Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- H. Mori Hanafi DPR RI (Partai Nasdem) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
H. mori Hanafi menjelaskan tahun ini pemerintah dalam hal itu Mendagri menargetkan BSPS menyasar anggaran 8,9 Triliun target 3 juta rumah yakin bisa diwujudkan tidak layak huni. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.
"Oleh karena itu, kita mengkordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar mori Hanafi dalam keterangan Senin (6/7/2026).
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian PKP. Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.
Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. H. Mori Hanafi DPR RI dari fraksi Nasdem menegaskan pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 3 juta rumah yakin bisa di wujudkan, rumah tidak layak huni di daerah perbatasan kota bima dan kabupaten bima NTB.
"Sudah ada usulan lebih kurang 3 juta rumah yakin bisa di wujudkan dengan anggaran 8,9 Triliun dari daerah perbatasan seperti kota bima dan kabupaten bima sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak (mengecek)," jelas mori Hanafi.
Lebih lanjut, mori Hanafi menjelaskan untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota se.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.
"Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 3 juta rumah yakin bisa diwujudkan yang dibedah," kata H.Mori Hanafi.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Tito dan Amalia yang banyak membantu pelaksanaan program perumahan.
Maruarar menyebutkan salah satu dukungan mori Hanafi yaitu membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah se Provinsi NTB.
"Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," pungkasnya.(Sekjend MDG)