 |
| Yuni Bourhany, koordinator aksi sekaligus aktivis Sumbawa Barat, (Ist/MDG). |
Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Ketegangan memuncak di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat. Warga setempat bersiap melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk protes terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Rencana aksi ini menjadi puncak kekecewaan masyarakat yang merasa dipinggirkan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan tambang Batu Hijau.
Mereka menilai dominasi pekerja dari luar daerah semakin nyata, sementara tenaga kerja lokal justru dianaktirikan.
Blokade jalan akan difokuskan di tiga titik strategis sekitar kantor Camat Maluk. Aksi ini dirancang untuk menghentikan sepenuhnya arus kendaraan perusahaan, terutama yang mengangkut karyawan ber-KTP luar daerah atau yang tidak bisa berbahasa Sumbawa.
“Kami tidak akan beri toleransi. Karyawan yang bukan orang lokal, yang tidak bisa bahasa Sumbawa, tidak akan bisa lewat,” tegas Yuni Bourhany, koordinator aksi sekaligus aktivis Sumbawa Barat.
Menurut Yuni, ketidakadilan dalam perekrutan tenaga kerja lokal bisa berdampak serius bagi keberlangsungan perusahaan, baik dari sisi reputasi maupun nilai sahamnya di mata para pemegang kepentingan.
“Jika pekerja lokal terus-menerus dikesampingkan, reputasi PT AMNT akan jatuh. Saham bisa menurun, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan, termasuk soal relaksasi yang kini sedang diminta perusahaan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Yuni juga menyoroti beberapa potensi dampak lanjutan dari konflik ini:
Penurunan nilai saham dan citra perusahaan di mata investor, Konflik sosial berkepanjangan di wilayah tambang, Gangguan terhadap operasional dan distribusi logistik, Intervensi dari pemerintah daerah dan pusat dan Meningkatnya sorotan terhadap isu sosial dan lingkungan
Selain isu ketenagakerjaan, masyarakat juga mengungkapkan keresahan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang. Mereka menyebut kerusakan alam, pencemaran air, dan pergeseran sosial tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi yang diterima oleh masyarakat lokal.
“Kami merasa terbuang di tanah sendiri. Alam kami rusak, air kami tercemar, tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting. Kami sudah cukup sabar,” tambah Yuni.
Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya jadi penonton. Mereka menuntut perlindungan nyata terhadap hak-hak pekerja lokal, serta menolak narasi bahwa warga Maluk tidak memiliki kompetensi yang cukup.
Aksi blokade ini akan digelar secara damai namun tanpa kompromi. Ini sekaligus menjadi sinyal tegas bagi PT AMNT dan pemerintah pusat: jika ketimpangan tidak segera diatasi, dukungan masyarakat terhadap relaksasi izin dan operasional perusahaan dapat dicabut.
“Kalau AMNT tetap abai, maka jangan harap masyarakat akan mendukung relaksasi. Bahkan, publik bisa mendorong agar izin relaksasi ditolak. Blokade ini adalah bentuk perlawanan damai, tapi pesannya sangat jelas: kami menuntut keadilan,” tutup Yuni. (Redaksi).