Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) menggelar Aksi demonstrasi di depan kantor camat Bolo, kabupaten Bima terkait kondisi petani akhir-akhir ini merasa tertindas kelangkaan harga Pestisida, Harga pupuk Diatas HET dan lain-lainnya. Rabu, (08/12/21).
Massa Aksi melakukan orasi ilmiah secara bergiliran, Korlap I, Muamar Ilyas menyampaikan, Kondisi yang terjadi di Kec. Bolo kian hari semakin kompleks, seperti permasalahan yang dihadapi oleh petani. Akhir-akhir ini petani merasakan tertindas diakibatkan oleh kelangkaan pupuk subsidi serta kenaikan Harga Pestisida.
"Selain itu, penjualan pupuk secara paketan dan melebihi HET yang tidak sesuai dengan Permentan No.49 Tahun 2020," ungkapannya.
lanjutnya, seakan akan menjadi alibi untuk mencekik petani dan
tidak terlepas dari ulah distributor dan pengecer yang ada di Kec. Bolo dan Kecamatan Bolo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bima sebagai sentral perputaran ekonomi yang mempengaruhi kemajuan Kabupaten Bima.
"Kehadiran litermoderm seperti Indomart menjadi ajang Investasi yang populer saat ini," ujarnya.
Sementara Korlap II, Eko Patrio mengatakan, Mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perlu adanya
kejelasan agar tidak berdampak buruk pada UKM di Kecamatan Bolo sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2021.
Disisi lain, Persoalan sampah di Kecamatan Bolo kian lama semakin meningkat," tuturnya.
Sambung Eko Patrio, perlu diketahui, perlu adanya pengelolaan
sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
"Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah," terangnya.
Tak hanya itu, upah buruh sampah harus sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Bima yang telah ditetapkan.
"Degredasi moral generasi Kec. Bolo kian hari kian meningkat, itu dibuktikan dengan maraknya.
tawuran antar pelajar, kasus pembolosan, penggunaan narkoba dan narkotika serta Miras," jelasnya.
Ditambahkannya, Kuat dugaan Hal tersebute Terjadi karena kurangnya pengawasan dari internal sekolah lebih-lebih eksternal sekolah termasuk unsur muspika Kecamatan Bolo.
"Fungsi Pol PP dibawah intruksi Camat Bolo sangat berpengaruh dalam mengontrol, mengawasi dan meminimalisir kasus persoalan yang terjadi," tutupnya.
Tuntutan Massa Aksi :
1. Hentikan penjualan pupuk secara Paketan dan melebihi HET sesuai Permentan No. 49 Tahun
2020.
2. Evaluasi kinerja KP3 Kec. Bolo.
3. Fungsikan BUMDes sebagai Driving Force distributor di Setiap Desa yang ada di Kec. Bolo
sesuai PP. No. 11 Tahun 2021 untuk meminimalisir kelangkaan Pupuk Subsidi.
4. Perjelas Hak Guna Usaha (HGU) indomart.
5. Revitalisasi sistem pengelolaan sampah.
6. Memberikan ruang kerjasama antara pihak Indomart dengan UKM di Kec. Bolo.
7. Fungsikan Sat. Pol. PP. Kec. Bolo dalam mengawasit peliayar SMP/SMA yang berkeliaran disaat jam belajar.
Camat Bolo melakukan mediasi terhadap massa aksi, selanjutnya berdialog panjang, hingga akhirnya membuat kesepakatan bersama sesuai teruang dalam surat Pernyataan KP3 kecamatan Bolo dengan Tempo Waktu 7 hari.(MDG.001).