Mataram,
Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif di era digital. Hal ini mengemuka dalam program
"NTB Bicara" TVRI yang menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, di sela-sela pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 di Mataram, Kamis (16/4).
Kadis Kominfotik mengungkapkan bahwa kunci utama pembangunan yang efektif di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Dinda adalah penggunaan data yang akurat dan terintegrasi. Melalui program NTB Satu Data, pemerintah provinsi berupaya mensinkronkan seluruh data dari tingkat kabupaten/kota hingga perangkat daerah provinsi.
"Pembangunan NTB harus berbasis data. Tanpa data yang jelas, lokus dan fokus intervensi program tidak akan bisa dieksekusi dengan baik," ujar Dr. Aka sapaan akrabnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini NTB sedang memperkuat integrasi data dengan Portal Pelita milik Kementerian Dalam Negeri dan sudah terhubung erat dengan sistem Bappenas. Hal ini bertujuan agar setiap usulan dalam Musrenbang memiliki dasar kebutuhan masyarakat yang nyata, termasuk penentuan anggaran yang tepat sasaran.
Salah satu terobosan yang disoroti adalah penguatan data untuk kelompok rentan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Dinas Kominfotik bersama Bappeda telah melakukan pemilahan data spesifik guna memastikan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Terkait aksesibilitas informasi, Khalik mengungkapkan bahwa portal resmi pemerintah, ntbprov.go.id, kini menjadi rujukan utama publik dengan angka kunjungan mencapai lebih dari 1,2 juta per bulan.
"Masyarakat, termasuk generasi Z, kini sangat mudah memberikan aspirasi atau pengaduan. Selain melalui web, kami aktif di berbagai kanal media sosial yang dipantau cepat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," imbuhnya.
Disebutkan pula, Pemprov NTB dalam memastikan informasi pembangunan tetap tersampaikan ke seluruh pelosok melalui kolaborasi lintas media.
Dr. Aka, pria berkacamata ini mengakui bahwa saat ini masih terdapat sekitar 150 titik blank spot di NTB, terutama di wilayah Bima karena kondisi topografi yang ekstrem. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi penyebaran informasi publik.
"Bagi daerah yang tidak bisa mengakses media online karena ketiadaan sinyal, kami memperkuat kerja sama dengan media cetak. Tahun ini kami bekerja sama dengan lebih dari 120 media, termasuk RRI dan TVRI yang jangkauannya mampu menembus desa-desa terpencil," jelasnya.
Strategi ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan update mengenai arah kebijakan pembangunan hasil Musrenbang 2026.
Di sisi lain, bagi wilayah yang telah terjangkau internet, Dinas Kominfotik terus mengoptimalkan portal NTB Satu Data. Sistem ini menjadi jantung transparansi yang mensinkronkan data kabupaten/kota dengan pusat (Kemendagri dan Bappenas), sekaligus menjadi alat ukur kinerja pemerintah.
Dr. Aka mengungkapkan bahwa portal resmi ntbprov.go.id kini telah dilengkapi dengan survei tingkat kepuasan masyarakat. Menariknya, survei ini tidak hanya bersifat umum, tetapi dipilah per perangkat daerah.
"Survei kepuasan masyarakat di portal kami menjadi salah satu indikator kinerja utama yang dipantau langsung oleh Bapak Gubernur. Ini adalah bentuk transparansi agar setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas kualitas program yang dijalankan," tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Dr. Aka menekankan bahwa kesuksesan Musrenbang 2026 sangat bergantung pada sinergi dan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan kanal digital maupun perangkat daerah untuk menyalurkan kritik tanpa rasa takut tidak didengar.
"Tanpa sinergi dan saling percaya, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Mari kita bangun kebersamaan untuk NTB yang Makmur Mendunia," pungkasnya.
Redaksi |
