 |
| Haris Karnaen Ketua PMI dan Anggota DPRD Lobar, (Ist/Surya) |
Mataram, NTB, Media Dinamika Global – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat. Kasus yang menyita perhatian publik ini mencuat setelah adanya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana darah yang diduga bermasalah.
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Gde Made Pasek Swardhyana, mengungkapkan bahwa indikasi kerugian dalam perkara tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp150 juta. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pendalaman secara intensif guna memastikan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.
Dalam keterangannya pada Selasa (05/05), Kajari menegaskan bahwa penanganan perkara masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atau penyelidikan awal.
“Nanti hasilnya akan kami evaluasi dan dalami lebih lanjut untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” tegas Dr. Gde Made Pasek Swardhyana di ruang kerjanya.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak berspekulasi berlebihan, sebab proses hukum masih berjalan dan membutuhkan ketelitian agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan akuntabel.
Sejauh ini, Kejari Mataram telah memanggil sedikitnya lima orang pengurus PMI Kabupaten Lombok Barat untuk dimintai klarifikasi. Salah satu yang telah memenuhi panggilan adalah Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karena.
Usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Mataram, Haris Karena bersama sejumlah pengurus lainnya terlihat memilih irit bicara. Mereka enggan memberikan komentar kepada awak media terkait materi pemeriksaan dan hanya menyampaikan bahwa masih memiliki agenda lain yang harus segera diselesaikan.
Sikap tertutup para pengurus PMI tersebut justru semakin menambah sorotan publik terhadap kasus yang menyangkut dana kemanusiaan itu. Publik menilai, transparansi sangat penting mengingat dana PMI bersumber dari pelayanan sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Diketahui, selain menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnaen juga merupakan anggota aktif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Kejaksaan Negeri Mataram menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih, demi memastikan dana kemanusiaan benar-benar dikelola sesuai aturan serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas lembaga kemanusiaan, sekaligus menjadi perhatian publik agar pengelolaan dana sosial tidak dijadikan ruang penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Redaksi |