Gubernur NTB Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV OPD Lingkup Pemprov NTB, Tekankan Komitmen dan Kaderisasi Birokrasi

Gubernur NTB Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV OPD Lingkup Pemprov NTB, Tekankan Komitmen dan Kaderisasi Birokrasi

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026), sebagai bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB memutasi sebanyak 392 pejabat Eselon III dan IV OPD lingkup Pemprov NTB. Rinciannya, 147 pejabat Eselon III dan 245 pejabat Eselon IV. Mutasi sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan ini turut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta ratusan pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat yang dilantik ditargetkan mulai menjalankan tugas pada Senin (23/2/2026) mendatang. 

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya komitmen, integritas, serta penguatan sistem karier berjenjang dalam birokrasi.

Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan struktural mengalami penghapusan sehingga terjadi penyesuaian posisi di berbagai OPD.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari proses seleksi, Pemprov NTB telah melaksanakan mekanisme uji kompetensi (beauty contest) guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Gubernur menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan, bahwa jabatan Eselon III memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, sekaligus menjadi tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Oleh karena itu, pejabat Eselon III dipandang sebagai calon pemimpin masa depan di lingkungan Pemprov NTB.

“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Eselon IV disebut sebagai jabatan kaderisasi awal. Gubernur menitipkan kepada para pejabat Eselon III untuk membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan lebih mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional semakin menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN.

Dalam penutup sambutannya, Gubernur memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.

“Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” pesannya.

Gubernur juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier kepada siapa pun, melainkan membangun kepercayaan diri, bekerja dengan kinerja terbaik, serta menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan percepatan kinerja pelayanan publik di Provinsi NTB.

Redaksi ||

Teluk Ekas Ditetapkan sebagai Pusat Riset Rumput Laut Dunia, Pemprov NTB Sambut Positif Hadirnya ITSRC

Teluk Ekas Ditetapkan sebagai Pusat Riset Rumput Laut Dunia, Pemprov NTB Sambut Positif Hadirnya ITSRC

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas, Lombok Timur, sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut Tropis Dunia, sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi fondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi ||

Mutasi sebagai Momentum Konsolidasi Kebijakan: Catatan Birokrasi NTB Memasuki Tahun Kedua

Mutasi sebagai Momentum Konsolidasi Kebijakan: Catatan Birokrasi NTB Memasuki Tahun Kedua

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Suasana Aula Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat sore, terasa khidmat sekaligus penuh makna. Ratusan aparatur sipil negara berdiri membentuk formasi barisan untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah 392 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Momen itu bukan sekadar seremoni kepegawaian, melainkan bagian dari proses konsolidasi kelembagaan, sebuah penataan ulang mesin pemerintahan yang akan menentukan arah gerak kebijakan publik memasuki fase berikutnya.

Pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dipahami tidak sekadar sebagai rutinitas administrasi kepegawaian. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, mutasi merupakan instrumen manajerial untuk memastikan organisasi tetap bergerak dinamis, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan. 

Terlebih ketika pemerintahan memasuki tahun kedua, fase ini lazim menjadi titik transisi dari konsolidasi awal menuju percepatan implementasi kebijakan.

Secara konseptual, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara adalah bagian dari sistem merit yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa manajemen ASN harus diarahkan pada profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, mutasi bukanlah semata soal perpindahan posisi, melainkan upaya menyelaraskan kapasitas individu dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutan pelantikan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa proses ini didahului oleh uji kompetensi (beauty contest), penelusuran profil aparatur, serta catatan pengawasan internal. Pendekatan tersebut mencerminkan praktik evidence-based decision making dalam manajemen birokrasi. 

Walaupun subjektivitas tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya dalam setiap keputusan publik, penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur menjadi cara untuk menjaga objektivitas relatif sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Perampingan organisasi yang menyertai mutasi ini juga merupakan konsekuensi dari kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi. Pengurangan jabatan struktural dan penguatan jabatan fungsional menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi yang bertumpu pada hierarki menuju birokrasi berbasis keahlian dan kinerja. 

Transformasi ini menuntut aparatur yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi mampu menghasilkan keluaran kerja yang terukur dan berdampak.

Dalam konteks tersebut, penempatan Eselon III menjadi sangat strategis. Level ini merupakan simpul utama antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Eselon III bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan operasional yang menentukan cepat atau lambatnya realisasi agenda pemerintah daerah. Karena itu, mutasi pada level ini dapat dibaca sebagai upaya membangun mesin kebijakan yang lebih responsif menghadapi tuntutan pembangunan tahun kedua.

Lebih jauh, Gubernur memberikan penekanan, bahwa Eselon IV sebagai ruang kaderisasi, hal ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan birokrasi. Reformasi tata kelola tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan regenerasi aparatur yang disiapkan sejak dini melalui pembinaan berjenjang. 

Dalam perspektif manajemen talenta, langkah ini membangun cadangan kepemimpinan internal sekaligus menjaga stabilitas kelembagaan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa mutasi bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pasca-pelantikan: bagaimana pejabat yang baru dilantik membangun kerja tim, menyesuaikan ritme organisasi, serta menyelaraskan target program lintas perangkat daerah. 

Tanpa konsolidasi internal yang kuat, perubahan struktur hanya akan menghasilkan dinamika administratif tanpa peningkatan kinerja yang berarti.

Di sinilah aspek komitmen menjadi penentu. Kompetensi teknis dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi komitmen terhadap integritas, etos pelayanan, dan tanggung jawab publik merupakan fondasi moral birokrasi. 

Organisasi pemerintahan yang sehat adalah organisasi yang diisi oleh aparatur yang tidak sekedar cakap, tetapi juga memiliki orientasi pengabdian.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, ekspektasi publik pun meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu arah kebijakan, tetapi menagih hasil nyata: layanan yang lebih cepat, program yang lebih tepat sasaran, serta kehadiran negara yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kerangka ini, mutasi menjadi bagian dari strategi membentuk konfigurasi kerja yang lebih selaras dengan agenda prioritas daerah.

Dari sudut pandang komunikasi publik, penting untuk dipahami bahwa kebijakan kepegawaian adalah proses institusional, bukan personal. 

Ia tidak dirancang untuk menyenangkan semua pihak, melainkan untuk menjaga agar birokrasi tetap bergerak dan mampu menjalankan mandat pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan mutasi ini bukan terletak pada komposisi jabatan semata, tetapi pada sejauh mana ia mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya, pelantikan ini patut dicatat sebagai momentum konsolidasi birokrasi menuju fase akselerasi kebijakan. Jika sistem merit dijaga secara konsisten, evaluasi kinerja dilakukan objektif, dan pembinaan aparatur berlangsung berkelanjutan, maka mutasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan NTB.

Bukan sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai pijakan menuju birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil, sebuah prasyarat utama agar pembangunan daerah pada tahun kedua dan seterusnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Redaksi ||

Mahasiswa Universitas Nggusuwaru Ikuti Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa Berprestasi” di STKIP Taman Siswa Bima

Mahasiswa Universitas Nggusuwaru Ikuti Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa Berprestasi” di STKIP Taman Siswa Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id_Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Menjadi Mahasiswa Berprestasi” yang dilaksanakan pada Senin–Selasa, 9–10 Februari 2026 bertempat di Gedung Auditorium Sudirman, STKIP Taman Siswa Bima 

Kegiatan ini menghadirkan Dr. Caraka Putra Bhakti, S.Pd., M.Pd., Reviewer Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk bidang Organisasi Kemahasiswaan serta Reviewer Mahasiswa Berprestasi. Seminar nasional ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dan dosen pembimbing akademik mengenai strategi pengembangan prestasi akademik maupun non-akademik, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi swasta wilayah Bima–Dompu.

Dalam kegiatan tersebut, Universitas Nggusuwaru mengutus lima (5) orang mahasiswa untuk mengikuti sesi mahasiswa pada Selasa, 10 Februari 2026, yang didampingi langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik, Anggar Putra, S.H., M.H., C.LA. Kehadiran delegasi Universitas Nggusuwaru merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendorong budaya prestasi, kompetisi sehat, serta penguatan kapasitas mahasiswa sebagai insan akademik yang unggul dan berdaya saing.

Selain mahasiswa, seminar ini juga diikuti oleh para Dosen Pembimbing Akademik (PA) dari berbagai perguruan tinggi swasta se-Bima dan Dompu pada sesi khusus dosen yang dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026. Sinergi antara dosen PA dan mahasiswa diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembinaan prestasi yang berkelanjutan dan terukur.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa peserta memperoleh wawasan strategis mengenai peta prestasi nasional, mekanisme seleksi mahasiswa berprestasi, serta penguatan soft skills dan kepemimpinan. Sementara itu, dosen pembimbing akademik diharapkan dapat mengoptimalkan peran pendampingan secara sistematis dan berorientasi pada capaian prestasi mahasiswa.

STKIP Taman Siswa Bima sebagai tuan rumah menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh perguruan tinggi undangan, termasuk Universitas Nggusuwaru, serta berharap kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi berkelanjutan dalam peningkatan mutu kemahasiswaan di wilayah Bima dan Dompu.(Ady/Mdg)

Workshop Tata Kelola Jurnal Ilmiah Bahas Strategi Persiapan Akreditasi SINTA

Workshop Tata Kelola Jurnal Ilmiah Bahas Strategi Persiapan Akreditasi SINTA

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Upaya peningkatan mutu pengelolaan jurnal ilmiah terus diperkuat melalui kegiatan Workshop Tata Kelola Jurnal: Penyiapan Akreditasi Jurnal ke SINTA yang digelar pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 14.00 WIB dan diikuti oleh pengelola jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penerbitan di Indonesia.

Workshop menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Prof. Ismail Suardi Wekke, Ph.D., dan Dr. Muh. Barid Nizarudin Wajdi. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi para dosen dan pengelola jurnal dalam menghadapi tantangan akreditasi SINTA yang kian kompetitif.

Dalam pemaparannya, Dr. Muh. Barid Nizarudin Wajdi menekankan bahwa pengelolaan jurnal ilmiah harus dilakukan secara profesional dan berbasis keilmuan yang jelas. Menurutnya, susunan editor dan pengelola jurnal wajib berasal dari bidang keahlian yang relevan dengan fokus dan ruang lingkup jurnal. Selain itu, jurnal juga perlu memiliki personal branding yang kuat agar mudah dikenali dan dipercaya oleh komunitas akademik.

Ia menjelaskan bahwa filosofi akreditasi jurnal bertumpu pada tiga pilar utama, yakni legalitas dan diversitas, kualitas substansi artikel, serta manajemen workflow jurnal. “Fokus jurnal harus satu dan konsisten. Di samping itu, jurnal perlu memiliki ekosistem yang utuh, mulai dari penulis, editor, mitra bestari, hingga rekam jejak korespondensi dan revisi artikel melalui sistem OJS,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Ismail Suardi Wekke dalam sambutan pembuka menyampaikan bahwa workshop ini dirancang sebagai agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Ia menilai kegiatan semacam ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga menjadi sarana pendampingan konkret bagi para pengelola jurnal dalam meningkatkan peringkat akreditasi.

Menurut Prof. Ismail, tantangan akreditasi SINTA ke depan semakin tinggi dan menuntut pengelolaan jurnal yang lebih profesional. Hal tersebut mencakup pengelolaan OJS yang tertib, kepemilikan DOI yang aktif, serta keberagaman dan kualitas mitra bestari. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan, khususnya bagi dosen dan pengelola jurnal ilmiah di perguruan tinggi.

Workshop ini dipandu oleh moderator Kiki Afriani Putri, mahasiswi Program Magister UIN Raden Mas Said Surakarta, yang mengarahkan diskusi secara interaktif dan sistematis.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kampus dan lembaga mitra, antara lain STIT Al-Chaeriyah Mamuju, STIT Sunan Giri Bima, IAI Rawa Aopa Konawe, STEBI Al-Muhsin Yogyakarta, Unismuh Barru, UNAIM Yapis Wamena, STAI Nusantara Aceh, STAI DDI Maros, STAI DDI Pangkep, STAI Kuala Kapuas, Universitas Ma'arif Lampung, STIU Darul Hikmah, IAIDU Asahan, STES Tunas Kelapa, Maestro Academy, ATHA Publishing Globalindo, Malaqbi, Al Asri Publisher, Rumakayoe, serta STEBI Yogyakarta.

Melalui workshop ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola jurnal ilmiah serta kesiapan teknis dan strategis dalam menghadapi proses akreditasi SINTA secara berkelanjutan.

Dr. Tasrif Aziz M.Pd Rektor UNSWA Gelar Terima Audensi Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Kota Bima

Dr. Tasrif Aziz M.Pd Rektor UNSWA Gelar Terima Audensi Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Kota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Rektor Universitas Nggusuwaru (UNSWA) Bima, Dr. Tasrif Azis, M.Pd, menerima audiensi Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kota Bima, Rabu pagi (11 Februari 2026), bertempat di Ruang Rektor UNSWA Bima.

Audiensi tersebut membahas komitmen dan langkah strategis dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) agar dapat segera terwujud. Dalam pertemuan tersebut, Rektor UNSWA menegaskan bahwa perjuangan PPS harus dilakukan secara kolektif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa harus melibatkan semua elemen, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, hingga rakyat secara luas. Tanpa kebersamaan, perjuangan ini akan sulit mencapai tujuan,” tegas Dr. Tasrif Azis, M.Pd.

Ia juga menekankan bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai pusat kajian ilmiah dan penguatan argumentasi akademik untuk mendukung perjuangan PPS secara konstitusional dan berkelanjutan. Sementara itu, perwakilan Aliansi PPS Kota Bima, Sunardi, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan PPS harus terus digelorakan dan tidak boleh berhenti. Menurutnya, Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan layak dikelola melalui provinsi sendiri. “Kita tetap berjuang agar Provinsi Pulau Sumbawa bisa terwujud dalam waktu dekat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, termasuk tambang emas. Karena itu, kami mendorong pergerakan rakyat semesta. Semua harus bergerak,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa dukungan dari kalangan akademisi, khususnya UNSWA Bima, menjadi energi penting dalam memperkuat legitimasi perjuangan PPS di tingkat lokal maupun nasional.

Hal senada disampaikan Rizkiah Mardiati, selaku Sekretaris Aliansi PPS Kota Bima, yang menyebutkan bahwa audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan dan memperkuat jaringan perjuangan PPS. “Pertemuan pagi ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara aliansi PPS dan civitas akademika UNSWA dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” ungkap Rizkiah.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kebersamaan. Aliansi PPS Kota Bima berharap, hasil pertemuan ini dapat menjadi pijakan kuat untuk mengonsolidasikan dukungan lintas sektor demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa. (Sekjend MDG)

Unram Angkat Suara Soal Posisi Polri di Sistem Ketatanegaraan

Unram Angkat Suara Soal Posisi Polri di Sistem Ketatanegaraan

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Dukungan terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden terus menguat. Kali ini datang dari kalangan akademisi Universitas Mataram. Dua dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Unram, menilai posisi Polri saat ini relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ditemui di Ruang Guru Besar FHISIP, Jumat (30/1/2026), akademisi hukum Unram Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., menilai struktur Polri di bawah Presiden menjaga kejelasan komando, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Skema itu dinilai selaras dengan konstitusi serta praktik negara hukum modern.

“Penempatan Polri di bawah Presiden memberi kepastian arah kebijakan keamanan nasional, sekaligus menjaga stabilitas hukum dan demokrasi,” kata Prof. Amiruddin.

Pandangan serupa disampaikan Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum. Ia melihat posisi tersebut penting, agar Polri tetap profesional serta fokus pada tugas utama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa tarik-menarik kepentingan politik.

“Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Polri di bawah Presiden menjadi pilihan rasional, untuk menjaga netralitas institusi serta efektivitas penegakan hukum,” ujar Prof. Kurniawan.

Keduanya menilai wacana perubahan posisi Polri perlu dikaji secara hati-hati, dengan mempertimbangkan dampak hukum, sosial, hingga keamanan nasional. Menurut mereka, stabilitas institusi penegak hukum berperan besar menjaga kepercayaan publik.

Redaksi ||

Komitmen Berikan Jaminan Layanan Kesehatan Universal, Bupati Bima Raih Penghargaan UHC Dari Presiden RI

Komitmen Berikan Jaminan Layanan Kesehatan Universal, Bupati Bima Raih Penghargaan UHC Dari Presiden RI

Media Dinamika Global       Comment   

Bupati Bima
Ady Mahyudi

Bima, Mediadinamikaglobal.id - Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan. Kabupaten Bima resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta atas komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan setelah status kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Bima meningkat dari kategori Pratama menjadi Madya. 

Kenaikan status ini menandai semakin luasnya jangkauan perlindungan kesehatan yang dinikmati oleh masyarakat Bima.

Bupati Bima, Ady Mahyudi, menghadiri undangan penerimaan penghargaan tersebut yang akan diserahkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Kemayoran, Jakarta, pada Selasa 27 Januari 2026.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa mengalami kesulitan finansial.

Bupati Bima menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan tidak ada warga Bima yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan,” ujarnya, Senin (26/1).

Dengan peningkatan status UHC ini, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus memperkuat program jaminan kesehatan, baik melalui peningkatan kepesertaan BPJS maupun perbaikan fasilitas dan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bima.

"Penghargaan nasional ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemkab Bima dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di sektor kesehatan" tutupnya.(Mdg05) 

Momen Wisuda (STES) Harapan Bima Tahun Akademik 2025/2026

Momen Wisuda (STES) Harapan Bima Tahun Akademik 2025/2026

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah (STES) harapan bima, menggelar acara wisuda untuk Tahun Akademik 2025/2026 pada 24 Januari 2026. Dalam acara ini, (jumlah) lulusan dari program studi Ekonomi Syari'ah resmi dilantik sebagai sarjana dan profesional setelah menyelesaikan masa studi mereka, di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima.

Acara wisuda ini dihadiri oleh para pejabat universitas, termasuk ketua yayasa Al-faqih, ketua STES harapan bima, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Ketua STES harapan bima memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan berpesan agar mereka terus menerus mengembangkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa studi.

Selain prosesi wisuda, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Acara wisuda ini merupakan momen bersejarah dan penuh kebanggaan bagi keluarga, dosen, dan wisudawan.

Selamat kepada seluruh wisudawan STES harapan bima Tahun Akademik 2025/2026 atas pencapaian yang telah diraih. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama studi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia profesional.(Redaksi- Sekjend MDG)