Ironi Menuju Generasi Emas 2045, Sekolah Favorit Untuk Si Kaya, Sistem SPMB dan Zonasi Menggilas Si Miskin

Ironi Menuju Generasi Emas 2045, Sekolah Favorit Untuk Si Kaya, Sistem SPMB dan Zonasi Menggilas Si Miskin

Media Dinamika Global       Comment   

/Sekolah Gratis Hanya Mimpi, Generasi Emas Akan Menjadi Mitos Indah Yang Tak Pernah Jadi Nyata

Opini Oleh: Suaeb Qury (Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB)

Indonesia tengah menatap masa depan penuh harapan melalui visi besar "Generasi Emas 2045" — sebuah generasi yang diharapkan unggul dalam ilmu pengetahuan, karakter, dan daya saing global.

Namun, di balik impian besar itu, ada kenyataan getir yang masih menghantui: biaya pendidikan yang diam-diam menjadi mimpi buruk bagi banyak keluarga Indonesia.

Di tengah gencarnya slogan "pendidikan gratis", "SPMB terjangkau", hingga "sekolah ramah lingkungan", realitas di lapangan berkata lain.

Banyak orang tua masih harus jungkir balik demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa sekolah.

Benarkah Pendidikan Kini Gratis?

Secara formal, pemerintah telah menggulirkan program sekolah gratis untuk jenjang dasar dan menengah lewat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi praktiknya, “biaya siluman” tetap hadir dalam wujud seragam, buku paket, uang bangunan, iuran komite, hingga sumbangan yang bersifat “sukarela tapi wajib”.

Di beberapa sekolah negeri, bahkan iuran bulanan dan biaya ekstrakurikuler tetap dibebankan tanpa transparansi.

Maka, jargon "pendidikan gratis" seolah hanya menjadi kosmetik—yang menutupi kenyataan bahwa sekolah berkualitas tetap sulit diakses oleh mereka yang miskin.

SPMB: Akses atau Justru Seleksi Terselubung?

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 mengusung empat jalur utama:

Jalur Domisili,

Jalur Prestasi,

Jalur Afirmasi (untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas), dan

Jalur Mutasi.

Sementara untuk tingkat lanjut, SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) terdiri dari jalur SNBP, SNBT, hingga jalur mandiri. Secara konsep, sistem ini menjanjikan inklusivitas.

Namun, faktanya, anak-anak cerdas dari keluarga miskin sering kali tereliminasi hanya karena keterbatasan biaya, bukan karena kurang layak.

Sekolah Ramah Lingkungan: Gimmick atau Gaya Hidup?

Banyak sekolah berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai sekolah ramah lingkungan: menanam pohon, memilah sampah, membawa tumbler. Tapi benarkah semua itu jadi bagian dari kultur harian siswa?

Sayangnya, di banyak tempat, program hijau ini hanya menjadi seremonial musiman — ramai saat ada lomba atau kunjungan, sepi saat hari biasa.

Kesadaran lingkungan belum menjadi nilai hidup yang ditanamkan secara konsisten.

Sekolah Favorit: Mewah di Fasilitas, Mahal dalam Akses

Sekolah favorit tetap jadi primadona karena dianggap berkualitas dan berprestise tinggi. Tapi bisakah anak-anak miskin masuk ke sana?

Sistem zonasi yang bertujuan membuka akses justru memunculkan masalah baru: manipulasi domisili, diskriminasi budaya sekolah, hingga tekanan sosial yang berat bagi siswa kurang mampu.

Bahkan setelah lolos, perjuangan belum usai. Mereka harus bersaing dengan siswa dari keluarga berada yang punya akses bimbel mahal, laptop canggih, hingga lingkungan belajar yang kondusif.

Membangun Generasi Emas Butuh Keberpihakan Nyata

Menuju Generasi Emas 2045 tak cukup dengan program-program manis dan slogan-slogan gempita. Dibutuhkan:

Reformasi biaya pendidikan secara nyata, bukan sekadar bebas SPP.

Transparansi dalam seleksi masuk sekolah dan kampus.

Sekolah yang benar-benar ramah lingkungan dan inklusif.

Kesempatan yang setara bagi semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi.

Karena generasi emas sejatinya bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi tentang siapa yang benar-benar diberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi negeri.

Jika pendidikan masih menjadi mimpi mahal bagi mereka yang miskin, maka Generasi Emas 2045 tak akan lebih dari sekadar mitos indah yang tak pernah jadi nyata.

Ketum HMI Mataram: Kongres PB HMI Ke-34 Sebagai Ruang Reflektif

Ketum HMI Mataram: Kongres PB HMI Ke-34 Sebagai Ruang Reflektif

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Dalam catatan historis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi Mahasiswa Islam tertua di Indonesia. 

Kader-kadernya di didik dengan optimisme untuk menghadapi dinamika zaman yang dinamis, maka tak heran secara kapasitas, kader HMI selalu diselimuti kepercayaan dan diberi ruang tersendiri untuk mengatur konsepsi tata kelola negara yang baik sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT sebagaimana tujuan HMI itu sendiri.

Narasi diatas sebagai pengantar awal kita semua yang sudah berhimpun di dalam rumah Hijau Hitam, bahwa momentum Kongres PB HMI Ke-34 kita jadikan sebagai ruang reflektif untuk mengkaji ulang kebijakan dan strategi organisasi yang telah dijalankan oleh Kepengurusan PB HMI dibawah komando Ketum Makhfud juga penegasan konsepsi perjuangan HMI kedepan nya. Kongres HMI adalah forum tertinggi, karena disana lah arah dan kebijakan strategis organisasi ditentukan berdasarkan kewarasan berpikir kontekstual.

Sejauh ini, mendekati pelaksanaan forum tertinggi (Kongres) PB HMI Ke-34 dipekan baru, kita justru melihatnya sebagai agenda formalitas, ajang dendam politik, ruang penghukuman struktur kepengurusan, praktik pragmatisme yang mencederai independensi HMI hingga memprioritaskan Flayer-flayer caketum bertebaran dimana-mana, yang justru sama sekali tidak memuat  nilai Intelektual. 

Jika melirik konstitusi tentang status dan identitas (Pasal 8) HMI sesungguhnya organisasi perkaderan dan berperan sebagai organisasi perjuangan. Tentu ini menjadi tuntutan moral kita bersama terlebih para Kandidat Ketua Umum PB HMI memanfaatkan momentum Kongres sebagai ruang penyebarluasan gagasan bukan flayer insubstansional. Tentang dimana konsepsi kondisi kaderisasi dan skema perjuangan hingga kondisi eksternal soal rakyat, Pemuda dan  umumnya bangsa kita yang masih digerogoti oleh patologi yang nihil solutif, mampu ditata dan cepat menemui solutif kontruktif . Bukan sebaliknya, dijadikan sebagai ajang pencapaian kepentingan pribadi dan kelompok hingga mengorbankan identitas atas Historis HMI MPO.

Dengan demikian, Kongres PB HMI Ke-34 dipekanbaru akan sampai pada substansi berorganisasi dan akselerasi tujuan bersama di HMI terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah SWT akan tercapai.

Penulis : Sudirman Ketua Umum HMI Mataram.

Gubernur NTB Bisa Apa ?, Sudirman: Fluktuasi Harga Jagung Merugikan Petani, Swasembada Pangan Tak Punya Substansi

Gubernur NTB Bisa Apa ?, Sudirman: Fluktuasi Harga Jagung Merugikan Petani, Swasembada Pangan Tak Punya Substansi

Media Dinamika Global       Comment   

Foto: Sudirman selaku Ketua HMI Cabang Mataram.

Bima, Media Dinamika Global.Id - Swasembada pangan yang menjadi bagian dari program prioritas Prabowo-Gibran tak hanya sekedar dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan produksi pangan, tetapi tugas pemerintah harus bisa memastikan fluktuasi harga pangan (Jagung) berpihak dan menguntungkan masyarakat tani. Hal ini disampaikan Sudirman selaku Ketua HMI Cabang Mataram.

Kata dia, dalam konteks pencapaian tujuan program prioritas Swasembada Pangan tidak cukup bagi pemerintah apalagi menjadi ukuran ketika hadir dilokasi panen kemudian mendokumentasikan aktivitas petani lalu menfreming media dengan narasi seolah berpihak dan peduli pada kesejahteraan petani, sementara fakta objektif petani masih mengeluhkan soal harga.

"Di NTB dengan sejumlah 8 Kabupaten dan 2 Kota hari-hari ini masyarakat tani masih di hantui oleh fluktuasi harga jagung. Pemerintah melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan HPP ditingkat petani sebesar 5.500 per kilogram. Penetapan Kebijakan HPP ini menjadi landasan bagi perusahaan atau Bulog yang berperan sebagai Offtaker dalam rangka menyerap hasil panen petani jagung di sejumlah daerah-daerah di Indonesia supaya Sami'na wa atho'na atas kebijakan pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat dan mendukung percepatan program prioritas Swasembada Pangan," ujarnya.

Lebih lanjut Ketua HMI ini, Kebijakan soal HPP ini bukan hanya di era pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi pemerintah sebelumnya juga pernah mengeluarkan kebijakan yang sama soal nasib petani jagung. Ironisnya, tak pernah berlaku dan dirasakan langsung ditingkat petani, Implementasi kebijakan HPP 5.500 per kilogram masih jauh dari harapan, pada fakta lapangan hasil panen petani  justru diserap dengan harga yang menyedihkan yaitu 4.200 per kilogram.

Lalu apa langkah Gubernur NTB ?

"Pada Kepemimpinan baru ini kembali menunjukan watak aslinya, pola-pola lama masih berlaku dipraktikkan. Ditengah kekhawatiran petani tentang anjloknya harga jagung, Gubernur NTB tak pernah melirik dan memikirkan sedikitpun solusi untuk petani jagung. Sejumlah perusahaan dan Bulog NTB tak pernah dikawal dan digerakkan untuk menyerap hasil panen jagung petani sesuai HPP nomor 18 tahun 2025, seolah Ndak terjadi apa-apa tentang nasib petani jagung di NTB," tuturnya.

Ditambahkannya, Kita semua tahu, selain wilayah geografis NTB juga merupakan salah satu dari wilayah penghasil jagung terbesar di Mata Nasional. "Data terakhir tahun 2024 produksi jagung di NTB sebesar 1,15 juta ton sewalaupun mengalami penurunan beberapa porsen dari tahun 2023. Dari sisi ini Gubernur NTB harus di mengakui dan mengapresiasi petani jagung di NTB dalam bentuk langkah-langkah yang konkrit dalam hal ini harga jagung mesti bisa dirasakan langsung manfaatnya dilapangan oleh petani berdasarkan kebijakan Pemerintah Nasional," pungkasnya. (Surya Ghempar).

Ketergantungan Indonesia Pada Impor Beras: Ribuan Hektar Sawah Belum Cukup Untuk Menjamin Kebutuhan Pangan Nasional

Ketergantungan Indonesia Pada Impor Beras: Ribuan Hektar Sawah Belum Cukup Untuk Menjamin Kebutuhan Pangan Nasional

Media Dinamika Global       Comment   

Mediadinamikaglobal.id|20 Maret 2025* - Ketergantungan Indonesia pada impor beras terus menjadi polemik yang memengaruhi sektor pertanian domestik dan perekonomian nasional. Meskipun Indonesia memiliki ribuan hektar sawah yang dikelola oleh petani, kebutuhan pangan nasional, terutama beras, masih belum bisa terpenuhi secara mandiri. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 95,5 ribu ton guna mengatasi kekurangan pasokan. Namun, langkah tersebut justru memunculkan permasalahan baru, termasuk ketidakstabilan harga yang membebani konsumen dan petani lokal.

*Harga Beras yang Tidak Stabil*  

Impor beras yang tidak terkelola dengan baik sering kali menciptakan distorsi harga di pasar domestik. Saat pasokan beras impor masuk ke pasar, harga beras lokal cenderung tertekan. Sebaliknya, apabila terjadi penundaan impor atau pasokan impor tidak tersedia, harga beras melonjak drastis. Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama konsumen dengan pendapatan rendah, yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok mereka.

*Dampak pada Petani Lokal*  

Petani lokal menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari kebijakan impor beras. Harga beras impor yang lebih murah membuat beras lokal sulit bersaing di pasaran. Akibatnya, mata pencaharian petani lokal terancam, dan upaya untuk memajukan sektor pertanian dalam negeri menjadi terhambat. Banyak petani yang merasa dirugikan dan kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi karena harga jual hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi.

*Koordinasi yang Tidak Efektif*  

Permasalahan utama yang memicu ketergantungan pada impor beras adalah koordinasi yang kurang efektif antara lembaga pemerintah terkait. Perusahaan Umum BULOG, yang bertugas mengelola cadangan pangan nasional, sering kali mengalami kendala dalam memastikan pasokan dan harga tetap stabil. Proses impor yang lambat, kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait, dan kebijakan yang tidak terencana matang menyebabkan pasokan beras sering kali tidak sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, Menteri Perdagangan yang memiliki kewenangan utama dalam kebijakan impor beras dinilai kurang transparan dalam menetapkan kuota impor. Ketidaktepatan waktu penetapan kuota ini sering kali tidak mempertimbangkan kondisi panen dalam negeri, sehingga memicu ketidakseimbangan pasokan. Persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan juga kerap kali terlambat atau tidak sesuai dengan kondisi pasar, memperburuk situasi harga di lapangan.

*Kritik terhadap Kebijakan Impor Beras*  

Ketidakjelasan dan ketidakefektifan kebijakan impor beras menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi pertanian. Mereka menuntut agar pemerintah lebih serius dalam mengelola kebijakan ini, bahkan mengusulkan adanya perubahan di tingkat kepemimpinan. Beberapa tuntutan yang mengemuka, antara lain:

1. Penggantian Direktur Utama BULOG karena dinilai gagal mengelola cadangan beras nasional dan menjaga kestabilan harga.

2. Evaluasi terhadap Menteri Perdagangan yang dianggap tidak transparan dalam kebijakan impor, sehingga merugikan petani lokal.

3. Peninjauan kinerja Direktur Jenderal Perdagangan yang tidak mampu memastikan proses administrasi impor berjalan lancar dan efisien.

*Solusi untuk Kemandirian Pangan*  

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi. Peningkatan produktivitas petani melalui subsidi pupuk, akses teknologi modern, dan pendampingan teknis harus menjadi prioritas. Selain itu, transparansi dan sinergi antara lembaga-lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk mengelola pasokan pangan nasional secara lebih efektif.

Ketahanan pangan adalah isu yang krusial bagi Indonesia. Dengan sumber daya yang melimpah, kemandirian pangan seharusnya dapat dicapai, asalkan pemerintah mampu memperbaiki sistem yang ada dan mendukung petani lokal dengan kebijakan yang tepat. (HM/////)

Ady-Irfan Mode PERUBAHAN : Cahyo, LAKSANAKAN !!!

Ady-Irfan Mode PERUBAHAN : Cahyo, LAKSANAKAN !!!

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id 

OPINI

Dana Mbojo (Tanah Bima) selama dua dekade terakhir telah di genggam oleh regim populis otoritarian. Pada konteks ini bukan saya pribadi saja yang mengetahuinya, malahan ini hampir seantero lapisan masyarakat bima menyadarinya. Namun itu satu masa suram dan kegelapan di dalam dua periodisasi pada masa lampau, cukup itu di save sebagai kaca benggala untuk fokus membangun masa depan bima yang cerah.

Pada hari kamis 22/02, seluruh kepala daerah se indonesia di lantik serentak di Istana Kepresidenan, baik itu Gubernur - Wakil Gubernur, Walikota - Wakil Walikota maupun Bupati - Wakil Bupati. Artinya semua kepala daerah telah melafazkan sumpah/ikrar untuk senantiasa menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat yang sejati-jatinya. Dengan ini, semua provinsi dan kabupaten/kota se indonesia lebih khususnya kabupaten bima, telah di beri mandat dua orang orang pilihan rakyat melalui Pilkada pada November 2024 lalu, dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

Pada pilkada kemarin, masyarakat Bima mulai bergesar obsesi politiknya dan bertahap masuk pada tipikal pemilih rasional dan cerdas, dengan semangat perubahan yang di gendong untuk di bawa ke bupati dan wakil bupati terpilih. Artinya ada Big Hopes (harapan besar) masyarakat bima mau merubah nasib daerah dan SDM nya agar lebih maju lagi dan tidak menjadi daerah yang terbelakangkan yang di picu oleh pemimpinnya sendiri.

Dalam momentum energi dan magic baru yang memimpin daerah ini, kita sadar betul, bahwa efek orang yang berada di sekeliling Bupati-Wakil Bupati sangatlah berimplikasi langsung pada proses pengambilan kebijakan. Sebagai anak desa yang baik hati dan peduli terhadap daerah ini, saya ingin memberi first warning kepada pemimpin baru kabupaten bima, dalam hal ini bupati-wakil bupati beserta seluruh pembisik-pembisik di sekitarannya agar lebih amanah lagi dari periode-periode sebelumnya.

Masyarakat Bima menaruh harapannya pada pundak pemegang jargon perubahan, yakni duo macan baru (Ady-Irfan), maka jalankanlah mandat ini sebaik-baik mungkin. Mimpi besar rakyat hanya bisa di wujudkan dengan pemimpin yang berkesabaran revolusioner, niat hati yang tulus, pikiran yang rasional serta kerja keras yang nyata.

Deskripsi umum ini bukan suatu ketidaksukaan subyektif terhadap pemimpin yang belum beroperasi karena belum pulang dari Retret Magelang, tetapi ini adalah satu 'Suport' obyektif yang sadar sekaligus 'Penegasan' konkrit untuk pemimpin baru yang akan mulai bekerja dengan mengucap BISMILLAH !!! .

Penulis : Cahyo Ketua DPC GMNI Kabupaten Bima).

Nasihat Hikmah Dari Ijauhal Farid, Songsong Tahun Baru

Nasihat Hikmah Dari Ijauhal Farid, Songsong Tahun Baru

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu,Media Dinamika Global,Id,|| Sebenarnya kita ini bukan menuju tahun baru, tapi tahun usang, di mana bumi telah habis di aduk isinya sehingga lebih rapuh dari tulang yang lapuk, di mana udara telah di hisap siapa saja, sehingga lebih tercemar dari asap kenalpot, di mana air telah di kencingkan siapa saja, sehingga lebih kuning dari air bekas merendam karat, jika usia dunia sepuluh, maka kita di sembilan setengah, zaman nabi adam dulu bumi seperti baru beli, sekarang bautnya pun telah banyak lepas sehingga tanah longsor tiada penahannya .

Sejati nya Banyak Pelajaran dan Hikmah Yang Terjadi Di Atas Bumi ini Bagi Kaum Yang Berakal .

Salam manusia Sejati manusia, ! 

From : IJAUHAL FARID

Lawan Tantangan Zaman, Mujihat Nuryakin : Pemerintah Pusat Perhatikan Internet di Pelosok Menyongsong Indonesia Emas

Lawan Tantangan Zaman, Mujihat Nuryakin : Pemerintah Pusat Perhatikan Internet di Pelosok Menyongsong Indonesia Emas

Media Dinamika Global       Comment   

Foto: Mujihat Nuryakin Aktivis NTB.

Opini 

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id - Ketika Indonesia menatap visi besar Indonesia Emas 2045, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama adalah: sudahkah pembangunan kita merata hingga ke pelosok negeri? Dalam dunia yang semakin terhubung, akses internet bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan esensial. Namun, kenyataannya, hingga hari ini banyak daerah pelosok, termasuk di Kabupaten Bima, masih tertinggal dalam akses teknologi digital.  

Sebagai pemuda yang lahir dan besar di Kabupaten Bima, saya melihat secara langsung bagaimana keterbatasan akses internet menjadi penghambat kemajuan masyarakat. Siswa di sekolah-sekolah pelosok kesulitan mengakses bahan belajar daring. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Bahkan pelayanan publik berbasis teknologi digital sulit berjalan optimal.

Pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesenjangan digital ini. Akses internet yang merata bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan dan pemberdayaan. Jika kita terus membiarkan ketimpangan ini, maka kita tidak hanya memperlambat laju pembangunan, tetapi juga menutup peluang bagi anak-anak muda di daerah terpencil untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.  

Mengapa Akses Internet di Pelosok Itu Penting?  

Di era digital, internet membuka peluang tak terbatas. Pendidikan, misalnya, tidak lagi terkurung dalam ruang kelas. Dengan internet, siswa dapat belajar dari platform seperti Rumah Belajar atau mengikuti kursus internasional secara daring. Namun, anak-anak di pelosok tidak punya kesempatan itu karena keterbatasan jaringan.  

Dalam sektor ekonomi, UMKM yang terhubung dengan internet mampu meningkatkan pendapatan hingga 30%. Sayangnya, tanpa internet, pelaku usaha di pelosok hanya bisa mengandalkan pasar lokal yang terbatas. Begitu pula dengan pelayanan publik. Program seperti telemedicine, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil, tidak dapat berjalan optimal tanpa konektivitas digital.  

Langkah Konkret yang Harus Dilakukan

1. Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Digital Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta untuk mempercepat pembangunan menara BTS di daerah pelosok. Tidak hanya itu, perlu ada alokasi anggaran yang signifikan untuk menyediakan jaringan internet di daerah tertinggal.

2. Dorong Literasi Digital Akses internet tanpa kemampuan untuk memanfaatkannya tidak akan membawa perubahan berarti. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital, terutama bagi generasi muda, agar mereka dapat memanfaatkan internet secara produktif.

3. Berikan Insentif untuk Penyedia Layanan untuk mendorong penyedia layanan internet memperluas jangkauan ke daerah pelosok, pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau kemudahan regulasi.

Menyongsong Indonesia Emas 2045 Akses internet yang merata adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita ingin menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing, kita harus memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal. Pemuda di pelosok harus diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Saya menyerukan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan percepatan akses internet di pelosok sebagai prioritas nasional. Saatnya kita bergerak bersama, melawan tantangan zaman, dan membangun Indonesia yang inklusif. Karena visi besar Indonesia Emas tidak akan terwujud jika ada anak bangsa yang tertinggal.

Penulis : Mujihat Nuryakin