BANDA ACEH, Media Dinamika Global.id. – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk tidak pasif dalam proses pemulihan pascabanjir. Ketua YARA, Safaruddin, menegaskan bahwa kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada validitas data yang disodorkan daerah kepada pemerintah pusat.
Menurut Safaruddin, negara memiliki sumber daya finansial dan teknis yang mumpuni untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi ini. Namun, anggaran pusat tidak akan turun tanpa dokumen perencanaan dan basis data kerusakan yang klir.
“Negara mampu, tapi Pemda harus jemput bola. Rehabilitasi dan rekonstruksi hanya bisa berjalan jika data korban, fasilitas publik, dan kerugian harta benda sudah siap. Tanpa data akurat, pemulihan hanya akan jadi wacana di atas kertas,” ujar Safaruddin di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Sentralisasi Komando: Usulan Badan Ad Hoc
Safaruddin menyoroti perlunya mekanisme penanganan yang lebih taktis. Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan pembentukan badan ad hoc khusus, serupa dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang sukses menangani tsunami Aceh 2004 silam.
Langkah ini dinilai mendesak agar penanganan kerusakan di lintas provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) dapat dilakukan secara terukur dan terpusat, tanpa terhambat birokrasi yang berbelit di tingkat lokal.
“Kita butuh model kerja seperti BRR agar semua terpusat dan efektif. Dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali ke lokasi bencana, komitmen pusat sudah nyata. Sekarang bola ada di tangan Pemda untuk menyinkronkan data lapangan,” tegasnya.
Apresiasi dan Pengawasan Publik
Di sisi lain, YARA memberikan apresiasi atas gerak cepat TNI, Polri, dan relawan yang telah membuka akses logistik di daerah terisolasi melalui jalur udara maupun perbaikan darurat infrastruktur.
Namun, Safaruddin mengingatkan bahwa fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan permanen adalah titik yang paling rawan penyimpangan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi aktif melakukan pengawasan serta memberikan kritik konstruktif.
“Partisipasi masyarakat adalah benteng terakhir. Pastikan rehabilitasi ini tepat sasaran bagi korban, bukan malah menguntungkan pihak-pihak yang mencari celah di tengah bencana,” pungkasnya.(Sekjend MDG)