Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 07 Mei 2026

Maraton Kerja Nyata, Wakil Bupati Tuba Dan Polri Terjang Medan Sulit Demi Kesejahteraan Rakyat Dente Teladas.

     

Tulang Bawang, Lampung – Mediadinamikaglobal.Id || Suasana di Kecamatan Dente Teladas mendadak bergetar! Bukan karena bencana, melainkan karena pergerakan masif rombongan "Pasukan Perubahan" yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tulang Bawang, Bapak Hankam Hasan, didampingi pengawalan ketat jajaran Polsek Dente Teladas di bawah komando Ipda Nurkholik, S.H. pada Rabu 06 Mei 2026.

Sejak pukul 07.30 WIB, wilayah Dente Teladas menjadi saksi bisu sebuah aksi maraton birokrasi yang tak kenal lelah. Betapa tidak, sebanyak sembilan titik strategis disapu bersih dalam satu hari penuh, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur vital yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan warga.

Misi Penyelamatan Infrastruktur dan Gizi Nasional Rombongan tidak sekadar lewat. Dengan mata kepala sendiri, Wakil Bupati bersama para pejabat teras Kabupaten Tulang Bawang meninjau langsung lokasi Makan Bergizi Gratis (MBG)di Kampung Pasiran Jaya dan Pendowo Asri.

Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memerangi stunting dan menyiapkan generasi emas dari pesisir Tulang Bawang.

Tak berhenti di situ, drama berlanjut saat rombongan menerjang jalanan yang rusak parah di Dusun 7 Kampung Sungai Nibung. 

Di bawah terik matahari, komitmen pembangunan diuji untuk memastikan akses rakyat kembali merdeka dari lumpur dan hambatan. Benteng Keamanan Polri di Tengah Rakyat.

Kapolsek Dente Teladas, Ipda Nurkholik, S.H., tampak sigap memastikan setiap jengkal pergerakan rombongan berjalan tanpa hambatan. Kehadiran Polri di lapangan bukan sekadar pengamanan, melainkan simbol kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat nelayan Kuala Teladas.

Mewakili Kapolres Tulang Bawang, Kapolsek Dente Teladas memberikan pernyataan tegas terkait pengamanan giat besar ini: "Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran Polri dalam kunjungan kerja Wakil Bupati ini adalah wujud nyata dari sinergi Polri Presisi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Personel kami kerahkan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari peninjauan sekolah hingga lokasi nelayan di Kuala Teladas, berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali."

"Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak, situasi di lapangan hingga pukul 16.00 WIB dinyatakan 100% kondusif. Kami akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat di wilayah hukum Polsek Dente Teladas."Ipda Nurkholik, S.H., Kapolsek Dente Teladas.

Daftar Lokasi "Invasi" Pembangunan:

 1. Pusat Gizi: Peninjauan MBG Pasiran Jaya & Pendowo Asri.

 2. Pilar Pendidikan:SDN 1 Pasiran Jaya & SDN 1 Pendowo Asri.

3. Garda Kesehatan:Puskesmas Pasiran Jaya.

 4. Urat Nadi Ekonomi:Jalan Rusak Sungai Nibung dan Jembatan Paret 6.

 5. Kebanggaan Maritim: Kampung Nelayan Merah Putih & TPI Kuala Teladas.

Langkah kaki pemerintah dan Polri hari ini telah meninggalkan jejak harapan yang mendalam bagi warga Dente Teladas. Tuba Bangkit, Rakyat Sejahtera. 
(Fs/Red) 

Pemkab Tanggamus dan Kejari Teken MoU, Perkuat Pendampingan Hukum untuk OPD

     

 


Tanggamus - MediadinamikaGlobal.idPemerintah Kabupaten Tanggamus resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Ruang Rapat Utama (Ruatama) Bupati Tanggamus, Kamis, 7 Mei 2026.

Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Subari Kurniawan, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, serta jajaran pejabat utama Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Dalam sambutannya, Bupati Moh. Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi itu mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di Kabupaten Tanggamus.

“Kami menyambut baik dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus yang hari ini bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjalin kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujar Saleh Asnawi.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui bantuan hukum, pertimbangan hukum hingga tindakan hukum lain dari pihak kejaksaan.

“Dengan kerja sama ini, perangkat daerah tidak perlu lagi ragu dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan, karena dapat berkonsultasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Bupati juga menegaskan agar penandatanganan MoU tidak berhenti sebatas seremoni semata. Ia meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Kerja Sama serta seluruh OPD segera menindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan PKS antara Kejaksaan Negeri Tanggamus dengan 11 perangkat daerah, yakni Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan dan TPH, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan dan Peternakan, BKPSDM, Dinas P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Batin Mangunang, Dinas Perikanan, Dinas Sosial serta Bagian Perekonomian dan SDA.

Saleh Asnawi juga menyinggung sinergi Pemkab Tanggamus dan Kejari yang sebelumnya pernah terjalin melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Walaupun TP4D sudah tidak dilanjutkan sejak terbitnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019, kami berharap komunikasi dan langkah nyata antara pemerintah daerah dan kejaksaan tetap terus berjalan,” ungkapnya.

Ia menilai langkah preventif dan pendekatan persuasif sangat penting untuk menjaga pembangunan daerah tetap berjalan sesuai aturan.

“Karena kita yakini upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Saya juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hati-hati, cermat dalam melangkah terkait regulasi, serta bertanya sebelum melangkah,” tandasnya.(Umar.MDG)

Kunjungi Korban Kebakaran di Monta, Bupati Bima Serahkan Sejumlah Bantuan

     

 


BIMA, Mediadinamikaglobal.id - Pasca kebakaran rumah tinggal yang terjadi di RT. 010, RW 003 Dusun Rocimena Desa Monta kecamatan Monta Selasa, 05 Mei 2026 yang menyebabkan 2 rumah 12 tiang terbakar rata dengan tanah, 2 rumah kayu 12 tiang rusak ringan dan 2 rumah batu rusak ringan, Rabu (06/5), Bupati Bima, Ady Mahyudi, langsung bertolak menuju lokasi korban bencana kebakaran di Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sesaat setelah kembali dari Jakarta.

Setibanya di lokasi, Bupati langsung berdialog dengan warga terdampak musibah kebakaran dan menyerahkan beberapa bantuan. 

Bantuan tanggap darurat yang diserahkan berupa paket pangan, family kit, terpal dan sandang. 

Untuk meringankan beban warga, Bupati Bima yang didampingi Kalak BPBD A. Muis S.Sos, Kadis Damkar dan Penyelamatan Ruslan S. Sos, Komisioner BAZNAS H. Hanafi dan para Kepala Bidang BPBD, Dinas Damkar dan Dinas Sosial Kabupaten Bima menyalurkan bantuan dari Baznas.

Bupati menyerahkan bantuan dari batu nisan nilai total empat juta rupiah, juga menyerahkan santunan pribadi kepada para korban bencana kebakaran guna membantu meringankan beban mereka. 

“Pemerintah daerah sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Desa Monta dan semoga tetap diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Bupati. Dirinya juga memastikan penanganan pasca-bencana dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam tatap muka dengan warga korban musibah kebakaran tersebut Bupati Ady Mahyudi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga dan berharap ke depan agar tetap berhati-hati berkaitan dengan instalasi listrik dan penggunaan perangkat elektronik dalam rumah tangga. (MDG05) 

Guru Berkarakter Jadi Kunci Pendidikan NTB Masa Depan

     

 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal,(Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menghadiri kegiatan pelatihan ESQ Leadership Center yang diikuti para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi NTB yang berlangsung di ruang teater Ahmad Firdaus Sukmono Univesitas Islam Al-Azhar Mataram, (7/5/26).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ESQ yang dinilai mampu menjadi ruang refleksi dan penguatan karakter bagi para pendidik di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Jadilah guru yang layak dicintai oleh murid-muridnya, karena guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menjadi teladan dan pembentuk karakter,” ujar Gubernur Iqbal.

Menurutnya, pendidikan hari ini tidak cukup hanya menekankan kecerdasan intelektual, namun juga harus memperkuat kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan media sosial yang sangat cepat, karakter menjadi pondasi penting agar generasi muda tidak kehilangan arah dan jati dirinya.

Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya kemampuan mengenal diri sendiri dan membangun dialog batin sebagai bagian dari proses pembentukan karakter manusia.

“Salah satu hal penting dalam hidup adalah kemampuan berdialog dengan diri sendiri. Banyak orang merasa kesepian bukan karena tidak memiliki teman, tetapi karena tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri,” ungkap Gubernur Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, khususnya guru PPPK paruh waktu, atas berbagai keterbatasan fiskal daerah yang belum mampu sepenuhnya memenuhi harapan kesejahteraan tenaga pendidik.

Meski demikian, Pemprov NTB terus berupaya menghadirkan solusi dan perhatian nyata terhadap kesejahteraan guru. Salah satunya melalui penetapan penghasilan minimum bagi guru PPPK paruh waktu dengan tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu per bulan sebagai langkah awal perbaikan kesejahteraan.

“Kami ingin mengirim pesan bahwa pemerintah tidak berhenti memikirkan kesejahteraan guru. Kemampuan kami saat ini memang terbatas, tetapi ikhtiar untuk terus memperbaiki kondisi guru akan tetap menjadi perhatian,” tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa guru memiliki peran penting dalam mendampingi generasi muda menghadapi era disrupsi dan perubahan global yang sangat cepat.

“Anak-anak hari ini membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kehadiran orang dewasa yang mau memahami mereka. Pendidikan bukan hanya soal pelajaran di kelas, tetapi tentang menghadirkan kepedulian dan nilai-nilai kehidupan,” katanya.

Sementara itu, Pendiri ESQ Leadership Center sekaligus Motivator Nasional, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan bahwa pelatihan ESQ merupakan bagian dari upaya membangun manusia yang utuh melalui penguatan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Menurut Ary Ginanjar, Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki kekuatan spiritual dan budaya religius yang sangat kuat sehingga dinilai tepat menjadi pusat penguatan pendidikan karakter bagi generasi masa depan.

“NTB adalah daerah pilihan. Pulau Seribu Masjid yang memiliki semangat spiritualitas, gotong royong, dan ketakwaan yang kuat. Dari NTB inilah kami yakin akan lahir generasi emas Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 800 jamaah ESQ dijadwalkan akan berangkat menunaikan ibadah haji sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan pembinaan karakter yang dilakukan ESQ Leadership Center.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat, diharapkan kualitas pendidikan di Provinsi NTB terus meningkat serta mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Redaksi |

Sekda Kabupaten Bima Terima Audiensi Kanwil Kemenkum NTB

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE Rabu (06/menerima kunjungan audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat di ruang rapat Sekretariat Daerah Pada Rabu, (06/05/26) 

Dalam arahannya, Sekda Adel Linggi Ardi menjelaskan, pertemuan ini ditujukan untuk mempererat kolaborasi terkait edukasi produk hukum dan perlindungan potensi daerah.

Karena itu, sinergi ini penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola desa.

Adel berharap kehadiran perwakilan Kemenkum NTB dapat memberikan penguatan literasi hukum bagi perangkat desa maupun masyarakat.

‎"Kami berharap perwakilan Kemenkumham NTB dapat membantu mengedukasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait produk-produk hukum yang ada, guna meminimalisir permasalahan hukum di tingkat desa," ujar Sekda.

Melalui audiensi ini, diharapkan tata kelola hukum di Kabupaten Bima semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat serta aset budaya daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret.

"Ada dua poin utama yang disarankan oleh Kanwil Kemenkumham NTB kepada Pemerintah Kabupaten Bima. "Menyarankan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Namun, hal ini memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum agar dukungan anggaran dan operasional memiliki dasar yang kuat." Ujar Kakanwil.

Aspek lainnya, mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bima untuk segera melegalisasi dan mendaftarkan potensi kearifan lokal maupun produk khas Kabupaten Bima ke Kemenkum. Hal ini penting untuk mencegah klaim identitas budaya oleh daerah lain." tegasnya..

‎Pertemuan tersebut berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Afifudin, SE.,MM,  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Fatahullah, S.Pd,, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Drs. H. Masykur, MM, Kepala BRIDA Bahrain, S.IP.,M.Si dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima Muchlis, SH. (MDG05).

Musdes Diam-Diam, Ketua Karang Taruna Segel Kantor Desa Sai

     

Ketua Karang Taruna Desa Sai, M. Fadil, (Ist/Hafid Musa)

Soromandi, Media Dinamika Global – Gelombang protes keras terhadap Pemerintah Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, memuncak pada Kamis pagi, 07 Mei 2026. 

Ketua Karang Taruna Desa Sai, M. Fadil, melakukan aksi penyegelan Kantor Desa Sai sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan tertutupnya tata kelola pemerintahan desa.

Aksi ini dipicu oleh pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang disebut dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan unsur masyarakat, tokoh pemuda, maupun keterwakilan warga desa. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan desa.

Menurut M. Fadil, Musdes bukanlah ruang eksklusif milik segelintir elite desa, melainkan forum bersama yang wajib terbuka bagi masyarakat karena menyangkut kebijakan strategis desa.

“Kami menyegel kantor ini bukan tanpa alasan. Desa adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elite pemerintah desa. Musyawarah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini adalah bukti bahwa Pemdes Sai mengabaikan hak partisipasi publik dan melanggar amanat Undang-Undang Desa,” tegasnya di lokasi aksi.

Ia menilai tindakan Pemerintah Desa Sai telah menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Karang Taruna Desa Sai mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54, yang menegaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum partisipatif yang wajib melibatkan BPD, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat dalam menetapkan kebijakan penting seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan BUMDes.

Selain itu, Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 13 juga menegaskan tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan proses demokratis berjalan secara bersih, terbuka, dan bebas dari intervensi.

Bagi Karang Taruna, pelaksanaan Musdes secara tertutup bukan sekadar kesalahan prosedur, melainkan preseden buruk yang mencederai semangat reformasi desa dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Karang Taruna Desa Sai pun menuntut agar Pemerintah Desa segera menggelar musyawarah ulang secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa pengecualian.

Mereka juga menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan desa hingga seluruh proses kembali berada pada koridor hukum dan prinsip demokrasi yang sehat.

“Selama tuntutan ini belum dipenuhi, kami akan terus berdiri di garis depan mengawal pemerintahan desa agar tidak keluar dari amanat rakyat,” tutup Fadil.

Redaksi | MDG 01

Perkuat Sinergi Hukum, Sekda Kabupaten Bima Terima Audiensi Kanwil Kemenkum NTB

     


Bima. Media Dinamika Global.id. Kabupaten Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE Rabu (06/menerima kunjungan audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat di ruang rapat Sekretariat Daerah Pada Rabu, (06/05/26) 

Dalam arahannya, Sekda Adel Linggi Ardi menjelaskan, pertemuan ini ditujukan untuk mempererat kolaborasi terkait edukasi produk hukum dan perlindungan potensi daerah.

Karena itu, sinergi ini penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola desa.

Adel berharap kehadiran perwakilan Kemenkum NTB dapat memberikan penguatan literasi hukum bagi perangkat desa maupun masyarakat.

‎"Kami berharap perwakilan Kemenkumham NTB dapat membantu mengedukasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait produk-produk hukum yang ada, guna meminimalisir permasalahan hukum di tingkat desa," ujar Sekda.

Melalui audiensi ini, diharapkan tata kelola hukum di Kabupaten Bima semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat serta aset budaya daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret.

"Ada dua poin utama yang disarankan oleh Kanwil Kemenkumham NTB kepada Pemerintah Kabupaten Bima. "Menyarankan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Namun, hal ini memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum agar dukungan anggaran dan operasional memiliki dasar yang kuat." Ujar Kakanwil.

Aspek lainnya, mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bima untuk segera melegalisasi dan mendaftarkan potensi kearifan lokal maupun produk khas Kabupaten Bima ke Kemenkum. Hal ini penting untuk mencegah klaim identitas budaya oleh daerah lain." tegasnya..

‎Pertemuan tersebut berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Afifudin, SE.,MM,  Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Fatahullah, S.Pd,, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Drs. H. Masykur, MM, Kepala BRIDA Bahrain, S.IP.,M.Si dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima Muchlis, SH. (Tim/ADV)

Rabu, 06 Mei 2026

249 Jamaah Haji Tanggamus Resmi Dilepas Menuju Tanah Suci

     


Tanggamus — MediadinamikaGlobal.id Lantunan kalam ilahi menggema lembut di Masjid Agung Nurul Faidzin Islamic Center Kotaagung, Kamis, 7 Mei 2026. Suasana haru menyelimuti pelepasan 249 jamaah haji asal Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam Kloter 19 dan 31 JKG menuju Tanah Suci.

Tangis bahagia keluarga pecah di antara pelukan dan doa yang mengiringi langkah para calon tamu Allah. Sebagian jamaah tampak tak kuasa menahan haru saat berpamitan dengan keluarga sebelum keberangkatan menuju Asrama Haji Rajabasa Bandar Lampung.

Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi secara langsung melepas keberangkatan jamaah haji. Dalam sambutannya, ia menyebut perjalanan ibadah haji merupakan panggilan suci yang telah lama dinantikan para jamaah.

“Selamat jalan dan selamat menjalankan ibadah haji. Semoga seluruh jamaah selalu sehat, mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah dengan sempurna, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur,” kata Saleh Asnawi.

Kloter 19 JKG dijadwalkan memasuki Asrama Haji Rajabasa pada siang hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pemerintah Kabupaten Tanggamus turut menitipkan doa agar seluruh jamaah diberikan kemudahan dan perlindungan selama berada di Tanah Suci.

Di hadapan ratusan jamaah dan keluarga yang memadati lokasi acara, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik daerah, bangsa, dan negara selama menjalankan ibadah haji.

“Kami berharap jamaah haji asal Tanggamus dapat menjadi suri teladan bagi jamaah dari daerah lain dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat,” ujarnya.

Pelepasan jamaah haji tahun ini turut dihadiri Wakil Bupati Tanggamus, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tanggamus, Kepala Kantor Kementerian Agama Tanggamus, Ketua MUI Tanggamus, Ketua TP PKK, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, para pendamping jamaah, hingga keluarga jamaah yang memenuhi kawasan Islamic Center Kotaagung.(Umar.MDG)

SPPG Bima Sape Bugis 2 CV.Al Habir Sajikan Menu Sehat dan Bergizi untuk Kamis, 7 Mei 2026

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, SPPG Bima Sape Bugis 2 CV. Al Habir kembali menyajikan menu makanan sehat dan bergizi bagi para penerima manfaat pada Kamis (7/5/2026). Menu yang disiapkan terdiri dari berbagai hidangan bergizi seimbang guna mendukung kebutuhan nutrisi harian.

Adapun menu yang disajikan meliputi nasi putih, udang saus Padang, tahu crispy, tumis mie sayur yang dipadukan dengan wortel dan sawi hijau, serta buah apel sebagai pelengkap vitamin dan serat.

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa seluruh menu dipersiapkan dengan memperhatikan kandungan gizi, kebersihan, dan kualitas bahan makanan agar tetap sehat dan layak dikonsumsi.

Dengan adanya sajian menu bergizi ini, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi serta meningkatkan kesehatan para penerima manfaat.

“Menunya sehat dan bergizi,” demikian disampaikan dalam laporan harian penyelenggara.(Team.MDG.03)

Selisih Data PAD Kabupaten Bima, Beda Basis Data

     


BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Menanggapi informasi yang beredar terkait adanya perbedaan data capaian PAD Kabupaten Bima, bersama ini disampaikan, pada prinsipnya tidak ada terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2025, selisih angka tersebut disebabkan karena adanya perbedaan basis data yang digunakan. 

Data yang dirilis Bapenda kabupaten Bima adalah data sementara yang disampaikan untuk kepentingan pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bima sebelum diaudit (unaudit) yang merupakan angka hasil rekon dengan OPD pengelola pendapatan.

Di lain sisi, angka yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bima adalah angka sementara yang diberikan oleh BPKAD ke BPS sebelum selesai dilakukan rekon dengan seluruh Perangkat Daerah pengelola pendapatan dan masih dalam proses karena dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan unaudit yang akan diserahkan ke BPK.

Angka final pendapatan adalah angka setelah dilakukan audit BPK yang sekarang masih berproses sampai tanggal 31 Mei 2026.

Tindak lanjut hasil audit BPK akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPRD yang merupakan hasil final realisasi, baik pendapatan maupun belanja.(MDG05)