Menko Pangan Melalui H. Syafrudin ST Yang Membidangi MBG Menyerahkan SK Untuk Uma Lengge Wawo Bima NTB

Menko Pangan Melalui H. Syafrudin ST Yang Membidangi MBG Menyerahkan SK Untuk Uma Lengge Wawo Bima NTB

Media Dinamika Global      

Jakarta, Media Dinamika Global.id.— Program Makan Bergizi Gratis uma lengge wawo (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan SPPG uma lengge wawo sebagai salah satu MBG dengan program makan sekolah terbesar di kabupaten bima. Berdasarkan data yang dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 1800 orang, dengan jumlah jumlah yang fantastis di antaranya merupakan siswa sekolah di kecamatan wawo kabupaten bima.

Data global yang dihimpun dari H. Safrudin selaku koordinator MBG seluruh Indonesia menunjukkan SPPG uma lengge wawo menempati peringkat pertama dalam jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis sekolah yang ada di kecamatan wawo kabupaten Bima, 11 Maret 2026.

Penyerahan SK Menko Pangan kepada SPPG uma lengge wawo, Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat SPPG uma lengge wawo dengan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar serta kualitas kesehatan generasi muda.

H. Syafrudin ST, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa SPPG uma lengge wawo kabupaten bima mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

“Dengan lebih dari 1800 orang penerima manfaat, MBG uma lengge wawo kini menjadi salah satu program makan bergizi gratis uma lengge wawo sekolah terbesar di kabupaten bima. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar H. Syafrudin ST.

Menurut Direktur SPPG uma lengge wawo H. Kasnun, mengatakan program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi yang sehat dan produktif. Saat ini, penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan siswa sekolah-sekolah yang ada di kecamatan wawo kabupaten bima yang mencapai 1800 lebih, sehingga dampak program ini langsung dirasakan dalam lingkungan pendidikan.

“Program MBG uma lengge wawo bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat, program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

H. Kasnun Direktur SPPG uma lengge wawo yang telah menjalankan program makan bergizi gratis sekolah sekolah di wawo kabupaten bima sebagai program nasional. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, SPPG uma lengge wawo kini menjadi salah satu contoh implementasi program makan bergizi gratis sekolah berskala besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas.(Sekjend MDG)

Derita Nelayan di Pesisir Ampenan: Jaring Rusak, Laut Tercemar, CSR Pertamina Tak Ada

Derita Nelayan di Pesisir Ampenan: Jaring Rusak, Laut Tercemar, CSR Pertamina Tak Ada

Media Dinamika Global      

Mataram. Media Dinamika Global.Id.– Aktivitas kapal tanker di sekitar depot PT Pertamina (Persero) di wilayah pesisir Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, menuai keluhan dari masyarakat nelayan setempat. Para nelayan mengaku mengalami berbagai kerugian yang diduga dipicu oleh lalu lalang kapal di sekitar kawasan depot tersebut.

Keluhan yang disampaikan nelayan tidak hanya soal kerusakan alat tangkap, tetapi juga menyangkut dugaan kerusakan ekosistem laut hingga tidak adanya manfaat nyata dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat pesisir.

Seorang nelayan yang ditemui di pesisir Ampenan, Jumat (6/3), menuturkan bahwa aktivitas kapal tanker yang keluar masuk depot kerap terjadi tanpa pola yang jelas. Kondisi ini, sering kali mengganggu aktivitas melaut para nelayan yang memasang jaring di perairan sekitar.

Ia mengaku pernah mengalami kerugian ketika jaring miliknya diduga tertabrak kapal yang keluar dari kawasan depot.

“Kalau kapal sudah selesai bongkar muat, mereka bebas keluar masuk. Kadang tidak ada pemberitahuan. Pernah jaring nelayan ditabrak kapal yang keluar dari depot,” ujarnya sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut dia, persoalan tersebut sebenarnya pernah disampaikan kepada pihak perusahaan. Namun hingga kini, nelayan mengaku belum mendapat kejelasan terkait mekanisme ganti rugi maupun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Waktu itu kami menanyakan ke pihak Pertamina. Katanya tergantung keputusan kapten kapal apakah ada ganti rugi atau tidak. Sampai sekarang juga tidak ada kejelasan,” katanya.

Tidak hanya itu, nelayan juga menyoroti dugaan kerusakan terumbu karang di sekitar lokasi penambatan kapal tanker. Aktivitas penurunan jangkar kapal dinilai berpotensi merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi habitat ikan tangkapan nelayan.

Kerusakan terumbu karang tersebut, menurut nelayan, tidak hanya berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan, tetapi juga memicu perubahan kondisi gelombang laut di kawasan pesisir.

“Kalau terumbu karang rusak, gelombang jadi langsung ke pantai. Itu yang kami rasakan sekarang,” ujarnya.

Selain itu, nelayan juga mengaku beberapa kali melihat adanya lapisan minyak tipis di permukaan laut saat kapal tanker beroperasi di kawasan tersebut. Fenomena itu terlihat seperti warna pelangi di permukaan air.

“Kadang terlihat seperti pelangi di permukaan air, seperti ada minyaknya. Kami tidak tahu pasti dari kapal yang mana, tapi sering terlihat di sekitar jalur kapal,” ungkapnya.

Di tengah berbagai dampak yang mereka rasakan, nelayan juga menilai keberadaan depot Pertamina di kawasan tersebut belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

Mereka mengaku hingga saat ini belum pernah menerima program bantuan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan, baik berupa bantuan alat tangkap, perahu, maupun program pemberdayaan masyarakat.

“Sampai sekarang kami belum pernah dengar ada bantuan untuk nelayan di sini. Baik untuk perahu, alat tangkap, ataupun program pendidikan,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pertamina (Persero) maupun otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan para nelayan tersebut.

Redaksi ||

Gubernur NTB Dorong Kopdes Merah Putih Tente Kuasai Distribusi Bahan Pokok

Gubernur NTB Dorong Kopdes Merah Putih Tente Kuasai Distribusi Bahan Pokok

Media Dinamika Global      

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Samili, Tente, Kabupaten Bima, sebagai pusat distribusi bahan pokok dan motor penggerak ekonomi desa, Selasa (3/3/2026).

Koperasi yang terbangun sejak Mei 2025 ini telah memiliki 600 anggota dan saat ini bergerak di bidang distribusi beras bermitra dengan penggilingan di desa serta distribusi pupuk sebanyak 10-15 sak. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar suplai bahan pokok melalui KDMP dapat tersalurkan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Koperasi ini harus menjadi unit usaha yang kuat, bukan sekadar lembaga sosial. Anggota koperasi harus mulai berbisnis, kita ingin distribusi kebutuhan pokok dikuasai oleh koperasi desa agar ekonomi berputar di desa,” tegas Gubernur Iqbal.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pembangunan gerai koperasi akan dibantu oleh TNI jika memiliki kendala di lapangan. Apabila koperasi belum memiliki lahan di atas 10 are, alternatif lokasi dapat memanfaatkan lahan di SMA maupun SMK setempat melalui koordinasi lebih lanjut.

Dari sisi permodalan, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa KDMP dapat memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTB dengan bunga 5,7 persen pada Juni mendatang. Bahkan bunga KUR tersebut akan disubsidi oleh Pemerintah Provinsi NTB.

“Silakan manfaatkan KUR Bank NTB dengan bunga 5,7 persen. Mulai Juni, bunganya akan kita subsidi. Jadi koperasi tinggal menyusun kerangka bisnisnya dengan baik agar usaha ini benar-benar berjalan dan berkembang,” ujarnya.

Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor, KDMP Samili diharapkan tumbuh menjadi pusat distribusi bahan pokok sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat di Kecamatan Woha dan sekitarnya.

Redaksi ||

Menjahit Puzzle Kemiskinan dengan Strategi Orkestrasi dan Kolaborasi

Menjahit Puzzle Kemiskinan dengan Strategi Orkestrasi dan Kolaborasi

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.- Desa Taman Ayu di Kecamatan Gerung kini menjadi sorotan utama dalam program "Desa Berdaya" Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa yang memiliki karakteristik geografis unik ini menyimpan potensi wisata besar, namun sekaligus berhadapan dengan tantangan lingkungan dan ekonomi yang kompleks.

​Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam kunjungannya pada Kamis (26/2/2026), menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Desa Taman Ayu tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia memperkenalkan strategi "Orkestrasi dan Kolaborasi" untuk menyatukan berbagai program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

​"Kemiskinan adalah fenomena dengan banyak wajah. Kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu aspek, seperti sampah saja atau bencana saja, lalu berharap kemiskinan selesai. Semua elemen—Provinsi, Kabupaten, Desa, hingga swasta—harus bergerak bersama dalam satu irama," tegasnya.

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa langkah awal yang telah dilakukan adalah validasi data kemiskinan ekstrem. Dari estimasi awal 7.000 jiwa, hasil verifikasi tim pendamping menunjukkan angka riil berada di angka 4.000 jiwa.

​Untuk mengintervensi hal ini, Pemprov NTB menyiapkan dua skema:

• ​Level Desa: Kucuran dana sekitar Rp 500 juta untuk penguatan infrastruktur dan potensi desa.

• ​Level Keluarga: Intervensi langsung pada kebutuhan rumah tangga sasaran.

​"Fokus kita adalah Ketahanan Pangan dan Pariwisata. Saya minta pendamping desa tidak mulai dari nol, tapi kumpulkan puzzle yang sudah ada dari PKH atau program desa sebelumnya," tambahnya.

​Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, memaparkan kondisi desanya yang diapit oleh dua sungai besar, Sungai Babak dan Sungai Dodokan, serta berbatasan langsung dengan laut di sisi barat dan pegunungan di sisi timur. Selain keindahan alam, hampir setiap dusun di Taman Ayu memiliki kekayaan seni, mulai dari Wayang, Gamelan, Gendang Beleq, hingga Tenun.

​Namun, di balik potensi tersebut, Tajudin mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait abrasi pantai yang telah melenyapkan sekitar 70 hektare lahan pantai, termasuk 10 hingga 20 hektare tanah milik warga.

​"Abrasi ini sangat parah, hingga membentuk pola seperti sabit jika dilihat dari peta Lombok. Kami sudah berkomunikasi dengan Provinsi, namun biaya pembangunan breakwater memang sangat besar. Bahkan tanaman cemara dan bangunan groin yang ada sebelumnya pun hanyut diterjang laut," ungkapnya.

​Selain abrasi, masalah polusi udara dari aktivitas truk material dan debu batu bara di sekitar kawasan PLTU serta bau sampah juga menjadi tantangan yang mengurangi kenyamanan desa yang sejatinya sangat cantik ini.

​Sejalan dengan visi Gubernur, Kades Tajudin menyatakan bahwa pihaknya juga tengah fokus mengurai kemiskinan pada kelompok paling rentan. Saat ini, Desa Taman Ayu telah memiliki struktur formal berupa Forum Disabilitas dan Forum Sekolah Setara untuk perempuan guna memastikan kelompok ini tetap berdaya dan tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

​Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi hangat dengan Gubernur, jajaran OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan warga desa untuk merumuskan langkah konkret mengatasi abrasi dan mengoptimalkan potensi wisata Taman Ayu sebagai motor penggerak ekonomi warga.

Redaksi ||

Optimalkan Dana KUR Rp30 Miliar, Koperasi di NTB Didorong Suplai Program Makan Bergizi Gratis

Optimalkan Dana KUR Rp30 Miliar, Koperasi di NTB Didorong Suplai Program Makan Bergizi Gratis

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong koperasi-koperasi lokal untuk bertransformasi menjadi institusi bisnis yang kuat. Salah satunya dengan menangkap peluang besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di wilayah NTB.

Dalam sambutan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di hadapan anggota Koperasi Merah Putih Jembatan Kembar, ditekankan bahwa koperasi bukanlah lembaga sosial, melainkan lembaga bisnis milik bersama. Anggota diminta untuk mengubah pola pikir bahwa kemajuan koperasi bergantung pada keaktifan anggotanya dalam bertransaksi dan mengembangkan unit usaha.

"Koperasi adalah institusi bisnis dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Saya mengapresiasi Koperasi Merah Putih yang sudah mulai bergerak menyalurkan komoditas pokok. Ini adalah awal yang baik untuk menjadi institusi bisnis yang lebih besar," ujarnya saat melakukan kunjungan ke KDMP Jembatan Kembar Timur Lembar pada Kamis (26/2/2026).

Untuk mendukung penguatan modal, diungkapkan bahwa saat ini tersedia dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 Miliar di Bank NTB yang diperuntukkan bagi koperasi dan UMKM. Dana dengan bunga rendah ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi koperasi untuk melakukan lompatan bisnis melalui penyusunan proposal usaha yang terukur.

Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jumlah dapur MBG di NTB telah mencapai lebih dari 800 unit. Namun, pemenuhan kebutuhan pangan seperti telur baru mencapai 30 persen dari peternak lokal, sementara sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Ini peluang emas. Koperasi bisa menjadi pengepul hasil peternakan rumah tangga anggota untuk disuplai ke dapur-dapur MBG. Permintaannya sudah ada dan pasti, tinggal bagaimana koperasi mengatur manajemen suplainya," jelasnya.

Selain telur, komoditas lain seperti ayam, susu, dan roti juga menjadi peluang terbuka dalam skema ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah pusat maupun provinsi.

Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh anggota untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap koperasi dengan cara mengutamakan berbelanja di koperasi sendiri dibandingkan ke ritel modern. Hal ini bertujuan agar perputaran ekonomi tetap berada di lingkungan anggota dan kembali kepada mereka dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sementara itu, Kepala Desa Jembatan Kembar Timur, H. Ismail Darwan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran Pj Gubernur merupakan penawar rindu bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap pembangunan di tingkat desa.

"Alhamdulillah, inak-inak (ibu-ibu) kami sangat sabar menunggu saking rindunya kepada Bapak Gubernur. Kami mewakili masyarakat mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak melihat langsung kondisi kami di desa," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KDMP Jembatan Kembar Timur, Rustam Thamrin, melaporkan perkembangan koperasi yang ia pimpin. Ia menjelaskan bahwa KDMP ini dibentuk sebagai respons cepat atas instruksi Presiden terkait kemandirian pangan.

"Sejak bulan Mei, kami langsung gerak cepat merekrut anggota yang kini berjumlah 96 orang. Meski awalnya hanya mengandalkan simpanan pokok sebesar Rp10 juta, kami sudah mulai berbisnis sejak September. Pengurus tidak kenal panas dan hujan untuk mengambil barang dari Bulog demi melayani anggota," lapor Rustam.

Rustam menambahkan, pada Januari lalu, pihaknya telah menandatangani akad pinjaman modal sebesar Rp25 juta dari Bank NTB untuk memperbesar skala usaha. "Begitu modal besar, keuntungan mulai terlihat. Kami sangat termotivasi untuk terus maju," tegasnya.

Redaksi ||

Blusukan di Pasar Gerung, Gubernur NTB Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Terjangkau Selama Ramadan 1447 H

Blusukan di Pasar Gerung, Gubernur NTB Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Terjangkau Selama Ramadan 1447 H

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global.Id.– Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung ke lapangan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan pasokan pangan masyarakat dalam kondisi aman. Kepedulian tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja dan silaturahmi dalam rangka Safari Ramadan pada 26 Februari 2026 di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kunjungannya ke Pasar Gerung, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal memantau langsung perkembangan harga bahan pokok serta berdialog dengan pedagang dan masyarakat. Dari hasil pemantauan, inflasi di beberapa wilayah dipicu oleh kenaikan harga cabai di tiga kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

“Inflasi kita naik karena harga cabai meningkat di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ternyata dalam satu pasar saja bisa ada perbedaan harga. Tadi saya sudah bicara dengan enumerator agar menggunakan harga terendah di pasar sebagai acuan pencatatan,” ujar Gubernur.

Dirinya menjelaskan bahwa secara umum harga daging masih sesuai dengan harga acuan. Sementara itu, harga daging ayam mengalami kenaikan tipis karena harga ayam hidup di tingkat pemasok juga naik.

“Alhamdulillah harga daging masih sesuai harga acuan. Daging ayam memang mulai naik sedikit karena harga ayam hidupnya naik. Nanti kita minta dilakukan pengecekan ke pemasok bersama pihak terkait agar distribusinya tetap lancar,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan bahwa harga minyak goreng, beras, dan bawang masih dalam kondisi terkendali. Namun, untuk komoditas cabai, kenaikan harga dipengaruhi faktor musim dan cuaca yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah.

“Cabai ini memang tidak termasuk komoditas yang bisa diintervensi langsung seperti beras, minyak, dan gula. Mekanismenya sangat dipengaruhi supply dan demand. Apalagi saat ini banyak yang gagal panen karena cuaca,” jelasnya.

Meski demikian, Pemprov NTB terus melakukan langkah stabilisasi. Pemerintah mendorong distributor dan pelaku usaha untuk mendatangkan pasokan dari luar daerah serta memberikan fasilitasi subsidi biaya transportasi.

“Kita sudah dorong distributor dari Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk ambil pasokan dari luar. Bahkan kita tawarkan fasilitasi biaya angkut truk dari Jawa ke NTB secara gratis melalui dukungan Badan Pangan. Ini untuk menekan harga agar tetap terjangkau masyarakat,” tambah Gubernur.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga menggelar pasar murah sembako di sejumlah titik selama Ramadan.

“Kita ingin memastikan masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok,” tutup Gubernur.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan harga serta mengambil langkah cepat dan terukur guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat NTB.

Redaksi ||

Dukung UMKM Sekitar, Rutan Pekanbaru Bagikan Ratusan Takjil kepada Masyarakat

Dukung UMKM Sekitar, Rutan Pekanbaru Bagikan Ratusan Takjil kepada Masyarakat

Media Dinamika Global      

Pekanbaru – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di Jalan Hangtuah, Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus bentuk nyata dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lingkungan rutan.

Takjil yang dibagikan kepada masyarakat merupakan hasil produksi dari UMKM lokal di sekitar Rutan Pekanbaru. Produk-produk tersebut dibeli langsung oleh pihak rutan, kemudian dikemas kembali (packaging) secara rapi sebelum dibagikan kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru Erwin Siregar menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi keberkahan Ramadan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui pembelian produk UMKM lokal, Rutan Pekanbaru berupaya mendorong perputaran ekonomi serta memperkuat sinergi antara institusi pemasyarakatan dengan lingkungan sekitar.

Masyarakat yang menerima takjil tampak antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut. Selain membantu masyarakat yang tengah dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial antara Rutan Pekanbaru dan warga sekitar.

Rutan Kelas I Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi secara positif, tidak hanya dalam pembinaan warga binaan, tetapi juga dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Momentum Ramadan pun dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar.

Satuan SPPG Yayasan Islam As Salam Lewi Dewa, Gelar Gotong Royong Pembersihan Sepanjang Jalan Lintas Soromandi

Satuan SPPG Yayasan Islam As Salam Lewi Dewa, Gelar Gotong Royong Pembersihan Sepanjang Jalan Lintas Soromandi

Media Dinamika Global      

Soromandi, Media Dinamika Global.id.-- Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG/ Yayasan Islam As Salam Lewi Dewa Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. menggelar kegiatan gotong royong pembersihan di sepanjang Jalan Lintas Soromandi pada ,hari Selasa,17/2/2026.

Kegiatan ini melibatkan anggota MBG Lewi Dewa bersama masyarakat sekitar yang bahu-membahu membersihkan sampah di pinggir jalan, memangkas rumput liar, serta merapikan saluran air. 

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari warga Desa Lewintana karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Koordinator kegiatan, Arifin.S.Sos selaku Humas MBG Lewi Dewa menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebersihan fasilitas umum.

“Melalui kegiatan ini juga, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan kenyamanan bersama,” ujarnya.Arifin.

Selain membersihkan area jalan, para peserta juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan dan warga sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Kegiatan Gotong Royong ini berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan, aksi gotong royong ini dapat menjadi contoh positif dan memotivasi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan..(Reporter MDG).

Pemilik SPBU Wawo Bantah Masalah Gaji Tidak Sesuai UMR, Bukan Milik Korporasi Tapi Milik Pribadi

Pemilik SPBU Wawo Bantah Masalah Gaji Tidak Sesuai UMR, Bukan Milik Korporasi Tapi Milik Pribadi

Media Dinamika Global      

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Pemilik SPBU Wawo Bantah Masalah Gaji  yang Tidak Sesuai UMR, Bukan Milik Korporasi Tapi Milik Pribadi. Hal ini disampaikan secara langsung saat Disorot oleh Media Online beberapa hari yang lalu terkait dengan Gaji Karyawan tidak sesuai dengan Gaji UMR, untuk diketahui bahwa pada Dasarnya SPBU ini dibangun hanya untuk Masyarakat sekitarnya saja dan tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, ini murni milik Pribadi. Selasa, 17-02-2026

Pemilik SPBU  Dodo Kec. Wawo menegaskan bahwa SPBU yang dibangun itu  bukan milik Korporasi tapi milik pribadi. Mulai dari Tanah hingga Pembangunan SPBU Dodo ini dengan tujuan agar Masyarakat sekitar tidak lagi Jauh-jauh mengisi Bensin untuk kebutuhan sehari-hari apalagi Masyarakat yang menjadi Petani.

Menjawab pertanyaan dari Media sebelumnya Bahwa kami memiliki Utang di Pertamina Bima, itu tidaklah benar yang benar adalah bukan utang di Pertamina tapi utang di BANK untuk Menutupi Infestasi Awal pada saat pembangunan 1,5 Miliar karena Infestasi Awal lebih kurang 6 M.

Pada saat karyawan melamar dari awal kami sudah menyampaikan kepada karyawan yang Melamar bahwa kami PT RKS tidak bisa  mengikuti gaji standar UMR karena SPBU ini hanya melayani kebanyakan Orang Wawo walaupun di Jln lintas sape Bima karena sekarang dengan adanya tol laut sudah jarang mobi foso maupun truk besar yang mengisi di SPBU kami.

Kemudian dari Hasil penjualan kami Perhari hanya di tiga produk yaitu ;

Pertalite 6 Ton

Biosolar 1,5 ton

Pertamax 150 Liter

Pertamidex 0 Produk. Dari hasil marjin penjualan kami setiap hari ditambah pengembalian utang Infestasi dari Bank BRI pembayaran perbulannya sekitar Rp 46 JT / BLN Ditambah pembayaran Karyawan, Listrik, mentenen dan lainnya sehingga kami belum mampu membayar sesuai Standar UMR.

Pada saat saya membangun SPBU itu memang dari awal sudah dilarang oleh keluarga dan beberapa teman terutama dari Maijen Kamil Rojak pada saat Dinas menyarankan utk buka BPR saja Cukup dengan modal 4 M tapi saya kekeh membangun SPBU.

Pada saat mengajukan ijin di Pemda Bima juga sudah di sarankan oleh Ibu Bupati Umi Dinda apakah OM aji sudah memikirkan matang-matang karena pengembalian Modalnya cukup lama, lalu menjawabnya saya nggak apa apa karena saya ingin membantu tanah kelahiran saya biarin Rejeki Nggak Dibawa mati.

Kami menghitung berapa premium itu terjual di kali 1000 Rupiah / liter kalau di Eceran berarti nilai itulah yang saya bantu untuk masyarakat Wawo dan sekitarnya. Bukan murni mencari keuntungan. Seandainya Depnaker Kab Bima memaksakan kehendak harus membayar sesuai UMR mendingan saya stop Operasional.

Biar Masyarakat Kec Wawo yang meminta ke Depnaker Atau Pemda Bima yang akan membangun SPBU seperti Kab Dompu di Manggelewa. Dan Perlu di ketahui oleh Pemda Kab Bima harga tanah di sekitar SPBU dulu sebelum ada SPBU hanya  RP 10 Juta / Are sekarang menjadi 60 sampai 80 JT/ Are. Jadi oknum Wartawan atau LSM nggak usah asal memberitakan kami juga tau aturan tentang Depnaker.

Kami juga tegaskan bahwa  membangun SPBU Dodo ini bukan semata mata mencari keuntungan tetapi murni membantu rakyat jelata.Saya tanya Apa yang LSM dan wartawan untuk membantu masyarakat Wawo ??? Jadi jangan asal mengeluarkan suara apakah karyawan SPBU kalau kami tutup apakah Wartawan atau LSM yang memberi makan anak Istrinya ???. Tanyanya

Masih menurutnya, Pemerintah sendiri saja sekarang membayar P3K paroh Waktu lebih kurang RP 350 tiga ratus lima puluh Ribu Rupiah itu juga baru di angkat semua 14077 orang pemerintah Adi Irfan silakan oknum Wartawan dan LSM suruh menuntut Depnaker ke Atasannya karena gaji jauh di bawa UMR.

Jadi menurut Kami oknum LSM dan Wartawan itu mempelajari dulu dampak sosial dari Pemberitaannya bukan asal ngomong pakai aturan tanyakan dulu ke Pemiliknya jangan asal memberikan. Kesalnya.(Team).