Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB menyerahkan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.(Media Dinamika Global)
Brito Utara, Media Dinamika Global.id.-- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.
Dalam penyampaiannya, Patih Herman menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah yang mampu mempertahankan opini WTP sekaligus meningkatkan realisasi pendapatan daerah sebagai upaya mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilannya mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, serta atas meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat potensi kebocoran pendapatan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun strategi yang lebih optimal dalam menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Menurut Jiham Nur, pemanfaatan anggaran tersebut hendaknya lebih difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Beberapa prioritas yang diusulkan antara lain percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung di kecamatan dan desa guna memperlancar akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian masyarakat.
Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas wilayah kecamatan dan desa, perbaikan gedung sekolah, serta pemberian beasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di akhir penyampaiannya, Jiham Nur menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku.(Sekjend MDG)