Media Dinamika Global
Home All Post

Sabtu, 02 Mei 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial di desa Binaan masing-masing.

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id  Sabtu malam, 2 Mei 2026. Kegiatan yang dikemas melalui metode “kongkow-kongkow” ini bertujuan mempererat hubungan antara aparat teritorial dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan diawali oleh Serka Sahlan, Babinsa Desa Lanta Barat, pada pukul 19.20 WITA. Ia melaksanakan patroli sambil memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk rutin melakukan patroli malam guna mencegah tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan, serta segera melaporkan jika terjadi permasalahan.

Selanjutnya, pada pukul 19.40 WITA, Serda Ikhsan melaksanakan kegiatan serupa di Desa Bajo Pulau. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak warga, khususnya para remaja, untuk bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan serta menjauhi aktivitas melanggar hukum seperti konsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ia juga menekankan agar setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum tanpa tindakan main hakim sendiri.




Kegiatan komunikasi sosial juga dilakukan oleh Serka Sahrul di Desa Oi Maci pada pukul 20.15 WITA. Ia mengimbau warga agar selalu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta segera melaporkan kepada aparat apabila terjadi gangguan keamanan.

Sementara itu, Sertu Jafar melaksanakan kegiatan bersama warga di Desa Melayu pada pukul 20.30 WITA. Ia mengingatkan para orang tua untuk mengawasi aktivitas anak-anak di malam hari agar tidak begadang hingga larut, menghindari balap liar, serta menjauhi minuman keras dan narkoba. Warga juga diminta untuk segera berkoordinasi dengan ketua RT, RW, maupun aparat apabila terjadi permasalahan di lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat, sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Puskeswan Semaka Kunjungi Korban Gigitan Siamang

     

 


Tanggamus Lampung.MediaDinamikaGlobal.id

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Semaka Kabupaten Tanggamus mengunjungi Rulia korban gigitan Siamang di Pekon Way Panas, Sabtu (2/4/2026).

Hadir dalam kunjungan ke Pekon Way Panas dari Puskeswan Munandar, A.Md., Fitrianto, S. IP, M.M., dan Matsuhaidi

Dikunjungan tersebut dilakukan vaksin anti rabies pada korban sebagai upaya pencegahan virus rabies yang diakibatkan gigitan binatang buas jenis Siamang.

Menanggapi pertanyaan Raman warga pekon setempat, Munandar, A.Md., mengatakan pihak dari Puskeswan menyarankan bila terkena gigitan binatang buas,  korban cepat dilarikan ke Puskesmas terdekat agar mendapatkan pertolongan.

Munandar menyebut terkait penanganan satwa liar bukan kewenangan pihaknya. Menurutnya, itu kewenangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pihaknya sudah melaporkan kejadian yang menimpa warga Pekon Way Panas.

Diberitakan sebelumnya Rulia warga Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus diserang dan menderita akibat gigitan binatang buas jenis Siamang. Kejadian tersebut terjadi Kemarin di Pekon setempat, Jum'at (1/5)

Menurut informasi salah seorang warga lainnya yang berada dilokasi kejadian, Ia langsung menghubungi petugas Bhabinkamtibmas Heryadi Pekon setempat. Petugas berkoordinasi langsung ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berharap musibah bisa tangani langsung. (Umar.MDG)

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Desak Gubernur Turun Tangan soal Upah Buruh dan Tagih Janji Perbaikan Jalan di Bima

     

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa NTB saat menggelar aksi
Demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (1/5). Massa aksi menuntut pemerintah segera merealisasikan upah layak bagi buruh serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mangkrak, khususnya di wilayah Kabupaten Bima.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu dipenuhi orasi-orasi tajam bernada kritik terhadap pemerintah daerah. Para demonstran menyoroti kondisi buruh yang masih menerima upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), yang dinilai sangat jauh dari kata sejahtera.

“Dapat dilihat hari ini, banyak sekali buruh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk buruh,” ujar salah seorang orator di tengah aksi.

Selain persoalan kesejahteraan buruh, massa juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di Kabupaten Bima.

“Pemerintah seakan tutup mata terkait permasalahan yang ada di NTB saat ini, salah satunya infrastruktur jalan yang tidak kunjung diperbaiki di Kabupaten Bima,” tegas orator lainnya.

Koordinator Umum Aksi, Dodik, menjelaskan bahwa tuntutan massa terbagi dalam dua klaster utama, yakni tuntutan umum dan tuntutan regional.

Untuk tuntutan umum, massa mendesak adanya penyesuaian upah buruh sesuai standar hidup layak serta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada tuntutan regional, mereka meminta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak di Kabupaten Bima, serta kebijakan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTB secara menyeluruh.

Sekitar pukul 16.48 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hadir mewakili Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan keputusan konkret karena Sekda mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Kondisi itu memicu kekecewaan demonstran. Massa pun menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Selasa (5/5) dengan jumlah peserta yang lebih besar.

Mereka menegaskan bahwa pada aksi berikutnya, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, harus hadir langsung tanpa diwakilkan.

“Kami tidak ingin lagi perwakilan. Gubernur harus hadir sendiri dan mendengar langsung jeritan rakyat,” tegas Dodik saat menutup aksi.

Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk ultimatum kepada Pemerintah Provinsi NTB agar segera menjawab tuntutan rakyat, bukan sekadar memberikan janji tanpa realisasi.

Redaksi |

Suasana HARDIKNAS 2026 di SDN 1 Tolowata Penuh Kebanggaan dan Warna Budaya

     


Bima, 2 Mei 2026 – Suasana haru dan bahagia menyelimuti halaman SDN 1 Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada hari ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 terasa sangat istimewa karena menjadi momen pertama kalinya upacara bendera dilaksanakan secara mandiri di halaman sekolah masing-masing.

 Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara kali ini terasa lebih dekat dan hangat karena seluruh warga sekolah bisa berkumpul bersama. Hal ini disampaikan oleh salah satu guru hebat yang akrab disapa Bunda Ony.

 "Baru kali ini pelaksanaan upacara Hardiknas dilakukan di halaman sekolah kita sendiri. Rasanya sangat luar biasa dan membahagiakan karena kita bisa berbaris bersama-sama dengan siswa-siswi tercinta di tempat kita belajar sehari-hari," ucap Bunda Ony dengan penuh semangat.

 Yang membuat momen ini semakin berkesan dan unik, Petugas Upacara kali ini diperankan oleh para Bapak dan Ibu Guru yang hebat! Dengan seragam dan sikap yang tegap, para guru memberikan contoh terbaik kedisiplinan dan cinta tanah air kepada anak-anak didik mereka.

 Tidak kalah menariknya, upacara ini juga semakin meriah dan indah karena seluruh siswa-siswi tampil memukau dengan mengenal berbagai jenis Pakaian Adat dan Budaya. Warna-warni budaya Nusantara terlihat begitu indah berbaris rapi di lapangan sekolah.

 Foto kebersamaan antara Kepala Sekolah, para guru, dan seluruh siswa menjadi bukti kuatnya persatuan dan semangat pendidikan di SDN 1 Tolowata. Hardiknas tahun ini bukan hanya peringatan, tapi juga perayaan cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bagian dari dunia pendidikan!

 Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh guru dan murid SDN 1 Tolowata! 🇮🇩📚✨by. ( EH,La ) Penanggung jawab MDG

Suparman Mantan Terpidana Korupsi, Iwan Pansa Eks Kasus Pembunuhan, Jangan Seret Marwah Melayu ke Konflik Pribadi

     


PEKANBARU – Polemik yang mencuat antara Haji Suparman dan Iwan Pansa kini menjadi sorotan publik di Kota Pekanbaru. Namun di tengah panasnya narasi yang beredar, banyak pihak menilai persoalan tersebut sejatinya adalah konflik pribadi antar individu, bukan persoalan adat, suku, maupun marwah Melayu yang harus dibawa-bawa ke ruang publik.

Pasalnya, kedua sosok yang disebut dalam polemik tersebut sama-sama memiliki catatan hukum di masa lalu. Suparman diketahui pernah divonis dalam kasus korupsi suap pengesahan APBD Provinsi Riau tahun 2014.

Mahkamah Agung kala itu menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada mantan Bupati Rokan Hulu tersebut.

Sementara itu, Iwan Pansa juga kerap disebut sebagai mantan narapidana dalam kasus pidana umum, yang oleh berbagai pihak dikaitkan dengan perkara pembunuhan pada masa lampau.

Dengan latar belakang itu, sejumlah kalangan mempertanyakan mengapa konflik dua figur dengan rekam jejak hukum masing-masing justru diarahkan seolah menjadi pertarungan harga diri masyarakat Melayu Riau.

“Kalau ini persoalan pribadi, selesaikan secara pribadi dan hukum. Jangan bawa-bawa nama Melayu, jangan jual marwah adat untuk kepentingan konflik individu,” ujar seorang tokoh masyarakat Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (2/5/2026).

Menurutnya, masyarakat Riau sudah cukup cerdas membedakan mana persoalan personal, mana persoalan sosial, dan mana persoalan budaya. Marwah Melayu, katanya, adalah nilai luhur yang menjunjung adab, santun, musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum.

“Kalau ada pertengkaran, ancaman, atau saling sindir, itu bukan cerminan Melayu. Itu urusan pribadi orang per orang,” tegasnya.

Di media sosial, masyarakat juga mulai menyoroti bahwa narasi “pelecehan tokoh Melayu” dinilai terlalu berlebihan jika yang terjadi sebenarnya hanya perselisihan antar tokoh yang sama-sama memiliki kepentingan pribadi maupun politik.

Banyak warga berharap aparat penegak hukum bertindak objektif apabila ditemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Namun mereka juga meminta agar suasana Kota Pekanbaru tetap kondusif dan tidak terpecah akibat isu yang dibesar-besarkan.

Pengamat sosial di Riau menilai, konflik elit kerap dibungkus dengan sentimen identitas agar mendapat dukungan massa. Padahal, masyarakat seharusnya tidak mudah terpancing. 

“Jangan sampai masyarakat diseret membela satu pihak hanya karena embel-embel suku atau marwah. Lihat substansi masalahnya. Ini konflik personal antara dua orang yang sama-sama punya masa lalu,” ujarnya.

Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi pembahasan hangat. Namun satu pesan yang menguat dari masyarakat: jangan kotori nama Melayu dengan pertikaian pribadi.

Pelantikan Pengurus DPW, DPD Dan DPC PAN Lampung Menjadi Terramai, Termeriah dan Terbaik Bagi DPP PAN.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id ||  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional ( PAN) Mengelar Pelantikan dan Rakerwil PAN Lampung dengan Tema " Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat " berlokasi di Grand Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Sabtu 02 Mei 2026.

Pelantikan pengurus DPW, DPD maupun DPC Se-kabupaten/kota se-provinsi Lampung ini di laksanakan oleh Ketua Umum PAN Zulkipli Hasan yang sebelumnya telah dibacakan surat keputusan DPP PAN oleh Sekretariat Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau biasa dipanggil Eko Patrio. 

Dalam sambuatannya, Ketua DPW PAN Lampung M.H Hazizi menyampaikan, Seluruh proses musyawarah wilayah (Muswil), musyawarah daerah (Musda), hingga musyawarah cabang (Muscab) telah berjalan lancar tanpa voting.

"Semua dilakukan dengan musyawarah, Kepengurusan sudah lengkap di semua jenjang, ujarnya. 

la menegaskan bahwa kader PAN tidak boleh larut dalam urusan internal partai, melainkan harus lebih fokus hadir di tengah masyarakat.

"Kita tidak boleh membuang waktu untuk urusan internal, Kehadiran di tengah masyarakat jauh lebih penting, termasuk dalam mencari Solusi atas persoalan yang ada,” tambahnya. 

Sebagai partai pendukung pemerintah, lanjut Hazizi, PAN Siap mengawal program strategis Presiden Prabowo agar berjalan optimal di Lampung. sekaligus mendukung program pemerintah provinsi, tutup Ketua DPW PAN Lampung. 

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN, Zulkipli Hasan menyampaikan, la mengapresiasi soliditas kader PAN Lampung yang dinilainya mampu menyelenggarakan pelantikan dengan antusiasme tinggi.

"Saya bangga dengan PAN Lampung, Terima kasih atas dedikasi seluruh kader,” ujarnya. 

Zulhas turut mengajak seluruh kader untuk menjadi pemimpin yang memiliki strategi, taktik, serta kerja keras, tidak hanya mengandalkan doa.

"Doa itu penting, tapi bukan strategi. Kita harus punya siasat, kerja keras dan ikhtiar.

Insyaallah PAN BISA, saya salut dengan PAN Lampung kegiatan hari ini Pelantikan ter ramai, ter meriah dan terbaik pokoknya tutup ketum DPP PAN Usai diwawancarai. (Fs/Red)

Danramil Sape Berikan Materi Wawasan Kebangsaan pada PKD GP Ansor di Lambu

     

Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Komandan Rayon Militer (Danramil) 1608-03/Sape mewakili Komandan Kodim (Dandim) 1608/Bima memberikan materi wawasan kebangsaan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) II Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (2/5) pukul 13.45 WITA di ruang kelas MIN 2 Bima, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Kabupaten Bima sebagai bagian dari upaya membentuk kader muda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan nasionalisme yang kuat.




Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala MIN 2 Bima, Danramil 1608-03/Sape, Danposramil Lambu, ketua panitia penyelenggara, seluruh panitia, serta peserta PKD dari GP Ansor.

Dalam penyampaiannya, Danramil memberikan berbagai materi penting terkait wawasan kebangsaan. Materi tersebut meliputi pembekalan tentang cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan dan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan, hingga tantangan keberagaman di tengah arus globalisasi.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai peran elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa serta faktor-faktor yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta berakhir pada pukul 14.45 WITA dalam keadaan aman.

Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman kebangsaan generasi muda, khususnya kader GP Ansor, agar mampu berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.(Team.MDG.03)

Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.

“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.

Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.

Redaksi |

Jumat, 01 Mei 2026

Pemprov NTB Genjot Penurunan Stunting, Fokus Intervensi Kasus dan Perbaikan Data

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan menekankan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi. Upaya ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi. Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu April, sebelum kemudian seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.

“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting ( TP3S) provinsi NTB, Kamis (30/4/2026) bertempat di Ruang Rapat Bappeda.

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.

“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.

Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas dan lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan, bahwa penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.

“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah konkret meliputi pemberian imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.

Sementara itu, intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan berbagai sektor, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Badaruddin menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penanganan kasus yang sudah terjadi.

“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” tegasnya.

Meski demikian, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi tetap dilakukan melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta jika ada.

Sebelumnya Ketua tim penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal berpesan agar program intervensi stunting ini dalam pelaksanaannya sukses, ia mengajak semua element untuk bekerjasama termasuk melibatkan pengurus PKK dikabupaten/kota serta kader posyandu yang tersebar.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng”. Pesan bunda Sinta.

Upaya lintas sektor dan pendekatan berbasis data ini juga dilaksanakan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting namun sebagai persiapan survei gizi tahun 2026.

Redaksi |

Peringati Hardiknas, Gubernur NTB Siapkan Insentif untuk Ribuan Guru P3K Paruh Waktu

     

Gubernur NTB saat Peringati Hari Pendidikan Nasional 2026, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menekankan kualitas pendidikan dalam akses belajar, kompetensi dan kesejahteraan guru. Sebagai apresiasi dan perhatian kepada guru berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK - PW), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran untuk penghasilan tambahan minimal sebesar Rp500 ribu bagi 1.759 guru mulai September mendatang. 

"Khusus untuk guru P3K PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik", ucap Gubernur Dr. H.L.Muhamad Iqbal dalam upacara peringatan Hardiknas di lapangan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Mataram, Sabtu (02/05/2026). 

Gubernur mengatakan, kebijakan bagi guru PPPK- PW ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. 

Gubernur menegaskan bahwa Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembanguan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat. 

"Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas  guru", tegasnya. 

Dalam upacara peringatan Hardiknas ini, Gubernur menyampaikan amanat nasional pendidikan dasar dan menengah dalam lima kebijakan strategis nasional yakni, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi, pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru sebagai teladan dan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa kuliah bagi guru, penguatan pendidikan karakter melalui budaya dan lingkungan sekolah, kualitas pembelajaran melalui gerakan literasi dan numerasi dalam science, technology, engineering and mathematics (STEM) dan tes kemampuan akademik termasuk olahraga dan kesenian serta kebijakan layanan pendidikan yang mudah, murah dan fleksibel untuk berbagai penyebab putus sekolah dengan sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar dan sekolah terbuka. 

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, empat ekosistrm pendidikan dari sekolah, keluarga, masyarakat dan media diintegrasikan dalam regulasi dan kebijakan. 

Dalam upacara peringatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karyasatya kepada tiga orang pengajar dari SMA Negeri 5 Mataram, Siti Nurhani, SLB Negeri 1 Mataram, Kamtono dan SMK Negeri 1 Mataram, Ahmad Quroni.

Redaksi |