Media Dinamika Global: akademik
Tampilkan postingan dengan label akademik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label akademik. Tampilkan semua postingan

Senin, 19 Januari 2026

Musda HMI: Antara Sakralitas Ideologi dan Syahwat Transaksional

 

Penulis : Sultan Rajuis Sekretaris Umum Komisariat Bulan Sabit Cabang Mataram 


Mataram. NTB, Media Finamika Global.Id_Musyawarah Daerah (Musda) HMI, yang secara konstitusional merupakan forum tertinggi di tingkat wilayah, kini tengah menghadapi ujian eksistensial yang hebat. Alih-alih menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan gagasan besar bagi kemajuan umat dan bangsa, forum ini sering kali terjebak dalam romantisme prosedural yang kering makna. Kita menyaksikan bagaimana ruang dialektika yang seharusnya sakral, perlahan bergeser menjadi panggung sandiwara bagi mereka yang lebih memuja jabatan daripada pengabdian.

Gejala paling nyata dari pembusukan ini adalah munculnya sekelompok orang yang telah lama menjadikan nama besar HMI sebagai komoditas politik. Bagi mereka, atribut hijau hitam bukan lagi simbol beban sejarah dan intelektualitas, melainkan "kartu nama" yang bisa dijual di pasar gelap kepentingan. Musda tidak lagi dilihat sebagai momentum regenerasi kepemimpinan, melainkan proyek musiman untuk memperkuat posisi tawar di hadapan para pemangku kebijakan dan donatur politik.

Keterlibatan aktor-aktor eksternal yang menunggangi kepentingan segelintir oknum internal telah merusak prinsip independensi yang menjadi ruh perjuangan HMI. Ketika suara-suara cabang diatur melalui lobi-lobi di ruang gelap hotel, maka pada detik itulah marwah organisasi sedang dipertaruhkan. Kita harus jujur mengakui bahwa saat ini ada upaya sistematis untuk menjinakkan daya kritis HMI dengan cara memberikan panggung kepada calon-calon pemimpin yang "mudah diatur" oleh kepentingan luar.

Ironisnya, para "pedagang organisasi" ini sering kali menggunakan topeng konstitusi untuk melegitimasi gerakannya. Mereka berbicara fasih tentang aturan main, namun di saat yang sama memanipulasi prosedur demi menjegal lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya. Konstitusi yang seharusnya menjadi pagar pelindung organisasi, justru dijadikan alat pemukul untuk melanggengkan kekuasaan sempit yang tidak memiliki visi jangka panjang.

Dampak dari pragmatisme ini sangat mematikan bagi akar rumput. Kader-kader di tingkat komisariat yang sedang berjuang dengan proses perkaderan dasar seolah kehilangan arah teladan dari tingkat wilayah. Ketika pimpinan di atas lebih sibuk "bermain" di lingkaran elit daripada mengurusi kualitas kaderisasi, maka jangan heran jika HMI hanya akan melahirkan sarjana-sarjana yang haus jabatan, namun miskin gagasan dan integritas.

Kita juga melihat bagaimana narasi "senioritas" sering kali disalahgunakan untuk membungkam akal sehat. Seolah-olah menjadi senior memberi hak prerogatif untuk mendikte arah Musda demi kepentingan pribadi. Hubungan antara senior dan yunior yang seharusnya bersifat bimbingan edukatif, kini berubah menjadi hubungan patron-klien yang transaksional. Senior menyediakan akses dan logistik, sementara yunior memberikan suara dan loyalitas buta.

Musda yang transaksional hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin instan yang tidak memiliki akar ideologi yang kuat. Pemimpin yang lahir dari rahim konspirasi tidak akan pernah memiliki keberanian untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan, karena langkahnya sudah tersandera oleh hutang budi politik kepada para penyokongnya. Akibatnya, HMI hanya menjadi ornamen pelengkap dalam struktur kekuasaan, tanpa mampu memberikan kontribusi nyata bagi perubahan sosial.

Padahal, tantangan zaman menuntut HMI MPO untuk tetap teguh pada independensi etis dan organisatorisnya. Di tengah arus disrupsi dan ketidakpastian global, organisasi ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan ketajaman nurani. Kita tidak butuh sosok yang hanya pandai bersolek di media sosial dengan atribut organisasi, namun kosong dalam perdebatan substansi dan aksi nyata di lapangan.

Maka dari itu, momentum ini adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan perlawanan bagi seluruh kader yang masih memiliki nurani. Inilah saatnya untuk melakukan "pembersihan" besar-besaran terhadap para parasit yang telah lama mengisap nama besar organisasi untuk kepentingan perut sendiri. Kader harus berani berkata "tidak" pada segala bentuk intimidasi dan iming-iming materi yang bertujuan merusak kedaulatan organisasi. 

Pada akhirnya, masa depan HMI tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang mengalir ke forum Musda, melainkan oleh seberapa besar integritas yang masih tersisa di dada para kadernya. Mengembalikan HMI ke khittah perjuangannya adalah harga mati. Jika kita membiarkan Musda terus-menerus dikuasai oleh mereka yang menjual nama organisasi, maka kita secara sadar sedang menuliskan surat pemakaman bagi masa depan HMI sebagai organisasi perjuangan.(*)

Sabtu, 03 Januari 2026

H. Rusdin H Ismail Kandidat Calon Ketua DPD LPM Kota Bima, Ini Misinya !!


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Salah seorang Aktivis yang melanglang Buana di Dunia Politik, Akademik dan LSM serta Pers ini Bernama H. Rusdin H Ismail Kandidat Calon Ketua DPD LPM Kota Bima, Ini Misinya !!. Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kota Bima memiliki alasan yang mendasar sekali, terutama Track record, rekam jejak dan lain sebagainya sehingga Beliau dianggap layak untuk Memimpin Ketua DPD LPM Kota Bima Periode yang akan datang. Ahad, 04 Januari 2026

Kado di awal Tahun baru ini, salah seorang Aktivis, Politisi dan Pemerhati kebijakan serta Mengawal Kebijakan Pemerintah Melalui Penyaluran Aspirasinya. H. Rusdin H. Ismail yang saat ini mengenyam Dunia Pendidikan pada Kampus UM Bima. Mahasiswa yang kerap kali menjadi kontroversial sekali karena Beliau Kuliah di saat Usia Tua dan hasilnya sekarang Beliau sedang Menyusun Proposal Skripsinya dan tak lama lagi akan mengeyam Pendidikan Strata Satu sertai meraih Gelar Akademik Sarjana Hukum.

Kemudian terkait dengan Tujuan dari Beliau mengikuti Ketua DPD LPM Kota Bima saat diwawancarai oleh Awak Media di Kediamannya mengatakan bahwa Beliau terpanggil karena DPD LPM ini adalah Suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Orientasinya adalah bekerja dengan Pemerintah Kota Bima dalam segala Hal sehingga besar kemungkinan semua Aspirasi Masyarakat yang paling bawah dapat di salurkan dalam aspirasinya nanti.

Beliau juga telah didukung oleh Istri, anak, Keluarga dan handai taulan untuk mengikuti Kontestan dalam Pemilihan Ketua DPD LPM Kota Bima, Dukungan ini sangat penting sekali, apalagi erat kaitannya dengan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di 21 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Selain itu, dibutuhkan Kerja keras, kerja Team untuk melakukan Konsolidasi sejak dini dan membangun Komunikasi dengan siapa pun juga.

Maka, H. Ongki sapaan akrabnya menuturkan bahwa Visi dan Misi adalah

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Daerah

- Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Lokal

- Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Kota Bima dalam menyalurkan Aspirasi dan mengawal Kebijakan Publik.

Biar Singkat, tepat, dan jelas agar kemudian dapat dipahami secara seksama pada setiap Program kerja apalagi Beliau terpilih menjadi Ketua DPD LPM Kota Bima yang tak lama lagi akan di helat.

Terkait dengan Kapan akan melakukan Pendaftaran ? Beliau mengatakan secepatnya akan mendaftar bahkan ada yang mendaftarkannya karena beliau sangat banyak sekali teman atau sahabat yang mendorong untuk Maju. Ujarnya.(Team).

Selasa, 30 Desember 2025

Dialog Publik UM Bima : Kasus Kematian Seorang Anak Muda, Pemburu Rusa di Gunung Sangiang Bima


Bima, Media Dinamika Global.id.// Meski pihak polres Bima kota masih menunggu hasil otopsi, dugaan kuat mengarah pada adanya praktik eksploitasi anak dan indikasi tindak pidana perdagangan orang.

Kriminolog Universitas muhamadiyah bima, Ketua BEM UM bima, dalam dialog, menilai kematian korban Adiknya kifen tidak bisa hanya dilihat dari sisi biologis atau fisik, melainkan juga dari aspek sosial dan struktural.

Kematian, Keheningan, dan kekuasaan. Rektor UM bima juga menjelaskan salah satu contoh bahwa korban kifen misalnya diduga terjebak dalam sistem kerja yang menindas, di mana ia memiliki hutang hingga jutaan rupiah kepada pihak tempatnya bekerja.

Mengungkap Realita Kriminologi Atas Kehilangan kifen tersebut juga menilai bahwa pola perekrutan dan penempatan korban menunjukkan indikasi perdagangan orang.

Hingga kini, sebanyak 3 orang saksi, termasuk pemilik spa, telah diperiksa oleh pihak Kepolisian polres Bima kota. Rektor UM bima menilai penyidikan perlu diperluas hingga ke pihak perekrut dan pengelola lembaga, bahkan instansi yang lalai melakukan pengawasan.

Rektor UM bima juga menegaskan bahwa kondisi ekonomi dan tekanan sistem kerja dapat menjerat korban hingga tidak memiliki pilihan selain menyerah pada situasi ekstrem.

Menanggapi dugaan lain bahwa korban mungkin dalam kondisi hamil, Ridwan rektor Universitas muhamadiyah bima menilai langkah KPAI untuk memeriksa arah dugaan tersebut sudah tepat.

Ia menambahkan, korban menghindari tangkapan kamera yang beredar sebelum meninggal, dapat disimpulkan bahwa korban si Adiknda Kifen kemungkinan tengah mencari cara untuk melarikan diri dari tekanan yang dialaminya.

Rektor universitas Muhammadiyah Bima menegaskan, apa pun hasil penyelidikan nantinya, korban tetap merupakan korban dari sistem yang menjerat dan menindas anak di bawah umur.

Sabtu, 05 Juli 2025

Ketua Stipar Bangga Menghadirkan Visi Mengembangkan Kampus Pariwisata Berbasis Ke Arifan Lokal


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Soromandi Bima, saya dengan bangga menghadirkan visi kami dalam mengembangkan kampus pariwisata yang berbasis kearifan lokal. 

Kami percaya bahwa kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh Bima adalah harta yang tak ternilai bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. 

Melalui integrasi kearifan lokal dalam kurikulum dan aktivitas kampus, kami berkomitmen untuk tidak hanya mencetak profesional pariwisata yang kompeten, tetapi juga perekat harmoni dalam masyarakat luas. 

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara bijak, kami mengundang seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam merajut masa depan pariwisata yang berkelanjutan dan menginspirasi, Tutupnya.(Sekjend MDG)

Minggu, 09 Maret 2025

Civitas Akademika Universitas Nggusuwaru Mendukung Kerja Cepat 100 Hari Program Walikota & Wakil Walikota Bima


Opini. Media Dinamika Global.Id.- Kompetisi politik di kota bima sangat jelas perbedaan dan bahkan terang - terangan saling mendukung pasangan nomor urut 1, 2 dan 3, sehingga ada saling siku dan saling lapor, baik terjadi media sosial maupun di dunia nyata, itulah kisah nyata pro dan kontrak sebagai bentuk kecintaan terhadap pasangan calon, perbedaan itu adalah rahmat, ada pro dan kontra dalam memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota bima, maka hal demikian harus kita terima, hingga akhirnya tensi politik diputuskan oleh mahkamah konstitusi Republik Indonesia.

Jika kemarin kita mendukung pasangan nomor 1, 2 dan 3, maka saatnya kita bersatu kembali dalam nuansa kebersamaan demi menjaga, mengontrol dan mendukung sama sama program walikota dan wakil walikota bima yang baru, agar proses perjalanan putra terbaik membangun kota bima yang jauh lebih baik lagi atas nama kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kota bima.

Program kerja 100 hari walikota dan wakil walikota bima tentang sampah, PKL dan ternak liar ini, harus kita dukung sama sama demi keindahan dan kesejahteraan serta keselamatan masyarakat kota bima. Sebagai akademisi universitas Nggusuwaru mendukung 100 % kerja cepat walikota dan wakil walikota bima dalam 100 hari kedepan yang sangat progres membangun daerah kota bima, kami juga sangat berharap kepada pemerintah kota bima, bisa menggandeng semua perguruan tinggi yang ada di kota bima, agar sama sama memiliki nilai moral dan tanggungjawab dalam membangun kota bima.

Fenomena sampah, PKL, ternak liar di kota bima harus benar benar disikapi secara  tegas oleh walikota dan wakil walikota bima dan mencarikan solusi terbaik dalam menertibkannya, agar keindahan kota bima tampak terlihat, sehingga bisa memanjakan mata atas keindahan kota bima, baik di pagi, siang, sore dan malam hari, terutama sekali pada taman dan alun alun kota bima. Taman harus benar benar dimanfaat dengan baik, karena membangun taman itu dengan anggaran fantastis yaitu miliaran, tapi tidak dirawat dengan baik, padahal ada anggaran perawatan serta pemeliharaan taman.

Kami dari civitas akademika UNSWA sebagai kampus tertua di bima dulunya STKIP Bima dan sekarang berubah status menjadi universitas Nggusuwaru siap berkolaborasi dengan walikota dan wakil walikota bima dalam membangun, mensejahterakan masyarakat kota bima dengan berbagai hasil penelitian, pengabdian kami di masyarakat seperti tim universitas Nggusuwaru melalui dana hibah dari kemenristek Pada tahun 2023, STKIP Bima / Universitas Nggusuwaru menjadi satu-satunya kampus di NTB yang mendapatkan hibah Matching Fund dan Alhamdulillah masyarakat sudah menikmatinya, baik di kota bima, kabupaten bima dan Dompu dengan berbagai hasil penelitian dan pengabdian di masyarakat.

Kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh kampus universitas Nggusuwaru harus cepat direspon oleh walikota dan wakil walikota bima, agar visi dan misi pemerintah kota bima bisa kita sukseskan bersama sama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara wabil khusus pemerintah daerah kota bima. 

Jika pemerintah kota bima berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di kota bima dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti universitas Nggusuwaru, universitas Mbojo bima, universitas Muhammadiyah bima, STIE Bima, STIT Bima, STIS Bima, Harapan Bunda, Surya Mandiri, STIQ Bima, Taman Siswa Bima dan lain sebagainya, kami yakin kota bima akan jauh lebih baik.

Pemerintah kota bima harus berkontribusi pada perguruan tinggi, karena ada aset mutiara yang sangat berharga demi meningkatkan kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan budaya kota bima, seandainya tidak ada perguruan tinggi di kota bima, maka aset mutiara dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi akan berputar roda ekonomi di luar kota bima, bayangkan berapa jumlah sumber daya manusia yang kuliah dan tenaga dosen yang mengajar satu perguruan tinggi saja melebih 1000 mahasiswa dan ratusan dosen.

Penulis : Amiruddin, S.Pd.,M.Pd (Wakil Rektor III Universitas Nggusuwaru) 

( AMR MDG )

Minggu, 16 Februari 2025

134 Peserta Mengikuti Proses Sertifikasi Pendamping Desa Di UIN Mataram

Mataram.NTB.Media Dinamika Global.id Pada Tanggal 15-17 Februari 2025 yang Bertempat di Gedung Training Center UIN Mataram sebanyak 134 peserta mengikuti proses sertifikasi Pendamping Desa yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP ProDB.

Ujian ini menjadi penanda penting dalam peningkatan kualitas pendamping desa.

Dikutip dari Kompasiana.com proses sertifikasi ini tidak hanya menjadi ajang formalitas administratif. Lebih dari itu, ini adalah langkah maju dalam memastikan bahwa setiap pendamping desa memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Profesionalisme mereka kini mendapat pengakuan resmi.

Dalam berbagai kajian, peran TPP sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat desa.

Tanpa pendamping yang kompeten, berbagai program desa seringkali hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.



Sertifikasi ini memastikan bahwa para TPP memiliki pemahaman mendalam tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Standar kompetensi yang diterapkan mengacu pada kebutuhan nyata di lapangan agar program desa lebih efektif dan berkelanjutan



Pendampingan desa bukan sekadar mendampingi administrasi. Lebih dari itu, pendamping desa harus menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ini sejalan dengan konsep community empowerment yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan.

(Team.MDG.03)

Kamis, 13 Februari 2025

IMM: Kasus Kekerasan Perempuan Di Morotai Butuh Perhatian Serius


Daruba, Media Dinamika Global.Id.– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku Utara menyoroti tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. IMM meminta pemerintah setempat untuk mengambil langkah preventif agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Sekretaris Umum DPD IMM Malut, Fitriyani Ashar, mengatakan lonjakan kasus ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

“Ini kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. Harus ada tindakan tegas dan serius untuk melindungi hak-hak korban, yaitu dengan memberikan perhatian penuh dalam proses pemulihannya. Selain itu, pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya,” ujarnya 

Pihaknya merilis data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pulau Morotai, pada 2021 terdapat tiga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sembilan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kemudian, data 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan, dengan tercatat 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada periode Januari hingga Juni. Sebanyak 10 kasus di antaranya adalah pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak, sementara tiga kasus lainnya adalah KDRT.

Selain itu, kasus yang melibatkan aparat penegak hukum juga menjadi perhatian serius yang terjadi pada Oktober 2021 lalu, di mana oknum polisi di Pulau Morotai ditangkap karena diduga memerkosa seorang siswi SMA. Kasus ini semakin menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk anggota kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

Terbaru, pada 12 Februari 2025, masyarakat Pulau Morotai dikejutkan dengan kejadian kekerasan seksual yang melibatkan dua pria yang memerkosa seorang remaja perempuan yang berstatus pelajar SMA, sementara tiga pemuda lainnya menyaksikan tanpa melakukan tindakan untuk mencegah kejadian tersebut.

Menurut Fitriyani, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah banyaknya kasus yang tidak terlaporkan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga itu, baginya, harus ada upaya yang lebih intensif dari pihak penegak hukum maupun pemerintah daerah serta kolaborasi dari semua pihak.

“Peningkatan kasus kekerasan ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Pulau Morotai, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem hukum, dan menyediakan dukungan bagi korban agar mereka dapat melaporkan dan mendapatkan perlindungan yang layak,” pungkasnya. (sekjend MDG )

Minggu, 29 Desember 2024

MUSYADA PDPM Bima Ke-III, Dr. Hajairin, S.H.,M.H Jadi Ketua Terpilih


Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -  Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (MUSYADA PDPM) yang Ke-XIII, kegiatan berlangsung di gedung gor 7 broder Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dengan tema "Kolaborasi Pemuda Negarawan Untuk Bima Berkemajuan", demi terwujudnya Pemuda Negarawan dalam mengusahakan Kabupaten Bima Berkemajuan, Sabtu 29 Desember 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Se-Kabupaten Bima, dkk.

Musyada PDPM Kabupaten Bima berlangsung dengan baik, usai proses pemilihan Formatur dari poling suara teratas, terpilih Dr. Hajairin, S.H., M.H. selesai rapat formatur terpilih Ketua Umum PDPM Kabupaten Bima menyamapikan, dimasa kepemimpinan periode sekarang menumbuhkan kerja Kolaborasi Pemuda Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya Bima bermartabat.

"Saya selaku Ketua terpilih tentu akan mengajak seluruh nama-nama yang masuk sebagai formatur, karna memang tema kolaborasi tadi kita tidak bisa berjalan sendiri tentu harus bersama-sama membangun dan disemua struktural organisasi akan di isi oleh kader-kader terbaik Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima", ungkapnya.

Lanjut dia, ucapan permohonan maaf saya selaku ketua panitia sekaligus ketua terpilih yang mungkin kurang berkenang di hati seluruah para kader-kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima atas dalam kegiatan Musyada ini," tutur Hajairin.

Selain itu, Dr. Syamsuddin, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Demisoner PDPM Kabupaten Bima Periode 2021-2024, mengaprisiasi proses musyawarah yang sejak awal pembukaan hingga pemilihan Formatur PD Pemuda Muhammadiyah begitu dinamis dan sejuk, penuh kekeluargaan serta mengedepankan sikap pemuda negarawan.

"Selamat kepada Dr. Hajairin, S.H.,M.H, meraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Ketua Formatur PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima periode 2024-2028 semoga amanah dan bisa merangkul dan menggerakan potensi Pemuda Muhammadiyah kedepannya," ungkapnya melalui story whatsapp pada pukul 17.49, Sabtu 28 Desember 2024.

Kemudian ia sampaikan pada publik khususnya kepengurasan yang di bawah kepemimpinannya merasa bangga dan terharu dalam berjuang bersama untuk menjalankan visi dan misi organisasi.

"Terimakasih 4 tahun mengawal kepemimpinan PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima dan mohon maaf jika selama saya memimpin terdapat tutur kata, sikap dan tindakan yang membuat tersinggung atau marah, terimakasih,"  tutup Syamsuddin yang sedang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Bima. (M. Khadafi).

Jumat, 17 Mei 2024

DPC GMNI Dompu Kutuk Pemerintah Atas Pembungkaman Demokrasi


Dompu NTB. Media Dinamika Global. Id.- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  Dompu mengutuk keras Pemerintah atas pembungkaman demokrasi terhadap aktivis. (Jumat,17 Mei 2024)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Dompu menilai segala bentuk tindakan maupun upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Dompu dalam menanggapi aksi demonstrasi sangatlah tidak mencerminkan birokrasi yang demokratis. Sebab lebih condong kepada tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dan mengarahkan kepada pembungkaman demokrasi. 

Sebab, Tindakan Pemerintah terhadap para aktivis dalam kurun waktu terakhir sama sekali tidak mencerminkan pemerintah demokratis. Apalagi dengan adanya penetapan sebagai tersangka terhadap 5 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu yang menyampaikan aspirasi di Depan Kantor Bupati Dompu beberapa hari lalu.


Dompu dalam kurun waktu terakhir sering dibanjiri oleh aksi protes ataupun unjukrasa yang bertujuan Agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menuntaskan persoalan merosotnya harga jagung. Namun bobroknya pemerintah selalu berujung pada tindakan pembungkaman demokrasi. 


Menanggapi Persoalan diatas, Bung Farid selaku Sekertaris Cabang GMNI Dompu Menyampaikan bahawasanya pemerintah sangatlah buruk dalam upaya pembangunan daerah. Respon Pemerintah Daerah hari ini terhadap Aktivis yang menyuarakan aspirasi rakyat untuk pembangun daerah selalu dibungkam dengan masif, Padahal Lewat aspirasi rakyat yang disuarakan oleh para aktivis adalah acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Lanjut, pembungkaman demokrasi yang masif oleh pemerintah haruslah dikutuk dan tidak boleh dibiarkan berlanjut, dan bentuk intimidasi terhadap 5 aktivis HMI Cabang Dompu yang dilaporkan karna merusak pintu gerbang saat melakukan demonstrasi merupakan upaya yang kontradiktiv dalam menanggapi aksi demonstrasi. 


Kemudian, Penangkapan 5 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu memicu reaksi keras dari berbagai organisasi dan beberapa elemen yang mengecam tindakan kepolisian yang dianggap berlebihan dan arogan dalam penangana massa aksi unjuk rasa dan melanggar hak warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.


Terakhir, " Kami keluarga besar GMNI Cabang Dompu Menegaskan dan Mengutuk Keras Pemerintah atas Pembungkaman Demokrasi lewat  penangkapan 5 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Dompu.  Dengan adanya tindakan demikian, kami menegaskan Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. 


“Membungkam Ruang Demokrasi merupakan Cara licik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam menutupi buruknya Pemerintah untuk membangun Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”. Pungkasnya

Penegasan. “ Mendesak KAPOLRES DOMPU Agara segera memeriksa serta mengadili Oknum kepolisian dan bertanggung jawab atas tindakan represifitas terhadap mahasiswa dan para aktivis-aktivis gerakan di Dompu pada tanggal 18 April 2024 yang mengakibatkan banyak yang terluka. 

Dan Kami sampaikan dengan tegas terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu agar segera melakukan koordinasi dengan POLDA untuk membebaskab rekan kami tanpa syarat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Penutup, dalam hal ini Bung Farid selaku Sekertaris DPC GMNI Dompu telah berkoordinasi dengan DPP GMNI untuk Mengupayakan di Pemerintah Pusat dan KAPOLRI.(Team MDG).