Mataram. Media Dinamika Global. Id. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga independen strategis di daerah yang menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi sehat dan layak serta ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. "Terutama transformasi dari TV analog ke digital yang akan bermigrasi ditahun depan," kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima silaturahmi Ketua dan komisioner KPID NTB, Rabu (7/9/202I) diruang kerjanya.
Dikatakan, transformasi dari TV analog ke digital harus benar-benar dikawal dan didorong sosialisasi transformasi digital televisi ini. Agar lembaga penyiaran dan masyarakat memahaminya. "Literasi digital harus diperkuat,"ungkapnya di hadapan 7 komisioner baru yang dilantik beberapa bulan yang lalu.
Apalagi kata Doktor Zul sapaan Gubernur, diera digitalisasi ini banyak konten-konten informasi yang melenceng. Jadi perannya harus betul-betul optimal menjaga dan mengawal informasi di daerah. "Agar hak masyarakat mendapatkan informasi dari TV maupun radio benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ketua KPID NTB Ajeng Rosalinda Motimori, S.Pt mengatakan pertemuan ini untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri para komisioner baru sekaligus untuk menyampaikan agenda dan program KPID tahun 202I-2023 kepada Gubernur. Termasuk melaporkan beberapa agenda koordinasi dengan Dinas Kominfotik NTB, Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Kemenkominfo RI di Mataram dan beberapa lembaga dan instansi di NTB.
"Balmon merupakan mitra, yang perannya cukup strategis untuk mengatur frekuensi di NTB,"kata Bunda Ajeng. Selain itu, tahun 2022 mendatang rencananya akan dibuat Radio Komunitas di desa-desa, dengan nama, Radio Komunitas Desa Gemilang. Sebagai salah satu kanal menyampaikan capaian dan progres pembangunan daerah.Termasuk wahana edukasi memperkuat literasi digital di NTB," jelasnya.
Sedangkan program lain seperti literasi digital, anugerah lembaga penyiaran lain tetap dilakukan. Ia juga berharap dukungan Pemprov. NTB untuk sarana prasarana guna mendukung menghadapi lonjakan munculnya TV digital, pada saat tranformasi digital dari TV analog ke digital.
Selain itu, anggota KPID Husna Fatayati mengungkapkan, tentu dalam setiap pergantian periodenya, memiliki problematika yang kompleks dan tantangan yg berbeda-beda. Sehingga dalam menata penyiaran di NTB sebenernya tidak dapat diukur dgn satu atau dua periode masa tugas KPID.
"Bila beberapa periode sebelumnya, salah satu tantangan kami adalah tentang disrupsi media dengan hadirnya media baru yang lebih digemari masyarakat. Maka tantangan kami di periodisasi ini yaitu terkait digitalisasi penyiaran,"katanya.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Husna ini menjelaskan, Digitalisasi penyiaran mungkin bagi sebagian pihak dan masyarakat belum sesuai dengan kondisi pandemi dan dampak resesi ekonomi yang ditimbulkan. Namun demikian, kami sedang mencoba mencari formula yang pas melalui rancangan program yang solutif bagi semua pihak.
Digitalisasi penyiaran bila dilihat dari sisi manfaatnya akan mampu menjawab permasalahan blankspot di daerah, membuka lapangan kerja melalui hadirnya industri televisi digital dengan beragam segmentasi pemirsa, menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi (5G) dan berbagai manfaat ekonomi digital lainnya.
"Maka kedatangan kami hari ini menghadap Gubernur NTB Bang Zul Zulkieflimansyah untuk meneguhkan kembali tupoksi penting kami yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan layak sesuai HAM. Meski kemajuan teknologi internet semakin pesat, televisi dan radio tidak tamat.
Masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada lembaga penyiaran sebagai rujukan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena media penyiaran diyakini dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Sehingga betapa pentingnya keberadaan KPID sebagai lembaga negara independen di tingkat daerah dalam mengawasi wajah penyiaran serta menetapkan kebijakan yang berorientasi ke publik,"paparnya.
Oleh karenanya, sambung, beberapa inovasi dan rencana strategis kami sampaikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan berbagai kerjasama antar lembaga melalui program literasi yang menyasar pelajar/mahasiswa, komunitas hingga para emak-emak mulai dari lingkup desa hingga ke tataran instansi pemerintah. Mendorong peningkatan kapasitas SDM penyiaran dan membuka ruang kolaborasi dengan konten kreator sesuai kebutuhan pada penyiaran digital.
"Kami berharap dukungan penuh pemerintah dari hulu ke hilir agar KPID NTB dapat bekerja maksimal menata sistem penyiaran daerah dengan menjunjung tinggi kearifan lokal demi terwujudnya peningkatan kualitas lembaga penyiaran NTB yang Gemilang pada era digital 2022,"tutupnya. (Red/O'im).
0 comments