 |
| Yuni Bourhany dengan PT AMNT, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – Kebijakan relaksasi ekspor kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, kritik tajam datang dari Yuni Bourhany yang mempertanyakan arah kebijakan tersebut, khususnya terkait PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Menurut Yuni, istilah “relaksasi” yang digunakan pemerintah terdengar menenangkan, seolah menjadi solusi bagi semua pihak. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding masyarakat lokal.
Ia menyoroti alasan kahar yang diajukan perusahaan, seperti keterlambatan pembangunan smelter, kendala listrik, hingga masalah vendor. Di sisi lain, kondisi masyarakat sekitar tambang yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan, air bersih, dan listrik tidak pernah masuk dalam pertimbangan kebijakan.
“Sejak awal definisi ‘kahar’ sudah bias. Hanya mengakomodasi kepentingan korporasi, bukan realitas masyarakat,” ujar Keras Yuni Bourhani saat ditemui sejumlah media di kediamannya. Kamis (16/04/26).
Yuni juga menilai relaksasi ekspor hanya memberi ruang napas bagi perusahaan untuk menjaga arus kas dan stabilitas bisnis, sementara manfaat bagi masyarakat belum terlihat signifikan.
“Debu tetap dihirup warga, janji kerja belum terealisasi, dan dampak langsung ke dapur masyarakat masih belum jelas,” tambahnya.
Ia pun mengkritik kebijakan hilirisasi yang dinilai tidak konsisten. Larangan ekspor diberlakukan, namun pada saat yang sama diberikan pengecualian melalui relaksasi.
“Ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Keuntungan terpusat di atas, sementara risiko ditanggung daerah,” tegas Aktivis Perempuan asal Sumbawa Barat.
Redaksi |