Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 20 Mei 2026

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Sekda NTB : ASN Harus Menjadi Agen Perubahan yang Profesional

     


Mataram, Media Dinamika Global - Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang refleksi mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB pada Rabu (20/5/2026) ini membawa pesan kuat tentang pergeseran makna kedaulatan di era modern.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Abul Chair mengajak seluruh peserta upacara kembali menengok sejarah 1908, saat organisasi Boedi Oetomo meletakkan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui jalur intelektual dan diplomasi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut adaptasi yang radikal.

"Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis mutatis mutandis berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan," ujar Abul Chair mengutip amanat Menkomdigi.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2026 ini, medan perjuangan bangsa telah bergeser. Kedaulatan tidak lagi hanya berbicara tentang batas-batas teritorial fisik, melainkan kedaulatan informasi dan akselerasi transformasi digital.

Dengan mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara," pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi muda di ruang siber. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas Bangsa).

Langkah revolusioner bahkan telah diambil per 28 Maret 2026, di mana pemerintah resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan ramah tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, narasi kebangkitan ini dikaitkan erat dengan visi kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui "Asta Cita". Pemerintah kini tengah mengintegrasikan ekosistem kesejahteraan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara masif.

Kemandirian ekonomi diperkuat melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang diproyeksikan memudahkan mendapatkan akses pupuk, permodalan, sembako, hingga obat-obatan bagi masyarakat desa.

Di akhir sambutan, Sekda NTB memberikan catatan kritis khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Momentum Harkitnas 2026 dituntut menjadi energi penggerak bagi ASN yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas administratif. ASN masa kini harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.

Redaksi |

Lindungi Lahan Pertanian, NTB Mulai Arahkan Perumahan Vertikal

     


Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengarahkan pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun bersubsidi sebagai solusi menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah keterbatasan ruang kawasan perkotaan, khususnya di Pulau Lombok.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembangunan rumah tapak di kawasan perkotaan semakin sulit dilakukan karena sebagian besar wilayah telah masuk dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang harus dilindungi.

Menurutnya, pembangunan perumahan ke depan tidak bisa lagi mengorbankan lahan produktif pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah.

“Pulau Lombok ini kecil. Karena itu, NTB harus mulai menjadi model pembangunan rumah susun bersubsidi agar lahan pertanian tetap terjaga,” ujar Gubernur, Selasa (19/5/26).

Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru otomatis mengurangi luasan KP2B di suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kawasan perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan ruang pengembangan.

“Nah setiap lahan yang dipakai untuk perumahan otomatis mengurangi kawasan KP2B. Sementara kota-kota seperti Mataram dan Kota Bima cukup sulit memenuhi target luasan KP2B,” katanya.

Selain mengarahkan pembangunan hunian vertikal, Pemprov NTB juga mulai mempercepat sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.

Menurut Gubernur, langkah tersebut penting karena sebagian besar RTRW daerah masih belum selesai sehingga pengembangan kawasan perumahan kerap terkendala kepastian tata ruang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB menyiapkan skema “subsidi silang” kawasan KP2B antarwilayah. Kekurangan luasan KP2B di wilayah perkotaan nantinya dapat ditopang daerah lain yang masih memiliki potensi pengembangan lahan pertanian, seperti Kabupaten Sumbawa.

“Kalau di tingkat provinsi kita bisa melakukan subsidi silang kawasan. Daerah yang kekurangan KP2B bisa ditopang wilayah lain yang masih memiliki potensi lahan pertanian,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah bersepakat mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR di daerah agar pengembangan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas.

“Anggarannya sudah disiapkan tahun ini untuk membantu percepatan penyusunan RDTR. Kita ingin kabupaten/kota segera menyelesaikan tata ruangnya sehingga arah pengembangan perumahan menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, termasuk melalui pembangunan rumah bersubsidi.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mendukung percepatan pembangunan perumahan melalui kemudahan perizinan bagi pengembang.

Menurut Maruarar, pembangunan perumahan ke depan harus tetap memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan agar kebutuhan hunian masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan produktif.

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan maksimal dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, mulai dari percepatan perizinan hingga penyelesaian persoalan tata ruang.

Ia menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna menyelesaikan berbagai hambatan tata ruang yang selama ini menjadi kendala pengembangan kawasan perumahan di daerah.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap kebutuhan hunian masyarakat dapat terus terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Redaksi |

Fatimah Zulkarnain Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Fatimah Zulkarnain.SH menegaskan bahwa menjadi wakil rakyat bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar untuk terus mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Bima dari daerah pemilihan Sape-Lambu tersebut menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan harus lahir dari aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, pengabdian terbaik seorang wakil rakyat adalah mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Menjadi wakil rakyat bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk terus mendengar, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat agar pembangunan daerah berjalan sesuai harapan bersama.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sape-Lambu, Fatimah Zulkarnain berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi warga di tingkat legislatif Kabupaten Bima.(Team.MDG.03)

Menko Polkam Ajak para Pemimpin Berkorban untuk Rakyat, Silaturahmi dengan Forkompimda Regional Maluku dan Nusa Tenggara

     


Lombok Barat, Media Dinamika Global - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar sinergi, soliditas, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program-program pembangunan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda di regional Nusa Tenggara dan Maluku, dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Forkopimda se-Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026). 

"Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga," kata Menko Djamari.

Selain para kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, dan walikota, turut menjadi peserta juga Panglima Kodam, Panglima Kodaeral, Danlanud,  Kapolda, dan Kajati di regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Dalam arahannya, Menko Polkam juga mengimbau agar seluruh pimpinan daerah terus menjaga soliditas dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, di tengah situasi krisis global yang masih berlangsung, pemerintah pusat bekerja sangat keras agar masyarakat tidak terkena dampak serius, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda untuk responsif terhadap setiap keluhan masyarakat serta menunjukkan semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat.

"Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Jangan kita tunjukkan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan rakyat kita, justru tunjukkan kita mau berkorban untuk rakyat," kata Djamari Chaniago.

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan ini  menegaskan pentingnya  peran dan soliditas Forkopimda  dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah serta mendukung  terselenggaranya program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara  itu  Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat. Pemerintahan saat ini, kata Menteri PKP, memberi perhatian penuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta memaksimalkan program-program tersebut untuk masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Menko Polkam antara lain Sesmenko Polkam, Letjen TNI  Mochammad Hasan dan para Deputi Kemenko Polkam.

Redaksi |

Hadir Di NTB, Menko Polkam Tekankan Soliditas Forkopimda Hadapi Tantangan Global

     


Lombok Barat, Media Dinamika Global — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (15/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Dalam arahannya, Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional, mulai dari ketidakpastian geopolitik, krisis ekonomi dunia, hingga ancaman stabilitas sosial.

“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah, kata dia, tetap berupaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung melalui berbagai program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan sejumlah program strategis yang terus berjalan, mulai dari pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan nasional.

Menurut Djamari, seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dan kekompakan seluruh unsur Forkopimda di daerah.

“Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian para pemimpin daerah dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik di tengah masyarakat yang semakin kritis dan sensitif terhadap berbagai isu.

“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.

Selain itu, Menko Polkam menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.

“Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah dan menyesatkan,” ujarnya.

Djamari juga meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat guna mencegah konflik berkembang lebih luas.

“Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan tiga elemen utama penjaga stabilitas daerah, yakni Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).

“Tiga elemen ini sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Forkopimda harus kompak, FKUB harus aktif, dan daerah perlu memiliki tim penanggulangan konflik sosial yang bekerja secara proaktif,” ujar Tito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis pemerintah di sektor perumahan rakyat, mulai dari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program bedah rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Menurut Maruarar, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil sesuai arahan Presiden RI.

“Negara harus hadir mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni,” katanya.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap penguatan sinergi Forkopimda mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah tantangan global dan dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Redaksi |

NTB Mulai Benahi Akar Masalah Pendidikan

     

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi NTB mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan melalui pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5/26), bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Rapat turut dihadiri Sekda NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sektoral. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pemerintah pusat.

“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.

Salah satu terobosan yang siap dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.

Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri akan diberikan kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.

“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.

Program tersebut akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Selain reformasi tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang Jepang, hingga pengembangan SMA double track.

Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi muda NTB agar mampu mengisi peluang kerja nasional maupun global, termasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang.

Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026–2027.

Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dil masing-masing daerah.

“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.

Selain masalah kualitas pendidikan, rapat tersebut juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.

“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.

Program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.

Dalam rapat itu, Dinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Peran kader posyandu nantinya akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.

“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka.

Redaksi |

Selasa, 19 Mei 2026

Polsek Rasanae Timur Gelar Rawan Siang Bantu Pelajar dan Masyarakat Menyeberang Demi Ciptakan Kamtibcarlantas

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Personel Polsubsektor Raba Polsek Rasanae Timur Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan lalu lintas Rawan Siang pada Senin, (18/5/2026) mulai pukul 12.00 WITA di depan SDN 19 Rabangodu Utara, Kota Bima.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamtibcarlantas) di jalan raya.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas IPDA Baiq Fitria Ningsih menjelaskan bahwa Personel Piket Polsubsektor Raba melaksanakan pengaturan lalu lintas sekaligus membantu para siswa dan masyarakat yang hendak menyeberang jalan.

Selain membantu penyeberangan pelajar, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan serta menindak pengendara yang melawan arus yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kehadiran personel kepolisian di dinilai mampu memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya bagi anak-anak sekolah saat jam pulang sekolah.

Kegiatan rawan siang tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin Polres Bima Kota dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Bima Kota.(Sekjend MDG)

Gerak Cepat, Tim Opsnal Polsek Sape Amankan Terduga Pelaku Beserta Barang Bukti Hasil Curian

     


Bima, Media Dinamika Global.id.--Team Opsnal Polsek Sape Polres Bima Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian mesin pompa air (Sanyo) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sape Polres Bima Kota.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu, (9/5/2026) sekitar pukul 18.00 WITA di kebun milik korban yang berada di Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

Korban diketahui bernama Hj. Fatimah (81), seorang pensiunan guru yang berdomisili di Dusun Nggaro Lembo, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

Sementara terduga pelaku yang berhasil diamankan yakni IR (25), warga Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas IPDA Baiq Fitria Ningsih menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang mendapati kebun miliknya telah dibobol pelaku.

Korban saat itu datang mengecek kebunnya di Desa Poja dan melihat gembok pintu kebun dalam keadaan rusak. Setelah masuk ke dalam, korban juga mendapati gembok rumah kebun telah dirusak dan mesin pompa air atau Sanyo beserta sejumlah barang lainnya sudah hilang.

Selain mesin pompa air, pelaku juga diduga mengambil sejumlah barang lainnya berupa parang serta hasil kebun seperti pisang dan kelapa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp2 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, saksi-saksi serta olah TKP, Tim Opsnal Polsek melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku maupun pihak yang menguasai barang hasil curian.

Pada Minggu, (17/5/2026) sekitar pukul 23.00 WITA, Tim Opsnal Polsek Sape yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Sape IPDA Gudsadar, S.H., memperoleh informasi keberadaan terduga pelaku IR di wilayah Kecamatan Sape.

Tim kemudian bergerak cepat menuju lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan.

setelah dilakukan interogasi, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit mesin Sanyo di rumah kebun milik korban Hj. Fatimah. Pelaku juga mengaku barang hasil curian tersebut telah dijual di Desa Buncu, Kecamatan Sape.

Selanjutnya Tim Opsnal bergerak menuju lokasi penjualan barang bukti. Dari hasil interogasi terhadap Irdan Rahmad Ilahi, diketahui bahwa satu unit mesin Sanyo tersebut dijual dengan harga Rp200 ribu, Barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Sape guna proses hukum lebih lanjut.(Tim MDG)

Edarkan Sabu, IRT Asal Rabadompu Barat di Tangkap Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota meringkus seorang ibu rumah tangga diduga pengedar sabu di wilayah Rabadompu Barat, Minggu malam (17/5/2026). 

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Jahyadi Sibawaih, S.H., menjelaskan Penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.00 WITA di Gang RT 008 RW 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima

Perempuan berinisial TA, (23) ditangkap setelah tim opsnal mendapat informasi adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Dalam penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip besar dan 4 bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,57 gram.

Sabu itu disimpan di dalam dompet kecil warna hitam dan disembunyikan dalam bungkus rokok Sampoerna yang dibungkus tisu.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan 1 lembar plastik klip kosong, 1 unit HP iPhone warna ungu, 1 dompet hitam, dan uang tunai Rp1.600.000 yang diduga hasil transaksi.

Berdasarkan keterangan terduga, barang tersebut diperoleh dari seseorang berinisial AR.

Tim kemudian melakukan pengembangan ke rumah AR di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dan penggeledahan di rumahnya tidak menemukan barang bukti.

TA kini telah diamankan di Mako Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut. 

Polres Bima Kota mengimbau masyarakat untuk terus memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, Peran serta warga sangat penting untuk memutus rantai peredaran narkotika di Kota Bima.(Sekjend MDG)

Pemerintah Desa Bugis Sape Salurkan BLT Dana Desa April–Mei 2026 kepada 12 KPM

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Pemerintah Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk jatah dua bulan sekaligus, yakni periode April dan Mei 2026.(Rabu.20/05/2026)

Penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp.250.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima untuk dua bulan penyaluran sekaligus mencapai Rp.500.000 per penerima.

Kepala Desa Bugis, Muhammad Akbar, S.E., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dalam kegiatan penyaluran tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Bugis, Ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Lokal Desa, serta para Keluarga Penerima Manfaat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi dan pengawasan bersama agar penyaluran bantuan berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan sukses.(Team.MDG.03)