Tanggamus – MeDia Dinamika Global.id Suasana panas mencuat di kalangan tenaga honorer Kabupaten Tanggamus setelah beredarnya sebuah video kunjungan kerja Komisi III DPRD Tanggamus ke BKPSDM Provinsi Lampung, yang viral di media sosial Facebook dan TikTok.
Video berdurasi 4 menit 30 detik itu memicu gelombang kemarahan dari para honorer lantaran dinilai menyudutkan dan melecehkan perjuangan mereka.
Dalam video yang kini telah dihapus dari akun TikTok bernama “MAMAK”, terdengar jelas pernyataan anggota Komisi III DPRD Tanggamus, Irsi Jaya, yang mempertanyakan kedisiplinan serta efektivitas keberadaan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tanggamus. Ia bahkan menyebut pengeluaran daerah untuk honorer sangat besar namun tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan.
Ucapan tersebut sontak menyulut reaksi keras dari para tenaga honorer. Wakil Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Tanggamus, Budi Wibowo, menyatakan rasa kecewa dan amarahnya. Ia menyebut, pernyataan Irsi Jaya sangat melukai perasaan ribuan honorer yang tengah berjuang keras untuk diangkat sebagai PPPK.
"Kami merasa tersinggung. Seolah-olah kami makan gaji buta, tidak disiplin, dan hanya jadi beban keuangan daerah. Padahal, kami justru terus bekerja dengan dedikasi di tengah ketidakpastian status," tegas Budi, Jumat, 16 Mei 2025.
Budi menilai, kunjungan kerja Komisi III semestinya membawa solusi, bukan malah menambah tekanan. Apalagi, isu yang dibahas lebih menyoroti sisi pengawasan dan sanksi terhadap honorer, bukan soal peningkatan kesejahteraan atau kepastian status kepegawaian.
Sebagai respons atas pernyataan tersebut, Forum Honorer R2 dan R3 merencanakan aksi damai pada Senin mendatang di depan kantor DPRD Tanggamus. Mereka menuntut klarifikasi terbuka dan permintaan maaf langsung dari Irsi Jaya di hadapan para honorer.
"Kami tidak akan tinggal diam. Aksi damai ini sebagai bentuk protes dan penegasan bahwa kami punya harga diri. Kami minta yang bersangkutan hadir menemui kami, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf secara terbuka," pungkasnya.
Dalam video itu, Irsi Jaya menyampaikan, “Kalau kami dari DPR ini tidak ada kedisiplinannya, ini contoh datang terlambat semua. Tapi kalau ASN, kedisiplinan itu penting. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah konkrit BKD dalam menyikapi honorer yang menerima gaji tapi kami sendiri tidak tahu siapa orangnya, tidak pernah kelihatan, tidak masuk kerja, tapi digaji jutaan. Ini jelas bocor, cor bocor bener,” ujarnya dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut memperkeruh suasana di tengah ribuan honorer yang merasa terus berjuang dalam bayang-bayang ketidakjelasan status dan masa depan pekerjaan mereka. (Umar.MDG)