PEKANBARU – Polemik yang mencuat antara Haji Suparman dan Iwan Pansa kini menjadi sorotan publik di Kota Pekanbaru. Namun di tengah panasnya narasi yang beredar, banyak pihak menilai persoalan tersebut sejatinya adalah konflik pribadi antar individu, bukan persoalan adat, suku, maupun marwah Melayu yang harus dibawa-bawa ke ruang publik.
Pasalnya, kedua sosok yang disebut dalam polemik tersebut sama-sama memiliki catatan hukum di masa lalu. Suparman diketahui pernah divonis dalam kasus korupsi suap pengesahan APBD Provinsi Riau tahun 2014.
Mahkamah Agung kala itu menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada mantan Bupati Rokan Hulu tersebut.
Sementara itu, Iwan Pansa juga kerap disebut sebagai mantan narapidana dalam kasus pidana umum, yang oleh berbagai pihak dikaitkan dengan perkara pembunuhan pada masa lampau.
Dengan latar belakang itu, sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa konflik dua figur dengan rekam jejak hukum masing-masing justru diarahkan seolah menjadi pertarungan harga diri masyarakat Melayu Riau.
“Kalau ini persoalan pribadi, selesaikan secara pribadi dan hukum. Jangan bawa-bawa nama Melayu, jangan jual marwah adat untuk kepentingan konflik individu,” ujar seorang tokoh masyarakat Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (2/5/2026).
Menurutnya, masyarakat Riau sudah cukup cerdas membedakan mana persoalan personal, mana persoalan sosial, dan mana persoalan budaya. Marwah Melayu, katanya, adalah nilai luhur yang menjunjung adab, santun, musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum.
“Kalau ada pertengkaran, ancaman, atau saling sindir, itu bukan cerminan Melayu. Itu urusan pribadi orang per orang,” tegasnya.
Di media sosial, masyarakat juga mulai menyoroti bahwa narasi “pelecehan tokoh Melayu” dinilai terlalu berlebihan jika yang terjadi sebenarnya hanya perselisihan antar tokoh yang sama-sama memiliki kepentingan pribadi maupun politik.
Banyak warga berharap aparat penegak hukum bertindak objektif apabila ditemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Namun mereka juga meminta agar suasana Kota Pekanbaru tetap kondusif dan tidak terpecah akibat isu yang dibesar-besarkan.
Pengamat sosial di Riau menilai, konflik elit kerap dibungkus dengan sentimen identitas agar mendapat dukungan massa. Padahal, masyarakat seharusnya tidak mudah terpancing.
“Jangan sampai masyarakat diseret membela satu pihak hanya karena embel-embel suku atau marwah. Lihat substansi masalahnya. Ini konflik personal antara dua orang yang sama-sama punya masa lalu,” ujarnya.
Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi pembahasan hangat. Namun satu pesan yang menguat dari masyarakat: jangan kotori nama Melayu dengan pertikaian pribadi.
