Gubernur NTB Bisa Apa ?, Sudirman: Fluktuasi Harga Jagung Merugikan Petani, Swasembada Pangan Tak Punya Substansi

Gubernur NTB Bisa Apa ?, Sudirman: Fluktuasi Harga Jagung Merugikan Petani, Swasembada Pangan Tak Punya Substansi

Media Dinamika Global       Comment   

Foto: Sudirman selaku Ketua HMI Cabang Mataram.

Bima, Media Dinamika Global.Id - Swasembada pangan yang menjadi bagian dari program prioritas Prabowo-Gibran tak hanya sekedar dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan produksi pangan, tetapi tugas pemerintah harus bisa memastikan fluktuasi harga pangan (Jagung) berpihak dan menguntungkan masyarakat tani. Hal ini disampaikan Sudirman selaku Ketua HMI Cabang Mataram.

Kata dia, dalam konteks pencapaian tujuan program prioritas Swasembada Pangan tidak cukup bagi pemerintah apalagi menjadi ukuran ketika hadir dilokasi panen kemudian mendokumentasikan aktivitas petani lalu menfreming media dengan narasi seolah berpihak dan peduli pada kesejahteraan petani, sementara fakta objektif petani masih mengeluhkan soal harga.

"Di NTB dengan sejumlah 8 Kabupaten dan 2 Kota hari-hari ini masyarakat tani masih di hantui oleh fluktuasi harga jagung. Pemerintah melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan HPP ditingkat petani sebesar 5.500 per kilogram. Penetapan Kebijakan HPP ini menjadi landasan bagi perusahaan atau Bulog yang berperan sebagai Offtaker dalam rangka menyerap hasil panen petani jagung di sejumlah daerah-daerah di Indonesia supaya Sami'na wa atho'na atas kebijakan pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat dan mendukung percepatan program prioritas Swasembada Pangan," ujarnya.

Lebih lanjut Ketua HMI ini, Kebijakan soal HPP ini bukan hanya di era pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi pemerintah sebelumnya juga pernah mengeluarkan kebijakan yang sama soal nasib petani jagung. Ironisnya, tak pernah berlaku dan dirasakan langsung ditingkat petani, Implementasi kebijakan HPP 5.500 per kilogram masih jauh dari harapan, pada fakta lapangan hasil panen petani  justru diserap dengan harga yang menyedihkan yaitu 4.200 per kilogram.

Lalu apa langkah Gubernur NTB ?

"Pada Kepemimpinan baru ini kembali menunjukan watak aslinya, pola-pola lama masih berlaku dipraktikkan. Ditengah kekhawatiran petani tentang anjloknya harga jagung, Gubernur NTB tak pernah melirik dan memikirkan sedikitpun solusi untuk petani jagung. Sejumlah perusahaan dan Bulog NTB tak pernah dikawal dan digerakkan untuk menyerap hasil panen jagung petani sesuai HPP nomor 18 tahun 2025, seolah Ndak terjadi apa-apa tentang nasib petani jagung di NTB," tuturnya.

Ditambahkannya, Kita semua tahu, selain wilayah geografis NTB juga merupakan salah satu dari wilayah penghasil jagung terbesar di Mata Nasional. "Data terakhir tahun 2024 produksi jagung di NTB sebesar 1,15 juta ton sewalaupun mengalami penurunan beberapa porsen dari tahun 2023. Dari sisi ini Gubernur NTB harus di mengakui dan mengapresiasi petani jagung di NTB dalam bentuk langkah-langkah yang konkrit dalam hal ini harga jagung mesti bisa dirasakan langsung manfaatnya dilapangan oleh petani berdasarkan kebijakan Pemerintah Nasional," pungkasnya. (Surya Ghempar).

Ketergantungan Indonesia Pada Impor Beras: Ribuan Hektar Sawah Belum Cukup Untuk Menjamin Kebutuhan Pangan Nasional

Ketergantungan Indonesia Pada Impor Beras: Ribuan Hektar Sawah Belum Cukup Untuk Menjamin Kebutuhan Pangan Nasional

Media Dinamika Global       Comment   

Mediadinamikaglobal.id|20 Maret 2025* - Ketergantungan Indonesia pada impor beras terus menjadi polemik yang memengaruhi sektor pertanian domestik dan perekonomian nasional. Meskipun Indonesia memiliki ribuan hektar sawah yang dikelola oleh petani, kebutuhan pangan nasional, terutama beras, masih belum bisa terpenuhi secara mandiri. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 95,5 ribu ton guna mengatasi kekurangan pasokan. Namun, langkah tersebut justru memunculkan permasalahan baru, termasuk ketidakstabilan harga yang membebani konsumen dan petani lokal.

*Harga Beras yang Tidak Stabil*  

Impor beras yang tidak terkelola dengan baik sering kali menciptakan distorsi harga di pasar domestik. Saat pasokan beras impor masuk ke pasar, harga beras lokal cenderung tertekan. Sebaliknya, apabila terjadi penundaan impor atau pasokan impor tidak tersedia, harga beras melonjak drastis. Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama konsumen dengan pendapatan rendah, yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok mereka.

*Dampak pada Petani Lokal*  

Petani lokal menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari kebijakan impor beras. Harga beras impor yang lebih murah membuat beras lokal sulit bersaing di pasaran. Akibatnya, mata pencaharian petani lokal terancam, dan upaya untuk memajukan sektor pertanian dalam negeri menjadi terhambat. Banyak petani yang merasa dirugikan dan kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi karena harga jual hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi.

*Koordinasi yang Tidak Efektif*  

Permasalahan utama yang memicu ketergantungan pada impor beras adalah koordinasi yang kurang efektif antara lembaga pemerintah terkait. Perusahaan Umum BULOG, yang bertugas mengelola cadangan pangan nasional, sering kali mengalami kendala dalam memastikan pasokan dan harga tetap stabil. Proses impor yang lambat, kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait, dan kebijakan yang tidak terencana matang menyebabkan pasokan beras sering kali tidak sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, Menteri Perdagangan yang memiliki kewenangan utama dalam kebijakan impor beras dinilai kurang transparan dalam menetapkan kuota impor. Ketidaktepatan waktu penetapan kuota ini sering kali tidak mempertimbangkan kondisi panen dalam negeri, sehingga memicu ketidakseimbangan pasokan. Persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan juga kerap kali terlambat atau tidak sesuai dengan kondisi pasar, memperburuk situasi harga di lapangan.

*Kritik terhadap Kebijakan Impor Beras*  

Ketidakjelasan dan ketidakefektifan kebijakan impor beras menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi pertanian. Mereka menuntut agar pemerintah lebih serius dalam mengelola kebijakan ini, bahkan mengusulkan adanya perubahan di tingkat kepemimpinan. Beberapa tuntutan yang mengemuka, antara lain:

1. Penggantian Direktur Utama BULOG karena dinilai gagal mengelola cadangan beras nasional dan menjaga kestabilan harga.

2. Evaluasi terhadap Menteri Perdagangan yang dianggap tidak transparan dalam kebijakan impor, sehingga merugikan petani lokal.

3. Peninjauan kinerja Direktur Jenderal Perdagangan yang tidak mampu memastikan proses administrasi impor berjalan lancar dan efisien.

*Solusi untuk Kemandirian Pangan*  

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi. Peningkatan produktivitas petani melalui subsidi pupuk, akses teknologi modern, dan pendampingan teknis harus menjadi prioritas. Selain itu, transparansi dan sinergi antara lembaga-lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk mengelola pasokan pangan nasional secara lebih efektif.

Ketahanan pangan adalah isu yang krusial bagi Indonesia. Dengan sumber daya yang melimpah, kemandirian pangan seharusnya dapat dicapai, asalkan pemerintah mampu memperbaiki sistem yang ada dan mendukung petani lokal dengan kebijakan yang tepat. (HM/////)

Ady-Irfan Mode PERUBAHAN : Cahyo, LAKSANAKAN !!!

Ady-Irfan Mode PERUBAHAN : Cahyo, LAKSANAKAN !!!

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id 

OPINI

Dana Mbojo (Tanah Bima) selama dua dekade terakhir telah di genggam oleh regim populis otoritarian. Pada konteks ini bukan saya pribadi saja yang mengetahuinya, malahan ini hampir seantero lapisan masyarakat bima menyadarinya. Namun itu satu masa suram dan kegelapan di dalam dua periodisasi pada masa lampau, cukup itu di save sebagai kaca benggala untuk fokus membangun masa depan bima yang cerah.

Pada hari kamis 22/02, seluruh kepala daerah se indonesia di lantik serentak di Istana Kepresidenan, baik itu Gubernur - Wakil Gubernur, Walikota - Wakil Walikota maupun Bupati - Wakil Bupati. Artinya semua kepala daerah telah melafazkan sumpah/ikrar untuk senantiasa menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat yang sejati-jatinya. Dengan ini, semua provinsi dan kabupaten/kota se indonesia lebih khususnya kabupaten bima, telah di beri mandat dua orang orang pilihan rakyat melalui Pilkada pada November 2024 lalu, dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

Pada pilkada kemarin, masyarakat Bima mulai bergesar obsesi politiknya dan bertahap masuk pada tipikal pemilih rasional dan cerdas, dengan semangat perubahan yang di gendong untuk di bawa ke bupati dan wakil bupati terpilih. Artinya ada Big Hopes (harapan besar) masyarakat bima mau merubah nasib daerah dan SDM nya agar lebih maju lagi dan tidak menjadi daerah yang terbelakangkan yang di picu oleh pemimpinnya sendiri.

Dalam momentum energi dan magic baru yang memimpin daerah ini, kita sadar betul, bahwa efek orang yang berada di sekeliling Bupati-Wakil Bupati sangatlah berimplikasi langsung pada proses pengambilan kebijakan. Sebagai anak desa yang baik hati dan peduli terhadap daerah ini, saya ingin memberi first warning kepada pemimpin baru kabupaten bima, dalam hal ini bupati-wakil bupati beserta seluruh pembisik-pembisik di sekitarannya agar lebih amanah lagi dari periode-periode sebelumnya.

Masyarakat Bima menaruh harapannya pada pundak pemegang jargon perubahan, yakni duo macan baru (Ady-Irfan), maka jalankanlah mandat ini sebaik-baik mungkin. Mimpi besar rakyat hanya bisa di wujudkan dengan pemimpin yang berkesabaran revolusioner, niat hati yang tulus, pikiran yang rasional serta kerja keras yang nyata.

Deskripsi umum ini bukan suatu ketidaksukaan subyektif terhadap pemimpin yang belum beroperasi karena belum pulang dari Retret Magelang, tetapi ini adalah satu 'Suport' obyektif yang sadar sekaligus 'Penegasan' konkrit untuk pemimpin baru yang akan mulai bekerja dengan mengucap BISMILLAH !!! .

Penulis : Cahyo Ketua DPC GMNI Kabupaten Bima).

Nasihat Hikmah Dari Ijauhal Farid, Songsong Tahun Baru

Nasihat Hikmah Dari Ijauhal Farid, Songsong Tahun Baru

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu,Media Dinamika Global,Id,|| Sebenarnya kita ini bukan menuju tahun baru, tapi tahun usang, di mana bumi telah habis di aduk isinya sehingga lebih rapuh dari tulang yang lapuk, di mana udara telah di hisap siapa saja, sehingga lebih tercemar dari asap kenalpot, di mana air telah di kencingkan siapa saja, sehingga lebih kuning dari air bekas merendam karat, jika usia dunia sepuluh, maka kita di sembilan setengah, zaman nabi adam dulu bumi seperti baru beli, sekarang bautnya pun telah banyak lepas sehingga tanah longsor tiada penahannya .

Sejati nya Banyak Pelajaran dan Hikmah Yang Terjadi Di Atas Bumi ini Bagi Kaum Yang Berakal .

Salam manusia Sejati manusia, ! 

From : IJAUHAL FARID

Lawan Tantangan Zaman, Mujihat Nuryakin : Pemerintah Pusat Perhatikan Internet di Pelosok Menyongsong Indonesia Emas

Lawan Tantangan Zaman, Mujihat Nuryakin : Pemerintah Pusat Perhatikan Internet di Pelosok Menyongsong Indonesia Emas

Media Dinamika Global       Comment   

Foto: Mujihat Nuryakin Aktivis NTB.

Opini 

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Ketika Indonesia menatap visi besar Indonesia Emas 2045, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama adalah: sudahkah pembangunan kita merata hingga ke pelosok negeri? Dalam dunia yang semakin terhubung, akses internet bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan esensial. Namun, kenyataannya, hingga hari ini banyak daerah pelosok, termasuk di Kabupaten Bima, masih tertinggal dalam akses teknologi digital.  

Sebagai pemuda yang lahir dan besar di Kabupaten Bima, saya melihat secara langsung bagaimana keterbatasan akses internet menjadi penghambat kemajuan masyarakat. Siswa di sekolah-sekolah pelosok kesulitan mengakses bahan belajar daring. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Bahkan pelayanan publik berbasis teknologi digital sulit berjalan optimal.

Pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesenjangan digital ini. Akses internet yang merata bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan dan pemberdayaan. Jika kita terus membiarkan ketimpangan ini, maka kita tidak hanya memperlambat laju pembangunan, tetapi juga menutup peluang bagi anak-anak muda di daerah terpencil untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.  

Mengapa Akses Internet di Pelosok Itu Penting?  

Di era digital, internet membuka peluang tak terbatas. Pendidikan, misalnya, tidak lagi terkurung dalam ruang kelas. Dengan internet, siswa dapat belajar dari platform seperti Rumah Belajar atau mengikuti kursus internasional secara daring. Namun, anak-anak di pelosok tidak punya kesempatan itu karena keterbatasan jaringan.  

Dalam sektor ekonomi, UMKM yang terhubung dengan internet mampu meningkatkan pendapatan hingga 30%. Sayangnya, tanpa internet, pelaku usaha di pelosok hanya bisa mengandalkan pasar lokal yang terbatas. Begitu pula dengan pelayanan publik. Program seperti telemedicine, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil, tidak dapat berjalan optimal tanpa konektivitas digital.  

Langkah Konkret yang Harus Dilakukan

1. Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Digital Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta untuk mempercepat pembangunan menara BTS di daerah pelosok. Tidak hanya itu, perlu ada alokasi anggaran yang signifikan untuk menyediakan jaringan internet di daerah tertinggal.

2. Dorong Literasi Digital Akses internet tanpa kemampuan untuk memanfaatkannya tidak akan membawa perubahan berarti. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital, terutama bagi generasi muda, agar mereka dapat memanfaatkan internet secara produktif.

3. Berikan Insentif untuk Penyedia Layanan untuk mendorong penyedia layanan internet memperluas jangkauan ke daerah pelosok, pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau kemudahan regulasi.

Menyongsong Indonesia Emas 2045 Akses internet yang merata adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita ingin menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing, kita harus memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal. Pemuda di pelosok harus diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Saya menyerukan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan percepatan akses internet di pelosok sebagai prioritas nasional. Saatnya kita bergerak bersama, melawan tantangan zaman, dan membangun Indonesia yang inklusif. Karena visi besar Indonesia Emas tidak akan terwujud jika ada anak bangsa yang tertinggal.

Penulis : Mujihat Nuryakin

Dampak Jual Beli Jabatan Akan Jadi Penghabat Pembangunan NTB

Dampak Jual Beli Jabatan Akan Jadi Penghabat Pembangunan NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Foto : Yogi Setiawan Aktivis Tata Kota.

Opini

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Momentum pesta demokrasi yakni Pilkada Gubernur, Walikota, dan Bupati seret tahun 2024 di NTB sudah selesai dimana masyarakat NTB sudah memberikan Hak pilih atau pencoblosan kepada para Paslon Pilkada.

Dengan usainya mencoblos, jangan sampai ada (Jual Beli Jabatan) di tubuh birokrasi NTB sehingga mempolitisasi rencana kerja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di NTB. Jika terjadi politisasi maka berakibat fatal memperhambat pertumbuhan dan kemajuan Daerah. Jangan mengabaikan agenda prioritas demi kembalikan kepetingan sebagai ongkos politik sehingga segala pembangunan terbengkalai dan menghanguskan uang negara secara kelompok saja. Kehabisan ongkos politik sebagai Kos kampanye itu resiko bagi semua kompetitor yang bertarung di pentas Politik apapun.

Kita ingin memastikan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) baru, harus benar-benar serius dengan melihat dan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan dan dipemberdayakan dalam mendongkrak trobosan NTB mendunia.

Perumusan RPJMD provinsi NTB harus membaca sesuai kebutuhan daerah tidak semerta merta hanya dijadikan sebagai sebuah dokumen mentah yang tidak pernah direalisasikan dalam menjalankan sistem kepemerintahan  Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Iqbal Dinda yaitu NTB mendunia.

NTB sudah punya Event Internasional (MX GP dan Motor-GP) dalam menghadirkan para wisatawan mancanegara untuk hadir dan berkunjung di NTB menyaksikan secara langsung keindahan pulau Seribu Mesjid dengan kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal.

Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gili Trawangan, Gili meno, Gili air dan Mandalika semuanya merupakan Variasi keindahan Wisata Alam yang dimiliki oleh NTB, lalu mendunia dalam sektor apa yang di cita-cita oleh Iqbal Dinda?.

Sedangkan NTB memiliki kandungan sumberdaya kekayaan Bumi (PT. Pertambangan) yang sudah beroperasi lama dalam sektor Perindustrian seperti mineral logam, emas, tembaga, perak titanium berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membantu meningkatkan Ekonomi masyarakat Provinsi NTB.

Masyarakat NTB 45% merupakan mayoritas petani sedangkan 35% mayoritas nelayan sisanya 20% adalah peternak, Gubernur terpilih harus cakap dalam mengkaji segala kebutuhan yang diperlukan daerah dengan trobosan harus dobrak ketahanan (swasembada pangan) menuju NTB yang mendunia dari segala sisi.

Penulis : Bung Obeng