Tim Kecamatan Woha Kecewa, Rotasi Pejabat Dinilai Abaikan SDM Tuan Rumah.

Tim Kecamatan Woha Kecewa, Rotasi Pejabat Dinilai Abaikan SDM Tuan Rumah.

Media Dinamika Global       Comment   

Tim Ady-Irfan Kecamatan Woha, Yusuf Hi.

Bima. Media Dinamika Global.Id_Sejumlah tim pendukung di Kecamatan Woha menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Bupati Bima, Ady Mahyudi, pasca dilakukannya rotasi pejabat eselon II dan III. Kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan semangat perubahan yang selama ini digaungkan, khususnya dalam hal keberpihakan terhadap sumber daya manusia (SDM) lokal Woha sebagai tuan rumah ibu kota kabupaten.

Woha yang secara administratif dan historis menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bima justru merasa “terasing di rumah sendiri”. Dalam rotasi terbaru, hampir tidak terlihat figur-figur dari Woha yang mendapatkan kepercayaan strategis, padahal tidak sedikit SDM Woha yang dinilai mumpuni, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak birokrasi yang jelas.

“Perubahan yang kami tunggu itu seperti apa? Kami ikut berjuang, ikut mendukung, bahkan ikut mempertaruhkan waktu dan energi hingga beliau menang, karena kami percaya akan ada perubahan menyeluruh. Namun kenyataannya, SDM Woha seolah tidak dilirik,” ujar salah satu perwakilan tim dengan nada kecewa.

Salah satu Tim Woha, Yusuf Hi, Menegaskan bahwa mereka memahami sepenuhnya hak prerogatif Bupati dalam melakukan rotasi dan mutasi pejabat. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa dalam konteks etika politik dan penghargaan terhadap perjuangan bersama, seharusnya ada ruang kompromi dan komunikasi yang dibangun, agar tidak melahirkan kekecewaan kolektif yang berpotensi memicu kegaduhan di akar rumput.

“Kami tidak pernah berniat, apalagi berani, mengintervensi kewenangan Bupati. Insya Allah itu tidak mungkin. Tapi jangan juga mengabaikan perasaan dan kontribusi tim yang sejak awal berada di barisan perjuangan,” tegas Ompu Naru biasa disapa pada media ini kamis tanggal (8/1/26).

Kekecewaan ini semakin menguat ketika slogan dan program unggulan seperti ‘Selasa Menyapa’ justru dirasakan tidak menyentuh persoalan-persoalan strategis seperti ini. Para tim menilai, menyapa tidak cukup hanya secara simbolik atau seremonial, tetapi juga harus hadir dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada rasa keadilan dan penghargaan politik.

“Percuma ada Selasa Menyapa, kalau dalam hal sepenting ini kami tidak pernah disapa, tidak pernah diajak bicara, apalagi diajak mempertimbangkan,” lanjut Ompu Naru.

Para tim Kecamatan Woha berharap Bupati Bima segera melakukan evaluasi secara objektif dan membuka ruang dialog yang jujur dengan para pendukung dan elemen masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kritik ini lahir bukan dari kebencian, melainkan dari rasa cinta dan harapan besar terhadap kepemimpinan yang benar-benar menghadirkan perubahan, bukan sekadar slogan.

“Perubahan sejati itu terasa adil, inklusif, dan tidak melupakan mereka yang sejak awal percaya,” tutupnya.(Mdg/04))

DPD PAN Peduli Sosial, Lakukan Santunan Anak Yatim di Panda

DPD PAN Peduli Sosial, Lakukan Santunan Anak Yatim di Panda

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima menggelar kegiatan penutupan akhir tahun yang dirangkaikan dengan penyambutan Tahun Baru secara sederhana namun penuh makna. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen PAN untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Bupati Bima beserta jajaran pengurus PAN Kabupaten Bima, tokoh masyarakat, dan kader partai, Selasa (30/12-25).

Dalam sambutannya, Bupati Bima menegaskan bahwa kegiatan akhir tahun tersebut tidak diwarnai dengan euforia berlebihan atau hura-hura, melainkan difokuskan pada nilai kebersamaan, kepedulian, dan refleksi.

"Penutupan akhir tahun ini kita laksanakan dengan sederhana, tanpa hura-hura. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbagi dengan sesama, khususnya anak-anak yatim, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan kemanusiaan," ujar Bupati Bima.

Bupati juga menyampaikan harapan besar kepada Partai Amanat Nasional agar terus konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Bima.

Sementara itu, jajaran pengurus PAN Kabupaten Bima menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen partai untuk membangun citra politik yang santun, religius, dan dekat dengan rakyat. 

PAN tidak hanya hadir dalam momentum politik, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ke depan, PAN Kabupaten Bima menargetkan langkah besar dalam perjalanan politiknya. Target utama yang dicanangkan adalah menjadikan PAN sebagai partai pemenang pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang, sekaligus membangun posisi PAN sebagai partai yang disegani dan diperhitungkan oleh partai-partai lain di Kabupaten Bima.

"PAN harus tumbuh besar bersama rakyat, solid secara internal, dan kuat secara elektoral. Kami optimistis, dengan kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat, PAN Kabupaten Bima mampu meraih kemenangan pada 2029," tegas salah satu pengurus PAN.

Melalui kegiatan penutupan akhir tahun ini, PAN Kabupaten Bima menegaskan arah perjuangannya: politik yang beretika, peduli sosial, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemajuan daerah.(Team).

Ketua DPD Demokrat NTB Hadapi Masalah Hukum, Sekjen DPP Tegaskan Pendampingan dan Taat Proses

Ketua DPD Demokrat NTB Hadapi Masalah Hukum, Sekjen DPP Tegaskan Pendampingan dan Taat Proses

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan sikap partai terkait persoalan hukum yang tengah dihadapi Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman Putra. DPP memastikan akan memberikan pendampingan hukum, namun tetap taat terhadap seluruh proses hukum yang berlaku.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan bahwa partai menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum serta asas praduga tak bersalah. Pendampingan hukum diberikan sebagai bentuk perlindungan hak kader, tanpa mengganggu independensi aparat penegak hukum.

"Kami menyadari proses hukum harus dilakukan seadil-adilnya dan kami juga menyadari bahwa proses hukum ditegaskan oleh karenanya pada saat terjadi persoalan hukum terhadap Indra Jaya Usman Putra, kami segera mengirim Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) menangani bidang hukum bersama dengan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) bantuan hukum dan pengamanan partai.

"Keduanya ini punya kemampuan hukum untuk melihat sejauh mana musibah terjadi terhadap Ketua DPD Demokrat NTB," ucapnya saat konferensi pers usai rakerda DPD NTB di hotel lombok Astoria Mataram.

Lanjutnya, tiga hari kami mengirimkan Kepala sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Si Made Rai Edi Astawa untuk melakukan pengumpulan data apa sebenarnya yang terjadi,  akhirnya kami mengambil keputusan untuk segera menempatkan Si Made Rai Edi Astawa Sebagai Pelaksana tugas (Plt) DPD partai Demokrat NTB agar tetap bisa menjaga berjalannya organisasi partai Demokrat di NTB sejalan dengan terus memberikan semangat dan membangun soliditas internal supaya tetap bisa menjaga spirit partai.

"Alhamdulillah Si Made Rai Edi yang dipercaya oleh DPP untuk menjalankan roda organisasi di NTB bisa menjalankan dengan baik, tentunya dalam rakerda hari ini memperlihatkan kepada publik bahwa partai Demokrat tentu memiliki semangat yang tetap dan spirit bahkan meningkatkan, sejalan dengan itu kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," tuturnya.

Sambung Sekjen DPP mengatakan, dampak itu ada, ia meminta semua orang untuk move on dan tentu mengembalikan kepercayaan publik bahwa sesungguhnya partai Demokrat memiliki sejarah panjang dalam menorehkan prestasi dan memberantasan korupsi. Kemudian partai menjadi lemah, tetapi dengan cara ini kita menunjukkan semangat balik bahwa sesungguhnya ini juga bagian penegakan hukum yang terus kami dukung.

"Namun kami tetap berdoa, memberikan pendampingan hukum dan juga tetap memberikan support doa mudah-mudahan Indra Jaya Usman Putra terlepas dari musibah ini," terangnya.

Ia menyampaikan pesan terhadap anggota DPRD se-NTB dengan persoalan yang terjadi ini, kita harus selalu menjaga diri. 

"Pertama, kita harus menjaga lisan dan perbuatan supaya kita tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan kalian. Kedua, jangan sampai melanggar aturan peraturan perundang-undangan supaya kita juga bisa menjalankan amanah dengan baik," pungkasnya.

Redaksi ||

Rakerda PKS Kota Mataram Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Kader

Rakerda PKS Kota Mataram Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Kader

Media Dinamika Global       Comment   

Rakerda; DPD  PKS kota Mataram, (Ist/Surya Ghempar)

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Mataram menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Lombok Garden, Minggu (21/12/25). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pelantikan pengurus DPC se-Kota Mataram.

Turut hadir dalam acara tersebut Jajaran DPTW PKS, DPRD PKS Kota Mataram, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram dan DPC Se-Kota Mataram.

Ketua DPD PKS Kota Mataram, Istiningsih S. Ag, menekankan pentingnya membangun kader militan dan struktur organisasi yang solid. Ia menyebutkan, kemilitan kader bermula dari kekokohan internal, ketahanan keluarga, dan kemandirian ekonomi. Dengan fondasi yang kuat, dakwah dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif.

“Peran DPC sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Optimalisasi peran anggota DPRD dari PKS juga penting agar masyarakat merasakan kerja nyata wakil rakyat. Kolaborasi seluruh struktur menjadi kunci menghadirkan solusi dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Istiningsih.

Ketua DPD PKS Kota Mataram, Istiningsih S. Ag (Ist/Surya)

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, H. Uhibbussa’adi, ST, menyebut Rakerda sebagai forum strategis untuk konsolidasi dan penajaman arah perjuangan partai. 

Ia menekankan visi PKS 2030, yaitu menjadi partai Islam rahmatan lil ‘alamin yang kokoh dalam pembinaan kader dan kelembagaan serta terdepan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan masyarakat.

Rakerda PKS Kota Mataram diharapkan menghasilkan program kerja yang kuat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mempersiapkan partai menghadapi tantangan politik dan sosial pada tahun 2026.

Redaksi ||

Politik Golkar Sumut Memanas: Isu Konspirasi Singkirkan Ijeck Demi Ambisi Bobby Nasution di 2029 Mencuat

Politik Golkar Sumut Memanas: Isu Konspirasi Singkirkan Ijeck Demi Ambisi Bobby Nasution di 2029 Mencuat

Media Dinamika Global       Comment   

MEDAN. Media Dinamika Global.id. Tensi politik di Sumatera Utara mendadak membara menjelang penghujung tahun 2025. Penunjukan Ahmad Doli Kurnia (ADK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah (Ijeck) memicu gelombang protes dan pengunduran diri pengurus teras, serta memunculkan dugaan adanya konspirasi besar yang melibatkan tokoh-tokoh nasional.

Mundurnya Sekretaris Golkar Sumut: "Prestasi Dikebiri"

Menyusul terbitnya SK DPP Golkar Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025, Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya. Ilhamsyah menilai pencopotan Ijeck adalah tindakan tidak demokratis dan bentuk pengkebirian terhadap prestasi yang telah ditorehkan Ijeck dalam membesarkan partai di Sumut.

"Ada upaya sengaja melakukan framming agar Ketua Ijeck disingkirkan dengan segala cara. Ini bukan demokrasi, tapi pengelolaan organisasi berdasarkan kemauan pribadi," tegas Ilhamsyah dalam pernyataannya di Medan, Kamis (18/12)

Tudingan "Operasi Senyap" Jokowi dan Bobby Nasution

Gonjang-ganjing ini disebut-sebut bukan sekadar urusan internal partai. Analisis dari berbagai pengamat, termasuk Azhari A.M Sinik, menuding ada peran mantan Presiden Joko Widodo di balik layar. Langkah Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mendepak Ijeck disinyalir kuat untuk mengamankan jalur Bobby Nasution (Gubernur Sumut petahana) menuju Pilkada 2029.

Ijeck, yang secara terbuka menyatakan niatnya maju sebagai calon Gubernur 2029, dianggap sebagai "batu sandungan" bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan. Mengingat keretakan hubungan antara Ijeck dan Bobby, pengambilalihan kursi Ketua Golkar Sumut oleh faksi yang berseberangan dengan Ijeck menjadi kunci untuk memastikan dukungan Golkar jatuh ke tangan menantu Jokowi tersebut di masa depan.

Panggung "Balas Dendam" dan Pengeroyokan Politik

Masuknya Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua juga dipandang sebagai momentum "balas dendam" politik.

Perseteruan lama antara faksi ADK dan Ijeck kini mencapai puncaknya. ADK diduga telah menyiapkan figur baru, yakni Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus, untuk menggantikan Ijeck secara permanen dalam Musda mendatang.

"Ijeck sedang mengalami 'pengeroyokan' dari berbagai lini. Konspirasi antara Bahlil, ADK, dan kepentingan keluarga Jokowi membuat posisi Ijeck terjepit, meskipun ia telah berjasa besar meningkatkan kursi Golkar di parlemen," ujar sumber internal partai.

Dilema Kader di Akar Rumput

Kini, mata publik tertuju pada para pemilik suara di tingkat DPC Kabupaten/Kota. Apakah mereka akan tunduk pada garis instruksi DPP yang sarat kepentingan kekuasaan 2029, atau tetap setia pada kepemimpinan Ijeck yang dinilai telah teruji prestasinya?

Suasana politik Sumut diprediksi akan terus mendidih hingga pelaksanaan Musda awal tahun depan, di mana "perang bintang" antar faksi akan menentukan arah masa depan partai berlambang pohon beringin tersebut di Sumatera Utara. (Tim)

DPR RI Johan Rosihan: Moratorium Pusat Jadi Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

DPR RI Johan Rosihan: Moratorium Pusat Jadi Kendala Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Media Dinamika Global       Comment   

Anggota DPR RI Johan Rosihan Dapil Pulau Sumbawa, (Ist/Google)

Jakarta, Media Dinamika Global.Id – Aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ditegaskan masih terus diperjuangkan oleh wakil rakyat di tingkat pusat. Namun, lambatnya progres pembentukan PPS saat ini disebabkan oleh kendala regulasi dan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat yang belum memungkinkan proses pemekaran bergerak lebih cepat.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kegelisahan publik terkait mandeknya perkembangan usulan PPS di DPR RI. Anggota DPR RI Johan Rosihan menyampaikan bahwa dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa itu nyata dan terus diperjuangkan, namun memang saat ini terdapat kendala regulasi dan kebijakan di tingkat pemerintah pusat yang membuat prosesnya belum dapat bergerak lebih cepat.

Terdapat hambatan utama yang menyebabkan seluruh usulan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk PPS, berada dalam posisi menunggu. Pertama, secara regulasi, hingga hari ini moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Pemerintah pusat belum membuka kembali keran pembentukan DOB, sambil melakukan penataan menyeluruh terhadap desain otonomi daerah, termasuk evaluasi terhadap daerah-daerah hasil pemekaran sebelumnya. Kondisi ini menahan laju seluruh usulan pemekaran.

Kedua, dari sisi kebijakan fiskal dan perencanaan nasional, pemerintah pusat saat ini sedang sangat berhati-hati dalam menyetujui pemekaran baru. Pertimbangannya antara lain kemampuan fiskal negara, beban APBN, kesiapan struktur pemerintahan, serta arah pembangunan nasional yang sedang difokuskan pada penguatan daerah yang sudah ada, bukan menambah entitas administratif baru.

Ketiga, perlu dipahami bahwa anggota DPR RI tidak dapat berjalan sendiri dalam proses ini. Pembentukan provinsi harus melalui mekanisme lintas lembaga, yakni DPR RI, pemerintah pusat (Kemendagri), serta keputusan politik nasional. Yang terus dilakukan adalah mengawal aspirasi, menjaga agar PPS tetap tercatat sebagai agenda strategis, serta memastikan kesiapan argumentasi sosiologis, ekonomi, dan administratif ketika moratorium itu dicabut.

Anggota DPR RI tersebut menegaskan, ia memahami kegelisahan masyarakat Pulau Sumbawa. Namun, penting disampaikan secara jujur bahwa lambatnya progres bukan karena ketiadaan dukungan wakil rakyat, melainkan karena hambatan kebijakan nasional yang masih tertutup. Tugas utama saat ini adalah memastikan agar ketika pintu regulasi itu dibuka, Pulau Sumbawa sudah siap dan tidak tertinggal. PPS adalah perjuangan jangka panjang, dan aspirasi ini tetap dijaga agar tidak padam di tingkat pusat. 

Redaksi ||