 |
| Oknum Anggota Pemdes Karama saat ngotot disaat Sosialisasi, (Ist/MDG) |
Kilo Dompu, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Desa Karama Kecamatan Kilo kabupaten Dompu ngotot untuk memaksa pembangunan Gedung "Gerai Koperasi Merah Putih" diatas serbaguna Desa Karama. Pada saat pertemuan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan Gedung Gerai Koperasi Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertempat di kantor Desa setempat. Selasa, (2/12).
Dalam pertemuan tersebut, menuai penolakan keras dari sejumlah warga setempat yang merasa keberatan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung Gerai Koperasi Merah Putih Desa Karama akan dibangun di tanah gedung serbaguna.
Mewakili masyarakat dan Pemuda setempat, Arif Rahman mengatakan, baru saja kami selesai menghadiri undangan sosialisasi dari BPD Karama. Saya sebagai pemuda dan mewakili masyarakat bahwa pembangunan gedung koperasi desa ini akan mengganggu fungsi gedung serbaguna, yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.
"Kami sangat keberatan ketika gedung koprasi desa dibangun diatas lahan gedung serbaguna," ujarnya.
Pemerintah Desa Karama berusaha meyakinkan warga bahwa program ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Namun, banyak warga yang tetap menolak.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah warga menolak keras, sangat disayangkan atas sikap Pemdes, mulai unsur pimpinan hingga sampai bawahannya yang terkesan memaksakan pembangunan gedung koprasi tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
 |
| Arif Rahman, (Ist/MDG) |
Kembali, Arif Rahman menegaskan, kami sangat mendukung atas hadirnya koperasi desa tapi jangan membangun gedung koperasi desa diatas lahan gedung serbaguna, gedung serbaguna juga sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.
"Masih ada lahan/tanah yang lain untuk tempat gedung koperasi desa, kenapa harus ngotot," tegasnya.
Menurut Arif sapaan akrabnya, bahwa pembangunan satu unit koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDKMP) ada biayanya sekitar Rp1,6 Miliar, itu berdasarkan perhitungan dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Rp2,5 miliar Anggaran yang disebutkan oleh Kementerian Koperasi (Menkop) untuk pembangunan fisik setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Nah, kalau kita mengkaji, analisis, dan melihat serta membandingkan bahwa koperasi desa memiliki anggaran, lalu kenapa Kades dan oknum bawahannya harus memaksa membangun," herannya.
Kemudian, koprasi desa, tentu memiliki anggaran terdiri yang digelontorkan oleh negara diperuntukkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
"Hemat saya, ketika Gudang koperasi desa dibangun, maka tidak perlu lagi koperasi desa mengeluarkan biaya/anggaran untuk membeli tanah/lahan, pertanyaannya kemana angggaran koperasi desa..?," kata Arif, Alumni Kampus Universitas Muhammad Mataram.
Mirisnya lagi, lebih lanjut Arif, kok oknum anggota desa sangat ambisi dan ngotot memaksa tetap dibangun, bayangkan serbaguna sudah ada, kenapa harus diganggu lagi, seharusnya ditambah, ditingkatkan lagi fasilitasnya, seperti, kursi, meja, dan lain-lainnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
"Aneh sekali, Pemdes Karama justru mengganggu fasilitas untuk yang sudah ada, apa susahnya koperasi desa tinggal mengeluarkan anggaran untuk membeli lahan, ataukah memang tidak mau keluarkan anggaran," terangnya.
Ditambahkan Arif, ia mendesak pemerintah daerah, Bupati Dompu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) untuk turun tangan langsung mendengarkan keluhan masyarakat.
"Tak hanya itu, Arif juga mendesak Inspektorat kabupaten Dompu untuk melakukan audit khusus APBDes dan Anggaran Koperasi Desa," pungkasnya.
Sementara, Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita dipublikasikan. (*).