Pimpinan Fraksi PAN: Minta Bupati Bima Copot Direktur PDAM yang Hina DPRD

Anggota Komisi I DPRD, Rafidin sekaligus Pimpinan Fraksi PAN

Kabupaten Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Direktur PDAM Kabupaten Bima H.Khaerudin,MT diduga menggiring seluruh karyawannya untuk berdemonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bima menuntut agar pimpinan dan anggota dewan segera membahas raperda penyertaan modal bagi sejumlah BUMD termasuk PDAM. Kini, mantan Kadis Perkim Kabupaten Bima tersebut dengan lantang tanpa beretika mengatakan anggota dewan jahat, bodoh dan ruwet karena tidak segera membahas raperda penyertaan modal. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sos dari Faksi PAN. pada awak media ini. Jum'at, 27/08/21).

Dia meminta Bupati Bima segera mencopot Direktur PDAM kabupaten Bima dalam waktu satu minggu ke depan ini," ungkapnya.

Sambung Rafidin, Bila tidak diambil sikap secepatnya oleh bupati atas ulah direktur BUMD yang telah menghina pimpinan dan anggota dewan tersebut, patut dicurigai berani bicara demikian atas kepentingan terselubung dibalik pengajuan raperda penyertaan modal daerah (PMD) oleh eksekutif tersebut.

"Sebagai pimpinan fraksi PAN, saya minta bupati segera copot direktur PDAM. bila tidak, maka saya anggap Bupati juga terlibat dalam keterpurukan pengelolaan PDAM kabupaten Bima selama tiga tahun terakhir atau sejak H.Khaer menjabat direktur," tegas wakil rakyat kelahiran Donggo dari dapil tiga ini.

Soal tidak digajinya karyawan PDAM selama 30 bulan atau menunggak Rp. 7.3 M itu akibat ulah direktur PDAM yang bermental preman dan rakus akan kekuasaan serta jabatan, juga akibat kebijakan Bupati yang tidak pernah membaca dan bertanya pada para pajabarnya terkait tatacara pengangkatan direktur untuk menduduki jabatan di BUMD.

"Sebelum H.Khaer menduduki jabatan direktur di PDAM, sejak itu kondisi PDAM semakin parah, padahal tiap tahun Bupati Bima memberikan penyertaan modal untuk PDAM. Nah, kenapa gaji pegawai bisa nunggak sebanyak Rp.7.3 M,  itu bukan salah kami si dewan tapi Bupati dan Dewan pengawas BUMD tidak melakukan pengawasan samasekali, sehingga membuat kondisi PDAM semakin parah," jelasnya.

Mestinya eksekutif tidak monoton bersikap dalam hal menjawab kebutuhan PDAM,  seperti pengajuan raperda penyertaan modal dengan menggunakan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah,tapi bisa menggunakan opsi opsi lain seperti dana yang bersumber dari APBN,pihak ketiga juga dana hibah.

"Sudah tau PAD kita sedikit, malah mau dimanfaatkan untuk modal sejumlah BUMD.Nah, rakyat kita dapat apa dari PAD tersebut. karena itu, saya minta bupati segera sikapi serius apa yang saya sampaikan ini,apalagi bupati juga punya anak kandung yang duduk sebaga ketua dewan. Masa anaknya dihina oleh direktur yang diangkatnya tidak disikapi tegas,kecuali bupati pelihara khusus direktur PDAM tersebut," urainya.

Rafidin juga meminta seluruh pimpinan dan anggota dewan lain bersikap atas ulah direktur PDAM yang telah merusak kredibilitas lembaga dewan.

"Pimpinan dewan jangan tidur atas penghinaan tersebut.Sikapi atau kita akan terinjak terus hargadiri,padahal kita sudah maksimal bekerja untuk daerah dan rakyat ini," tandasnya.(MDG.**).

Load disqus comments

0 komentar