Kurban Simbolik Dan Realitas: Antara Janji Politik Dan Pengorbanan Nyata

Kurban Simbolik Dan Realitas: Antara Janji Politik Dan Pengorbanan Nyata

Media Dinamika Global       Comment   

Opini. Media Dinamika Global.Id.- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha sebagai momentum spiritual yang sarat makna: ketulusan, pengorbanan, dan keikhlasan. Ibadah kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan, melainkan simbol dari kerelaan melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai demi tujuan yang lebih besar. Namun, ketika momen suci ini bersinggungan dengan arena politik, nilai-nilai itu sering kali hanya menjadi simbol—hampa makna dan manfaat nyata.

Dalam dunia politik Indonesia, narasi “pengorbanan” kerap dilontarkan para elite: rela mundur demi partai, menunda ambisi demi rakyat, atau berjuang tanpa pamrih demi negara. Namun, publik pun makin jeli: apakah itu betul-betul bentuk pengorbanan, atau sekadar strategi pencitraan yang dikemas dalam narasi religius?

*Kurban sebagai Nilai, Bukan Seremonial*

Kisah Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya atas perintah Tuhan adalah representasi puncak keikhlasan dan ketaatan. Ia bukan simbol politik, bukan panggung kampanye. Dalam konteks ini, kurban adalah tindakan konkret, berisiko, dan penuh konsekuensi. Maka, jika para pemimpin negeri mengklaim dirinya sebagai "pejuang rakyat", pengorbanan mereka seharusnya terlihat dalam sikap: memotong anggaran perjalanan mewah, memangkas birokrasi yang menyusahkan, atau bahkan mundur saat gagal menjalankan amanat.

Sayangnya, yang kerap terjadi justru sebaliknya. Idul Adha menjadi ajang bagi politisi untuk membagikan daging kurban sambil berswafoto, menyampaikan pesan-pesan “keikhlasan” melalui baliho, atau mengaitkan kurban dengan loyalitas politik. Di sini, makna kurban direduksi menjadi simbol seremonial semata—terlihat, tapi tidak menyentuh esensinya.

*Janji Politik: Di Mana Letak Pengorbanannya?*

Janji politik, pada dasarnya, adalah komitmen terhadap kepentingan publik. Ketika seseorang berjanji akan memperbaiki pendidikan, membangun jalan, atau menurunkan harga bahan pokok, maka dia sedang menyiapkan dirinya untuk berkorban: waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi. Namun jika setelah terpilih, janji itu dilupakan dan kepentingan pribadi yang dikedepankan, maka sejatinya tidak ada “kurban”—yang ada hanyalah transaksi.

Pengorbanan sejati tidak membutuhkan sorotan kamera. Ia hadir dalam bentuk kebijakan yang tidak populer tapi menyelamatkan rakyat, dalam keputusan sulit demi keadilan, atau dalam sikap diam saat difitnah tapi tetap bekerja dengan tulus. Ini jauh berbeda dengan kurban simbolik yang hanya menyentuh permukaan.

*Refleksi Idul Adha untuk Pemimpin*

Idul Adha adalah waktu yang tepat untuk para pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun yang sedang mempersiapkan diri menuju kekuasaan, untuk merenung: apakah mereka benar-benar rela berkorban demi rakyat? Apakah jabatan dipandang sebagai amanah atau semata-mata kendaraan kekuasaan? Apakah janji kampanye benar-benar diniatkan untuk ditepati, atau sekadar umpan elektoral?

Jika makna kurban dipahami dengan sungguh-sungguh, maka bangsa ini akan memiliki pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga rela melepaskan kepentingannya demi kebaikan bersama. Inilah wujud nyata dari pengorbanan: diam-diam, dalam, dan berdampak luas.

Sebagai Penutup Penulis Ingin Mengatakan

Di tengah krisis kepercayaan terhadap elite politik, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar simbol kurban. Yang dibutuhkan adalah pengorbanan nyata—seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim: berani melepas, ikhlas memberi, dan taat pada nilai moral tertinggi. Karena hanya dengan itu, bangsa ini bisa benar-benar bangkit dan bersatu.

Oleh: Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP., M.IP

(Lingkar Pinggir Bima)

Desa Kalampa, Kamis 05 Juni 2025

Semmi Bima Bersama Aliansi Masyarakat Kembali Menggelar Demo Unjuk Rasa di Depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima

Semmi Bima Bersama Aliansi Masyarakat Kembali Menggelar Demo Unjuk Rasa di Depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.— Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bima bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat kembali turun ke jalan, menggelar aksi di depan Kantor Perum Bulog Cabang Bima sebagai bentuk kemarahan terhadap carut-marut kebijakan Bulog yang dinilai tidak berpihak pada petani dan rakyat kecil.

Namun ironis, ketika massa aksi datang membawa suara-suara jeritan petani dan rakyat, yang muncul hanya Kepala Gudang, bukan penanggung jawab utama di balik keputusan kebijakan. Pernyataan yang diberikan pun tidak menyentuh subtansi persoalan, tidak menjawab keluhan massa aksi, dan semakin mempertegas bahwa Bulog hari ini sedang lumpuh dalam fungsi pelayanan publik dan perlindungan petani.

Ketua Umum SEMMI Cabang Bima, Bung Irul Ambalawi, menyatakan sikap keras terhadap sikap tidak kooperatif dan tidak seriusnya pihak Bulog dalam menangani persoalan pangan di Bima.

“Kami tidak datang untuk bersalaman, kami datang membawa keringat dan tangisan petani yang hasil panennya ditolak! Jika Bulog tidak bisa menyerap jagung rakyat, maka jangan duduki kantor itu! Kami akan bersurat secara resmi ke legislatif dan pimpinan Bulog pusat untuk melakukan audiensi terbuka. Ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan,” tegas Bung Irul dalam pernyataannya di lokasi aksi.

Lebih lanjut, SEMMI Cabang Bima menyampaikan 5 tuntutan utama:

1. Mendesak Perum Bulog Cabang Bima untuk membuka akses maksimal dalam penyerapan jagung petani—jangan lagi ada alasan soal gudang penuh atau kualitas, karena itu tanggung jawab Bulog, bukan petani.

2. Menuntut Bulog mengambil langkah konkret dan cepat dalam menyelesaikan kelebihan stok, sebab hingga kini banyak jagung petani membusuk karena tidak terakses.

3. Meminta Bulog segera membayar seluruh hasil panen yang sudah dibongkar oleh petani. Penundaan pembayaran adalah bentuk pelecehan terhadap jerih payah petani.

4. Menuntut Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima segera memecat Kepala Bulog Cabang Bima, yang terbukti tidak efisien dan sering menolak hasil panen petani. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara.

5. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan ketat—jangan sampai jagung yang terserap hanya milik orang-orang yang punya bekingan kekuasaan. Jika ini terjadi, maka ini bukan hanya gagal, tapi sudah mengarah ke tindak pidana korupsi dan kolusi.

SEMMI Cabang Bima menegaskan bahwa bila tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat, maka gelombang perlawanan akan diperluas hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Bung Irul juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi rakyat, petani, dan mahasiswa untuk membangun gerakan rakyat yang lebih besar dalam melawan sistem distribusi pangan yang timpang dan diskriminatif.

“Kami tidak akan diam melihat rakyat kami diinjak oleh sistem yang dikelola untuk kepentingan segelintir elite,” tutup Bung Irul dengan penuh semangat perlawanan.(Sekjend MDG)

Biro Kecamatan Donggo MengUcapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025

Biro Kecamatan Donggo MengUcapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id. — Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, pimpinan redaksi media cetak dan online, biro kecamatan donggo, beserta seluruh jajaran redaksi menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan mendalam atas momen bersejarah lahirnya dasar ideologi bangsa Indonesia.

Dalam keterangannya kepada redaksi pada Sabtu (1/6/2025), firman biro donggo mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai refleksi bersama dalam memperkuat semangat persatuan, kebhinekaan, dan cinta tanah air.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi moral dan kebangsaan yang harus terus kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap firman biro donggo.

Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menyampaikan pidato monumental di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. 

Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menyampaikan lima butir gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, dan kelak menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima sila utama, yakni:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Biro kecamatan donggo menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi yang kerap membawa disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Sebagai jurnalis, kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk intoleransi, serta terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap karya jurnalistik yang kita sajikan kepada publik,” tegasnya.

Ucapan selamat Hari Lahir Pancasila dari redaksi media dinamika global.id. ini juga disampaikan melalui berbagai platform digital media sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan nasionalisme di ruang publik, khususnya dalam ekosistem media siber.

Dengan memperingati Hari Lahir Pancasila, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat memperkuat kembali jati diri dan identitas kebangsaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan beradab.

( Wartawan biro kecamatan donggo Dinamika Global.id.)

Respon Laporan Pejabat Pemkab Bima, Korlap Aksi Pemekaran Pulau Sumbawa di Bima Jadi Tersangka

Respon Laporan Pejabat Pemkab Bima, Korlap Aksi Pemekaran Pulau Sumbawa di Bima Jadi Tersangka

Media Dinamika Global       Comment   

Foto Pembacaan Pernyataan Sikap Cipayung Plus Tentang Pemekaran Pulau Sumbawa

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Polres Bima resmi menetapkan koordinator lapangan (korlap) aksi Cipayung Plus, M. Alfiansyah (24) sebagai tersangka. Aktivis HMI asal Bolo itu dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP (kekerasan terhadap barang) Jo. Pasal 212 KUHP (kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugas). Dia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

Penetapan Sekertaris Umum HMI Cabang Bima itu sebagai tersangka, buntut aksi besar-besaran Cipayung Plus (HMI, IMM, PMII, KAMMI DAN GMNI). Menuntut percepatan Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) yang dilakukan di Depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Rabu 28 Mei 2025.

Informasi yang diterima media ini, Alfiansyah dan sejumlah mahasiswa dilaporkan oleh Plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Joko Agus Guyanto, di Polres Bima Rabu 28 Mei lalu.

Pejabat Pemkab Bima itu keberatan dengan pengerusakan Mobil Dinas dan dugaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dinamainya saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut. Dia kemudian melaporkan insiden itu ke Sat Reskrim Polres Bima di hari yang sama. Tak berselang lama Alfiansyah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan dia sebagai tersangka tertuang melalui surat nomor S.Tap/59/V/2025/Reskrim tentang Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, tertanggal 29 Mei 2025.

Kasat Reskrim Polres Bima dikonfirmasi  media ini belum merespon. Pesan yang dikirimi belum terbalaskan, hingga berita ini diturunkan.(Sekjend MDG)

Sekjend MDG Ucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025

Sekjend MDG Ucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2025

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id. — Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, pimpinan redaksi media cetak dan online, sekjend MDG, beserta seluruh jajaran redaksi menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan mendalam atas momen bersejarah lahirnya dasar ideologi bangsa Indonesia.

Dalam keterangannya kepada redaksi pada Sabtu (1/6/2025), sekjend MDG mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai refleksi bersama dalam memperkuat semangat persatuan, kebhinekaan, dan cinta tanah air.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga fondasi moral dan kebangsaan yang harus terus kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap sekjend MDG

Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menyampaikan pidato monumental di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. 

Dalam pidatonya tersebut, Soekarno menyampaikan lima butir gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, dan kelak menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima sila utama, yakni:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sekjend MDG menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di tengah tantangan era digital dan derasnya arus informasi yang kerap membawa disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Sebagai jurnalis, kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk intoleransi, serta terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap karya jurnalistik yang kita sajikan kepada publik,” tegasnya.

Ucapan selamat Hari Lahir Pancasila dari redaksi media dinamika global.id. ini juga disampaikan melalui berbagai platform digital media sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan nasionalisme di ruang publik, khususnya dalam ekosistem media siber.

Dengan memperingati Hari Lahir Pancasila, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat memperkuat kembali jati diri dan identitas kebangsaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan beradab.

( Sekjend Media Dinamika Global.id.)

Demokrasi Dilecehkan! Ketua IMM Dompu Desak Kapolres Bima Bebaskan 6 Aktivis DOB Cipayung Plus Tanpa Syarat

Demokrasi Dilecehkan! Ketua IMM Dompu Desak Kapolres Bima Bebaskan 6 Aktivis DOB Cipayung Plus Tanpa Syarat

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.id.– Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu, Hafi Darmawan, menyampaikan kecaman keras atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi menuntut pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.

Menurut Hafi, kekerasan yang dilakukan aparat bukan hanya melukai mahasiswa sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi, namun juga mencerminkan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi.

“Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran Cipayung Bima dalam aksi pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bentuk nyata dari pembungkaman demokrasi,” tegas Hafi.

IMM Dompu, lanjut Hafi, mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa yang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menilai tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena menciptakan iklim ketakutan dan mempersempit ruang demokrasi di tengah masyarakat.

“Pembungkaman demokrasi seperti ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat luas yang kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” jelasnya.

IMM Dompu mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan enam aktivis yang ditahan tanpa syarat. Penahanan tersebut dianggap sebagai langkah represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis.

“Tindakan represif ini juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk kegagalan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tambah Hafi.

IMM Dompu, kata Hafi, tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial di wilayah Bima dan Dompu, serta seluruh Bumi Sumbawa.

“IMM Dompu akan terus mengawal demokrasi dan keadilan sosial di Bumi Sumbawa. Kami tidak akan diam melihat tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran,”bebernya.

Hafi menegaskan, pembebasan enam aktivis yang ditahan adalah tuntutan rakyat, bukan hanya IMM Dompu. Ia menilai demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan.

“Pembebasan 6 aktivis yang ditahan bukanlah hanya tuntutan IMM Dompu, tetapi juga tuntutan rakyat yang ingin hidup dalam demokrasi yang sehat dan bebas. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan mereka tanpa syarat dan mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” pungkasnya.(Sekjend MDG)