Hadir di NTB, Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Korupsi dan Kebocoran Uang Negara
 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto pidato saat di Peresmian Bendungan Meninting, (Ist/Surya) |
Lombok Barat, Media Dinamika Global – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/26).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI-Polri, serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi maupun kebocoran keuangan negara yang merugikan rakyat.
Menurut Presiden, seluruh penyelenggara negara memegang amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.
"Seluruh kewenangan yang dimiliki pemerintah berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu. Supremasi hukum, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Presiden juga kembali mengingatkan bahwa korupsi dan kebocoran anggaran merupakan penghambat utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya.
"Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh bocor, tidak boleh disalahgunakan, dan harus kembali untuk kepentingan rakyat," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan maupun kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan pilar utama kedaulatan bangsa yang harus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, dan bendungan yang mampu meningkatkan produktivitas petani.
Peresmian Bendungan Meninting menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Bendungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, mengurangi risiko kekeringan, serta mendukung peningkatan hasil produksi pangan di NTB.
Selain sektor pangan, Presiden juga menyoroti pentingnya mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu program yang terus didorong pemerintah adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.
Prabowo menyebut penghematan yang dihasilkan dari program tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp170 triliun. Dana tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, rumah sakit, serta berbagai infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski berbagai kebijakan strategis kerap menghadapi tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.
"Kita harus berani mengambil keputusan yang benar untuk bangsa dan rakyat. Pemerintah harus hadir, bekerja, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.
Kunjungan Presiden ke NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi peresmian Bendungan Meninting. Melalui momentum tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa seluruh agenda pembangunan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera, dengan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi dan kebocoran keuangan negara.
Redaksi |
