Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bima, Assoc. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.H., menyoroti fenomena pembabatan hutan yang terus terjadi di wilayah timur Kota Bima. Ia menilai, persoalan kerusakan hutan bukan semata masalah regulasi, tapi cerminan dari krisis kesadaran kolektif manusia terhadap alam.
“Sebagai akademisi, tentu kita prihatin dengan kerusakan hutan yang terjadi. Karena bagaimana pun, keberadaan hutan dan ekosistem di sekitarnya merupakan bagian integral dari keberlangsungan hidup semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi juga flora dan fauna,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, secara historis manusia tidak pernah terpisah dari alam. Namun di era modern, manusia semakin menjauh dan cenderung mengeksploitasi tanpa keseimbangan. “Kalau hari ini kita tidak serius membangun kesadaran menjaga lingkungan, sama halnya dengan membunuh diri kita sendiri dan anak cucu kita di masa depan,” tegasnya.
Ridwan menambahkan, pengendalian kerusakan lingkungan tidak cukup hanya dengan aturan tertulis. Ia menilai perlu kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum. “Tidak perlu pengetahuan tinggi untuk melihat ancaman kerusakan lingkungan. Tapi kadang manusia memang butuh diarahkan, bahkan diberi sanksi. Jadi antara pendekatan yang lunak dan tegas itu harus berjalan beriringan,” jelasnya.
Terkait dengan dorongan untuk memperketat atau bahkan menghentikan perizinan pembukaan lahan baru, Ridwan menilai hal itu bisa menjadi langkah positif, sepanjang diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
Ia mengakui, kemiskinan sering dijadikan alasan utama masyarakat melakukan pembabatan hutan, namun menurutnya, hal itu bukan akar permasalahan yang sesungguhnya.
“Benar, ada faktor ekonomi. Tapi itu bukan alasan utama. Pemerintah perlu mencari pola agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak merusak lingkungan. Dengan kemajuan teknologi dan akses komunikasi sekarang, seharusnya kita bisa mengembangkan tanaman produktif yang tidak menimbulkan kerusakan,” paparnya.
Ridwan juga menilai penting adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas mengatur pelestarian hutan dan pengendalian pembukaan lahan di wilayah Bima. “Saya setuju jika ada Perda yang mengatur ini. Tapi jangan berhenti di teks hukum saja. Kesadaran semua pihak harus dibangun agar hutan kita tetap terjaga,” pungkasnya. (Sekjend MDG)