Johan Rosihan: Desak Ketua Komisi IV, dan Ketua DPR RI, Agar Buat Pansus Impor Beras


Jakarta, Media Dinamika Global.Id -- Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan, ST, Fraksi (PKS) Dapil NTB I Pulau Sumbawa, mendesak Ketua Komisi IV, dan Ketua DPR RI, untuk membuat Pansus terkait Impor Beras, karena Bulog dan Kementan sama-sama mengatakan bahwa tidak tau menau soal impor beras. Mereka mengklaim bahwa dalam 2 tahun terakhir tidak melakukan impor.

Buktinya, BPS dengan jelas mengungkap data impor beras kita bahkan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada RDP dengan Perum Bulog, Johan Rosihan mendesak agar DPR membuat pansus terkait impor beras tersebut.

Kita ingin tahu dan mendalami siapa sebenarnya yang bermain-main terhadap impor beras ini. Jangan sampai kita setiap hari berpidato merdeka impor, tetapi pada saat yang sama secara diam-diam impor beras terus kita lakukan.

Karena angka 36-38 3600 sampai Rp 3.800 jauh di bawah APV, dan jauh dari harga pasar nasional, hari ini sudah mulai merangkak pada angka Rp 4.000.

Pertayaan Johan, apa persoalan yang tepat terkait dengan penugasan Perum Bulog, untuk melakukan stabilisasi harga. Apa kendala Bulog di lapangan sehingga tidak bisa menyerap hasil petani, Bagaimana kondisi modal Bulog dalam menerapkan ini, dan kami minta dijelaskan terhadap ini penting, karena harga gabah, tidak terserap dengan baik.

Juga soal modern RM, Johan Rosihan dalam datanya menyampaikan bahwa kapasitas penggilingan padi sekitar 182,199 itu sudah mencapai 200 juta 50 juta, itu sebagian besarnya dari penggilingan padi rakyat.

Artinya skala menengah, dan skala besar, masih sangat sedikit bagaimana kita mengantisipasi dengan pembangunan 813 modern ini. Misalnya ada kesanggupan dari Bulog untuk menyerap hasil petani, Johan Rosihan. Kenapa harus impor?.

Johan Rosihan, berharap kepada Bulog berapa kebutuhan kita, agar ada persiapan, juga soal BPN ini perlu diperjelas badan ini sudah lama kita nantikan. 

Johan, mengatakan bahwa sejak pertama duduk di sini selalu kita minta agar solusi pangan ini bisa kita atasi secara baik, karena dalam amanat undang-undang pangan setelah bentuk badan pangan nasional sekarang badan ini sudah terbentuk, jangan sampai nanti masuk angin kita bisa memastikan bahwa badan ini ada di komisi IV, agar supaya antara hulu dengan hilirnya dan juga ada di tengah-tengah ini kita secara keseluruhan bicara tentang pangan.

Dan berikutnya menurut saya, membuka peluang menjaga, melindungi konsumen dan besar kemungkinan pengusaha beras untung tapi harga di petani stagnan menentukan harga dasar atau revolusi sosial lain agar berdampak juga kepada peningkatan kesejahteraan petani, tegas Johan Rosihan. (MDG.**)

Load disqus comments

0 komentar