Kota Bima - Geliat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang seharusnya menjadi panggung sportivitas dan prestasi, mendadak tercoreng oleh sebuah aksi yang memalukan. Sebuah rekaman video yang beredar luas di jagat maya memperlihatkan tindakan yang sangat tidak terpuji: seorang wakil Ketua DPRD Kota Bima, yang juga memegang tongkat komando sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima, diduga kuat melakukan perusakan fasilitas di Kantor KONI NTB dan diduga melakukan pelecahan terhadap pengurus perempuan KONI NTB. Aksi anarkis tersebut dipicu oleh ketidakpuasan atas keputusan pertandingan yang dinilai merugikan atlet daerahnya.
Membela kepentingan daerah dan memperjuangkan nasib para atlet adalah hal yang sah, bahkan wajib dilakukan oleh seorang representasi rakyat. Namun, ketika perjuangan itu diartikulasikan melalui tindakan destruktif, emosional, dan anarkis, maka esensi perjuangan itu seketika gugur. Berganti menjadi tontonan primitif yang meruntuhkan etika kepemimpinan.
Sebagai pejabat publik yang menduduki kursi nomor satu di lembaga legislatif kota Bima, figur tersebut memikul beban simbolis yang besar. DPRD bukan sekadar jabatan administratif, melainkan representasi dari marwah, wibawa, dan supremasi hukum di tingkat daerah. Ketika seorang pimpinan sidang paripurna yang biasa mengetuk palu keadilan justru menggunakan tangannya untuk merusak fasilitas umum, di sanalah kita melihat terjadinya degradasi moralitas kepemimpinan yang akut.
Bagaimana mungkin masyarakat, khususnya generasi muda, diminta untuk taat hukum dan menjaga ketertiban, jika elite politiknya sendiri mempertontonkan aksi premanisme saat keinginannya tidak terpenuhi?
Ketajaman sorotan ini menjadi berlipat ganda mengingat statusnya yang juga melekat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima juga sebagai Wakil ketua DPRD Kota Bima. Sebagai nakhoda partai besar yang memiliki sejarah panjang dalam pengaderan politik nasional, tindakan ini menjadi preseden buruk bagi kaderisasi internal partai. Publik tentu akan bertanya-tanya: standar etika dan kedewasaan politik macam apa yang sedang dipertontonkan oleh seorang pemimpin partai besar di daerah?
Menyampaikan protes atas hasil pertandingan olahraga adalah perkara teknis yang memiliki mekanisme hukum dan regulasi formal. Ruang-ruang sidang, surat keberatan resmi, atau melalu albitrase dan jalur diplomasi adalah instrumen yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Melompati semua prosedur itu demi memuaskan ego sektoral dengan cara-cara kekerasan adalah bentuk kemunduran berpikir yang sangat disayangkan.
Bukti visual berupa rekaman video yang kini telah dikonsumsi oleh publik tidak bisa lagi dibantah dengan retorika pembenaran apa pun. Moralitas tidak lagi menjadi standar etik, dan marwah institusi terhormat telah telanjur dicoreng oleh ketidakmampuan mengendalikan amarah.
Kejadian ini tidak boleh lewat begitu saja sebagai sekadar 'berita angin lalu'. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima harus berani mengambil sikap tegas demi menyelamatkan kehormatan institusi legislatif. Begitu pula dengan internal partai yang menaunginya, harus ada evaluasi mendasar mengenai kelayakan etis seorang pemimpin.
Pemimpin adalah teladan, Jika mereka yang berada di puncak kekuasaan memilih jalan anarkisme untuk menyelesaikan masalah, maka mereka sedang meruntuhkan sendi-sendi peradaban hukum yang mereka bangun sendiri. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di NTB: bahwa kekuasaan tidak pernah memberi Anda hak istimewa untuk bertindak di atas hukum.
PUKAD NTB, meminta kepada DPW Partai Golkar NTB untuk segera memanggil dan mengevaluasi DPD Partai Golkar Kota Bima yang melakukan pengerusakan fasilitas dan diduga melakukan pelecehan terhadap pengurus perempuan KONI NTB
PUKAD NTB juga akan melaporkan secara Resmi ke Polda NTB atas pengerusakan fasilitas Negara yang ada di KONI NTB dan diduga melakukan pelecehan terhadap pengurus perempuan KONI NTB.
Penulis: Firmansyah (Direktur PUKAD NTB)