Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 15 Januari 2026

Presiden Prabowo Subianto Mendorong Perguruan Tinggi Memperkuat Riset dan Inovasi Supaya Meningkatkan Pendapatan Negara

      Comment   


JAKARTA, Media Dinamika Global.id.// Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada pembangunan industri nasional supaya bisa meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan, Prabowo memang menekankan pentingnya peran riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan industri berbasis sains dan teknologi."Bapak Presiden meminta riset-riset dan inovasi untuk membangun industri dan mengangkat pendapatan negara. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa di era dulu, perjuangan bangsa kita para pahlawan negara itu adalah orang-orang yang bisa melawan penjajah, membela rakyat dari penjajahan," ujar Brian seusai pertemuan Prabowo dengan 1.200 rektor dan guru besar di Istana, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

"Nah saat ini pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara," imbuh dia.Brian menyebutkan, Prabowo juga berpesan kepada para guru besar untuk menjaga kekompakan dan persatuan agar riset dan teknologi dapat terus berkembang.

Selain itu, Prabowo turut menekankan betapa pentingnya sinergi antara riset, teknologi, dan industri nasional agar penguasaan saintek dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian bangsa.."Riset dan teknologi berjalan beriringan dengan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita," ucap Brian.

Dalam hal ini, Prabowo disebut berharap para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi dapat menjadi pahlawan bangsa melalui penciptaan terobosan industri berbasis sains dan teknologi."Pada akhirnya bisa menciptakan industri-industri besar di Indonesia, bisa mengangkat pendapatan yang akan masuk ke dalam negara kita," kata Brian.

Selanjutnya, Prabowo turut menyinggung rencana pembukaan 18 proyek hilirisasi industri oleh Danantara yang membutuhkan dukungan SDM unggul, riset, dan inovasi dari perguruan tinggi.

Menurut Prabowo, momentum tersebut merupakan kesempatan besar bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.

"Ini sekali lagi perguruan tinggi harus memegang peran yang penting, harus mengambil peran yang signifikan. Ini saatnya perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi negara dalam bentuk menghasilkan SDM unggul dan juga riset, serta inovasi," kata Brian.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menambah alokasi dana riset dan inovasi bagi seluruh perguruan tinggi hingga Rp 4 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 12 triliun.

"Jadi itu adalah satu bukti, satu gambaran betapa memang Bapak Presiden memberikan amanat yang besar kepada perguruan tinggi, kepada seluruh peneliti, seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita ke depan," kata Brian.(***)


Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Falsafah Maja Labo Dahu dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bima

      Comment   

Dr. Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan
Fakultas Hukum Kampus UMMat, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sidang promosi doktor Ilmu Hukum yang mengangkat tema “Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Falsafah Maja Labo Dahu dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bima” berlangsung khidmat dan ilmiah. Ujian terbuka tersebut dilaksanakan pada 14 Januari 2026 di Aula Prof. Zainal Asikin, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik (FHISIP) Universitas Mataram.

Dalam sidang tersebut, Dr. Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah Bima terkait penguatan nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu (MLD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dr. Anies Prima Dewi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah hendaknya menginternalisasi dan menginstitusionalisasi nilai falsafah Maja Labo Dahu tidak hanya dalam tataran regulasi, tetapi juga melalui pendidikan kurikulum formal serta penguatan sosio-kultural masyarakat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan nilai MLD tidak sekadar menjadi simbol budaya, melainkan menjadi pedoman etik dan moral dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Anies Prima Dewi nilai falsafah Maja Labo Dahu dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RPJPD, dan RKP, agar menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkarakter dan berkeadilan.

“Pemerintah Daerah juga perlu menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan nilai falsafah Maja Labo Dahu dalam pembangunan daerah,” ujar Dr. Anies Prima Dewi perempuan kelahiran Desa Hidirasa, Kecamatan Wera, 28 Juli 1985 pada Media Dimana Global.Id. Kamis, 15/01/25.

Selain itu, Dr. Anies Prima Dewi menyoroti  penguatan lembaga adat, khususnya Lembaga Adat Sara Dana Mbojo, sebagai institusi kultural yang memiliki peran strategis dalam menjaga, mengawal, dan mengimplementasikan nilai-nilai MLD di tengah masyarakat.

Dr. Anies Prima Dewi juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk ke depan harus memiliki materi muatan yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai falsafah Maja Labo Dahu, sehingga regulasi daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermuatan etika dan nilai luhur budaya lokal.

"Dalam sidang promosi doktor tersebut, diketahui masa studi kandidat doktor ditempuh selama 2 tahun 6 bulan 14 hari, sebuah capaian akademik yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu hukum berbasis kearifan lokal," tegas putri Wera kabupaten Bima ini.

Dr. Anies Prima Dewi berharap, Sidang promosi doktor ini menjadi kontribusi penting bagi penguatan hukum daerah yang berakar pada nilai budaya lokal, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi Pemerintah Daerah Bima dalam membangun regulasi yang beridentitas, berintegritas, dan berkeadilan sosial, harap Wakil Dekan Fakultas Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Redaksi ||

Selamat Hari Desa Nasional 2026 🇮🇩🏡

      Comment   


Media Dinamika Global.id.// Hari ini, kita memperingati Hari Desa Nasional. Sesuai amanat Keppres No. 23 Tahun 2024, peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah.

Mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia”, mari kita perkuat kolaborasi membangun ekosistem yang kompetitif guna menghadirkan inovasi dan solusi terbaik bagi masyarakat desa. Langkah ini adalah fondasi utama kita dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Bangun Desa untuk Indonesia Emas 2045

Panen Raya Nasional di Rutan Pekanbaru, Wujud Pembinaan Warga Binaan dan Dukungan Ketahanan Pangan

      Comment   


Pekanbaru, 15 Januari 2026 — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru melaksanakan kegiatan Panen Raya Serentak Nasional yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (15/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan melalui sambungan virtual.


Panen raya tersebut menjadi bukti nyata peran aktif pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).


Di Rutan Kelas I Pekanbaru, panen raya dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pembinaan yang dikelola langsung oleh warga binaan. Sejumlah komoditas berhasil dipanen, di antaranya telur bebek, kangkung, kacang panjang, serta ikan nila, yang merupakan hasil dari program pembinaan produktif dan berkelanjutan.


Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi pada hasil panen, tetapi lebih kepada proses pembinaan yang menanamkan keterampilan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta etos kerja bagi warga binaan sebagai bekal setelah kembali ke tengah masyarakat.


“Melalui kegiatan ini, warga binaan dilatih untuk produktif, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial. Ini sejalan dengan semangat pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan,” ujarnya.


Menariknya, seluruh hasil penjualan dari komoditas panen tersebut akan disumbangkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini menjadi bentuk nyata solidaritas kemanusiaan dan kepedulian sosial yang ditanamkan kepada warga binaan.


Kegiatan Panen Raya Nasional di Rutan Kelas I Pekanbaru turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait, yang memberikan apresiasi atas komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan berbasis produktivitas dan kemanfaatan sosial.


Dengan terlaksananya panen raya ini, diharapkan program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan dapat terus berkelanjutan, memberikan manfaat tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat luas, serta memperkuat peran strategis Kemenimipas dalam mendukung agenda nasional yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial.

Lapas Pekanbaru Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Ikuti Panen Raya Serentak Kemenimipas

      Comment   


Pekanbaru, – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru turut berpartisipasi dalam kegiatan Panen Raya Ketahanan Pangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan secara nasional dan terpusat dari Lapas Kelas I Cirebon. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata jajaran Pemasyarakatan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus optimalisasi pembinaan kemandirian bagi warga binaan, Kamis (15/01/2026).


Dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran pejabat struktural Lapas Pekanbaru mengikuti kegiatan Panen Raya Serentak melalui Zoom Meeting yang dipusatkan dari area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Pekanbaru. Sementara itu, Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau, Maizar, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau yang terpusat di area SAE Rutan Kelas I Pekanbaru.


Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memimpin langsung acara yang memanen hasil pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan dan diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah serta UPT Pemasyarakatan se-Indonesia. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Yan Sultra, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi, dan Plt Direktur Jenderal Imigrasi (Ditjenim).


Total hasil Panen Raya Serentak Kemenimipas se-Indonesia mencapai 123.557 kg pangan. Capaian ini merupakan hasil pembinaan kemandirian warga binaan dan UPT Pemsyarakatan.


Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru sendiri, komoditas pangan yang dipanen adalah Sayur Pakcoy dan Ayam Petelur. Sayur Pakcoy yang dipanen mencapai 50 kg sedangkan untuk telur ayam yang dipanen sebanyak 300 butir.


Selain Ketahanan Pangan, Menteri Agus juga menggenjot kemampuan para warga binaan di sektor UMKM. Ia menegaskan bengkel-bengkel pelatihan kerja yang ada di dalam Lapas tak sekadar fasilitas untuk formalitas, tetapi sungguh-sungguh diberdayakan sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang bisa berdampak bagi kesejahteraan warga binaan.


"Kami ingin mewujudkan konsep sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Di satu sisi, kami membina warga binaan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Di sisi lain, kami turut berkontribusi nyata dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Menteri Agus.


Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat peran Pemasyarakatan dalam pembinaan dan pemberdayaan warga binaan agar lebih produktif dan mandiri.

Rabu, 14 Januari 2026

Pastikan Kelancaran KBM, Pemkab Bima Buka Penyegelan Lahan SDN 2 Ntonggu ‎

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Langkah ini diambil demi menjamin kelangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM/ dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang secara layak para siswa SDN 2 Ntonggu.

Upaya ini ditempuh, usai Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan di Aula Rapat Wakil Bupati Bima pada pagi (15/01/26) rombongan Pemkab Bima langsung menuju Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Ntonggu, Kecamatan Palibelo, guna membuka penyegelan dan penguasaan lahan yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Penyegelan tersebut sebelumnya dilakukan oleh oknum masyarakat Desa Ntonggu.

Pembukaan penyegelan dilakukan pada Kamis (15/01/26) dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, bersama Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE.

Di jajaran Pemerintah daerah juga turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fatahullah, S.Pd, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Agus Salim M.Si dan Asisten Administrasi umum Drs. Aris Gunawan, M.Si dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan beserta unsur Dinas Pendidikan, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. 

‎Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, menyampaikan bahwa tindakan penyegelan dan penguasaan lahan sekolah tidak dibenarkan secara hukum, karena lahan SDN 2 Ntonggu merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat.

“Sekolah adalah fasilitas umum yang harus dijaga bersama. Apapun permasalahan yang ada, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan menghambat aktivitas pendidikan". Tegas Wabup.

‎Selama masa penyegelan, kegiatan belajar mengajar siswa SDN 2 Ntonggu sempat terganggu. Beberapa siswa terpaksa belajar dengan keterbatasan sarana dan waktu, bahkan sebagian kegiatan dipindahkan ke lokasi alternatif.

‎Pemkab Bima juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat merugikan kepentingan umum. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian permasalahan lahan secara adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Dengan dibukanya kembali penyegelan tersebut, diharapkan aktivitas pendidikan di SDN 2 Ntonggu dapat kembali berjalan normal, aman, dan kondusif demi masa depan generasi penerus di Kabupaten Bima. Kabag Prokompim Setda kabupaten bima Suryadin S.S. M.Si (Sekjend MDG)

Pastikan Mobilitas Personel, Polresta Bandar Lampung Cek Ratusan Kendaraan Dinas.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Dalam rangka memastikan kesiapan operasional jajarannya, Polresta Bandar Lampung melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh personel, baik di tingkat Polresta maupun Polsek jajaran. Kegiatan berlangsung di lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Kamis 15 Januari 2026.

Pengecekan yang dipimpin oleh Kabag Log, Kompol Tora Egen Sitompul ini, menyasar seluruh jenis kendaraan operasional, mulai dari roda dua, roda empat hingga roda enam. 

Setiap unit diperiksa secara detail, mencakup kelengkapan administrasi, kondisi fisik kendaraan, serta fungsi mesin, guna memastikan seluruh armada dalam kondisi optimal dan siap mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Sebanyak 332 unit kendaraan dinas dilakukan pengecekan, yang terdiri dari 246 unit kendaraan roda dua, 77 unit kendaraan roda empat, dan 9 unit kendaraan roda enam. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas kepolisian agar tetap andal dan berfungsi maksimal.

Selain pengecekan kendaraan dinas, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi ditahun 2025 sehingga menjadi bahan perbaikan bersama agar pelaksanaan pengadaan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. 

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati mewakili Kapolresta Bandar Lampung mengatakan bahwa ketersediaan dan kesiapan kendaraan dinas merupakan faktor penting dalam menunjang mobilitas dan kecepatan personel saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui pengecekan rutin ini, kami ingin memastikan seluruh kendaraan operasional benar-benar siap digunakan setiap saat. Dengan sarana yang prima, personel dapat bekerja lebih efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar AKP Agustina Nilawati dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Melalui langkah pengecekan kendaraan dinas secara berkala serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang terencana dan berkelanjutan, Polresta Bandar Lampung berkomitmen memperkuat kesiapan operasional personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. (Fs/Red) 

Kades Waduwani Lantik Dua Perangkat Desa,  Kaur Kesra dan Pembangunan.

      Comment   

Kades Waduwani, Herry M.Tahir, saat melakukan pelantikan dua kaur desa, kamis (15/1/26)

Bima | Media Dinamika Global.id – Kepala Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Herry M. Taher, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua perangkat desa hasil seleksi, masing-masing pada jabatan Kepala Bidang Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Desa Waduwani, Kamis, 15 Januari 2026.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh perwakilan Camat Woha yang diwakili Kasi Pemerintahan Nurjanah, S.Sos, Kepala Desa Waduwani beserta perangkat desa, unsur Panitia Penjaringan dan Penyaringan, anggota BPD, Bhabinkamtibmas Muslimin, Babinsa Sertu Irmansyah, Ketua TP PKK Desa Waduwani Sunarti Herry, lembaga desa, serta para Ketua RT/RW.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Waduwani Herry M. Taher menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan telah mendukung terselenggaranya pelantikan perangkat desa tersebut.

“Atas nama Pemerintah Desa Waduwani dan secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Camat Woha, unsur tiga pilar, panitia penjaringan, serta seluruh lembaga desa yang telah hadir dalam rangka pelantikan perangkat desa hari ini,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada kedua perangkat desa yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Utamakan kepentingan tugas dibanding kepentingan pribadi. Tugas sebagai perangkat desa adalah melayani masyarakat. Disiplin waktu, patuhi tata tertib, dan bangun kerja sama, baik di kantor desa maupun di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Woha Nurjanah, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan salam hormat dari Camat Woha yang berhalangan hadir karena agenda lain.

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Woha, kami mengucapkan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi tentu ada yang lulus dan tidak lulus.

“Bagi yang belum berhasil, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kepada yang dilantik, jangan menyalahgunakan wewenang, jalankan tugas dengan dedikasi, transparansi, dan layani masyarakat dengan sikap santun,” pesannya.

Nurjanah turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penjaringan yang telah bekerja maksimal sehingga seluruh tahapan seleksi berjalan lancar, aman, dan tertib.tutupnya.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Woha Nomor: 141/1/1/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang rekomendasi pengangkatan perangkat desa, serta mengacu pada Peraturan Bupati Bima Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.(Mdg/04)

Upaya Mediasi Menemukan Jalan Buntu, Warga Meminta Homestay Arwana Segera Ditutup.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Upaya Mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung dengan warga Lingkungan satu Kelurahan Talang, terkait masalah Homestay Arwana yang diduga dipergunakan untuk tempat prostitusi. 

Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Lampung Ginta Wiryasenjaya, kegiatan mediasi yang dilakukan tidak menemukan keputusan yang jelas, warga menyampaikan pendapat tersebut.

la menyatakan bahwa mediasi itu tidak menghasilkan keputusan pasti harus menunggu hasil koordinasi bu lurah dengan camat. 

Dalam hal ini yang menjadi masalah bagi warga sini adalah adanya dugaan homestay tersebut digunakan untuk ajang prostitusi terselubung, Lebih lanjut salah satu warga. 

Kami berharap penginapan (homestay) itu tutup, atau membuat perjanjian dengan warga, jika terbukti menjadi tempat prostitusi atau Esek-esek lagi, maka penginapan atau homestay dapat ditutup secara permanen atau di-HANCUR-kan oleh masyarakat, dan isinya boleh di ambil oleh masyarakat.

 "Tapi itu harus ada perjanjian hitam-putih yang disaksikan oleh pihak terkait, agar tidak ada masalah kedepannya," Ujar warga. 

 "Buat simple dan win-win solution tanpa ada yang dirugikan jika niatnya memang untuk bisnis," tegasnya.

Sebelumnya telah diberitakan sebelumnya sempat memanas disaat mediasi yang di fasilitasi Pemerintah Kelurahan, saat warga masyarakat di Lingkungan 1, Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, meminta dengan tegas agar pihak Pemerintah Kelurahan Talang segera mencabut ijin Arwana Homestay diduga berkedok Homestay Syariah, yang berada di Jalan Ikan Mujair Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan yang dianggap selama ini meresahkan dan diduga menjadi sarang prostitusi, (esek-esek). Namun suasana menjadi reda disaat Lurah Talang berjanji akan membawa aspirasi serta tuntutan warga masyarakat ke Walikota Bandar Lampung guna ditindak lanjuti, Minggu (11/1/2026). 

Keresahan serta desakan warga masyarakat Lingkungan 1 Kelurahan Talang pecah, disaat mediasİ yang diadakan serta difasilitasi olet Pemerintah Kelurahan Talang. 

Keresahan serta desakan warga masyarakat Lingkungan 1 Kelurahan Talang pecah, disaat mediasi yang diadakan serta difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Talang yang dihadiri dan di pimpin langsung oleh Lurah Kelurahan Talang di dampingi unsur TNI dan jajaran Pihak Kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta pemilik dari Usaha Penginapan Arwana Homestay yang mengkalim telah mengantongi ijin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta perijinan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bandar Lampung.

Desakan dari warga masyarakat di Lingkungan 1 Kelurahan Talang, agar ijin Arwana Homestay segera di cabut dan segera dilakukan penutupan, bukan tanpa alasan, warga masyarakat di Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 Kelurahan Talang mengklaim bahwa keberadaan Arwana Homestay di lingkungan mereka Sudah sangat meresahkan selama ini, yang sering di datangi pasangan yang diduga bukan pasangan suami istri yang sah. 

Hal itu di ungkapkan oleh Hamdi mewakili Warga Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 Kelurahan Talang seusai mediasi bersama pemilik usaha 8 Homestay yang di fasilitasi dan dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Kami dari masyarakat Lingkungan 1 dan Lingkungan 2 Kelurahan Talang ini, sudah dari kemarin pernah dirapatin juga ya segera ditutup, karena awal pertama itu izin Arwana Homestay itu tidak ada dan baru ngurus begitu ada kejadian seperti sekarang ini.

 "Penginapan berkedok syariah yang sering digunakan sebagai tempat maksiat itu," ungkap Hamdi dengan nada geram. "Dalam proses ini lambat benar dari pihak kelurahan, kami warga Kelurahan Talang sangat minta bantuan dari semua rekan-rekan media serta dinas terkait agar dapat membantu kami dalam mengawal proses ini agar Arwana Homestay segera di tutup," lanjut Hamdi. 

Tidak ada manfaatnya sama sekali dengan keberadaan Arwana Homestay di Lingkungan kami, bahkan sangat meresahkan tiap malam kular-kilir orang yang tidak darimana jelas jelas asalnya, ungkap Hamdi. Sementara itu Nani selaku Lurah Kelurahan Talang saat memberikan keteranganya didepan para awak media mengatakan, kesimpulannya mereka warga masyarakat meminta Arwana Homestay 'ditutup' akan tetapi kita tidak bisa langsung menutup karena dia pemilik usaha Arwana Homestay sudah nemilik izin yang telah resmi terbit. "Saya akan meminta serta berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kecamatan menyampaikan permintaan dari warga masyarakat agar segera menutup Arwana Homestay," kata Nani. 

"Nanti camat bisa melaporkan hasil dari pada mediasi hari ini ke dinas ter atau nanti saya sendiri yang akan melaporkan serta menyampaikanya kepada Bunda Eva. (Walikota Bandar Lampung)," tandasnya.

Bahkan setahu dirinya (kemarin) kalau tidak salah, izin dari Dinas DPMPTSP Kota Bandar Lampung kan sudah ada dan ditempel di pasang di Homestay itu. Disisi lain, Oniel sang pemilik Arwana Homestay meminta tidak adanya penutupan sementara serta tindakan anarki dari warga atas usaha Homestay miliknya.

Sampai ada perintah langsung dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. "Saya selaku pemilik Homestay sudah memiliki izin dari Dinas Perkim dan DPMPTSP Kota Bandar Lampung, akan tetapi memang saya belum memiliki İzin dari dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung," akui Oniel seraya menutup pembicaraan. ( Fs/Red)

Jerry Terapkan Upaya Peningkatan Kenyamanan Pelayanan Pasien di PKM Woha.

      Comment   
Plt. Kepala PKM Woha, Agus Herijaya, SKM.


Woha, Bima. Media Dinamika Global. Id_Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas (PKM) Woha, Agus Herijaya, SKM, yang akrab disapa Jerry, terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal kenyamanan pasien.

Sejak dipercaya menjabat sebagai pimpinan PKM Woha beberapa bulan terakhir, Jerry langsung melakukan pembenahan di berbagai ruangan pelayanan dan Ruang INAP.

Sejumlah ruang prioritas seperti Unit Gawat Darurat (UGD), ruang persalinan, ruang pelayanan anak, serta ruang pelayanan umum menjadi fokus utama perbaikan.

Selain penataan ruangan, pihak PKM Woha juga telah memperbaiki seluruh pendingin ruangan (AC) yang sebelumnya mengalami kerusakan. Untuk menambah kenyamanan dan suasana yang lebih segar, dilakukan pula pengecatan ulang ruangan dengan dominasi warna biru dan putih.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman, bersih, dan ramah bagi pasien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di PKM Woha.(Mdg/04)