Tidore Kepulauan, Media Dinamika Global.id.-- Pernyataan tegas ini disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat menjawab kekhawatiran ribuan PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan ASN yang terancam terdampak efisiensi anggaran daerah.
Di tengah defisit anggaran yang disebut mencapai Rp50 miliar, ia menegaskan tidak akan membiarkan ribuan pegawai kehilangan pekerjaan.
"Kalau sampai kondisi terburuk PPPK dirumahkan, maka selaku wali kota, saya juga akan mundur dari jabatan. Selama wali kota belum mundur, maka PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan."
Sebagai langkah penyelamatan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30% agar lebih dari 2.000 pegawai tetap bisa dipertahankan.
Ia juga menegaskan:
"Lebih baik saya mundur daripada harus mengorbankan ribuan orang."
Pernyataan ini pun menuai perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah kekhawatiran banyak daerah terkait keberlanjutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu akibat tekanan anggaran.
Menurut Anda, apakah langkah Wali Kota Tidore Kepulauan ini patut diapresiasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Ikuti SepInd Seputar Pendidikan untuk informasi terbaru seputar guru, PPPK, ASN, dan kebijakan pendidikan.(Sekjend MDG)