Staf Ahli Wali Kota Hadiri Pendistribusian ZIS Baznas Kota Bima

Kota Bima. Kabupaten Bima. Pemerintah Kota Bima melalui Staf Ahli Wali Kota Bima bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM menghadiri pendistribusian Bantuan Konsumtif yang bersumber dari Zakat Infak Sedekah (ZIS) Baznas Kota Bima digelar di RTP Taman Kodo, Rasanae Timur. Kamis, (09/02/23).

Staf Ahli Wali Kota H. Sukarno, SH didampingi Camat Rasanae Timur, Lurah se Kecamatan Rasanae Timur, dan dihadiri oleh Ketua dan jajaran pengurus Baznas Kota Bima, dan masyarakat penerima manfaat.

Dalam arahannya, Staf Ahli Wali Kota Bima bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM menuturkan, atas nama pemerintah Kota Bima beliau mengapresiasi Baznas Kota Bima secara khusus, karena perannya dalam membantu pemerintah untuk membangun kesejahteraan sosial sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat.

"Lewat pembagian ZIS, jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat dibangun dengan baik," bebernya.

H. Karno menambahkan, karena program-program yang dijalankan oleh Baznas Kota Bima dirasa menyentuh dan sejalan dengan visi-misi pemerintah, tahun 2023 ini Wali Kota Bima meningkatkan bantuan dana hibah bagi Baznas Kota Bima.

"Tahun 2023 ini, Pemkot Bima menganggarkan bantuan dana hibah bagi Baznas sebesar Rp. 500 juta," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Bima, H. Nurdin Mansyur, S.Sos, MM dalam laporannya mengatakan, pada kesempatan ini, ada sebanyak 325 Paket Bantuan Konsumtif dari Zakat, Infak, Sedekah bagi 8 kelurahan.

"Pendistribusian sebanyak 325 Paket Bantuan Konsumtif ini bagi fakir miskin, janda, duda, guru ngaji, serta pegawai honorer," bebernya.

H. Nurdin menambahkan, sekaligus pada kesempatan ini kami mengajak semua pihak agar selalu mengingat kewajiban untuk senantiasa membayar zakat," utupnya. (MDG 002)

Continue reading...

Ketua DPD GMNI NTB, Berharap PN Tipikor Mataram Memanggil Sejumlah Nama yang Tersangkut Korupsi Dana Bantuan Saprodi

Mataram NTB. Media Dinamika Global-id. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD GMNI NTB mendorong PN Tipikor Mataram untuk mengusut nama-nama terlibat dan ikut menikmati kasus korupsi penyaluran dana bantuan Saprodi cetak sawah baru tahun 2016.

Pada media ini Ketua DPD GMNI NTB Bung Al mukmin Betika mengatakan," Kami berharap dan mendorong PN Tipikor Mataram agar memanggil nama-nama yang menerima aliran Dana yang di sebut oleh tersangka Hanan dalam persidangan kasus korupsi Saprodi cetak sawah baru, Senin (6/2/2023) di PN Tipikor Mataram," Harap Al mukmin

"Dalam sidang tersebut yang di muat oleh beberapa media di sebutkan bahwa Tersangka Hanan mengatakan Bupati Bima hj indah Damayanti putri menerima aliran dana sebesar Rp. 250 juta dan di perkuat oleh hasil BAP Muhammad di halaman 13 dan. Serta di perkuat Saksi lain juga Mantan kades Tonda kecamatan madapangga Kabupaten Bima inisial (AR)," jelas Aktivis GMNI ini. 

Ia menambahkan kami meminta PN Tipikor Mataram ini agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat karena Bupati yang menerima aliran dana tersebut dan membuktikan bersalah atau tidaknya. 

"Jika betul apa yang di sampaikan tersangka Hanan dalam sidang tersebut makan PN tipikor tidak perlu takut untuk menghukum orang-orang yang merugikan Negara," tegas Al mukmin.

"Dalam penegakan hukum PN Tipikor Mataram tidak boleh tebang pilih meskipun itu seorang Bupati agar masyarakat percaya dengan penegak hukum mengingat korupsi adalah musuh negara dan wajib di berantas hingga ke akar-akarnya," terang Al mukmin. (MDG 002).

Continue reading...

50 Eks Kariawan PDAM Kembali Desak Pemda Menonaktifkan PLT Direktur PDAM dan Pembayaran Gaji 29 Bulan

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global-id. 50 Eks kariawan melakukan aksi di Depan Kantor Bupati Bima, aksi tersebut menuntut Pemda agar mengambil sikap terhadapa hak-hak mereka yang belum di tunaikan oleh PLT Direktur PDAM Bima beberapa waktu lalu. Senin, (06/02/23)

Dalam orasinya yang dikutip Media ini, bahwa sejumlah 50 Eks kariawan PDAM Bima berjuang untuk mencari keadilan atas nasib mereka dalam menuntut hak-hak upah atau gaji mereka selama 29 bulan yang tidak dibayarkan oleh PDAM Bima, dan uang pesangon mereka akibat dari PHK sepihak oleh PLT Direktur PDAM Bima.

Mereka juga memaparkan bahwa hari ini mereka sudah menempuh jalur hukum lewat pengadilan, hubungan industrial di pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung RI, dan semua putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, dan di menangkan oleh mereka 50 Eks kariawan PDAM Bima.

Lalu pada tanggal 16 januari 2023 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi lintas pihak yang menghasilkan poin-poin kesepakatan.

Ada beberapa kesepakatan yang lahir pada saat itu seperti, Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri RI, dan pembukaan segel Kantor PDAM dan fasilitas teknik pelayanan PDAM yang didampingi aparat penegak hukum, serta menonaktifkan PLT Direktur PDAM Bima.

Dari ke 3 (tiga) poin kesepakatan tersebut poin ke 1 (satu) dan poin ke 2 (dua) sudah dilakukan tetapi poin ke 3 (tiga) untuk menonaktifkan PLT Direktur PDAM Bima, belum dilakukan dan tidak ada niat dari pemerintah selaku pengambil kebijakan untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Maka dari itu mereka sejumlah 50 Eks kariawan PDAM Bima memberikan pernyataan sikap terhadap pemerintah lebih khusus Pemerintah Kabupaten Bima.

" Dalam orasinya mereka menyerukan, jika Pemerintah dalam hal ini Bupati Bima Hj, Indah Damayanti Putri, SE. selaku pengambil kebijakan yang mengangkat dan memberhentikan seorang PLT Direktur PDAM Bima tidak mampu untuk menonaktifkan saudara hairudin, ST. MT. sebagai PLT Direktur PDAM Bima dalam waktu 3 x 24 jam, maka kami 50 Eks kariawan PDAM Bima akan melakukan penyegelan kembali sumber Air PDAM Bima yang ada di Kota dan Kabupaten Bima dan Kantor Pusat Pelayanan PDAM Bima". Ujarnya.

Mewakili 50 Eks kariawan PDAM bima Musannif SE, Pada hari senin 16 Januari 2023 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima, telah melaksanakan pertemuan koordinasi lintas pihak bersama Asisten 1 Setda Kabupaten Bima, Kabag Kesbangpol, Kabag Ekonomi Setda, Kabag Hukum Setda, Kabid PMS dan Penanganan Konflik Kesbangpol, Konsultan Hukum Pemda, PH Eks kariawan PDAM, Eks kariawan PDAM, dan Kapolsek Rasa Na'e Barat 

Pertemuan tersebut menyepakati untuk membuka segel Kantor PDAM, fasilitas teknik pelayanan PDAM demi menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat khususnya pelanggan PDAM. (MDG 003)

Continue reading...

Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang, Kasad Bahas Kerja Sama Militer Hingga Penanggulangan Bencana

Media Dinamika Global-id. Dalam lawatannya ke negara Jepang, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman membahas kerja sama militer hingga penanggulangan bencana saat Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan diawali dengan penerimaan jajar kehormatan (Guard of Honour). Selanjutnya Kasad didampingi Asrena, Asintel, Aspers, Aslog dan Danpuspenerbad melaksanakan Courtesy Call dengan Kasad Jepang dalam suasana penuh kehangatan dan keabraban. 

Kunjungan kehormatan kali ini merupakan kunjungan balasan Kasad Jepang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dengan AD Jepang.

Jenderal Yoshida Yoshihide sangat bangga dan berterima kasih atas kerja sama militer antara TNI AD dengan Jepang yang telah berlangsung dengan sangat baik, khususnya di bidang latihan, terkait keterlibatan pasukan Lintas Udara AD Jepang saat pelaksanaan Latma Super Garuda Shield 2022 yang lalu. 

AD Jepang berharap dapat meningkatkan partisipasinya di Latma Super Garuda Shield 2023 dengan melibatkan pasukan Lintas Udara dan amfibinya. 

Kunjungan balasan ini memiliki nilai yang strategis dalam kerangka diplomasi militer dan merepresentasikan hubungan yang baik antara kedua Angkatan Darat, selaras dengan hubungan yang harmonis di tingkat pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kasad Jenderal TNI Dudung menyambut baik keinginan Kasad Jepang untuk terlibat dalam Latma Super Garuda Shield 2023 yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pematangan di tingkat Mabes TNI. 

Kasad berharap kerja sama latihan antara kedua Angkatan Darat dapat dikembangkan juga untuk Latma penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan mengingat kemampuan Jepang berikut alutsistanya yang sangat teruji dalam bidang tersebut. 

Kasad juga mendorong pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dengan tetap akan mengirimkan personel TNI AD untuk mengikuti pendidikan di Jepang, diantaranya taruna Akmil di National Defense Academy dan perwira TNI AD di Seskoad Jepang. 

“Dalam pertemuan ini, kami sepakat untuk dapat lebih meningkatkan kerja sama militer di bidang lainnya, sehingga terwujud hubungan kerja sama dengan berpandangan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling bersahabat, dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai dan menghargai masing-masing pihak,“ ungkap Kasad. (MDG 002)

Continue reading...

Anis Baswedan Kunjungan Silaturahmi di Sumbawa, Ini Himbauan Johan Rosihan.

Media Dinamika Global-id. Momen Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Sumbawa berhasil mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat dibuktikan dengan ramainya warga yang berdatangan memadati Lapangan Cenderawasih Brang Biji, Selasa (1/2/2023).

Kunjungan yang dilakukan selama dua hari (31 Januari—1 Februari) ini sekaligus untuk melangsungkan safari kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Anies Baswedan.

Sebagai Bakal Calon Presiden RI yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilu 2024 mendatang, Anies Baswedan juga mendapat dukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada pekan kemarin telah menyatakan diri bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Mewakili Ketua DPP BPW PKS Balinusra, Johan Rosihan mengungkapkan, kedatangan Anies Baswedan di Sumbawa membawa angin segar untuk kemajuan daerah Sumbawa kedepan.

“Sebagai putra asli Sumbawa, saya juga mengucapkan selamat datang kembali, saya tau ini bukan pertamakali Pak Anies datang ke Sumbawa. Momen kali ini Pak Anies bisa lebih dekat dengan masyarakat untuk mendengarkan keinginan-keinginan masyarakat Sumbawa secara langsung. Karena saya yakin Pak Anies adalah orang baik yang memiliki integritas dalam memimpin. Sebagai masyarakat, itu yang kami butuh,” cetus pria santun yang kini menjabat Anggota DPR RI.

Politisi PKS tersebut juga menghimbau para kader dan pengurus PKS untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Seperti yang telah digaungkan agar setiap elemen PKS bisa menjadi pelayan rakyat yang membawa perubahan terutama untuk daerah Sumbawa.

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam sambutannya pada silaturahmi kemarin. Anies bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, para milenial serta pelaku UMKM Sumbawa.

Ia meminta generiasi milenial di Sumbawa harus berinovasi dan punya semangat untuk memajukan daerah. “Milenial harus bisa berinovasi, agar kita bersama-sama bisa membawa perubahan untuk Sumbawa,” pungkasnya. (MDG 003).

Continue reading...

Jalan Kotor dan Licin, Warga Minta PUPR Tegur Keras PT. Waskita Karya

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global-id. Sejumlah pemotor mengalami kecelakaan di Jalan Lintas pedalaman akibat ceceran lumpur yang dibuang oleh PT. Waskita yang tengah mengerjakan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pengendalian Banjir di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Kamis, (26/01/23)

Para pengendara motor tak sedikit yang terpeleset, jatuh tersungkur akibat ceceran tanah yang menutup aspal. Penyebabnya jelas, ini akibat adanya keteledoran pekerjaan proyek yang ditangani oleh PT Waskita Karya, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pengendara jalan.

Ahmad salah seorang pengendara dilokasi menjelaskan, kami cukup diresahkan akibat keteledoran yang dilakukan oleh Pihak PT. Waskita, seharusnya pembuangan lumpur ini satu kilometer dari lokasi proyek, tapi ini malah dibuang begitu saja dipinggir jalan. Ungkapnya.

Lanjutnya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun sangat mengkhawatirkan. Banyak yang luka-luka, dan menimbulkan kerugian kepada pengendara yang motornya rusak akibat terjatuh, lalu siapa yang bertanggung jawab. pungkasnya.

Terlihat dengan jelas, lumpur yang berceceran di aspal tersebut kurang lebih sepanjang 300 meter, di ruas jalan lintas pedalaman.

Dilokasi sama, pengendara lainnya yang merasa resah akibat perbuatan pihak PT. Waskita meminta agar mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan, lebih khusus pengendara motor, karena gampang terjatuh akibat hilangnya keseimbangan penyebab licinnya jalan. Katanya.

Dikatakannya lagi, saya berharap paling tidak besok lumpur ini harus dipindahkan, sehingga tidak menggangu aktivitas masyarakat pengendara, dan bila ini biarkan maka akan menimbulkan akibat yang fatal, dengan kata lain bisa menimbulkan korban jiwa. Imbuhnya. 

Terakhir, bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini PUPR agar memberikan himbauan kepada PT. Waskita untuk lebih bekerja sesuai dengan perencanaan, sehingga tidak terjadi keteledoran yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan, tolong di kasi teguran keras. Tutupnya. (MDG 002)

Continue reading...

Efan Limantika Lakukan Pemasangan Baliho Sebanyak 12 Titik di Manggelewa

Media Dinamika Global. Id. Panwaslu Kecamatan manggelewa dompu membuka Posko Pengaduan terkait dengan syarat dukungan untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) dalam Pemilu 2024. Posko Pengaduan diperuntukan bagi siapapun yang merasa tidak pernah menjadi pendukung bakal calon DPRD propinsi NTB tapi namanya dicatat sebagai Pendukung Bakal Calon tersebut. Kamis, (26/01/23)

Ketua Panwaslu Kecamatan manggelewa dompu. Menyampaikan Telah di buka posko pengaduan Masyarakat Pencatat Dukungan bakal Calon Dewan perwakilan rakyat ( DPR ) Melalui posko pengaduan tersebut masyarakat bisa melihat apakah namanya terdaftar sebagai pendukung bakal Calon DPRD , Sehingga pemilu 2024 tim relawan memasang spanduk partai golkar juga bisa ikut serta dalam pemilu tersebut ,"Ujar nya

Sementara itu, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Panwaslu Kecamatan manggelewa dompu mengatakan, posko ini dibuka agar “masyarakat bisa mengecek apakah namanya terdaftar sebagai pendukung bakal calon DPRD atau tiidak melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aplikasi tersebut bisa dibuka di mebsite dengan alamat link: https://infopemilu.kpu.go.id. dilink tersebut, memasukan NIK masing-masing. 

Jika bukan pendukung bakal calon anggota DPR maka akan muncul keterangan “tim relawan memasang spanduk bang efan limantika atau disapa babe terdaftar sebagai pendukung bakal calon dari partai golkar sebagai anggota DPRD RI Parmas dan Humas Panwaslu Kecamatan dompu Seperti yang dalam rilis yang diterima media ini, rabu (25/1/2023). 

Namun jika anda disebut sebagai Pendukung Bakal Calon Dewan Perwakilan rakyat ( DPR ) tapi nyatanya tidak pernah memberikan dukungan syarat ke bakal calon DPR propinsi NTB, maka bisa menyampaikan laporan melalui posko pengaduan yang didirikan Panwaslu Kecamatan DoMpu

Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor panwaslu Kecamatan manggelewa dompu yang beralamat di jalan lintas dompu-sumbawa bahwa tim relawan efan limantika sudah melakukan memasang baliho partai golkar di 12 titik sekitar manggelewa/ se Kabupaten Dompu dan bisa berpedoman 

Dalam pemilihan calon anggota Dewan perwakilan rakyat ( DPRD ) Tidak semua orang bisa memberikan dukungan Bagi calon anggota DPRD. Adapun daftar pekerja/ profesi yang di larang memberikan dukungan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPR

Memiliki pekerjaan TNI, anggota polri, ASN, Penyelenggara pemilu, panwaslu kecamatan, PPK, PPS, Desa, Kepala Desa, dan perangkat desa, atau jabatan lainnya yang di larang oleh peraturan perundang- undangan 

Panwaslu Kecamatan manggelewa dompu berharap agar masyarakat ikut aktif berpartisipasi mengawasi proses pencalonan DPRD dalam pemilu 2024. KPU Provinsi NTB telah selesai menerima syarat dukungan dari para bakal calon DPRD propinsi 

Harapan bahwa pemilu serentak di 2024 ini bisa di jalanan sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Presiden dan wakil presiden diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.

Mediadinamikaglobal mengatakan ayo awasi pemilu 2024 / kawal sama sama (MDG 003)

Continue reading...