Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 06 Agustus 2026

PAN NTB: HMS ATAU HASBULLAH MUIS

     


NTB, Media Dinamika Global.id.-- Diskusi mengenai nakhoda baru DPW PAN Nusa Tenggara Barat kian memanas pasca-kekosongan kursi ketua. Salah satu isu krusial yang mengemuka di ruang publik adalah kalkulasi geopolitik dan keterwakilan entitas lokal. Pertanyaan mendasar muncul: mungkinkah DPP PAN menunjuk Ketua DPW dari latar belakang wilayah dan rumpun asal yang sama dengan Sekretaris Wilayah (Sekwil), mengingat H. Muhammad Syafrudin (HMS) dan Ady Mahyudin sama-sama berasal dari Bima?

Dalam perspektif ilmu politik, tidak ada aturan kaku yang melarang keterwakilan dari wilayah asal yang sama dalam kepemimpinan partai politik, sepanjang kebutuhan taktis dan target elektoral organisasi terpenuhi. Namun, dalam konteks sosiologi politik NTB yang sangat majemuk, keberadaan asas keterwakilan wilayah antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa merupakan variabel kunci untuk menjaga keseimbangan konsolidasi. Menempatkan figur dari latar belakang geopolitik yang sama di dua posisi puncak berisiko mengaburkan representasi basis massa Pulau Lombok, khususnya suku Sasak yang memegang porsi populasi elektoral terbesar di NTB.

Skema Perombakan Radikal demi Kemajuan Partai.

Jika DPP PAN menghendaki akselerasi dan kemajuan partai, terbuka ruang untuk melakukan skema perombakan struktur secara radikal dan terukur. Sebagaimana diulas dalam analisis sebelumnya, HMS memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan Ady Mahyudin dari sisi jangkauan sosiologi politik dan kedekatan emosional dengan kader lintas wilayah, termasuk di Pulau Lombok.

Jika HMS dipercaya memegang kursi Ketua DPW PAN NTB, DPP PAN dapat merancang komposisi kepemimpinan yang lebih inklusif dan proporsional untuk mengisi posisi Sekretaris Wilayah dari keterwakilan Pulau Lombok. Beberapa skema komposisi alternatif yang dapat dipertimbangkan DPP PAN antara lain:

Pertama, mengombinasikan HMS sebagai Ketua dengan Izzul Islam sebagai Sekwil untuk menjangkau basis massa yang dinamis di Lombok.

Kedua, menduetkan HMS dengan kader-kader murni berpotensi dari daerah pemilihan Pulau Lombok atau Sumbawa, seperti Hasbullah Muis, Adnan, Munawir, atau Hadi Sulthon.

Menguji Karakter Komposisi Kepemimpinan Baru.

Di antara nama-nama baru yang muncul dalam ruang diskusi publik, figur Hasbullah Muis menarik untuk dicermati. Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB selama dua periode dari Dapil Lombok Barat-KLU sekaligus kontestan kuat Wakil Bupati Lombok Barat, Hasbullah Muis memiliki modal elektoral dan rekam jejak pengabdian yang teruji di Pulau Lombok.

Meskipun secara latar belakang historis keluarganya bertaut dengan garis keturunan Bugis-Makassar, realitas politik menunjukkan bahwa keterikatan sosial, kapasitas kerja, dan investasi politik Hasbullah Muis telah menyatu secara utuh dengan dinamika masyarakat Lombok. Politik modern mengukur kualitas kepemimpinan bukan dari garis asal-usul, melainkan dari sejauh mana figur tersebut mampu merepresentasikan kepentingan konstituen dan diterima oleh struktur di tingkat akar rumput.

Kalkulasi Objektif bagi DPP PAN.

DPP PAN kini dihadapkan pada momentum emas untuk melakukan penataan organisasi secara komprehensif. Menjaga keseimbangan geopolitik Lombok dan Sumbawa bukan berarti membatasi potensi kader tertentu, melainkan strategi rasional untuk merangkul seluruh entitas politik di NTB.

Dengan menempatkan HMS yang memiliki rekam jejak nasional dan penerimaan luas, dipadukan dengan figur Sekwil yang mengakar kuat di Pulau Lombok, PAN NTB akan memiliki struktur pimpinan yang solid, inklusif, dan siap memenangkan kontestasi politik mendatang. Keputusan akhir DPP PAN akan menentukan apakah partai ini memilih melangkah dengan pola lama atau berani mengambil keputusan strategis demi masa depan PAN NTB yang lebih inklusif dan progresif.(Sekjend MDG)

LAYANAN PERPUSTAKAAN KOTA BIMA KELILING PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam upaya meningkatkan budaya baca dan memperkuat gerakan literasi di lingkungan sekolah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima melalui Layanan Perpustakaan Keliling hadir di SDN 59 Rasalewi Kota Bima untuk memberikan layanan perpustakaan yang mudah diakses, menyenangkan, dan edukatif bagi peserta didik.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan literasi, seperti membaca bersama, mendongeng, pengenalan koleksi buku, serta permainan edukatif yang bertujuan menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, dan membentuk karakter gemar membaca sejak usia dini.

Melalui layanan ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi mitra sekolah dalam mendukung proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi literasi peserta didik, serta mewujudkan ekosistem pendidikan yang berkualitas sesuai dengan semangat Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

"Perpustakaan Hadir Menjangkau Sekolah, Menumbuhkan Literasi, Mencetak Generasi Cerdas, Berkarakter, dan Berprestasi."

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

Melayani dengan Literasi, Membangun Masa Depan Negeri.(Sekjend MDG)

Rektor dan Civitas Akademika Universitas Muhamadiyah Bima Mengucapkan

     


Amanah Baru dan tanggungjawab Baru.

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Terima kasih untuk semua yang mensupport dan membimbing, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua.

Selamat dan sukses Alkhair S.KM, M.Kes atas di tetapkan ketua prodi kesehatan lingkungan universitas Muhammadiyah bima, periode 2026-2027.

Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat

     


MATARAM, Media Dinamika Global - Di tengah normalisasi aktivitas sektor pertambangan setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen (year-on-year/y-on-y), menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Angka kemiskinan terus menurun, tingkat ketimpangan semakin rendah, kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran terbuka tetap berada pada level yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mulai ditopang oleh fondasi yang semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis di Mataram, Rabu (5/8). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah, serta pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Menurut Wahyudin, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan II Tahun 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp29,89 triliun.

Secara tahunan, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen, sedangkan secara kumulatif selama Semester I Tahun 2026 tumbuh 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wahyudin menjelaskan, pertumbuhan pada Triwulan II memang tidak setinggi Triwulan I karena aktivitas pertambangan mulai memasuki fase normalisasi setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya memberikan dorongan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, struktur pertumbuhan NTB justru semakin sehat karena sektor-sektor ekonomi riil tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih mencatat pertumbuhan 30,57 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 7,45 persen, didorong meningkatnya aktivitas smelter dan industri makanan-minuman. Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,42 persen, mencerminkan terus bergairahnya aktivitas pariwisata dan jasa. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa juga meningkat signifikan sebesar 49,42 persen, menunjukkan tingginya daya saing produk NTB di pasar global, terangnya.

Wahyudin menegaskan, data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB semakin beragam. Pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga diperkuat oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang terus menunjukkan kinerja positif. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kinerja positif tersebut juga tercermin pada kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang, meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat menjadi 3,14 juta orang.

Wahyudin menegaskan, Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan kesempatan kerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pertanian. Luas panen padi meningkat dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026, sedangkan produksi gabah kering giling melonjak dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tetap mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut juga diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin NTB tercatat 11,17 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Menurut Wahyudin, secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang 26,07 ribu orang dalam setahun, dari 654,57 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 628,50 ribu orang pada Maret 2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPS juga mencatat perbaikan pada indikator pemerataan. Gini Ratio NTB pada Maret 2026 tercatat 0,358, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar 0,364 maupun Maret 2025 sebesar 0,369. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat NTB tetap berada pada kategori ketimpangan rendah, dengan pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 19,57 persen.

Penurunan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan semakin dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga sehingga kesenjangan pengeluaran terus mengecil, terangnya.

Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan proporsi pekerja formal, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan.

Rangkaian indikator yang dirilis BPS menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di tengah normalisasi sektor pertambangan, tetapi juga semakin berkualitas. Menguatnya sektor-sektor fundamental, meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin rendahnya ketimpangan menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, pungkasnya.

Redaksi |

Pemprov NTB Dorong Pedoman Mediasi Sosial untuk Mencegah Konflik Pernikahan Beda Agama

     


MATARAM, Media Dinamika Global -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan pedoman mediasi sosial sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan beda agama. Pedoman tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan konflik sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum serta nilai-nilai keagamaan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pernikahan Beda Agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Rabu (5/8).

Surya Bahari menegaskan bahwa kerukunan yang selama ini terpelihara di NTB merupakan hasil komitmen bersama seluruh elemen masyarakat yang dibangun melalui dialog, saling menghormati, serta mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan terukur.

Menurutnya, pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, hukum, keluarga, budaya, dan kehidupan sosial. Karena itu, ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, pendekatan yang dibutuhkan tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

"Isu pernikahan beda agama merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada irisan norma agama, hukum negara, adat, dan kehidupan sosial. Karena itu penyelesaiannya memerlukan kebijaksanaan serta dialog yang mengedepankan perdamaian," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar persoalan yang muncul di NTB dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat terkait tanpa harus berujung pada proses litigasi.

Atas dasar itu, Pemprov NTB mengapresiasi inisiatif FKUB NTB menyusun pedoman mediasi sebagai panduan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Pedoman tersebut diharapkan memberikan kepastian prosedur tanpa memasuki wilayah doktrin agama maupun kewenangan lembaga hukum.

Selain itu, Surya Bahari juga mengingatkan bahwa NTB masih menghadapi persoalan serius tingginya angka pernikahan usia anak yang dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan perbedaan agama.

"Kami berharap forum ini tidak hanya menghasilkan pedoman penyelesaian sengketa, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret dalam mencegah pernikahan usia anak sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan generasi NTB," katanya.

Sementara itu, Ketua FKUB NTB, Dr. TGH. Subki Sasaki, M.H., mengatakan penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kerukunan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin majemuk.

Berdasarkan data FKUB NTB, setiap tahun terdapat sekitar empat hingga lima kasus pernikahan beda agama yang dilaporkan. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak persoalan baru terungkap ketika telah berkembang menjadi sengketa.

"FKUB tidak berada pada posisi menentukan boleh atau tidaknya seseorang menikah. Tugas kami adalah memfasilitasi dialog dan mediasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik sosial," ujarnya.

Subki menambahkan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi buku pedoman yang selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan regulasi daerah.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam FGD tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. yang hadir sebagai salah satu nara sumber.

Dalam paparannya, Aka menegaskan bahwa pembahasannya tidak menyentuh aspek sah atau tidaknya perkawinan beda agama karena hal tersebut merupakan kewenangan hukum negara dan ajaran agama masing-masing. Fokus yang ditawarkan adalah bagaimana pemerintah mampu mencegah konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari persoalan tersebut.

Menurut Aka, gagasan itu lahir dari pengalaman empirisnya saat menjabat Camat Cakranegara pada periode 2008–2013, ketika memimpin salah satu wilayah paling heterogen di Kota Mataram.

Ia mengisahkan, beberapa kali menghadapi sengketa yang berawal dari rencana maupun pelaksanaan pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul bukan semata-mata menyangkut administrasi perkawinan, tetapi berkembang menjadi konflik antarkeluarga, dugaan penculikan, tuduhan pemaksaan, mobilisasi massa, hingga berpotensi memicu benturan antarwarga apabila tidak segera ditangani.

"Jika ada yang beranggapan pernikahan beda agama tidak pernah memunculkan potensi konflik sosial di NTB, berarti ia belum pernah benar-benar berada di lapangan. Saya mengalami sendiri bagaimana persoalan keluarga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila komunikasi dan mediasi tidak segera dilakukan," ungkap Aka.

Pengalaman tersebut mendorongnya merumuskan Model Forum Mediasi Sosial, sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

Model ini tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak para pihak, serta tetap menghormati hukum negara dan ajaran agama.

Aka menjelaskan, model tersebut dibangun di atas delapan prinsip utama, yakni netralitas, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, keterbukaan, pencegahan konflik, penghormatan terhadap hukum negara dan agama, penguatan kerukunan, serta kesukarelaan para pihak.

Ia juga menawarkan tahapan mediasi yang dimulai dari deteksi dini oleh kepala lingkungan, verifikasi lapangan, komunikasi kepada keluarga kedua belah pihak, penempatan sementara di lokasi netral apabila diperlukan untuk menjamin keamanan, pelaksanaan mediasi secara bertahap, hingga penyusunan kesepakatan damai yang diikuti pemantauan pascamediasi.

Menurutnya, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat setelah konflik selesai.

"Pemerintah tidak hadir untuk menentukan benar atau salahnya pilihan seseorang. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, sehingga keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga," pungkas Aka. 

Redaksi |

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Hadiri Penyerahan Pengelolaan Embung So Rapa, Dukung Pengembangan Sawah 200 Hektare

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id– Babinsa Koramil 1608-03/Sape, Peltu Indrawan, S.H., mewakili Danramil 1608-03/Sape menghadiri kegiatan penyerahan pengelolaan dan perawatan Embung So Rapa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima kepada kelompok penerima manfaat di So Rapa, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kamis (7/8/2026).




Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan V, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Camat Sape, Kapolsek Sape, Kepala UPT PUPR Kecamatan Sape, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sape, Kepala Desa Parangina, Kepala Desa Sangiang, perwakilan P3A So Rapa, Kelompok Tani So Rapa, Direktur CV Cahaya, serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, serta Camat Sape. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama pengelolaan embung antara Dinas PUPR Kabupaten Bima dengan P3A dan Kelompok Tani sebagai penerima manfaat.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan Embung So Rapa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, kelompok penerima manfaat diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara embung sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber air bagi lahan pertanian.

Program pengelolaan Embung So Rapa juga diharapkan mampu mendukung pencetakan sawah seluas kurang lebih 200 hektare di wilayah setempat. Ketersediaan air irigasi yang lebih baik diyakini akan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kecamatan Sape.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan kelompok tani diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga pukul 15.50 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

(Team MDG.03)

Pemprov Lampung Perkuat Pendampingan Kabupaten Untuk Percepat Eliminasi TBC Di Tanggamus.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanggamus. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Tanggamus yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara virtual dari Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis 06 Agustus 2026.

Rapat yang diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suaidi beserta jajaran Pemkab Tanggamus tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian program sekaligus menyusun langkah percepatan penanggulangan TBC guna mendukung target nasional eliminasi TBC pada 2030.

Wagub Jihan mengatakan TBC masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan, termasuk di Provinsi Lampung. Selain berdampak terhadap kesehatan, juga dapat memengaruhi produktivitas masyarakat.

"Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, tentu pembangunan kesehatan juga menjadi bagian penting untuk menuntaskan penanggulangan tuberkulosis di Provinsi Lampung," ujar Wagub Jihan.

Menurut dia, target eliminasi TBC pada 2030 hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh kabupaten/kota dan lintas sektor. Upaya tersebut mencakup penemuan kasus secara aktif, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, serta mengurangi stigma terhadap penderita TBC.

Wagub Jihan menilai Kabupaten Tanggamus memiliki potensi untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui dukungan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader pemerintah pekon, dan masyarakat.

"Rapat koordinasi ini hendaknya menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian, dan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan," ujarnya.

Lanjut, Wagub Jihan menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan TBC sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peran tersebut antara lain mengoordinasikan pelaksanaan program, menyediakan pendanaan dan sumber daya manusia, melakukan penemuan kasus secara aktif, serta memastikan seluruh pasien yang terdiagnosis tercatat dan terlaporkan dalam sistem.

Wagub Jihan juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, lurah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas yang bergerak di bidang kesehatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, estimasi kasus TBC di Kabupaten Tanggamus diproyeksikan 2.532 kasus.
Namun, hingga saat ini capaian notifikasi kasus baru TBC di Tanggamus baru sekitar 37 persen atau 946 kasus. Sementara itu, cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 13 persen.

Untuk itu, Wagub Jihan meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus memperkuat penemuan kasus secara aktif, memperluas skrining terhadap kelompok berisiko, meningkatkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, mengoptimalkan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), serta melakukan pemantauan capaian program secara berkala.

Dari sisi kebijakan, Kabupaten Tanggamus telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis melalui Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 40 Tahun 2025 tentang RAD Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025–2030. Kabupaten tersebut juga telah memiliki keputusan bupati mengenai pembentukan TP2TB.

Jihan mengapresiasi kebijakan tersebut, tetapi meminta agar dokumen yang telah diterbitkan segera ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret.

Ia juga menyoroti jumlah Surat Keputusan (SK) Desa Siaga Tuberkulosis di Tanggamus yang masih terbatas. Ia meminta pemerintah kabupaten meningkatkan jumlah serta mengoptimalkan Desa Siaga sebagai salah satu instrumen penanggulangan TBC di tingkat masyarakat.

Selain itu, Tanggamus saat ini memiliki 50 kader TBC. Jumlah tersebut, dinilai perlu terus diperkuat agar kader dapat berperan dalam penelusuran kasus dan mendukung pelaksanaan program penanggulangan TBC di masyarakat.

Dalam mendukung percepatan penemuan kasus, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) juga tengah mengembangkan situs Peduli Tuberkulosis Lampung sebagai sarana skrining mandiri.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melakukan skrining untuk mengetahui tingkat risiko TBC. Hasil skrining selanjutnya akan menjadi dasar penelusuran kasus yang diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Jihan juga menyampaikan bahwa Provinsi Lampung akan mendapat tambahan 25 unit X-ray portabel dari pemerintah pusat untuk memperkuat layanan diagnosis TBC. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan administrasi dan sumber daya manusia agar peralatan tersebut dapat segera dimanfaatkan.

Sementara itu, Sekda Tanggamus Suaidi mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat sosialisasi, pembentukan Kampung Siaga, skrining aktif di masyarakat, investigasi kontak, serta koordinasi lintas sektor.

"Untuk itu, kami akan terus memperkuat sosialisasi, pembentukan Kampung Siaga, skrining aktif di masyarakat, investigasi kontak, serta koordinasi lintas sektor," kata Suaidi. ( Fs/Red) 

Lombok Utara Bangun Generasi Berbudaya Lewat Pekan Apresiasi Sastra Sasak 2026

     


LOMBOK UTARA, Media Dinamika Global - Di tengah derasnya arus digital yang mengubah cara generasi muda berinteraksi dengan budaya, Kabupaten Lombok Utara memilih langkah berbeda. Bukan sekadar menjaga sastra Sasak sebagai warisan, tetapi menghidupkannya kembali sebagai ruang kreativitas, literasi, dan pembentukan karakter generasi muda.

Komitmen itu ditandai dengan dibukanya Pekan Apresiasi Sastra Kabupaten Lombok Utara 2026 pada Kamis (6/8). Kegiatan yang mengusung tema "Menghidupkan Kembali Sastra Lokal sebagai Energi Kultural dalam Membangun Generasi Berbudaya, Kritis, dan Berdaya Saing" menjadi upaya nyata menghadirkan sastra Sasak agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Kegiatan yang digelar Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara, Raden Sawinggih.

Dalam sambutannya, Sawinggih menegaskan bahwa sastra daerah tidak boleh berhenti sebagai peninggalan budaya yang hanya dikenang, melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan generasi sekarang melalui berbagai ruang kreatif.

"Sastra daerah merupakan bagian dari identitas dan kekayaan budaya kita. Karena itu, kegiatan seperti Pekan Apresiasi Sastra ini penting untuk memberikan ruang kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mengenal sastra Sasak, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Menurutnya, pelestarian sastra lokal membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, sekolah, komunitas, pelaku budaya hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang membuat sastra tetap hidup dan berkembang.

"Kita ingin sastra lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan untuk membaca, menulis, berbicara, dan berkarya melalui sastra. Dari sana akan tumbuh kecintaan terhadap bahasa dan budaya daerah," tambahnya.

Ia berharap Pekan Apresiasi Sastra tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan dalam memperkuat literasi budaya di Lombok Utara.

Sementara itu, Ketua Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira, Sandi Justitia Putra, S.I.Kom., M.A., mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan atas semakin terbatasnya ruang apresiasi sastra lokal di tengah perubahan pola hidup masyarakat.

Menurutnya, sastra bukan hanya kumpulan karya tulis, melainkan wadah yang menyimpan nilai, identitas, pengetahuan, hingga cara masyarakat merawat ingatan kolektif.

"Kami ingin sastra lokal tidak hanya menjadi sesuatu yang dibicarakan sebagai warisan, tetapi benar-benar dihidupkan kembali sebagai praktik kebudayaan. Sastra harus hadir di tengah generasi muda, menjadi ruang untuk berpikir kritis, berekspresi, membaca realitas, sekaligus mengenali identitas budayanya," katanya.

Sandi menjelaskan tema yang diangkat tahun ini dipilih karena sastra memiliki kekuatan sebagai energi budaya yang mampu menggerakkan kreativitas sekaligus memperkuat karakter masyarakat.

"Kita menggunakan istilah energi kultural karena sastra memiliki daya untuk menggerakkan. Ia bisa menggerakkan ingatan, kreativitas, keberanian berpikir, bahkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kebudayaan. Karena itu, sastra lokal harus kita tempatkan sebagai kekuatan untuk membangun generasi Lombok Utara," jelasnya.

Berbeda dari kegiatan sastra yang hanya berfokus pada perlombaan, Pekan Apresiasi Sastra Kabupaten Lombok Utara 2026 dirancang sebagai rangkaian pembelajaran dan pengembangan kapasitas. Agenda tersebut meliputi lomba baca puisi berbahasa Sasak, lomba cipta puisi, lomba cerpen bertema "Mempolong Merenten", lomba storytelling cerita rakyat Sasak, lokakarya penulisan puisi, diskusi dan seminar sastra Sasak, hingga malam panggung apresiasi sastra.

Menurut Sandi, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar mempertahankan sastra lokal, melainkan memastikan sastra mampu hadir di ruang yang akrab dengan generasi muda, termasuk media sosial dan platform digital.

"Kita tidak bisa meminta generasi muda kembali ke masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah membawa sastra lokal ke ruang mereka. Sastra Sasak harus bisa hadir di sekolah, komunitas, panggung pertunjukan, media sosial, platform digital, dan berbagai ruang kreatif lainnya," ungkapnya.

Ia menilai perkembangan teknologi justru menjadi peluang untuk memperluas jangkauan sastra Sasak tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang dikandungnya.

Melalui Pekan Apresiasi Sastra 2026, Lombok Utara tidak hanya berupaya melestarikan bahasa dan sastra daerah, tetapi juga membangun ekosistem budaya yang mampu melahirkan generasi yang kreatif, kritis, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada identitas lokal.

Redaksi |

Rabu, 05 Agustus 2026

Lomba Gerak Jalan Kategori Pelajar Kota Bima Berakhir, Guru Siap Tampil Besok

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Sebanyak 95 regu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari Kecamatan Raba, Kecamatan Rasanae Timur, dan sisa wilayah Kecamatan Mpunda memeriahkan hari kedua Lomba Gerak Jalan Indah Pramuka tingkat Siaga, Selasa (4/8/2026). Perlombaan ini menjadi penutup kategori pelajar dalam rangka Hari Pramuka ke-65 dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Mimbar Kehormatan depan Kantor Wali Kota Bima dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kota Bima.

Para peserta menampilkan barisan yang kompak, disiplin, dan kreatif. Sebelumnya, pada hari pertama, 96 regu dari Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Barat, dan sebagian Kecamatan Mpunda telah mengikuti perlombaan. Total peserta tingkat SD/MI tahun ini mencapai 191 regu.

Wali Kota Bima mengatakan, gerak jalan indah bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, serta cinta tanah air kepada generasi muda.


Rangkaian Lomba Gerak Jalan Indah Pramuka Kota Bima dimulai pada 1 Agustus 2026 untuk kategori Penegak (SMA/SMK/MA), dilanjutkan kategori Penggalang (SMP/MTs) pada 2 Agustus yang diikuti 46 regu, kemudian kategori Siaga (SD/MI) pada 3–4 Agustus dengan total 191 regu. Seluruh rangkaian kegiatan akan ditutup pada 5 Agustus 2026 melalui lomba kategori guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan instansi umum.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Edukasi Warga tentang Keamanan hingga Keselamatan Melaut

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 6 Agustus 2026 – Personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Kamis (6/8). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, serta keselamatan warga.

Di Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Serka Bambang yang bertugas sebagai Babinsa Desa Lambu mengajak para orang tua untuk meluangkan waktu memberikan perhatian dan nasihat positif kepada anak-anak mereka. Menurutnya, peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif sehingga mampu meraih cita-cita di masa depan.

Sementara itu, di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Sertu Wahyudin mengimbau masyarakat agar selalu memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan bepergian. Warga diminta mengunci pintu dan jendela guna mengantisipasi tindak pencurian. Ia juga mengingatkan agar setiap permasalahan yang muncul di lingkungan segera dilaporkan kepada aparat atau pihak berwenang, sehingga dapat diselesaikan secara cepat tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.





Di wilayah Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Serda Ikhsan memberikan perhatian khusus kepada para nelayan. Ia mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melaut mengingat kondisi cuaca belakangan ini kurang bersahabat dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang berpotensi membahayakan keselamatan. Babinsa menyarankan nelayan menunda aktivitas melaut hingga kondisi cuaca kembali normal demi mengutamakan keselamatan.

Sedangkan di Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Serka Sahrul mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga diimbau menjaga hubungan yang harmonis, menghindari perselisihan maupun tindakan main hakim sendiri. Apabila terjadi permasalahan, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan aparat agar penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Koramil 1608-03/Sape berharap hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat serta mampu meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di lingkungan masing-masing.(Team.MDG.03)