Media Dinamika Global

Jumat, 12 September 2025

GJPI DPW NTB Gelar Dialog Publik dan Dukung MotoGP 2025


Mataram, Media Dinamika Global.Id || Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar dialog publik dengan tema: “Mengelola Amarah Rakyat: Antara Protes dan Anarki" bertempat di Coffeeshop Menyapa Kopi. Kamis, (11/9/25).

Ketua GJPI DPW NTB, Lalu Juiardi menyampaikan kegiatan ini merupakan respon kami terhadap dinamika aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini kerap berujung pada tindakan anarkis, termasuk insiden pembakaran gedung DPR RI maupun DPRD di beberapa wilayah bahkan sampai pengerusakan kantor kepolisian seperti Polda NTB, dan lain-lainnya. 

"Dalam kegiatan ini juga, kami menekankan pentingnya menjaga esensi demonstrasi sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi," ucapnya.

Ia berharap melalui dialog ini, akan lahir kesadaran bersama untuk tetap berada dalam koridor hukum dalam menyuarakan ketidakpuasan rakyat. Kami memahami kemarahan rakyat terhadap pejabat dan sistem yang dirasa tidak adil. Namun, citra mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan aspirasi jangan sampai rusak karena tindakan anarki yang dilakukan oleh beberapa oknum.

"Melalui dialog publik ini, kami berharap khittah demonstrasi kembali kepada aturan dan nilai-nilai konstitusional," tuturnya.

Sementara, Ketua GJPI Ridho Furqan, menyebutkan bahwa pentingnya peran mahasiswa sebagai agent of change yang tetap menjunjung etika dalam gerakan sosial. 

"Ia menegaskan bahwa perjuangan tidak harus selalu melalui kekerasan, melainkan lewat dialog seperti ini, advokasi, dan pendekatan intelektual yang solutif," tegasnya.

Menurut dia, Demonstrasi bukan sekadar turun ke jalan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan ide dan solusi. Jangan biarkan gerakan mahasiswa ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin merusak tujuan yang mulia.

"Kegiatan ini juga diisi dengan do'a bersama untuk keselamatan bangsa serta refleksi terhadap kondisi sosial-politik Indonesia saat ini," terangnya.

Ditambahkan Ketua DPW GJPI, Kami atas nama GJPI berharap dapat menjadi wadah edukatif dalam membentuk kesadaran kritis namun tetap konstitusional di kalangan generasi muda.

Rangkaian acara ini tidak hanya diisi dengan dialog publik dan doa bersama, tetapi juga dirangkaikan dengan deklarasi dukungan terhadap event MotoGP Mandalika. "Kami siap mendukung setiap program dan event positif yang mampu mengharumkan nama NTB di mata dunia,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP Mandalika tidak hanya memberi dampak positif bagi citra NTB, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM.

Dalam kesempatan itu, para pemuda juga menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi NTB lebih banyak melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam penyelenggaraan event internasional di daerah. “Sehingga keberadaan event besar di NTB bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan,” tandasnya.

Lebih lanjut ia juga mengajak seluruh Komponen masyarakat meliputi Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ormas Agama, komunitas perempuan, Disabilitas, komunitas motor, budayawan dan Influencer. Bersama mendukung kesuksesan MotoGP Mandalika 2025.

"Sebuah kesempatan yang sangat bagus NTB menjadi tuan rumah event internasional MotoGP, jadi patut kita dukung bersama dari seluruh element masyarakat," pungkasnya. (Surya Ghempar).

Paket Makan Bergizi Gratis Di Wilayah Desa Bugis Di Bagikan,Babinsa Koramil 1608-03/Sape Terus Dampingi


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Program Makan Bergizi Gratis merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.


Pada Hari ini Jum'at 12 September 2025 Pukul 08.00 Wita s/d Selesai Serda Irfan Babinsa Desa Bugis Koramil 1608-03/Sape melaksanakan Pendampingan Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG Wilayah Desa Bugis Kec.Sape dengan sasaran 2.065 Paket.

Untuk pengantaran (MBG) di Wilayah Desa Bugis pada hari ini dilakukan dalam 2 tahap Sebagai Berikut:

- Pukul 08.00 - 09.00 Wita : TK, PAUD, SDN Kls.1, 2, 3, Balita.

- Pukul 10.00 - 10.30  Wita :SDN Kls 4, 5,6,MTSN /SMA/MAN 2 BIMA, Ibu Hamil dan Menyusui

Informasi yang kami peroleh Adapun daftar Sekolah yang mendapat Makan Bergizi Gratis Sebagai Berikut:

- Paud At Taqwa:  81 Siswa.

- Paud Nanga Nuri :  21 Siswa

- Paud Darmawan : 82 Siswa

- Tk Darmawan : 109 Siswa

- Tk Nanganuri Baru : 30 Siswa

- SDN Bugis : 323 Siswa

- SDN Inpres Bugis : 174 Siswa

- MTS N 2 Bima :  521 Siswa

- MAN 2 Bima : 366 Siswa

Daftar ibu hamil dan menyusui serta Balita :

- Balita : 172 Orang

- Ibu Hamil : 70 Orang

- Ibu Menyusui : 116 Orang                    

TOTAL: 2.065 Paket



Nampak terlihat adapun Isi Menu Makan Bergizi Gratis Berupa Paket basah antara lain:

- Bubur Kacang Ijo

- Salad Buah

- Biskuit Regal

- Telur rebus

- Buah Naga

Babinsa akan terus berperan aktif dalam mendampingi pendistribusian MBG dari pemerintah ke sekolah-sekolah. Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar sampai ke siswa-siswi yang membutuhkan,” ujar Babinsa 

Ia menambahkan, keterlibatan TNI – Pori dalam program ini mencerminkan kerja sama yang baik antara aparat keamanan dan pemerintah dalam mendukung penyediaan gizi bagi anak-anak sekolah. Selain membantu kelancaran distribusi, pendampingan Babinsa juga bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kami berharap kehadiran Babinsa dalam program sosial seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI dan warga di wilayah binaan,” Tambahnya.

Kegiatan Berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.(Team.MDG.03)

Kamis, 11 September 2025

2.384 Paket MBG DI Wilayah Desa Naru Di Bagikan,Babinsa Koramil 1608-03/Sape Terus Mendampingi


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Program Makan Bergizi Gratis merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pada Hari ini Jum'at Tanggal 12 September 2025 Pukul 08.00 Wita s/d Selesai, *Sertu Syarif Hidayat Babinsa Desa Naru

Anggota Koramil 1608-03/Sape Mendampingi Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG Wilayah Desa Naru Kec.Sape dengan sasaran 2.384 Paket.

Untuk pengantaran (MBG) hari ini dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut:


Dimulai pada Pukul 08.00 - 09.00 Wita,TK, PAUD, SDN Kls.1, 2, 3, kemudian Pukul 09.00 - 10.00 Wita, SDN Kls 4, 5, 6 dan selanjutnya Pukul 09.15 -10. 30 Wita,SMP /SMA/SMK

Berdasarkan informasi yang kami peroleh Adapun daftar sekolah yang mendapat Makan Bergizi Gratis Desa Naru sbb :

- TK Naru 1 = 121 Siswa

- TK Bunga Ros = 40 Siswa

- TK KB Arsila Inara = 40 Siswa

- TK KB Hafizatu Rafah = 25 Siswa

- TK IT Azzauti = 68 Siswa

- SD IT Azzauti = 78 Siswa

- SD Inpres 1 Naru = 195 Siswa

- SD Inpres 2 Naru = 54 Siswa

- SD/MI Nurul Khalifah = 34 Siswa

- SMP IT Nurul Khalifah = 37 Siswa

- SLB Aisyah Sape : 52 Siswa

- SMA N 1 Sape = 1.112 Siswa

- SMA Muhammadiyah Sape = 280 Siswa

- SMA PGRI Sape = 184 Siswa

- Balita : 15 Orang

- Ibu Hamil : 35 Orang

- Ibu Menyusui : 14 Orang                  

*TOTAL  = 2.384 Paket*


Nampak terlihat Isi Menu MBG Berupa 

Paket Kering antara lain:

- Roti Padi Mas

- Biskuit Sari Gandum

- Telur Rebus

- Buah Salak

- Yakult

Kegiatan Berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.(Team.MDG.03)

Sambut HUT TNI ke-80, Kodim 0424/Tanggamus Gelar Bakti Teritorial Prima Pembersihan Bibir Pantai

 


Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)Media Dinamika Global.id Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-80, Kodim 0424/Tanggamus yang di pimpin langsung Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono S.E,M.I.P., menggelar kegiatan Bakti Teritorial Prima Pembersihan Pantai Muara Indah, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Jum'at (12/09/2025).

Kegiatan ini melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat dengan fokus membersihkan sampah di sepanjang bibir pantai muara indah. Selain untuk menjaga keindahan lingkungan, aksi ini juga menjadi bagian dari rangkaian karya bakti TNI dalam menyambut HUT TNI ke-80.

Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono S.E,M.I.P.,, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong, seluruh elemen yang terlibat bekerja sama untuk membersihkan sampah di sepanjang Pantai Muara Indah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan karya bakti ini. TNI tidak hanya bertugas dalam operasi militer, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam operasi selain militer, yang salah satunya melalui kegiatan kebersihan seperti ini,” ujar Dandim.

Dandim menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap warga punya kesadaran untuk terus peduli terhadap lingkungan. Pantai yang bersih bukan hanya indah, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan menjadi daya tarik bagi siapa saja yang datang ke sini, ” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Kabupaten Tanggamus (Ir. Saudi, M.M.), Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Tanggamus (Ir. Belli Pahlupi, S. T.,M.T.), Kadis Pariwisata Kab. Tanggamus (Zulfadli), Kadis PMD Kab. Tanggamus (Arpin, S.Pd.), Kabag Hukum Setda Kab. Tanggamus (Arif Rakhmat, S.H.), Kadis Dukcapil Kab. Tanggamus (Maradona), Danramil 424-03/Kotaagung (Kapten Inf Juliani Abri), Pasiter Kodim 0424/Tanggamus(Lettu Inf Jumiran), Danpos TNI-AL Kota Agung, (Lettu Laut Ahmad Yani), Sekretaris Badan Kesbangpol Tanggamus (Syamdjuniston), Ketua FKPPI Tanggamus (Fajar Sumantri) serta masyarakat sekitar pantai.(Umar.MDG)

Serap Aspirasi Masyarakat, Empat Anggota DPRD Kabupaten Bima Gekar Reses Bersama Di Wera


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Guna menyerap Aspirasi masyarakat, Empat Anggota DPRD Kabupaten Bima dapil Wera – Ambalawi menggelar reses bersama masa sidang III tahun 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Wera Kecamatan Wera Kabukaten Bima dengan dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat. Jumat, (12/9/25)

Dilansir oborbima.id. Keempat legislator tersebut adalah Ibnu Hajar SH dari Fraksi Golkar, Muliawan Afriadin. S. Sos, yusran S. Pd, dan warman SE.

Hadir dalam kegiatan itu, Camat Wera, para Kepala Desa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

Ibnu Hajar SH menyampaikan, reses ini adalah ajang untuk silaturahmi serta upaya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah Dapil IV Wera – Ambalawi

“Moment ini penting bagi kami anggota DPRD untuk mengetahui apa yang diinginkan warga yang ada di daerah pemilihan kami,” ungkap politisi partai Golkar ini.

Dalam reses tersebut, sejumlah warga menyampaikan aspirasi mereka meminta pengaspalan Aspal jalan ekonomi Tawali – Tadewa 4 km memutar ke cabang waro dulu dan jalan hampir 13 km.

Sementara itu warga lain, agar empat anggota dewan menata ibu kota kecamatan Wera untuk menanam pohon yang bagus di pinggir jalan, dan meminta meloloskan semua PPPK paruh waktu.

“Lewat kesempatan ini, kami meminta anggota dewan untuk memperjuangkan semua apa yang menjadi harapan dan keinginan kami. Karena reses pada tahun ini baru pertama kali di lakukan di kantor camat,”harap mereka.

Menanggapi aspirasi itu, Ibnu Hajar SH dari Fraksi Golkar menyatakan siap menindaklanjuti bersama pemerintah daerah. Khusus untuk menyampaikan aspirasi mereka meminta pengaspalan jalan ekonomi Tawali – Tadewa 4 km.

Terkait persoalan, meloloskan semua PPPK paruh waktu empat anggota dewan berjanji menyampaikan kepada dinas terkait.

 “Nanti kami koordinasikan dengan dinas terkait,”janjinya

Legislator lainnya, Muliawan Afriadin. S. Sos, yusran S. Pd, dan warman SE menegaskan agar setiap usulan warga dilengkapi dengan data dan lokasi yang jelas.

“Kalau datanya lengkap, kami akan lebih mudah mengusulkannya,” ujarnya.

Merepaun mengingatkan warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan yang sudah terealisasi. “Mari kita rawat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” katanya. (Tim MDG)

Reses Di Sape, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Fokus Penanganan Sampah Sebagai Bentuk Ats Keluhan Masyarakat


Kabupaten Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari (DCP) menegaskan bahwa persoalan sampah di Kecamatan Sape akan menjadi salah satu fokus utama yang segera ditangani. Hal ini disampaikan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah yang semakin meresahkan di Desa Sangia, Kecamatan Sape. 

Menurutnya, sampah yang tidak tertangani dengan baik tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan hewan ternak. 

"Persoalan sampah merupakan isu global, dampaknya kuas sekali jika tidak ditangani dengan baik. Tidak hanya merusak lingkungan tapi juga pada kesehatan masyarakat dan hewan ternak. Saya akan memberikan perhatian khusus soal ini, terutama penanganan dan pengelolaan sampah, kita butuh satu pilot project sebagai percontohan," ungkap DCP saat dikonfirmasi usai melaksanakan reses bersama anggota DPRD dapil V pada Kamis (11/9) di Aula Kantor Camat Sape. 

Menurut Duta Golkar Dapil V tersebut, ditengah efisiensi anggaran, penanganan dan pengelolaan sampah tidak bisa bertumpu pada pemerintah daerah semata. Berbagai pihak harus dilibatkan terutama masyarakat dan kaum muda, agar sampah bisa diolah dan bernilai ekonomis. 

"Ditengah efisiensi anggaran besar-besaran, kita tidak bisa hanya memgharapkan bantuan pemerintah saja. Semua sektor harus dilibatkan, terutama masyarakat dan pemuda. Kita kirim pemuda-pemuda untuk diberikan pelatihan sehingga sampah ini bernilai ekonomis. Nah ini akan kita rumuskan lagi dalam diskusi khusus nantinya." Tambahnya. 

Dalam reses bersama tersebut, sejumlah anggota dewan dari Dapil V juga turut menyampaikan pandangan. Mereka menegaskan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sape dan Lambu, mengingat daerah tersebut memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya.

Kegiatan reses berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Masyarakat tampak leluasa berdialog dan menyampaikan harapan mereka kepada wakil rakyat. Reses pun ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud kebersamaan dalam memperjuangkan kemajuan daerah. (Red)

Gotong-royong Rabat Gang, Warnai Selasa Menyapa di Bolo


Kabupaten Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Kegiatan Selasa Menyapa, sebuah program prioritas Pemerintah Kabupaten Bima yang memberikan akses dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat hingga di tingkat desa, yang berlangsung 

Selasa dan Rabu (09-10/9/25) dengan menargetkan percepatan beragam pelayanan publik di desa Tumpu dan Desa Kananga juga diisi dengan kegiatan fisik gotong royong jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat setempat.

Setelah melakukan Senam Sehat Bersama di Lapangan Kara dan penghijauan pada sejumlah titik, dalam Selasa Menyapa Kecamatan Bolo, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas PUPR Rabu (10/9) melaksanakan kegiatan Gotong Royong Rabat Gang . 

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaedy bersama Ketua GOW Ny. Anita H. Irfan yang didampingi oleh Camat Bolo, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bima Syarifuddin H. Ndae, Kabid Cipta Karya DPUPR H. Syaeful Bahri dan Kades Kananga langsung menuju ke lokasi pertama  

yaitu di Dusun 5 Desa Kananga dan mengawali pengecoran Gang sepanjang 50 meter Bersama masyarakat setempat. 

Wakil Bupati dan rombongan kemudian bertolak menuju Kantor Desa Kananga untuk melakukan pemasangan prasasti di depan kantor desa Kananga yang menjadi simbol kegiatan Selasa Menyapa.

Usai menuntaskan kegiatan di desa Kananga, Wabup dr.H. Irfan didampingi jajaran terkait bertolak menuju lokasi kedua kegiatan gotong royong rabat gang sepanjang 100 meter di RT. 10 Desa Tumpu.

Kegiatan gotong royong rabat gang menjadi salah satu kegiatan inti selama Selasa Menyapa. Hal ini ditujukan untuk terus meningkatkan jiwa kegotong royongan masyarakat setempat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah". Terang Wabup di sela kegiatan. 

Masih di desa Tumpu, sebelum dilakukan pengocoran gang, Wakil Bupati melakukan pelepasan benih ikan di kolam Madanau yang berlokasi berdekatan dengan lokasi rabat gang. Kemudian melakukan peninjauan sejumlah lokasi pelayanan publik baik kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, pendidikan, administrasi kependudukan dan beragam layanan publik lainnya. Rangkaian kegiatan Selasa Menyapa di desa Tumpu kemudian ditutup dengan pemasangan prasasti di kantor desa setempat. (Tim MDG)

Wabup Irfan Zubaidy Tekankan Pentingnya Sinergi Tingkatkan IPM


Kabupaten Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bima terus digencarkan.  Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima sebagai wahana membahas strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan IPM. Kamis (11/09/25)

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy dalam arahannya dihadapan para kepala OPD, instansi vertikal, Kepala Puskesmas dan Koordinator Wilayah Pendidikan Se-Kabupaten Bima menegaskan Komitmen Pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi percepatan pembangunan.

"IPM merupakan tolok ukur penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM adalah prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, peningkatannya harus menjadi fokus bersama". Terang Wabup. 

"Saat ini, Kabupaten Bima masih berada pada posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia. 

Tentu ini menjadi cambuk sekaligus tantangan bagi kita semua. Saya berharap ke depan Kabupaten Bima tidak boleh hanya puas di posisi bawah. Kita harus mampu bangkit, bekerja lebih keras, dan berkomitmen penuh agar IPM Kabupaten Bima dapat menembus minimal tiga besar di tingkat provinsi. 

Target ini bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata dari cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bima secara menyeluruh." Tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, ST.,MT dalam laporannya menyampaikan bahwa IPM Bima terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, terutama terkait pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

“Capaian IPM kita terus naik, tetapi pemerataan masih perlu kerja keras. Rapat ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar target pembangunan manusia sesuai visi 2025 dapat tercapai,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Kepala BPS Kabupaten Bima, Muhammad Jupri Sandi, SST memaparkan data dan analisis terbaru terkait IPM. Menurutnya, capaian IPM Kabupaten Bima mengalami perbaikan dan peningkatan yang signifikan, awalnya berada pada angka 66,30 di Tahun 2022 dan terus naik sampai ke angka 70,99 pada Tahun 2025 ini, namun disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan serius. 

“IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata kondisi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadikan data ini sebagai rujukan untuk merancang program yang tepat sasaran, terutama dalam mengatasi disparitas antarwilayah,” paparnya.

Hasil rapat ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis untuk mempercepat peningkatan IPM, sehingga masyarakat Bima dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil, inklusif, dan merata. Paparnya. (Tim MDG)

Wakil Ketua KAPIR Rahmad Situmorang : Jangan Giring Opini Soal Tunjangan DPRD, Fakta Tunjangan OPD dan Proyek Mangkrak Era Wali Kota Medan Justru Menganga


MEDAN. Media Dinamika Global.id.  Pernyataan seorang tokoh yang menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara kini menjadi sorotan dan menuai gelombang kritik keras dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, angkat bicara dan menilai bahwa framing sepihak tersebut merupakan bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan publik. (11/09/25)

“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut adalah pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad Situmorang dalam pernyataannya di Medan, Kamis (11/9/2025).

Rahmad mengungkapkan, berdasarkan data yang mencuat ke publik, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan, sementara Asisten Sekda menerima Rp54 juta, dan tenaga ahli gubernur menerima Rp47,7 juta. Tunjangan lain di lingkungan inspektorat dan OPD juga tidak kalah besar.

“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan hanya potongan-potongan yang dipelintir demi agenda politik,” lanjut Rahmad.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan yang menyudutkan DPRD justru seperti upaya mengalihkan perhatian dari rekam jejak buruk saat tokoh tersebut menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kegagalan dan pemborosan anggaran terlihat jelas dari sejumlah proyek infrastruktur mangkrak yang menelan ratusan miliar rupiah, seperti:

Stadion Teladan yang dijanjikan menjadi ikon olahraga, hingga kini tak selesai.

Islamic Center yang mangkrak tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat.

Lampu Hias Jalan (lampu pocong) yang menjadi proyek kontroversial dengan nilai anggaran tinggi, tetapi dinilai tak berdampak pada kesejahteraan warga.

Basemen Lapangan Merdeka, yang justru tidak bisa difungsikan karena selalu banjir saat hujan—sebuah proyek yang kini dianggap sia-sia dan menjadi beban anggaran.

“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuduh pihak lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek masa jabatannya sendiri justru menyisakan tanda tanya besar. Ini bukan lagi soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” tambah Rahmad.

Aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil juga mulai bersuara. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang terjadi selama kepemimpinan tokoh tersebut. Mereka menilai, isu tunjangan DPRD sengaja diangkat untuk menutupi "luka lama" dari pemborosan anggaran yang belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

“Kita tidak anti-kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun harus diusut,” tutup Rahmad Situmorang. (Tim MDG)

Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) Geruduk Kejati Sumut: Desak Pemeriksaan Zakky Sahri Dan Hamdani Terkait SPPD


Medan. Media Dinamika Global Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), jl .A.H Nasution, no 1 C , Kecamatan Medan Johor , Kota Medan , Kamis 11/09/2025 .

menuntut pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sahri, dan Wakil Ketua DPRD, Hamdani Saputra, terkait dugaan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Aksi ini merupakan respons atas kegelisahan publik terhadap kinerja legislatif dan dugaan pemborosan anggaran di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. FRAKSI menyoroti SPPD pimpinan DPRD Deli Serdang yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp1,1 miliar untuk Zakky Sahri dan antara Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk Hamdani Saputra. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat dan berpotensi melanggar hukum.

"Pemborosan dana rakyat untuk perjalanan dinas adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusional," tegas Koordinator Aksi Muhammad Helmi , "Nilai SPPD miliaran rupiah ini sangat janggal. Tanpa transparansi, publik berhak mencurigai adanya rekayasa, mark-up, bahkan potensi tindak pidana korupsi."

FRAKSI juga menduga DPRD Deli Serdang, di bawah kepemimpinan Zakky Sahri dan Hamdani Saputra, gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Ketiadaan laporan rinci mengenai tujuan, durasi, dan manfaat perjalanan dinas semakin memperkuat kecurigaan masyarakat.

FRAKSI mendesak Kejati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa Hamdani Saputra terkait penggunaan anggaran SPPD. Mereka juga meminta agar Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan mark-up dan perjalanan fiktif yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Apabila terbukti ada praktik SPPD fiktif atau mark-up, hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001," pungkas Helmi .

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ratusan massa lebih dan anggota masyarakat yang tergabung dalam FRAKSI. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar kasus SPPD Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Sahputra diusut tuntas.

FRAKSI menyampaikan jika setelah melengkapi dumas, Kejatisu tidak melanjuti dugaan ini maka kami akan kembali 3 kali lipat dari jumlah massa hari ini. (HD/Tim)