Bima, Media Dinamika Global.id.-- muncul fenomena yang meresahkan: apa yang bisa di sebut sebagai "pemalak birokrasi". Istilah ini merujuk pada oknum yang meng atas namakan gerakan sosial atau organisasi, tetapi dalam praktiknya justru menjadikan birokrasi sebagai kadang untuk meminta-minta uang bahkan dijadikan alat memeras dan intimidasi, baik secara halus maupun dengan tekanan. Fenomena ini bukan hanya mencederai nilai-nilai aktivisme, tetapi juga memperburuk kualitas tata kelola pemerintah. Aktivis sejatinya lahir dari semangat perubahan, keberpihakan pada kepentingan publik, serta keberanian mekritik ketidakadilan. Namun ketika sebagian dari mereka beralih menjadi "broker kepentingan" Yang bermain di ruang-ruang kekuasaan, maka yang terjadi adalah degradasi moral yang serius. Modus yang digunakan seringkali beragamaberagam. Ada yang datang dengan dalih audiensi, membawa isu tertentu, menguasai data, lalu berujung pada permintaan, "uangoperasionaloperasional", ada pula yang secara terang-terangan mengancam akan mengangkat suatu kasus ke publik jika tidak diberikan sejumlah dana. Bahkan tidak jarang, proposal kegiatan dijadikan alat legitimasi untuk mendapatka uang dari instnsi pemerintah, padahal kegiatan tersebut tidak jelas atau bahkan fiktif. Praktik semacam ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara aktivis dan birokrasi. Di satu sisi, oknum birokrat yang ingin "aman" Dari sorotan publik cenderung memilih jalan pintas dengan membiarkan uang. Disisi lain, oknum aktivis semakin terbiasa dengan pola trnsaksional tersebut. Akibatnya fungsi kontrol sosial menjadi lumpuh, karena kritik tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melaikan pada ada atau tidaknya imbalan". Lebih jauh, fenomena ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial. Aktivis yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru di pandang sinis. Publik menjadi sulit membedakan mana aktivis yang benar-benar twulus berjuang, dan mana yang hanya manfaatkan isu untk kepentingan peribadi atau kelompok. Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua aktivis demikiam. Masi banyak individu dan kelompok yang bekerja dengan integritas, bahkan rela berkorban tanpa imbalan materi. Namun, keberadaan segelintir oknum" Penolak birokrasi" Cukup untuk merusak citra keseluruhan gerakan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langakh konkret.pertama, penguatan etika dan integritas dalam organisasi aktivis. Setiap gerakan harus memiliki kode etik yang jelas dan mekanisme pengawasan intemal. Kedua, trnsaparansi dalam hubungan antara masyarakat sipil dan birokrasi. Setiap bentuk kerja sama atau dukungan harus terbuka dan dapat dipertangungjawabkan. Ketiga, keberanian birokrasi untuk menolak praktik-praktik yang bersifat trnsaksional, sekaligus. Memperkuat kan sistem agar tidak mudah diinterfensi oleh kepentingan pribadi. Pada akhirnya, aktivisme adalah tentang nilai dan keberanian. Ketika nilai itu dikorbankan demi keuntungan sesaat. Maka yang tersisa adalah topeng perjuangan. Sudah saatnya gerakan sosial kembali ke akar. Menjadi suara yang jujur, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan menjadi alat tekanan untuk kepentingan peribadi.(Waketum MDG)