Oleh M.Fakhrur Rodzi, M.IP (Akademisi, Lingkar Pinggir Bima)
Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id - Di tengah semangat pembangunan yang terus digaungkan, banyak daerah justru berdiri di ujung napas keuangan yang kian menipis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semestinya menjadi instrumen utama pelayanan publik, kini menghadapi tekanan serius. Salah satu penyebab yang tak bisa diabaikan adalah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dengan dalih efisiensi, yang kemudian dialihkan untuk berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa (Kopdes), dan program lainnya.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak mulia. Siapa yang menolak peningkatan gizi masyarakat? Siapa yang tidak sepakat bahwa koperasi desa perlu diperkuat? Namun, persoalan menjadi kompleks ketika kebijakan tersebut tidak diiringi dengan perhitungan matang terhadap kapasitas fiskal daerah. Pemotongan TKD, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, justru membuat banyak pemerintah daerah kehilangan ruang geraknya.
Daerah kini seperti dipaksa berlari dengan kaki yang terikat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tetap memberikan pelayanan optimal—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Di sisi lain, sumber daya keuangan yang tersedia semakin terbatas. Akibatnya, banyak program prioritas daerah terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat mungkin masih bisa bertahan. Namun, bagi daerah yang sangat bergantung pada TKD, pemotongan ini ibarat mencabut sumber oksigen terakhir. Pembangunan melambat, kualitas layanan menurun, dan kepercayaan publik pun ikut tergerus.
Efisiensi anggaran memang penting, tetapi efisiensi yang tidak sensitif terhadap kondisi riil daerah justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat fondasi pembangunan, kebijakan ini berisiko melemahkan sendi-sendi pemerintahan daerah. Program nasional seharusnya tidak berjalan dengan mengorbankan stabilitas fiskal daerah, melainkan melalui sinergi yang adil dan proporsional.
Di titik ini, pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah daerah. Pendekatan satu arah dalam pengelolaan fiskal hanya akan melahirkan kebijakan yang timpang. Daerah bukan sekadar pelaksana, melainkan mitra strategis dalam pembangunan nasional.
Sudah saatnya kita bertanya: apakah efisiensi yang dilakukan benar-benar menghasilkan dampak optimal, atau justru memindahkan beban ke pundak daerah? Sebab jika daerah terus dipaksa bertahan di ujung anggaran, maka yang terancam bukan hanya angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga masa depan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, menjaga napas keuangan daerah bukan sekadar soal angka, melainkan soal keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Jika napas itu terhenti, maka harapan masyarakat di daerah pun perlahan ikut meredup. (Waketum MDG)