Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar pertemuan dalam rangka mendengar laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun (LKPJ) Bumdes desa Mpuri. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Mpuri, kecamatan Madapangga, kabupaten Bima. Senin, (17/1/22).
Ketua BPD Usman menyampaikan, kami sebagai BPD menindaklanjuti aspirasi pemuda dan masyarakat terkait mendengarkan Laporan Bumdes 2017 dan 2019 sebesar Rp.130 juta.
"Sesuai dengan rapat internal BPD, Pemdes, Bumdes, dan para pemuda pada hari Jum'at, (14/1/22)," ungkapan Ketua BPD pada saat sambutannya.
Dirinya berharap, semoga dalam pertemuan ada solusi yang baik dan selesaikan dengan kepala yang dingin," harapnya.
Dilanjutkan lagi oleh Kepala Desa, Abdullah, S.Pd, kami selaku pemerintah Desa mengajak masyarakat dan adik-adik pemuda agar menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak dan mengutamakan kearifan lokal.
"Kita dengarkan bersama pembacaan pelapor Bumdes oleh Pengurus Bumdes Desa Mpuri," ucap Kades Saat Sambutannya.
Pantauan Media Dinamika Global.Id Pengurus Bumdes yakni Ketua Bumdes, Ihwan membacakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bumdes tahun 2017 dan 2019 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
Laporan penggunaan BumDes tahun 2017 sebesar Rp. 30 juta dan Tahun 2019 sebesar Rp.100 juta.
Pengurus Bumdes juga membagikan copian lembaran item-item penggunaan anggaran tersebut kepada para tamu undangan.
Selesai membacaan laporan oleh Bumdes, pemuda diwakili oleh Furkan membantah, bahwa laporan tersebut tak sesuai dengan fakta lapangan dan melanggar mekanisme sesuai tertuang didalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kami meminta kepada Pemdes agar hadirkan AD/ART Bumdes Mpuri," ujarnya.
Kemudian terjadi cekcok antara pengurus Bumdes dengan para pemuda, pemdes, BPD hingga situasi agar memanas dan cekcok juga begitu lama.
Perdebatan panjang masih berkelanjutan, situasi pun mampu dilerai oleh semua kepolisian dan tokoh masyarakat yang hadir.
Pemuda meminta surat penyataan hitam diatas putih kepada pemdes, BPD dan Bumdes sebagai bukti kami dan pegangan kami untuk menagih janji dikemudian hari.
Diunjung pertemuan ini, karena tak ada surat pernyataan dari pemdes, ketika petermuan lanjutan pada Jum'at, (21/1/22). Kami pemuda dan masyarakat akan cocokan data diberikan oleh Bumdes kepada kami, benar atau tidaknya kepada masyarakat yang menerima bantuan dari Bumdes, Wajib hukumnya akan melakukan penyegelan kantor Desa Mpuri.
Pantauan beberapa media, Diunjung pertemuan ini tak membutuhkan solusi. Dalam pertemuan ini dihadiri ketua BPD, Kades, sekcamat, Kapolsek Madapangga, Pengurus Bumdes, Toga, Toma, Tope dan masyarakat setempat.(MDG.001).
0 comments