Media Dinamika Global
Home All Post

Senin, 19 Januari 2026

Hari Kesadaran Nasional, Plh Sekda NTB Tekankan Pentingnya Adaptasi OPD Dalam Implementasi SOTK

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (19/01/26).

Dalam amanatnya, Plh. Sekda NTB menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya terkait dengan pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan mulai efektif pada 1 Januari. Ia mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang berada pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami penyesuaian SOTK, agar segera beradaptasi dengan lingkungan dan tugas kerja yang baru sebagai bagian dari proses organisasi pemerintahan.

Plh. Sekda juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang fasilitas penunjangnya belum sepenuhnya lengkap. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana tersebut agar seluruh OPD dapat memberikan pelayanan publik secara optimal dan merata.

Selain itu, Plh. Sekda NTB menyoroti kondisi kebencanaan yang terjadi di NTB dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan standar pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran pemerintah di setiap kondisi darurat yang terjadi di wilayah NTB,” tegasnya.

Upacara Kesadaran Nasional tersebut diakhiri dengan penyerahan tabungan masa tua kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang telah memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas sebagai abdi negara. (Sekjend MDG)

Gaji PPPK Paruh Waktu Kabupaten Dompu Hanya Rp139 Ribu Perbulan, Begini Penjelasan Bupati Dompu

      Comment   


Dompu NTB, Media Dinamika Global.id.// Bupati Dompu Bambang Firdaus, memberikan penjelasan terkait beredarnya surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang viral di media sosial karena mencantumkan besaran gaji Rp139 ribu per bulan.

“Iya surat itu benar adanya,” katanya saat dikonfirmasi, Senin, 19 Januari 2026.

Bambang menjelaskan, penetapan besaran gaji PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan skema penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kalau gaji yang diterima sebesar itu saat ini, ya benar. Karena kami menerapkan skema penggajian sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.

Menurut Bambang, dalam regulasi penggajian PPPK terdapat dua skema yang dapat diterapkan pemerintah daerah, yakni mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Sudah jelas dalam peraturan dan mekanisme penggajian itu ada dua. Pertama sesuai UMK, kedua sesuai kemampuan daerah. Kami menggunakan skema sesuai kemampuan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, besaran gaji PPPK paruh waktu tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan penghasilan terakhir yang diterima masing-masing pegawai sebelum diangkat.

“Artinya bervariasi. Ada yang Rp300 ribu, Rp400 ribu, ada juga Rp500 ribu. Itu skema yang kami gunakan saat ini,” papar Politisi Gerindra ini.

Pemerintah Kabupaten Dompu, lanjut Bambang, menegaskan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sembari menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Diketahui, Surat perjanjian kerja yang diterbitkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dompu serta ditandatangani Bupati Dompu Bambang Firdaus itu beredar luas di media sosial, sebelum diumumkan secara resmi, sehingga memicu beragam reaksi dan protes publik.

Dokumen yang beredar tersebut, merupakan perjanjian kerja PPPK paruh waktu untuk formasi guru Ahli Pratama. Dalam surat itu tercantum besaran gaji sebesar Rp139 ribu per bulan.(Sekjend MDG)

Enam Belas Pejabat Administrator, Pengawas Dan Fungsional Tuba Dilantik, Simak Pesan Wakil Bupati.

      Comment   

Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Bupati Qodrotul Ikhwan di wakili Wakil Bupati Hankam Hasan melantik 16 Pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pelantikan tersebut digelar dilantai II kantor Bupati setempat. Senin 19 Januari 2026.

Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan. Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan bekerja cepat, tepat, dan memberi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hankam Hasan mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi selain itu juga sebagai pembina terhadap ASN serta mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penyegaran dan penguatan kinerja perangkat daerah. Kita membutuhkan pejabat yang siap bekerja cepat, inovatif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan selaras dengan setiap program udang manis,” ungkapnya.

Sebanyak 16 pejabat yang resmi dilantik diantaranya, Risuli Utama jabatan sebelumnya penata kelola penyehatan lingkungan ahli muda dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menjadi kepala bidang pengairan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Syahwal Ariza jabatan lama penelaah teknis kebijakan pada sekertaris dinas perhubungan menjadi kepala bidang statistik dinas komunikasi dan informatika.

Saputra Adam jabatan lama kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menjadi sekertaris kecamatan rawa pitu.

Hadir dalam kegiatan ini Sekda kab tulang bawang, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Tulang Bawang, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Setdakab Tulang Bavwang, Camat Banjar Agung, Camat Banjar Baru, Camat Rawajitu Selatan, Camat Penawar Aji, Camat Gedung Meneng dan Camat Rawa Pitu. ( Fs/Red)

SDN 02 Suntu Kota Bima Gelar Upacara bendera di Halaman Sekolahnya

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Sejumlah siswa kelas 6 SDN 02 Suntu Kota bima, mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman sekolah pada Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi pelaksanaan upacara bendera rutin setiap hari Senin.

Kepala SDN 02 Suntu Kota bima, Asikin mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh perwakilan siswa kelas 6 yang dipilih secara acak oleh para guru. Mereka dilatih untuk menjadi petugas upacara, seperti pembawa bendera, pemimpin upacara, dan petugas lainnya.

“Upacara ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sekolah. Tujuannya agar siswa terbiasa mengikuti dan melaksanakan upacara bendera dengan baik dan benar,” kata Asikin selaku Kepsek.

Upacara bendera tersebut dibimbing langsung oleh dua orang guru yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan arahan teknis kepada para siswa. Materi pelatihan mencakup tata cara baris-berbaris, sikap sempurna, cara membawa dan menaikkan bendera, serta koordinasi antartim petugas.

Menurut kepala sekolah SDN 02 Suntu Kota Bima Asikin S.pd, SD, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti upacara bendera hari Senin di sekolahnya.

“Dengan upacara hari Senin ini, kami ingin membentuk karakter siswa SDN 02 Suntu yang siap dan sigap menjalankan tugas ketika dipercaya sebagai petugas upacara. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter yang kami terapkan di sekolah,” pungkasnya. (Sekjend MDG)

Pemprov NTB dan Unram Perkuat Sinergi Program Desa Berdaya Melalui Profesor Berdampak

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id. — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Universitas Mataram (Unram) memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan Program Desa Berdaya melalui Program Profesor Berdampak yang diinisiasi oleh Universitas Mataram.

Program Profesor Berdampak merupakan inisiatif akademik Universitas Mataram yang mendorong para guru besar dan profesor untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat desa.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi tersebut saat menerima audiensi Rektor Terpilih Universitas Mataram, Prof. Sukardi, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (19/1/2026).

Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal mengapresiasi langkah Universitas Mataram sebagai perguruan tinggi pertama dan tertua di NTB dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pembangunan desa akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

Program Profesor Berdampak yang menugaskan para guru besar untuk membina desa atau wilayah tertentu secara berkelanjutan dinilai sejalan dengan Program Desa Berdaya yang dijalankan Pemerintah Provinsi NTB, yang berfokus pada pengembangan potensi desa dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Kami memiliki Program Desa Berdaya dan ini sangat memungkinkan untuk disinkronkan. Target akhirnya adalah desa-desa tersebut mampu keluar dari kemiskinan ekstrem,” tegas Gubernur.

Miq Iqbal juga berharap keterlibatan mahasiswa, khususnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dapat memperkuat implementasi program tersebut. Menurutnya, mahasiswa akan memperoleh pembelajaran yang lebih komprehensif terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis keilmuan.

“Ini sangat baik bagi adik-adik mahasiswa KKN agar lebih objektif dan memahami logika pembangunan desa, karena mereka bekerja dalam tim dengan perencanaan yang jelas dan berbasis akademik,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur NTB menyampaikan rencana pemberian sertifikat khusus bagi mahasiswa yang terlibat dalam kolaborasi Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan portofolio bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja.

“Nanti akan kita terbitkan sertifikat tambahan bahwa mereka pernah terlibat langsung dalam proyek Desa Berdaya, sehingga memiliki rekam jejak dan pengalaman nyata,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Rektor Terpilih Universitas Mataram, Prof. Sukardi, menjelaskan bahwa Program Profesor Berdampak merupakan wujud komitmen Universitas Mataram dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah, sinergi dan kolaborasi ini akan memberikan dampak nyata bagi pembangunan NTB, yang dimulai dari desa-desa yang berdaya,” ungkap pria kelahiran Lombok Timur tersebut. (Sekjend MDG)

H.Samsudin AHZ , Desak Bupati Copot Sekda Kabupaten Bima

      Comment   


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.-Adanya Konflik antara Eksekutif dan Legislatif di Pemerintahan Kabupaten Bima dinilai Sekda Kabupaten Bima Ade Linggiardy ikut terlibat menciptakan Konflik tersebut. H.Samsudin AZ S.Pd, mendesak Bupati Bima Ady Mahyudi mencopot Sekda agar roda pemerintahan administrasi Kabupaten Bima berjalan secara maksimal.

Konflik yang berkepanjangan antara Eskutif dan legislatif itu kami mencurigai ada peran sekda yang mendesain penolakan tandatangan APBD Tahun 2026 Oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Dita .Karna ketua DPR adalah Keponakan Kandung saudara sekda .jelasnya 

H.Syamsudin AZ Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihklas Donggo dalam pertemuan di ruangan Bupati Bima Senin 19 Januari 2026 di hadapan bupati secara langsung ia meminta agar Sekda di copot demi mewujudkan misi bupati dan wakil bupati menuju Bima Bermartabat. ungkapnya setelah selesai pertemuan di Halaman Kantor Bupati didampingi oleh Ketua DPC PAN Donggo dan rekan-rekan yang Lain.pintanya

Apabila Bupati Bima tidak mau mencopot atau gantikan Sekda yang menjabat saat ini maka kami khawatir akan terjadi penghianatan terhadap Kepemimpinan Bapak Bima .Sebab Sekda adalah Kepala Administrator eskutif .atau di sebut Ketua Banggar eskutif .tegasnya (MDG /RAM)

Minggu, 18 Januari 2026

Kapolda Lampung Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional Dan Anugerahkan Satya Lencana Pengabdian Kepada 459 Personel.

      Comment   
Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf dan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto pimpin pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional serta Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pengabdian bagi personel Polda Lampung. 

Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Lampung pada Senin (19/1/2026) dan diikuti seluruh Pejabat Utama serta peserta upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Lampung selaku Inspektur Upacara menganugerahkan Satya Lencana Pengabdian kepada 459 personel Polda Lampung dan Polres jajaran yang terdiri dari Satya Lencana 32 Tahun, 24 Tahun, 16 Tahun, dan 8 Tahun. 

Usai upacara, Kapolda juga melakukan pengecekan kesiapan kendaraan roda dua (randis) operasional sebanyak 38 unit yang digunakan personel dalam mendukung tugas lapangan.

Dalam amanatnya, Kapolda Lampung menegaskan pentingnya transformasi dan reformasi Polri yang berkelanjutan, serta apresiasi atas dedikasi personel dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan, 

“Polisi dalam pemolisiannya harus mampu menunjukkan kualitas kerja yang presisi, menegakkan hukum bukan sekadar menghukum, tetapi juga membangun peradaban dan penyelesaian konflik secara beradab,”

“Selain itu terimakasih atas dedikasi dan loyalitas serta penghargaan tertinggi atas pengabdian tulus 459 personel kita. Satya Lencana ini adalah bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, dedikasi, dan kontribusi nyata mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di bumi Lampung.” Lanjutnya

“Polri sedang berada dalam era transformasi Polri yang menyeluruh, sebagaimana ditegaskan oleh Kalemdikpol Polri. Transformasi ini bukan hanya perubahan struktural, tetapi terlebih lagi perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat. Polri harus semakin adaptif, humanis, terbuka, dan profesional dalam menjawab dinamika zaman.”

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima Satya Lencana. Terima kasih atas loyalitas dan kerja keras yang telah membuat Lampung tetap aman dan kondusif sepanjang tahun 2025. Mari terus kita tingkatkan kualitas pengabdian, jaga integritas, dan wujudkan Polri yang melayani dengan hati, hadir untuk keadilan, dan menjadi sandaran bagi masyarakat.” Tutupnya. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen, motivasi, dan semangat pengabdian personel Polda Lampung di tengah agenda transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern, akuntabel, dan dicintai masyarakat.(Fs/Red) 

USULAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, di bawah naungan dan kepemimpinan Bapak Bupati Bima Ady Mahyudi, SE bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidi, mengusulkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta penempatan tugas sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Adapun rincian kebutuhan dan usulan PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:

Tenaga Guru : 7.007 orang

Tenaga Teknis : 5.672 orang

Tenaga Kesehatan : 1.400 orang

Total kebutuhan awal : 14.077 orang

Berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data, terdapat:

Tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengundurkan diri : 104 orang

Meninggal dunia : 3 orang

Sehingga jumlah PPPK Paruh Waktu yang diusulkan adalah sebanyak, 13.970 orang

Usulan ini merupakan bentuk komitmen dan kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan kepastian status serta perlindungan bagi Tenaga Non-ASN agar tetap dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selamat kepada seluruh Tenaga PPPK Paruh Waktu yang diusulkan.

Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas, serta menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas di Kabupaten Bima, sambil menunggu proses pengangkatan langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.(Sekjend MDG)


Anggota DPRD NTB Harwoto, SH Sosialisasikan Raperda Perubahan Perda Bale Mediasi di SMA Negeri 2 Woha.

      Comment   



Bima. Media Dinamika Global.Id_Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Harwoto, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang berlangsung pada 18 hingga 20 Januari 2026. Pada hari senin tanggal (20/1/26) di aula Sekolah SMA Negeri 2 Woha.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait peran dan fungsi Bale Mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal.

Dalam pemaparannya, Harwoto, SH menegaskan bahwa perubahan Perda Bale Mediasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik sosial di tingkat masyarakat. Menurutnya, Bale Mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta keadilan sosial secara cepat dan efektif.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat memahami manfaat Bale Mediasi sebagai solusi penyelesaian persoalan sosial tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang,” ujar Harwoto.

Ia juga menambahkan bahwa revisi Perda tersebut disesuaikan dengan dinamika sosial serta kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga Bale Mediasi dapat berfungsi lebih optimal dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta unsur pemerintahan setempat. Para peserta berharap Bale Mediasi dapat terus diperkuat dan diimplementasikan secara maksimal di daerah masing-masing.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 6 meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu, Harwoto, SH menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta memperkuat penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.(Mdg/04)

Supardin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Partai Gerindra Hadiri Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Kantor Bupati Bima

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Pemerintah Kabupaten Bima secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 kepada 13.970 tenaga non-ASN yang mengabdi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Penyerahan SK tersebut berlangsung Senin (19/01/26) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dilakukan secara simbolis kepada 30 perwakilan  tenaga Non ASN tersebut dipimpin oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dalam satu prosesi upacara yang juga turut dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Supardin, Sekda Adel Linggi Ardi, SE Inspektur Kabupaten Bima, Staf Ahli Bupati, para Asisten lingkup Setda, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan para Camat se-Kabupaten Bima.

Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bima, Wakil Bupati Bupati Bima, Ketua Komisi I DPRD dan Sekretaris Daerah sesaat sebelum Bupati Bima menyampaikan sambutan dan arahan.

Bupati Bima dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat, penghormatan, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima SK yang secara resmi diangkat sebagai ASN.

"Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia dan ketulusan akan menemukan jalannya dan bahwa negara melalui pemerintah daerah hadir untuk memberikan pengakuan serta kepercayaan". Ungkap Bupati dihadapan ribuan ASN.

Lebih lanjut Bupati menegaskan bahwa perubahan status ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan perubahan makna dan tanggung jawab. Dari menunggu menjadi dipercaya, dari berharap menjadi bertanggung jawab, serta dari mengabdi dalam senyap menjadi pengabdian dalam kehormatan.

Di hadapan para ASN PPPK Paruh Waktu, Bupati Bima juga menyampaikan harapan dan kepercayaan besar agar seluruh penerima SK dapat bekerja dengan hati, melayani dengan nurani, serta mengabdi dengan penuh rasa bangga.

Mengacu pada data BKD dan Diklat Kabupaten Bima, jumlah awal penerima SK PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 14.077 tenaga honorer yang terdiri dari 7.007 tenaga guru, 5.672 tenaga teknis, dan 1.400 tenaga kesehatan. 

Namun setelah dilakukan verifikasi akhir, terdapat 104 orang yang tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH) dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga jumlah tenaga honorer yang diusulkan dan menerima SK PPPK Paruh Waktu menjadi sebanyak 13.970 orang. (Sekjend MDG)