Aksi Demo di KPK, Usrah Nilai Fakta Lapangan Berbanding Terbalik
 |
| Usrah saat berada di KPK, (Ist/Surya) |
Jakarta, Media Dinamika Global.Id – Dalam beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan mahasiswa asal Bima di Jakarta ramai menjadi perbincangan publik. Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik sekaligus pegiat antikorupsi, Usrah, S.H., memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.
Saat ini Usrah berada di Jakarta, ia menilai bahwa tudingan yang disuarakan dalam aksi tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia justru menegaskan bahwa transparansi Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dinilai sangat terbuka, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sejauh yang saya amati, transparansi Bupati Bima Ady Mahyudi dalam menjalankan pembangunan daerah melalui APBD itu luar biasa. Ini sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan sebelumnya,” ujar Usrah, Jumat (16/1/25).
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran saat ini sangat mudah diakses, tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Bima, tetapi juga oleh publik yang berada di luar daerah, termasuk di Jakarta. Oleh karena itu, Usrah menilai aksi demonstrasi yang menyasar Bupati Bima beserta keluarganya dinilai salah alamat.
“Jangan masyarakat di Bima saja, kami yang berada di Jakarta pun bisa mengakses informasi anggaran. Jadi menurut saya, tidak tepat jika Bupati Bima dan keluarganya didemo dengan tudingan-tudingan seperti itu,” tegasnya.
Meski demikian, pendiri dan pembina LSM BCW NTB tersebut menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Ia menekankan bahwa kritik dan protes adalah bagian dari demokrasi.
“Bukan berarti kita anti terhadap aksi protes. Itu hak yang dijamin undang-undang,” jelasnya.
Di sisi lain, Usrah juga mengingatkan Bupati Bima agar lebih waspada dan memantau loyalitas para pejabat di lingkup pemerintahannya. Ia menduga, informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut bisa saja bersumber dari oknum internal yang membocorkan data tidak utuh atau menyesatkan.
“Dengan adanya isu kebocoran ini, saya justru mengingatkan Bupati agar lebih memperhatikan para pejabat di sekitarnya. Bisa saja ada pihak-pihak yang membelokkan informasi, padahal transparansi Pemda Bima dalam penggunaan anggaran sudah sangat terbuka,” tambahnya.
Berdasarkan pengalamannya selama ini, Usrah menegaskan bahwa kepemimpinan Ady Mahyudi–Irfan jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya, terutama dalam hal keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.
“Transparansi penggunaan APBD saat ini sangat terbuka. Sampai sejauh ini, saya belum melihat adanya penyalahgunaan anggaran seperti yang disangkakan,” pungkasnya.
(Red)
