PPN dan BBM Naik, APARAT Gedong Kantor DPRD Provinsi NTB


Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.--
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT), Yakni Eksekutif Kota Mataram Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (Ek LMND) Mataram, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammad (IMM), Hima NW, BEM NW, BEM NUS, menggedor Kantor DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Atas Kebijakan-kebijakan irasional, kita tolak dan gagalkan, karena Presiden Indonesia harus mengikuti mekanisme dan prosedur konstitusional bukan malah menghalalkan segala cara sehingga penyalahgunakan kekuasaan (Abuse of pawer).

Kedatangan ratusan mahasiswa sudah ditunggu aparat kepolisian, untuk menghadang masuknya pendemo ke halaman kantor DPRD provinsi NTB, Senin (11/4/22).
Sejumlah OKP dan BEM yang bergabung dalam APARAT Melakukan Orasi bergiliran Depan kantor DPRD provinsi NTB.

Koordinator Umum, Aita Kurniawati mengatakan, Indonesia merupakan negara sistem demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Tugas negara menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat sebagaimana yang dijelaskan dalam sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

"Akhir-akhir ini indonesia
mengalami krisis demokrasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat sehingga negara diamoang
kehancuran," ujar Aita Putri Bima.


Sambung Aita Lestari, Merujuk pada sistem totalitarianisme, kita lihat bagaimana kebijakan negara yang mengeluarkan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga akan berdampak luas Kepada kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat serta pajakpun ikut naik, kebijakan itu sangat membunuh rakyat miskin yang ekonomi menengah kebawah dengan pendapatan rata-rāta kecil.

"Jika dilihat cari prespektif ekonominya, ini Kebijakan Ekonomi yang menyengsarakan untuk Rakyat sendiri," tutur Putri Bima ini.

Sementara Korlap I, Widodo, menjelaskan, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hanya 3.59% jauh di bawah target yakni 49%, sementara defisit APBN pada 2022 sudah mendekat 496, Hutang Luar Negeri sudah mencapai 7.000 triliun dan diperkirakan pada akhir tahun 2024 hutang luar negeri mencapai Rp.8.40 triliun.

"Awal April 2022 pemerintah telah menaikan BBM non subsidi Pertamax92 dari 9,000 menjadi 12.500,"  ujar Korlap I.

Pajak Pertambahan Nilai mehjadi 11% serta dikuranginya distribusi solar bersubsidi sebesar 70% (Bio solar sudah mulail langka, sangat Merugikan UMKM, dan UMKM dipaksa beli DEXLITE dengan harga 13.750). Dan saya memperkirakan banwa akan ada kenaikan BBM jenis PERTALITE
diperkirakan akan sama dengan harga PERTAMAX92 sebelum ada kenaikan yakni Rp.9.000.

"Demikian juga harga El Puji 3 Kg akan mengalami kenaikan periode April sampai dengan November
2022," terang Widodo.


Lebih Lanjut Widodo, Menaikan PPN dan harga BBM ditengah pemulihan ekonomi tidak tepat, apalagi saat inflasi terus menerus bergerak naik dari januari sampai mei. Artinya daya beli masyarakat pasti cenderung menurun, karena hampir dipastikan semua harga kebutuhan pokok masyarakat dan biaya produksi industri akan naik.

"Sementara disisi lain pendapatan perkapita masyarakat tidak tumbuh bahkan cenderung menurun. Nah pada saat itulah angka kemiskinan dan pengangguran akan merangkak naik," tandasnya.


Tak hanya itu, Korlap III, Rangga menegaskan, Indonesia lagi darurat demokrasi karena Presiden Joko Widodo dan Makruf Amin berwacana akan melanggengkan kekuasaannya 3 priode dan pengunduran pemilu dari 2024 menjadi 2027.

"Akhirnya ini sangat dikawatirkan  keberlangsungan sistem negera kita jadi dermokrasi menuju
otoriter/totaliler," tegasnya.

Sambungnya, kita harus antisipasi untuk mencegah status Quo jabatan lewat amandemen UUD 1945 yang membuat presiden RI menghianati Amanat UUD 1945 dan rakyat indonesia.

"Dirinya meminta kepada DPRD provinsi NTB sebagai lembaga legislatif untuk menyampaikan apresiasi masyarakat jangan diam diri dan duduk emas di kursi empuk, kehadiran kami menggugat hati dewan yang sudah ruang untuk Rakyat banyak," harapannya.

Dia mengecam Ketua DPRD provinsi NTB jika tidak menemui massa maka kami akan mengambil tidak lain diluar kesepakatan tergabung dalam APARAT.

"Sebelumnya kami memanggil DPRD sebagai Dewan Pelacur Rakyat, Segeralah keluar menemui Massa," pungkas Rangga.

Tuntutan Massa Aliansi OKP DAN BEM tergantung dalam APARAT: 

1. Menurunkan harga BBM
2. Menurunkan PPN
3. Stabilkan harga kebutuhan Pokok
4. Segera sah kan RUU TPKS
S. Evaluasi total Kinerja seluruh jajaran menteri kabinet Jokowi - Makruf Amin.
6. Hentikan pencabutan subsidi publik.
7. Kawal penerapan Perda No.5 Tahun 2021 tentang pernikahan dini.
8. Hentikan tindakan represifitas aparat terhadap Gerakan Rakyat dan Mahasiswa.

(Pimred MDG).
Load disqus comments

0 komentar