Tampilkan postingan dengan label demonstrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label demonstrasi. Tampilkan semua postingan

Pegawai Sukarela PKM Bolo, Gelar Aksi Damai Depan Kantor Bupati Bima, Ini Masalahnya.


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.Id. Pegawai Sukarela asal Puskesmas Bolo Kabupaten Bima mengeluhkan menyangkut dengan proses pendataan sebagai pegawai non ASN sekaligus syarat untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK), Buntut dari keadaan tersebut, para pegawai langsung menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bima. Kamis, (06/10/22).

Menurut keterangan salah satu dari pegawai di Puskesmas Bolo, sebelumnya sejumlah pegawai sempat menghadap di kepala puskesmas Bolo yang bernama Nurjanah S.Kep untuk menayakan kejelasan terkait salah satu syarat yang mereka perlukan, sekaligus meminta agar kepala puskesmas memberikan syarat berupa daftar slip gaji yang selama ini mereka terima baik dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maupun dari Dana Kapitasi. 

Akan tetapi kepala Puskesmas bolo tidak mau mengindahkan, karena selama mereka terima uang dari dana BOK ataupun Kapitasi tidak memili bukti, sehinga sukarela di puskesmas Bolo tidak berani menuntut lebih jauh.

Akibat tidak ditanggapi dengan serius permintaan sukarela, sejumlah sukarela di Puskesmas Bolo melakukan aksi di depan kantor Bupati Bima, menuntut agar pemerintah Daerah dapat mengamini pernyataan sikap setiap tenaga sukarela agar secepatnya bisa terdaftar sebagai pegawai Non ASN sebagai syarat mengikuti seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kepala pukesmas Bolo Nurjanah S.Kep belum dapat membuktikan dan dinilai tidak ada rasa kemanusiaan terhadap sukarela yang selama ini mengabdi bertahun-tahun, kami menuntut hak akan tetapi kepala puskesmas bolo mengeluarkan pernyataan semua sukarela yg melakukan aksi akan dipecat". Pungkas pegawai Puskesmas Bolo.

Hingga saat ini, media ini belum mendapat tanggapan dan masih berusaha untuk menghubungi terkait dengan alasan dari adanya sikap Kepala Puskesmas Bolo terhadap para pegawainya. (MDG 002).

Continue reading...

Ratusan Nakes Se-Kota Bima, Menggelar Aksi Didepan Kantor Dinas Kesehatan


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id. - Masa aksi tenaga kesehatan (Nakes) sukarela se Kota Bima turun ke jalan dan mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka selanjutnya. Senin, (03/10/22)

Dalam Aksi yang melibatkan lebih kurang 150 an Nakes tersebut Ada yang menarik perhatian publik dalam pamflet yang mereka bawa.

Sebagaimana yang tertulis di pamflet yang dipegang oleh para nakes yang lakukan Aksi “Harus selingkuh dengan pejabat dulu biar punya bekingan”.

Tuntutan demi tuntutan para Nakes tertuang dalam orasinya, di antaranya adalah tenaga sukarela yang baru saja mengabdi, bisa diangkat menjadi honorer dan tenaga kontrak.

Salah seorang dalam orasinya mengaku sudah 17 tahun mengabdi menjadi tenaga sukarela. Hingga kini belum ada perhatian pemerintah.

Nasib para Nakes diklaim diabaikan, mereka belum juga diangkat menjadi honorer maupun tenaga kontrak. Bahkan tidak bisa masuk dalam data BKN.

“Kita selalu diabaikan. Mohon kita diperhatikan,” pungkasnya. Ujar salah satu orator Nakes Kota Bima.

Beberapa Poin tuntutan massa aksi dari Aliansi Tenaga Kesehatan Kota Bima itu pun dijawab oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima Ahmad, S. Sos.

Menurut Ahmad bahwa pihak Dinas Kesehatan Kota Bina satu persepsi dengan keinginan para Nakes untuk memperjuangkan para Nakes terdata dan masuk data BKN.

“Yang dituntut sama adik-adik Sukarela, harus terdata di BKN, Sedangkan harus ada bukti pembayaran honor (SP2D).

Makanya belum bisa terdata” ujar Ahmad.

Lanjut Ahmad Bahwa Keberpihakan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) soal Nakes Sukarela ini sungguh keberpihakan yang sangat luar biasa sehingga walikota Sendiri yang menanggapi secara langsung keluhan ratusan Naked sukarela.

“Yang jelas Kesepakatan dengan Pak Wali akan bersurat ke KemenPAN RB untuk meninjau dan mempertimbangkan Nakes sukarela Kota Bima” ujar Ahmad.

Adapun tuntutan massa aksi, menuntut kejelasan terkait SK tenaga sukarela Puskesmas se Kota Bima diterbitkan bukan Surat Pengantar

Masih menurut Ahmad bahwa Dinas Kesehatan Kota Bima dalam waktu sesingkat-singkatnya akan melakukan transparansi terkait pengangkatan tenaga kontrak yang baru masuk.

“Pihak Dikes akan tertibkan kembali SK Kontrak dan kita akan copot SK baru yang ada di Dinas Kesehatan, karena SK ini juga tidak mungkin tercover di BKN karena tidak memenuhi syarat” ungkap Ahmad. (MDG 002).

Continue reading...

Sekelompok Masyarakat dan UMKM Sape Kembali Gelar Demo Tolak Alfamart


Sape Bima NTB.Media Dinamika Global.id Senin 19 September 2022 Sekitar Pukul 10:30 Wita Sekelompok Masyarakat dan perwakilan UMKM Sape kembali menggelar Aksi Demonstrasi Damai di Depan Alfamart Sape yang berada di Sebelah Timur SMAN I Sape Desa Naru Jalan Pelabuhan Sape.

Massa yang berjumlah sekitar 30 lebih orang tersebut melakukan aksinya dengan menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Dinas Perijinan dan Perdagangan Kabupaten Bima untuk mencabut ijin Keberadaan Alfamart di Sape

2. Massa Meminta Kepada Manejemen Alfamart Wilayah Timur dalam hal ini Bapak Zamroni (Roni) untuk hadir di Sape pada hari Rabu 28 September 2022 guna melakukan koordinasi langsung dengan pihak Pelaku UMKM dan para pendemo.

3. Apabila Pihak Manajemen Alfamart tidak berkenan hadir pada hari tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangan di atas Materai 10.000,maka massa aksi akan kembali melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi dan sekaligus melakukan penyegelan paksa Alfamart.


Koordinator aksi (Wahyudin) Pekerjaan sebagai wiraswasta menganggap bahwa keberadaan Alfamart di Sape saat ini akan sangat merugikan pelaku pelaku UMKM Kecil yang ada di Sape,dan tidak menutup kemungkinan Setelah lolos dan masuknya Alfamart ini akan banyak lagi Alfamart Alfamart lain yang akan dibangun,ini jelas jelas akan merugikan masyarakat kecil.

Untuk itu kami meminta kepada pihak Alfamart atau Manager Alfamart Wilayah Timur NTB atau siapapun yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk segera melakukan koordinasi, guna pencabutan kembali ijin operasi Alfamart di Kecamatan Sape.Ungkap Korlap.


Kapolsek Sape (Kompol Muslih) dan Anggota nya dan juga Danramil Sape (Lettu Iwan Susanto.SH) bersama Anggota Koramil 1608-03/Sape melakukan pengamanan selama aksi berlangsung sekaligus menghimbau kepada para Pendemo untuk tidak melakukan anarkis.

Aksi Demonstrasi hari ini berlangsung damai,lancar dan tertib (Arf Sp/MDG.04)

Continue reading...

Dandim 1608/Bima Bersama Kapolres Bima Kota, Ambil Langkah Mediasi dan Komunikasi Cegah Unjuk Rasa Anarkis


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id. Unjuk Rasa penolakan Kenaikan BBM masih kembali berlanjut, massa dari kalangan mahasiswa enggan meninggalkan ruas – ruas jalan seputaran gedung DPRD Kabupaten Bima tepatnya di Jalan Gatot Subroto serta Mapolresta Bima. Kamis, (08/09/22)

Massa yang merasa tidak puas terus menerus melakukan orasi bahkan terkesan berusaha memancing emosi aparat di lapangan, Situasi memanas di beberapa titik mengakibatkan aparat Gabungan TNI - Polri melakukan beberapa tindakan untuk mengurai massa, ini dilakukan untuk mencegah massa menjadi anarkis dan melakukan pengerusakan fasilitas umum.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq, S.Sos sudah sedari pagi stand by memimpin unsur BKO pasukan TNI. TNI membantu Polri saat terjadi kendala di lapangan dan Polri membutuhkan bantuan personil maka pasukan BKO TNI maju kedepan melaksanakan negosiasi dengan massa.

Situasi memang memanas ditengah – tengah massa namun kami tetap berusaha untuk bernegosiasi, mendengar dan meredam gejolak emosi jiwa – jiwa muda ini,”lanjut Dandim.


Dandim meyakinkan TNI dan Polri bukan musuh rekan mahasiswa, keberadaan aparat disini untuk mengamankan aksi dari pihak yang ingin memprovokasi, selama ini aksi unjuk rasa berjalan dengan baik jadi jangan sampai ternoda karena ulah oknum yang mengatas namakan mahasiswa. Pelan namun pasti ketegangan massa mahasiswa kemudian mencair.

“Saya bersyukur tidak ada kekerasan pada aksi ini, pembelajaran bagi kita semua bahwa mediasi atau komunikasi akan mencairkan suasana, terimakasih kepada masyarakat dan kalangan mahasiswa yang masih mendengar dan mau berkomunikasi dengan kami aparat TNI - Polri sehingga situasi kembali kondusif,” tutup Dandim.(MDG 002)

Continue reading...

Masa Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM, Lakukan Audensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima


Bima NTB.Media Dinamika Global.Id Beberapa gabungan Aliansi Demonstra di Bima menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dalam hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bima mendapat hujatan pertanyaan, dari Mahasiswa. Rabu, (07/09/22).

Kendati demikian, pihak keamanan yang terdiri dari institusi TNI dan Polri tetap siaga melakukan pengamanan jalannya audensi yang berlangsung. Sementara Dandim 1608 Bima langsung bertindak menjadi moderator saat proses audiensi pihak ketua DPRD dengan pihak perwakilan masa aksi.

Dalam pandangan masa aksi mengemukakan, bahwa meningkatnya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah RI dinilai mencekik rakyat, termasuk rakyat kabupaten Bima.

Audiensi yang berlangsung di aula rapat gedung DPRD tersebut sempat memanas, lantaran banyak pertanyaan yang diterima oleh ketua DPRD kabupaten Bima. Pasalnnya sejumlah perwakilan masa aksi tidak saja menyoalkan tentang naiknya harga BBM, namun dilain sisi juga menyinggung tentang seputar situasi dan kondisi kedaerahan kabupaten Bima.

Menyikapi sejumlah beragam pertanyaan dan tuntutan tersebut, pihak ketua DPRD mejelaskan bahwa, berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi akan diterima serta akan dilakukan pendalaman untuk untuk disampaikan ke pihak DPR RI.

"Terkait penolakan naiknya BBM kami bukan pengambil kebijakan, jadi dengan Sejumlah tuntutan yang disampaikan teman-teman ini akan kami terima, selanjutnya akan diteruskan di DPR RI untuk diperjuangkan. Kata pria yang biasa disapa Yandi saat menjawab tuntuntan dari masa aksi.

Pantauan langsung crew media ini, Meskipun sejumlah tanggapan yang ada telah disampaikan oleh ketua DPRD, namun perwakilan masa aksi masih belum bisa menerima. hingga masa aksi merasa kecewa memecahkan kaca meja dengan menggunakan mikrofon berikut keluar meninggalkan ruangan.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah personil TNI yang dipimpin langsung oleh Dandim 1608 Bima, berikut pihak personil kepolisian, lanjut mengawal dan mengamankan masa aksi hingga di lintasan depan Gedung DPRD kabupaten Bima. (MDG 002).

Continue reading...

Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Masa Aksi Cipayung Bima Lakukan Aksi Demonstrasi di Tiga Titik


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Bima terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bima turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, Senin (5/9/2022).

Aksi tersebut berlangsung di tiga titik. Yakni di polres Bima Kota , Kejaksaan Negeri Raba Bima dan DPRD kabupaten Bima. Masa Aksi menuntut kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Penegakkan Supremasi Hukum. 

Koordinator Lapangan (Korlap) HMI cabang Bima Firdaus, melalui orasinya menyampaikan berdasarkan kondisi kebangsaan hari ini yang begitu mencederai nilai demokrasi. Dimana, sikap otoriter pemerintah dalam merumuskan secara cepat dan spontan yang menuai problem. 

BBM merupakan salah satu sumber energi yang pokok dan cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Harga BBM dalam Negeri mengalami kenaikan yang luar biasa berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. BBM jenis Pertalite dari harga Rp.7.650 naik menjadi Rp.10.000 per-Liter. Solar subsidi dari harga Rp.5.150 naik menjadi Rp.6.800 per-Liter dan Pertamax dari harga Rp.12.500 naik menjadi Rp.14.500 per-Liter. "Kebijakan dan keputusan kenaikan harga BBM sampai saat ini terus disorot publik,"ungkapnya. 

Menurut mereka, kebijakan itu tentunya tidak berpihak kepada masyarakat. Bisa dipastikan semua kebutuhan sandang pangan dan papan ikut mengalami inflasi (kenaikan harga) akibat kenaikan harga BBM. 

Mestinya, pemerintah bisa lebih memaksimalkan pendistribusian BBM bersubsidi, agar tepat sasaran karena fakta menunjukkan 80 persen subsidi dinikmati oleh orang-orang yang tergolong mampu (kaya) dan bukan masyarakat ekonomi lemah kebawah. Padahal, BBM bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 26,16 juta jiwa per bulan Maret 2022. 

Tidak hanya soal itu, pihaknya juga mengungkap bahwa Polri sebagai sebuah lembaga institusi penegak hukum yang juga memiliki fungsi pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat. Polri kian hari mengalami distorsi dari kepercayaan publik. Hal ini, tentunya bersumber dari munculnya berbagai fakta yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya. 

"Kejahatan di kubu Polri yang melibatkan oknum-oknum tanpa klaster jabatan mulai dari tamtama hingga perwira tinggi Polri hari ini menunjukan krisis moral dan sinergitas polri. Kapitalisasi hukum kerap kali terjadi, pengamanan segala jenis kejahatan dan tindakan kriminal melibatkan banyak anggota Polri, tentu dibilang kejahatan melibatkan lembaga Negara. Saat ini integritas Polri sedang diuji, tentu untuk mengembalikan citra dan nama baik institusi tidak sekedar dengan keberanian dan ketegasan. Akan tetapi, juga keterbukaan dan melibatkan banyak pihak terutama lembaga-lembaga independen yang ada di pusat, daerah, kota dan kabupaten,"terangnya.


Disela waktu, Korlap PMII cabang Bima, Sukirman melalui orasinya juga menyampaikan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dikatagorikan sebagai musuh negara yang nyata. Ia menyebut, berdasarkan data statistik, tindakan korupsi di Indonesia bukan malah menurun, sebaliknya malah semakin meningkat. 

Hal itu, Kata suki, jelas menggambarkan bahwa kasus tidak pidana korupsi harus benar-benar diatensi serius oleh lembaga Negara yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, PN/PT dan KPK. Undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harusnya sebagai instrumen untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

"Kasus-kasus korupsi yang kerap kali terjadi di Negara ini. Namun penanganan kasus terkesan mandek di meja hijau. Contohnya kasus dugaan korupsi bantuan dana sosial kebakaran di 3 kecamatan senilai 2,3 Miliar di Kabupaten Bima. Padahal kasus ini sudah diperiksa sejak bulan Januari 2021 lalu, namun belum menuai titik terang. Berbanding terbalik dengan kasus korupsi yang dilakukan kades waduruka yang sekarang sudah ditahan dan sudah jadi terdakwa tindak pidana korupsi dana desa,"bebernya. 

Korlap IMM cabang Bima Firdaus, melalui orasinya. (MDG 003)

Continue reading...

ALIANSI PEDAGANG KECIL SAPE LAKUKAN DEMO DAN SEGEL ALFAMART DI SAPE


Sape Bima NTB.Media Dinamika Global.id Gelombang protes terhadap Pembangunan dan Kehadiran Alfamart di Sape terus berdatangan pad hari ini Senin 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10:00 Wita  Sejumlah Masyarakat dan Pelaku UKM yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Kecil (APKIL) bersama Mahasiswa dan Pemuda Kecamatan Sape melakukan Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Camat Sape yang kemudian dilanjutkan di Lokasi Berdirinya Alfamart dengan melakukan penyegelan dan Pemasangan Spanduk yang bertuliskan " Tolak Alfamart Di Kecamatan Sape "



Protes ini dilakukan mengingat Alfamart belum mengantongi Izin Resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima.Apalagi Bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri.SE pernah mengeluarkan Pernyataan bahwa selama kehadiran Alfamart di Sape menuai Protes dan Penolakan dari Masyarakat Sape,jangan dulu di bangun.ungkap Ihwan 



Ihwan.S.Sos selaku Jenderal Lapangan Menyampaikan pernyataan sikap nya di depan awak media bahwa Aksi Demonstrasi hari ini merupakan aksi lanjutan dari aksi aksi sebelum nya yang tuntutan nya sama yaitu menolak kehadiran Alfamart di Kecamatan Sape,akan tetapi aksi hari ini jauh berbeda dan dengan jumlah massa aksi yang lebih banyak lagi yaitu Gabungan dari Masyarakat Pedagang Kecil, Mahasiswa dan Pemuda Sape Bersatu dalam satu suara dan tindakan yaitu Menolak Kehadiran Alfamart di Sape dengan Melakukan Penyegelan paksa.

Sebelum berlangsungnya  Aksi Demonstrasi hari ini kami telah menyampaikan surat resmi permberitahuan Aksi Demonstrasi Penolakan Kehadiran Alfamart mulai dari Polsek Sape hingga ke  Polres Bima kota,Camat Sape dan Pihak Alfamart itu sendiri.

Kehadiran Alfamart di kecamatan Sape dinilai sangat merugikan masyarakat terutama pedagang pedagang kecil,perkiosan dan mematikan usaha Lokal.

Dan kalaupun Besok besok Alfamart ini dibuka kembali dengan alasan telah mengantongi ijin resmi akan tetapi kami dari Aliansi masyarakat pedagang Kecil bersama Mahasiswa dan Pemuda Sape akan tetap menolak kehadiran nya di Sape.silahkan Beroperasi di Kecamatan Kecamatan yang lain tapi jangan di Kecamatan kia Sape Tercinta.Tegas Ihwan 

Gambar 7 Orang Karyawan Alfamart Sape Yang Di Pulangkan.

Saat dilakukan penyegelan dan Tutup paksa oleh massa aksi sedikit terlihat tegang dengan aparat kepolisian Polsek Sape karena 7 orang karyawan Alfamart Sape dikeluarkan paksa oleh massa aksi dan dipulangkan.

Saat Berita ini dinaikan sementara itu Pimpinan wilayah Alfamart Sape belum bisa ditemui oleh awak media untuk dilakukan konfirmasi lebih lanjut.


Saat berlangsung nya aksi Demonstrasi dan Penyegelan Alfamart Arus Lalu Lintas di jalan rayapun macet dan menyebabkan antrian panjang,akan tetapi berlangsung hanya beberapa menit saja karena Petugas Kepolisian Polsek Sape yang di Bantu oleh anggota Koramil Sape dan juga Satpol PP ikut mengamankan situasi guna kembali normalnya arus lalu lintas.(Arf/MDG.04)

Continue reading...