Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sudah kerap menjadi sasaran dan bulan-bulanan warganet.
Jawa Tengah, Media Dinamika Global.id.-- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Henggar Budi Anggoro, mengakui masih banyak warga Jateng yang mengeluhkan kondisi jalan di provinsi tersebut. Hal itu terpantau lewat unggahan di berbagai platform media sosial.
Menurut Henggar, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sudah kerap menjadi sasaran dan bulan-bulanan warganet yang mengeluhkan jalan rusak. Padahal, Henggar menyebut, jalan rusak yang dikeluhkan warga belum tentu jalan provinsi.
"Masyarakat itu kadang tidak tahu ini ruas jalan provinsi, ini ruas jalan kabupaten, ini jalan nasional, apakah ini jalan desa, masyarakat tidak tahu," kata Henggar ketika diwawancara di kantornya, Kota Semarang, Kamis (2/4/2026).
Henggar mengeklaim, dari 2.440 kilometer jalan provinsi di Jateng, 94 persen ruasnya dalam kondisi baik. "Kalau menurut kita, ruas jalan provinsi kondisinya sebagian besar ini sudah bagus," ucapnya.
Kendati demikian, dia menyoroti masih banyaknya warganet yang melayangkan kritik dan keluhan soal kondisi jalan rusak kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. "Kadang-kadang kita susah juga untuk menjelaskan, seperti yang banyak statement-statement di media sosial, termasuk di TikTok, yang sampai Pak Gub dihajar terus, itu sebenarnya kan kalau saya cek, semuanya ruas jalan kabupaten, malah ada juga yang jalan desa," tutur Henggar.
Dia mengaku bingung bagaimana menjelaskan soal adanya klasifikasi dan pembagian tanggung jawab pemeliharaan jalan. "Masyarakat itu kan yang penting posting," ujarnya.
Kendati demikian, Henggar memahami bahwa keputusan warga mengkritik kondisi jalan lewat media sosial agar dapat segera ditangani atau diperbaiki. "Yang paling repot itu adalah manakala itu ternyata jalan kabupaten," ucapnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sempat meminta masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak agar tak mengunggahnya ke media sosial, melainkan langsung melapor ke kanal resmi Pemprov Jateng. "Silakan yang komplain ke channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, Lapor Gub bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung ke kita, pasti akan kita tangani," kata Luthfi ketika diwawancara seusai acara halal bihalal di kantornya pada 25 Maret 2026 lalu.
Saat itu, Luthfi mengeklaim bahwa tak ada komplain publik yang mengemuka soal kondisi jalan di Jateng selama masa arus mudik Lebaran. "Evaluasi kita positif. Artinya positif begini, dari segi infrastruktur kita semuanya terjamin, tidak ada public komplain terkait dengan jalan. Kemudian kedua, tidak ada kemacetan yang yang fluktuatif. Padahal di Jawa Tengah menjadi sentralnya mudik," ujarnya.
Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan. Hal itu menyusul masih banyaknya aduan dan komplain warga soal kondisi jalan rusak di Jateng.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Sudarsono, mengatakan persoalan jalan rusak masih menjadi aspirasi dominan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan (dapil), terutama di kawasan Pantura. "Aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani. Fraksi Gerindra mendorong percepatan pengesahan Raperda Standarisasi Jalan yang mencakup kebutuhan pengukuran ulang jalan provinsi secara akurat," ucapnya dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Sudarsono menekankan, kualitas pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama guna menghindari kerusakan berulang yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Menurutnya, jika Raperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan disahkan, aturan tersebut dapat memberikan jaminan bahwa pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan provinsi dilakukan.(Team MDG)