Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Dugaan Diskriminasi Wartawan oleh Pemkab Lombok Barat: Ancaman Serius bagi Transparansi Publik

Media Dinamika Global       Comment   

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) kini menjadi sorotan tajam dari pemilik media dan organisasi wartawan. Tuduhan serius dilayangkan: Pemda diduga sengaja memilih-milah undangan jurnalis untuk liputan acara resmi, bahkan diduga mengkotak-kotakkan profesi pers hingga menolak wawancara bagi yang dianggap "bukan wartawan mereka sendiri", padahal ada beberapa media yang tidak diundang sudah puluhan tahun ngetem di pemkab Lobar. 

Praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk diskriminasi yang melanggar etika jurnalisme dan hak publik atas informasi transparan, ini perseden buruk kedepannya, mestinya semua media online dan lainnya dirangkul dan diajak berdiskusi terkait banyak hal tentang kemajuan Lobar.

Keluhan ini mencuat nyata setelah serangkaian acara Pemda Lobar—like peresmian proyek infrastruktur dan rapat koordinasi—hanya mengundang media tertentu yang dianggap "ramah". 

Ketua SMSI Lombok Barat, Idrus Jalmonandi menegaskan, "Ini bukan soal akses informasi, tapi diskriminasi yang melanggar Undang-Undang Pers. Sejak pertengahan 2025, undangan dibatasi berdasarkan afiliasi, bukan kredensial jurnalistik. Akibatnya, wartawan independen seperti kami kesulitan wawancara pejabat.

"Data dari Gabungan Jurnalis Investigasi NTB memperkuat tudingan  ini. Pembina GJI NTB Aminuddin (Babe Amin) mengungkapkan, "Kami terima pengaduan dari 15 anggota soal penolakan liputan. Ini berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial media, kita sayangkan hal ini terjadi di era Kadis Kominfitik Lobar saat ini." 

Sementara Biro Humas Pemda Lobar belum merespons resmi, sumber internal hanya berdalih "efisiensi acara"—alasan klise yang tak bisa menutupi niat memfilter suara kritis.

Kasus serupa pernah bergulir di Lombok Tengah, yang berujung mediasi Dewan Pers. Ironisnya, praktik ini justru merusak iklim jurnalisme lokal, melemahkan pengawasan publik terhadap proyek pemerintah, dan membuka celah korupsi.

Transparansi Pemda harus untuk semua media, bukan elite yang patuh. GJI NTB dan Ketua SMSI Lobar  mendesak Gubernur NTB dan Dewan Pers segera investigasi. Hentikan diskriminasi dan pembatasan akses liputan sebelum meracuni demokrasi lokal. Publik Lombok Barat berhak tahu—tanpa filter!, Tandas Babe Amin.

Redaksi ||

Mahasiswa Pemberani Pasti Banyak Yang Pendukungmu

Mahasiswa Pemberani Pasti Banyak Yang Pendukungmu

Media Dinamika Global       Comment   

NTT, Media Dinamika Global.id.// Mantap mahasiswa pemberani Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyatakan tragedi meninggalnya siswa SD di Ngada NTT meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah Indonesia yang dipamerkan Presiden Prabowo.

Hal itu diungkpakan melalui sebuah surat yang ditujukannya kepada UNICEF, badan PBB yang menangani perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia.

Tiyo menulis, pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan ketika ada seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki uang untuk membeli pulpen dan buku demi bersekolah.

Surat itu juga menyebutkan anggaran pendidikan dirampas untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial jadi ladang korupsi, Makan Bergizi Gratis setiap hari yang menggerogoti Rp 1,2 triliun uang rakyat.

BEM UGM juga menilai Prabowo buta pada realitas dan tidak mau belajar. Dengan tegas, melalui surat itu, Tiyo menyampaikan pesan kepada UNICEF, “Help us to tell Prabowo how stupid he is as a president (Bantu kami beri tahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden)."

Aliansi Masyarakat Mbawa Gelar Demonstrasi di Kantor Desa Mbawa Kec, Donggo

Aliansi Masyarakat Mbawa Gelar Demonstrasi di Kantor Desa Mbawa Kec, Donggo

Media Dinamika Global       Comment   

Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.--Aliansi masyarakat Mbawa Menggugat melakukan aksi demonstrasi damai di depan kantor Desa Mbawa dengan tuntutan.

1. ‎transparansi informasi anggaran proyek deker 3 titik yang merasa di Desa Mbawa.

2. ‎kejelasan terkait anggaran BUMDES yang di pinjam oleh pemerintah desa mbawa.

‎ 1. berdasarkan peryataan PJ kepala desa mbawa H. Fahrudin, S.Sos bahwa anggaran yang di keluarkan untuk proyek deker di jalur tani so mudu dusun salere desa mbawa sebesar Rp. 42.000.000 dan pemerintah desa mbawa sendiri menilia Proyek tersebut belum layak pakai.

2. ‎terkait anggran BUMDES desa mbawa untuk pencairan pertama tahun 2025 sebanyak 100. 000.000, dan di potong oleh pemerintah desa mbawa sebanyak 40.000.000 untuk biaya MTQ tingkat kecamatan donggo, sedangkan untuk pencairan dana operasional yang kedua sebanyak 145.000.000 yang seharusnya anggaran di cairkan semua untuk BUMDES desa Mbawa Tapi di pinjam kembali oleh pemerintah desa mbawa untuk biaya honor. lembaga posyandu, guru ngaji, Marbot, rt ,rw Desa Mbawa.

‎setelah mendengar pernyataan dan tanggapan dari pemerintah desa mbawa, masa aksi menilai tidak ada titik terang yang di sampaikan oleh Pj kepala desa, dan RAB Proyek Dekker yang diminta oleh massa aksi tidak diberikan oleh pemdes, sehingga masa aksi melakukan penyegelan paksa kantor desa mbawa.(Sekjend MDG)

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global – Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB), Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, S.Si., S.H., M.H, menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dr. Gede Suyasa menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“HPN 2026: Mari perkuat sinergi antara pers dan BNN RI untuk Indonesia Bersinar, bersih dari narkoba,” ujar Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Kombes Pol Dr. Gede Suyasa, mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini aktif mendukung program-program BNN melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab. 

"Kolaborasi yang solid antara pers dan BNN merupakan kunci penting dalam membangun kesadaran publik akan bahaya narkoba," terang Kombes Pol Dr. Gede Suyasa.

Di momentum Hari Pers Nasional 2026 ini, semoga sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum semakin kokoh dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika, demi terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing.

“Silaturahmi BNNP dan insan pers akan terus diperkuat, karena BNNP dan pers adalah mitra strategis,” pungkas Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB.

Redaksi | Media Dinamika Global

Panglima Manggelewa Desak Pemdes Doromelo Transparan DD dan ADD

Panglima Manggelewa Desak Pemdes Doromelo Transparan DD dan ADD

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu didesak untuk membuka secara transparan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024–2025. Desakan keras itu disampaikan Aktivis NTB Panglima Manggelewa.

Panglima menilai hingga kini Pemdes Doromelo terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Transparansi adalah kewajiban mutlak yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

“Dana Desa dan ADD itu uang rakyat. Pemdes wajib terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Syuriadin kepada Media Dinamika Global, Selasa (3/2/26).

Kata Syuriadin disapa Panglima Manggelewa, di lapangan banyak warga mempertanyakan realisasi sejumlah program desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui DD dan ADD, namun tidak mendapatkan penjelasan memadai dari pemerintah desa. Kondisi ini memicu kecurigaan publik terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran.

Panglima Manggelewa juga menyoroti minimnya laporan realisasi kegiatan program Desa sesuai dengan penetapan APBDesa yang seharusnya terbuka agar mudah diakses oleh masyarakat.

“Kalau pengelolaan anggaran bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut transparan? Ini justru memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya dengan nada keras.

Lebih lanjut Panglima Manggelewa, dugaan tersebut program desa terkait peningkatan jalan tani, Drenase, pengadaan, biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas. Kendaraan dinas Desa akhir-akhir ini menjadi perbincangan oleh masyarakat.

"Salah satu kendaraan dinas Desa diduga digelapkan, sekarang baru muncul kembali kalau tidak ada desak masyarakat," jelasnya.

Panglima menegaskan, jika dalam waktu dekat Pemdes Doromelo tidak segera membuka data dan laporan penggunaan DD dan ADD secara terbuka, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat, DPMD, hingga aparat penegak hukum.

“Ini peringatan serius. Jangan main-main dengan uang rakyat,” tutup Panglima.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Doromelo belum bisa hubungi. (*).

Surat Kesiapan Rampung, KNPI NTB Nyatakan Sikap Dukung Penuh PON 2028 NTB–NTT

Surat Kesiapan Rampung, KNPI NTB Nyatakan Sikap Dukung Penuh PON 2028 NTB–NTT

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua DPD KNPI NTB, Daud, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTT yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Penandatanganan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan dilakukan bersamaan dengan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT di kawasan ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/01).

Daud menilai penandatanganan surat kesiapan tersebut menjadi bukti keseriusan dan komitmen kuat kedua daerah dalam menyukseskan agenda olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Ia menyatakan optimistis pelaksanaan PON 2028 akan berjalan sukses di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Menurutnya, Gubernur NTB memiliki visi yang jelas serta komitmen kuat dalam mendorong pembangunan olahraga dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Kami di KNPI NTB sangat optimistis PON 2028 akan sukses digelar di NTB dan NTT. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, kami melihat adanya komitmen yang kuat dan keseriusan dalam mempersiapkan seluruh aspek penyelenggaraan PON,” ujar Daud, Kamis (29/01).

Lebih lanjut, Daud menegaskan bahwa KNPI NTB siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PON 2028.

Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi faktor penting dalam menyukseskan PON, baik dalam aspek kepanitiaan, penguatan sumber daya manusia, maupun dalam menjaga kondusivitas daerah selama perhelatan berlangsung.

“KNPI NTB siap terlibat dan mengambil peran strategis. PON 2028 bukan hanya ajang olahraga, tetapi momentum kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan prestasi pemuda NTB. Kami siap bersinergi demi menyukseskan PON 2028,” tegasnya.

Daud berharap penyelenggaraan PON 2028 dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjadi sarana memperkuat persatuan dan kebanggaan daerah di tingkat nasional. (red).