester 2 ke depan, mulai dari proses pembelajaran, Bulan Ramadan, Tes Kemampuan Akademik (TKA), Bimbingan Belajar, Assesmen Sumatif, hingga Ujian Sekolah. Karena itu, ia mengajak seluruh murid mempersiapkan diri sejak dini agar mampu menghadapi setiap tahapan dengan baik.

Ia juga mendorong murid untuk terus meningkatkan semangat belajar, memperkuat karakter, serta mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan positif di sekolah sebagai bekal menghadapi pendidikan tinggi maupun dunia kerja.

Selain memberikan motivasi mengenai pentingnya penampilan, Umi Kepala Sekolah juga memperkenalkan jajaran wakil kepala sekolah yang baru. Ia memperkenalkan Hadijah, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Muslim, S.Ag sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas).


Pada kesempatan yang sama, Umi Kepala Sekolah juga memperkenalkan ekstrakurikuler baru, yakni PODCAST DAN JURNALIS SEKOLAH. Ekstrakurikuler tersebut dibina oleh M. Nurfajrin, S.S, yang akrab disapa Bung Faje (bfj). Kehadiran ekstrakurikuler baru ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi, serta keterampilan di bidang jurnalistik dan media digital.


Melalui kegiatan pengarahan ini, SMAN 2 Kota Bima terus memperkuat budaya disiplin, membangun karakter peserta didik, serta mempersiapkan lulusan yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, berpenampilan rapi, dan siap menghadapi tantangan di jenjang pendidikan berikutnya maupun dunia kerja.(Sekjend MDG)

Aksi Pelecehan dan Pengerusakan, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Cederai Marwah Publik

     


Kota Bima - Geliat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang seharusnya menjadi panggung sportivitas dan prestasi, mendadak tercoreng oleh sebuah aksi yang memalukan. Sebuah rekaman video yang beredar luas di jagat maya memperlihatkan tindakan yang sangat tidak terpuji: seorang wakil Ketua DPRD Kota Bima, yang juga memegang tongkat komando sebagai Ketua  DPD Partai Golkar Kota Bima, diduga kuat melakukan perusakan fasilitas di Kantor KONI NTB dan diduga melakukan pelecahan terhadap pengurus perempuan KONI NTB. Aksi anarkis tersebut dipicu oleh ketidakpuasan atas keputusan pertandingan yang dinilai merugikan atlet daerahnya.

Membela kepentingan daerah dan memperjuangkan nasib para atlet adalah hal yang sah, bahkan wajib dilakukan oleh seorang representasi rakyat. Namun, ketika perjuangan itu diartikulasikan melalui tindakan destruktif, emosional, dan anarkis, maka esensi perjuangan itu seketika gugur. Berganti menjadi tontonan primitif yang meruntuhkan etika kepemimpinan.

Sebagai pejabat publik yang menduduki kursi nomor satu di lembaga legislatif kota Bima, figur tersebut memikul beban simbolis yang besar. DPRD bukan sekadar jabatan administratif, melainkan representasi dari marwah, wibawa, dan supremasi hukum di tingkat daerah. Ketika seorang pimpinan sidang paripurna yang biasa mengetuk palu keadilan justru menggunakan tangannya untuk merusak fasilitas umum, di sanalah kita melihat terjadinya degradasi moralitas kepemimpinan yang akut.

Bagaimana mungkin masyarakat, khususnya generasi muda, diminta untuk taat hukum dan menjaga ketertiban, jika elite politiknya sendiri mempertontonkan aksi premanisme saat keinginannya tidak terpenuhi?

Ketajaman sorotan ini menjadi berlipat ganda mengingat statusnya yang juga melekat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima juga sebagai Wakil ketua DPRD Kota Bima. Sebagai nakhoda partai besar yang memiliki sejarah panjang dalam pengaderan politik nasional, tindakan ini menjadi preseden buruk bagi kaderisasi internal partai. Publik tentu akan bertanya-tanya: standar etika dan kedewasaan politik macam apa yang sedang dipertontonkan oleh seorang pemimpin partai besar di daerah?

Menyampaikan protes atas hasil pertandingan olahraga adalah perkara teknis yang memiliki mekanisme hukum dan regulasi formal. Ruang-ruang sidang, surat keberatan resmi, atau melalu albitrase dan jalur diplomasi adalah instrumen yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Melompati semua prosedur itu demi memuaskan ego sektoral dengan cara-cara kekerasan adalah bentuk kemunduran berpikir yang sangat disayangkan.

Bukti visual berupa rekaman video yang kini telah dikonsumsi oleh publik tidak bisa lagi dibantah dengan retorika pembenaran apa pun. Moralitas tidak lagi menjadi standar etik, dan marwah institusi terhormat telah telanjur dicoreng oleh ketidakmampuan mengendalikan amarah.

Kejadian ini tidak boleh lewat begitu saja sebagai sekadar 'berita angin lalu'. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima harus berani mengambil sikap tegas demi menyelamatkan kehormatan institusi legislatif. Begitu pula dengan internal partai yang menaunginya, harus ada evaluasi mendasar mengenai kelayakan etis seorang pemimpin.

Pemimpin adalah teladan, Jika mereka yang berada di puncak kekuasaan memilih jalan anarkisme untuk menyelesaikan masalah, maka mereka sedang meruntuhkan sendi-sendi peradaban hukum yang mereka bangun sendiri. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di NTB: bahwa kekuasaan tidak pernah memberi Anda hak istimewa untuk bertindak di atas hukum.

PUKAD NTB, meminta kepada DPW Partai Golkar NTB untuk segera memanggil dan mengevaluasi DPD Partai Golkar Kota Bima yang melakukan pengerusakan fasilitas dan diduga melakukan pelecehan terhadap pengurus perempuan KONI NTB

PUKAD NTB juga akan melaporkan secara Resmi ke Polda NTB atas pengerusakan fasilitas Negara yang ada di KONI NTB dan diduga melakukan pelecehan terhadap pengurus perempuan KONI NTB.

Penulis: Firmansyah (Direktur PUKAD NTB)

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

     

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, (Ist/Surya)

Jakarta, Media Dinamika Global - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut dinilai telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap narasumber, termasuk advokat, memiliki hak untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan, namun tetap berkewajiban menjaga etika komunikasi dan menghormati profesi wartawan.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/07/2026).

Menurutnya, PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Akan tetapi, pembelaan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang bekerja.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Akhmad Munir mengatakan advokat dan wartawan merupakan dua profesi yang sama-sama memiliki peran strategis dalam negara hukum dan demokrasi. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak kliennya, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dan menjaga etika dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Advokat Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta membangun iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad Munir.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi akan terus menjalankan fungsi pembelaan dan perlindungan terhadap setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Lebih lanjut, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk bersama-sama membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun penghormatan terhadap profesi wartawan merupakan syarat penting bagi terpeliharanya kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," tutup Akhmad Munir.

PWI Pusat menegaskan akan terus berdiri di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi.

Redaksi |

Pemprov Lampung Apresiasi Siger Smash Padel Tournament 2026, Padukan Olahraga, Transaksi Digital, dan Penguatan Ekonomi Masyarakat.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan Siger Smash Padel Tournament 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung sebagai upaya mendorong digitalisasi transaksi keuangan, menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan semangat kebersamaan.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Siger Smash Padel Tournament 2026 di The Canopy Lampung, Bandarlampung, Minggu 19 Juli 2026.

Gubernur Mirza menilai kegiatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam satu semangat untuk membangun kolaborasi.

"Turnamen seperti ini mempertemukan semangat banyak orang. Di satu tempat hadir pelaku UMKM, edukasi transaksi digital, silaturahmi, dan yang paling penting tumbuhnya semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan inilah yang akan selalu menjadi kekuatan masyarakat Lampung," ujar Mirza.

Menurut Mirza, penyelenggaraan kegiatan tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat dalam satu ruang. 

Selain pertandingan olahraga, masyarakat juga mendapatkan edukasi transaksi digital, ruang silaturahmi, serta kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Mirza menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Indonesia yang selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai otoritas moneter, tetapi juga menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan daerah.

Ia mengatakan Bank Indonesia secara konsisten hadir bersama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. 

"Bahkan, BI kerap menjadi early warning system melalui berbagai masukan, analisis, dan rekomendasi agar kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, BI juga terus mendukung pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mempercepat digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta mendampingi UMKM agar memiliki akses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan, dan mampu naik kelas.

Mirza mengatakan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia juga tercermin dari sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Semua itu menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat berjalan secara kolaboratif. Tidak ada satu pun pihak yang mampu bekerja sendiri. Seluruh upaya pembangunan hanya akan berhasil apabila didasari oleh niat yang tulus untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan digitalisasi transaksi keuangan di Lampung. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, transaksi QRIS di Provinsi Lampung pada Mei 2026 tumbuh sebesar 95,1 persen.

"Pertumbuhan transaksi digital sebesar 95,1 persen merupakan perkembangan yang sangat baik dan menjadi budaya baru yang harus mampu diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Mirza.

Mirza menegaskan modal terbesar pembangunan bukan hanya APBD, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, melainkan semangat kebersamaan.

Ia mengatakan Lampung memiliki modal sosial yang kuat melalui falsafah hidup masyarakat, yakni Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Sambayan, dan Juluk Adek, yang mengajarkan nilai saling menghormati, bergotong royong, saling membantu, dan membangun kebersamaan.

"Saya meyakini modal terbesar pembangunan bukan hanya APBD, bukan pula semata-mata sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Modal terbesar pembangunan adalah semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi, saya optimistis cita-cita mewujudkan Lampung Maju akan semakin cepat kita wujudkan bersama," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Mirza berharap masyarakat Lampung semakin membudayakan hidup sehat, gemar berolahraga, penuh semangat, serta terus menjaga nilai-nilai kebersamaan.

"Dengan masyarakat yang sehat, ekonomi yang kuat, digitalisasi yang semakin maju, dan kolaborasi yang terus terjaga, saya yakin Provinsi Lampung akan semakin maju dan semakin sejahtera," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan Siger Smash Padel Tournament 2026 merupakan bagian dari upaya BI untuk semakin memasyarakatkan penggunaan pembayaran non-tunai, khususnya melalui QRIS.

Menurutnya, olahraga padel dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga yang tengah berkembang dan mampu menarik antusiasme masyarakat dalam jumlah besar. 

Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian Siger Sport 2026 yang merupakan bagian dari Siger Fest 2026.

Bimo menjelaskan Siger Fest merupakan kampanye bersama Bank Indonesia, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta berbagai mitra strategis untuk mendorong perluasan penggunaan pembayaran digital dan transaksi non-tunai di Provinsi Lampung.

Selain meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Melalui tagline "Bijak Bertransaksi, Siap Digitalisasi," Bank Indonesia mengajak masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan transaksi digital secara aman, mudah, dan efisien.(Fs/Red) 

Sabtu, 18 Juli 2026

Momen 9 Fraksi DPRD Kabupaten Bima, Sampaikan PU terhadap Raperda Pilkades

     


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Sebanyak 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Kabupaten Bima menyampaikan Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Pilkades) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima, Jum'at, 17 Juli 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua Muhammad Erwin,S.I.P.M.IP didampingi Wakil Ketua DPRD Murni Suciyanti, dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bima, Bupati Bima yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Unsur Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah dan para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima lainnya.

Dalam rapat tersebut, 9 (sembilan) orang perwakilan fraksi secara bergantian menyampaikan PU Fraksi masing-masing.

Dalam penyampaiannya, secara umum sembilan fraksi dapat menerima Raperda Pilkades ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

Meskipun demikian masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah pertanyaan dan saran/masukan terkait pelaksanaan Pilkades, terutama pentingnya pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan Bimtek pada para pelaksana di lapangan agar bisa memahami aturan dan prosedur dalam tahapan Pilkades dengan baik sehingga tidak memicu permasalahan di lapangan.


Setelah agenda hari ini akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati atas PU Fraksi ini sekaligus Pembentukan Pansus yang dijadwalkan Senin, 20 Juli 2026.(Sekjend MDG)

Safari Mobil Maung Diselenggarakan Kodim 1608/Bi Sebagai Sarana Edukasi

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Batituud Serma Rizaluddin pimpin kegiatan Safari Mobil Maung yang di selenggarakan oleh Kodim 1608/Bima. Yang di ikuti sekitar 50 orang pengunjung Amahami. Minggu, (19/07/26)

Dalam hal ini tak hanya dihadiri Batituud Serma Rizaluddin, kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Koramil 1608-01/Rasanae, serta Masyarakat pengunjung Taman amahami.

Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memperkenalkan kendaraan taktis buatan dalam negeri kepada masyarakat luas, serta pada momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terhadap masyarakat bahwa hasil karya anak Bangsa patut menjadi kebanggaan masyarakat pada umumnya.

Sekitar Pukul 06.30 Wita, Mobil maung tiba di Taman Amahami, dan disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat pengunjung Taman Amahami Kota Bima.

Usai kedatangan Mobil Maung, Batituud Serma Rizaluddin dan Anggota berkesempatan untuk memperkenalkan Mobil Maung tersebut kepada pengunjung Taman Amahami, dan tentunya pada kesempatan itu, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat.

Setelah sesi pengenalan, Pukul 06.35 Wita, Kegiatan Safari Mobil Maung dilanjutkan dengan sesi Foto-foto dengan masyarakat, dan beberapa masyarakat pengunjung Taman Amahami mendapatkan kesempatan menaiki Mobil Maung, 

Pukul 09.35 Wita, Kegiatan Safari Mobil maung selesai dalam keadaan aman dan lancar.

Catatan :

Kegiatan Safari Mobil maung ini rutin diselenggarakan oleh Kodim 1608/Bima. dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Bima. bahwa mobil maung tersebut adalah hasil karya/Buatan Anak bangsa Indonesia yang diberikan oleh TNI-AD kepada Kodim 1608/Bima. (Kiramil-01/Tim MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Keamanan dan Kebersamaan

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 19 Juli 2026 – Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Minggu (19/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, serta kehidupan sosial di lingkungan desa.


Di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Serda Aladin melaksanakan Komsos bersama warga pada pukul 09.00 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan lingkungan serta meningkatkan koordinasi antarwarga guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat.


Sementara itu, pada pukul 09.30 WITA, Serda Irfan selaku Babinsa Desa Bugis, Kecamatan Sape, mengimbau warga agar terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan maupun pertengkaran. Apabila terjadi suatu permasalahan, warga diharapkan segera melaporkannya agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Di Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Serda Sanusi melaksanakan Komsos pada pukul 09.45 WITA dengan memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran rumah dan permukiman. Babinsa mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan kompor atau sumber api tanpa pengawasan, serta rutin memeriksa peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman.


Selanjutnya, pada pukul 10.00 WITA, Serka Sahlan selaku Babinsa Desa Lanta Barat, anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, melaksanakan Komsos dengan memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia juga mengajak warga untuk terus memperkuat semangat gotong royong, saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Melalui kegiatan Komunikasi Sosial ini, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara Babinsa dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, serta kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Brimob Polda Riau Kawal Riau Bhayangkara Run 2026, Wujudkan Semangat Green Policing Lewat Aksi Bersih Lingkungan

     

Pekanbaru – Personel Satuan Brimob Polda Riau turut ambil bagian dalam pengamanan pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2026 yang digelar di Kota Pekanbaru. Selain memastikan kegiatan olahraga berlangsung aman dan tertib, personel Brimob juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan melaksanakan aksi pembersihan sampah di sekitar lokasi dan rute kegiatan. Minggu (19/07/2026)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat Green Policing yang digaungkan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, sebagai upaya membangun kesadaran bersama bahwa menjaga keamanan dan ketertiban harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Dengan penuh semangat, personel Brimob Polda Riau membersihkan sampah yang tersisa setelah kegiatan berlangsung.

Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kami tidak hanya hadir untuk melaksanakan pengamanan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Aksi membersihkan sampah ini merupakan wujud nyata dukungan Satuan Brimob Polda Riau terhadap program Green Policing yang dicanangkan Bapak Kapolda Riau,” ujar Dansat Brimob Polda Riau.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Melalui Riau Bhayangkara Run 2026, Polda Riau mengajak masyarakat untuk hidup sehat sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Semangat “Green Policing” diwujudkan melalui aksi nyata, mulai dari pengamanan kegiatan hingga kepedulian menjaga kebersihan ruang publik.

Kehadiran Brimob Polda Riau dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan semangat Presisi, humanis, peduli lingkungan, dan hadir untuk negeri.

Dari langkah kaki untuk kesehatan, hingga aksi nyata untuk lingkungan Brimob Polda Riau terus hadir dengan semangat Green Policing.