Mataram,
Media Dinamika Global – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTB memberikan apresiasi terhadap sikap politik Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, yang menolak rencana pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Sikap tersebut dinilai bukan sekadar keputusan administratif pemerintahan, melainkan bentuk keberpihakan terhadap perlindungan sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi masyarakat lokal.
Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin, S.Sos, menegaskan bahwa penolakan proyek kereta gantung merupakan langkah strategis untuk menjaga arah pembangunan NTB agar tidak semata-mata berorientasi pada investasi dan industrialisasi pariwisata.
“Keputusan Gubernur NTB menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani menunjukkan keberanian politik dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya masyarakat lokal,” ujarnya.
Menurut Fikrin, proyek kereta gantung yang selama ini dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata justru menyimpan potensi persoalan serius jika tidak dikaji secara menyeluruh. Dari sisi sosial, ia menilai proyek tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi di sektor pariwisata karena keuntungan besar lebih banyak dinikmati investor dan pemilik modal eksternal, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pelengkap industri wisata.
“Masyarakat sekitar Rinjani selama ini hidup dengan relasi yang kuat terhadap kawasan pegunungan sebagai sumber air, ruang pertanian, ruang spiritual, dan sumber penghidupan tradisional. Jika pembangunan dilakukan secara industrialistik, masyarakat bisa kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri,” katanya.
Selain itu, PRIMA NTB juga menyoroti aspek budaya yang melekat pada kawasan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang sakral yang memiliki nilai spiritual, historis, dan kosmologis.
“Pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah hubungan masyarakat dengan gunung dari relasi penghormatan menjadi relasi konsumtif. Gunung akan dipandang hanya sebagai komoditas wisata demi kepentingan pasar,” jelasnya.
Dari perspektif ekologis, PRIMA NTB menilai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan ekosistem pegunungan yang sangat rentan. Kehadiran proyek infrastruktur besar dikhawatirkan memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, kerusakan habitat satwa, hingga peningkatan tekanan terhadap sumber air dan daya dukung lingkungan.
“Persoalannya bukan hanya lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi efek domino yang ditimbulkan seperti pembangunan hotel, kawasan komersial, jalan akses, hingga lonjakan wisata massal,” tegas Fikrin.
Ia mengingatkan bahwa Gunung Rinjani saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti persoalan sampah pendakian, erosi jalur, kebakaran hutan, dan tekanan wisata yang terus meningkat. Karena itu, penolakan terhadap proyek tersebut dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang.
Sementara dari sisi ekonomi, PRIMA NTB menilai pembangunan wisata berbasis investasi besar tidak selalu berdampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata skala besar dinilai berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi, kebocoran keuntungan keluar daerah, serta melemahkan ekonomi lokal berbasis komunitas.
“Jika Rinjani diarahkan menjadi wisata massal premium, petani, porter, pemandu lokal, pelaku UMKM, dan masyarakat adat berpotensi tersingkir oleh industri wisata korporatif,” ujarnya.
PRIMA NTB menilai sikap politik Gubernur NTB tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap perlindungan local wisdom atau kearifan lokal yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga ekologi di tengah derasnya godaan investasi besar.
“Penolakan pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani adalah sikap politik yang berpihak pada keberlanjutan dan perlindungan ruang hidup masyarakat,” tutup Fikrin.
Redaksi |
