Pemda Dompu Diduga Membohongi Publik, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu Kini Bungkam



Dompu NTB, Media Dinamika Global Id ~ Setelah melakukan pengembangan terkait hak-haknya guru-guru sertifikasi yang tidak mendapatkan pembayaran dari Pemerintah daerah kabupaten Dompu. Diduga membohongi Publik pihak dinas pendidikan dan olahraga kabupaten dompu BPKAD dan Sekda memberikan tanggapan tidak sesuai data yang beredar.

Berita sebelumnya. Kepala Bagian ( Kabid ) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( PTK ) Dinas pendidikan dan olahraga kabupaten Dompu, atas nama Taufik. menanggapi hal tersebut.

Kabid PTK. Taufik, tidak ingin memberikan komentar banyak. Hanya memberikan jumlah dari pada guru-guru yang tersertifikasi tersebut.

Saya bukan tidak mau berkomentar karena sesuai yang ditanyakan tersebut tentang jumlah nya. Maka berdasarkan data tahun 2023 : 
TK 33. SD 451. SMP 423.
Pengawas 19. Total 926. ( Sembilan ratus dua puluh enam orang ), Ucap singkat Kabid PTK.

Saat diwawancarai langsung wartawan media ini bersama rekannya, yang biasa disapa Pak Syam di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Atas Nama PA/KPA : Abdul Karim, S.Sos. Alamat : Jln. Beringin No. (1) satu. Email : abdulkarim51440@gmail.com pada hari kamis tanggal (29/02/2024)

Adapun tanggapan nya kepala BPKAD Dompu digunakan menjadi dokumentasi Video yang posting di channel YouTube Media Detektif Nusantara. Judulnya 👇" Menteri Keuangan RI Tahan Dana THR dan Gaji 13 Belas Guru-guru Sertifikasi PLT BPKAD Dompu Sebut ini "

Simak selengkapnya disini 👇
https://youtu.be/hejzFBfBYJ0

Saat ditanya lagi soal gaji 13 Belas Guru Sertifikasi dan dalam kesempatan itu kami juga meminta Data Akurat berapa jumlah guru-guru serta PPPK Guru yang belum dibayar oleh Pemda Dompu.

Plt BPKAD Dompu Sebut gaji 13 Belas itu sudah dibayarkan nggak mungkin Pemda tidak membayar nanti akan jadi temuan oleh BPK, Ucapnya sembari menutup wawancara tersebut.

Selah beberapa jam kemudian. Kami mendatangi langsung di ruangan kerja Sekretariat Daerah, beliau juga membantah atas tudingan dari pemberitaan Media ini sebenarnya, dengan judulnya. Pemda Dompu Diduga Gelapkan Dana THR dan Gaji Ketiga Belas Ratusan Guru-guru Sertifikasi 2023, Sekda Bungkam Karena Sibuk 👇

https://www.mediadinamikaglobal.id/2024/02/pemda-dompu-diduga-gelapkan-dana-thr.html

Selanjutnya, pada diwawancarai. Sekda memberikan tanggapan nya. "Bupati inisiatif Bayar Tapi Ngga Tau Kapan, Soal THR dan Gaji 13 Belas Guru Sertifikasi Seribu Lebih". Selanjutnya 👇

https://youtu.be/CArxDsUcoq8 

Dikutip dalam pernyataan kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah BPKAD Dompu Sebut belum dibayarkan kepada guru sertifikasi cuman THR saja, gaji 13 Belas sudah dibayarkan.

Mirisnya lagi, data yang di berikan oleh kepala BPKAD Dompu. Membengkak jadi seribu lebih orang jumlahnya para guru-guru sertifikasi tersebut sudah di bayarkan melalui APBD tahun 2023.

Berdasarkan data ini. "Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Data Penerima Gaji Ketiga belas TA 2023

Jumlah ASN Guru pada Kabupaten Dompu Yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah/tunjangan tambahan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja dengan istilah nama lainnya dari APBD TA 2023 No (1) Jumlah Orang PNS Guru 1 ribu lebih orang Jumlah Dibayarkan (Rp) 4 Miliar lebih. 

Dengan ini menyatakan bahwa. Data yang kami sampaikan tersebut di atas telah dilakukan penghitungan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dikpora Kabupaten Dompu. Drs. H. RIFAID. M.Pd UP. 196803141994031013".

Demi keseimbangan pemberitaan Media ini Pada tanggal ( 01/03/2024) kembali mengkonfirmasi kepada Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dikpora Kabupaten Dompu. Drs. H. RIFAID. M.Pd, bahwa Masih simpan siur data yang diberikan oleh Kabid PTK dan yang saya dapat ini dari BPKAD kabupaten dompu.

"Pertanyaan saya mana yang benar".

Pada hari Jum'at malam tanggal [1/3 17.15] mengkonfirmasi kembali kepada Kepala Dikpora Kabupaten Dompu, terkait adanya kejanggalan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan mendapatkan selembar kertas saat dimintain langsung ke pejabat laksana tugas Plt BPKAD Dompu tersebut.l

Dengan respek. Tanggapan Kadis Dikpora tersebut, dengan menggunakan bahasa daerah dan singkatan. Artinya, 
Kadis Dikpora Dompu : Ndake adinda ( Begini adinda) kemarin Kamu sudah wawancara dengan pak sekda, kepala BPKAD, berarti sudah jelas tunjangan belum di bayar karena nggak ada uang di droping oleh kementerian keuangan, karena kab dompu tidak terdapat dalam daftar SK itu. 

Kenapa kabupaten dompu tidak terdapat dalam SK itu, kepala BPKAD dan sekda sudah menjelaskan secara panjang lebar dan upaya pemerintah daerah sekarang sudah digambarkan oleh pak sekda.

Nah sekarang informasi apalagi masih kurang dan perlu diklarifikasi lagi. terima kasih. Ujarnya Kadis Dikpora Kabupaten Dompu.

"Pertanyaan saya, Jumlah nya yang diberikan oleh Kabid PTK Dikpora adalah 926 orang guru sertifikasi belum dibayarkan.

Sedangkan data saya dapat dari BPKAD Dompu, jumlah guru PNS yang belum di bayarkan tersebut. 1.044 orang. Tambah PPPK Guru 88. Orang.

Kesimpulan yang ambil untuk di beritakan lagi. Apa yang benar 926 orang atau 1.132 orang jumlahnya. 

Bahwa memang pernyataan BPKAD dan Sekda sudah jelas. Tapi diluar dari itu, masih ada kejanggalan persoalan data. 

Kasian para guru-guru sertifikasi yang tidak menerima bayaran dari Pemda Dompu. THR dan Gaji 13 Belas tahun 2023.

Anehnya lagi Data dari BPKAD Dibubuhi tanda tangan kepala dinas pendidikan dan olahraga kabupaten dompu, jumlah PNS guru dan PPPK seribu lebih dan sudah dibayarkan menggunakan APBD tahun 2023. Sebanyak 4 M lebih. 

Kemudian Kata Sekda memang membenarkan belum dibayar, tapi Bupati inisiatif bayar menggunakan APBD tahun 2024.

Sampai kepala dinas pendidikan dan olahraga kabupaten dompu tidak menjawab lagi pertanyaan tersebut diatas.

kembali memberikan tanggapan yang kedua kalinya oleh Sekertaris Daerah (SEKDA). Atas Nama PA/KPA : Gatot Gunawan Perantauan Putra, S.K.M., M.M.Kes Alamat : Jalan Beringin No. ( 1 ) Email : gatotgunawan@gmail.com Kabupaten Dompu. Terkait adanya kejanggalan data dan pernyataan tersebut belum dibayarkan dan uangnya di tahan oleh Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Lagi-lagi tanggapan menggunakan bahasa daerah dan singkatan oleh Sekda, menyampaikan. Iya p wartawan yg slh paham kolom tabel diatas...itu jml TPG n jml Tamsil ...itu data tunjangan yg dibayarkan tiap bulannya...sbg dasar transfer olh pusat....itu tulisan dibawah tabel *dengan ini menyatakan..datanya ... telah dilakukan perhitungan*...
Memang dana 50% gaji 13 n THR blm ditransfer olh pusat di thn 2023 itu, tuturnya Sekda.

Berapa jumlah guru PNS dan mendapat sertifikasi yang belum dibayar THR serta gaji 13 Belas nya. Tidak ada komentar??

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Ketua Komisi 1 Ir. Mutakun, beberapa kali dikonfirmasi dan di telepon melalui via WhatsApp nya oleh wartawan, ingin dimintain tanggapan terkait Bisa saya silaturahmi ke rumah nya Pak ketua komisi 1. Ingin meminta tanggapan nya. 

Bahwa dalam hal kepegawaian Daerah adalah bidang nya komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu.

Kemudian, guru-guru sertifikasi ini juga bagian dari pada rakyat dan mengharapkan penjelasan dari Bapak. 

Ini bukan kepentingan satu atau dua orang dengan jumlahnya 1.132 orang pak ketua komisi 1 DPRD kabupaten Dompu.

Namun demikian yang terjadi pada pernyataan pihak BPKAD kabupaten Dompu catatan didalam datanya," sudah dibayarkan". Menggunakan APBD tahun 2023. 

Sedangkan, Untuk pernyataan Sekda memang benar jumlah nya itu belum Dibayarkan THR dan Gaji 13 Belas Guru Sertifikasi Seribu Lebih. 

Sambung Sekda. Akan tetapi di tahun 2024 ini Bupati Dompu inisiatif bayar menggunakan APBD 2024.

Anehnya, diduga ini pingpong tanggapan nya Sekda saat dikonfirmasi oleh saya tadi malam. Data yang seribu lebih orang, itu data pembayaran tiap bulan.

Semoga bapak sebagai wakil rakyat di kabupaten dompu. Bisa memberikan tanggapan dan komentar nya terhadap pemerintah daerah kabupaten Dompu. Agar meluruskan permasalahan terkait guru-guru sertifikasi tersebut.

Sembari menunggu tanggapan nya Bapak Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Dompu selaku membidangi urusan kepegawaian Daerah. Sampai Berita ini dipublikasikan menduga Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu Kini Bungkam untuk memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Izin, saya atas Nama Aryadin Pimpinan Redaksi Media Dinamika Global Id dan Media Tangkap Update 24 jam id.

Penulis, Aryadin Pimpinan Redaksi Media Dinamika Global Id.
Load disqus comments

0 comments