Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 23 Juli 2025

Bupati Pringsewu Hadiri Dan Buka Buka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi 2025

      Comment   



Pringsewu - Media Dinamika Global.id Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025, yang dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Pringsewu, Selasa (22/07/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pringsewu, para Staf Ahli, Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pringsewu, serta Kepala Bank Lampung Cabang Pringsewu. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Dalam sambutannya, Bupati H. Riyanto Pamungkas menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga seluruh elemen pemerintahan, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Program pemberantasan korupsi harus menjadi budaya kerja. Kita harus bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mendorong penguatan sistem pengawasan internal, penerapan digitalisasi layanan publik, serta keterbukaan informasi dalam seluruh proses tata kelola pemerintahan.

Rapat koordinasi ini turut membahas langkah-langkah strategis untuk mendukung indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti penguatan tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, serta peningkatan kepatuhan administrasi dan perizinan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal dan mitra perbankan, dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. 


Yunt

Selasa, 22 Juli 2025

Respon Cepat Bupati Pringsewu, Warga Banyumas Korban Penyanderaan di Jakarta Berhasil Diselamatkan

      Comment   


PRINGSEWU - Media Dinamika Global.id - Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menunjukkan kepemimpinan yang sigap dan berorientasi pada perlindungan warga dengan berhasil memulangkan Neni Rita Sari (19), warga Pekon Banyumas, yang sempat menjadi korban penyanderaan oleh majikannya saat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Jakarta.

Neni diketahui bekerja di Jakarta sejak beberapa tahun lalu, setelah terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi selama pandemi Covid-19. Selama bekerja, ia sempat mengirimkan uang hasil jerih payahnya kepada orang tuanya di Pringsewu. Namun, dalam kurun waktu tersebut, Neni mulai mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikannya, seperti tindakan kasar, pemotongan gaji, bahkan didenda hingga Rp2 juta hanya karena ketahuan menggunakan telepon genggam.

Lebih parahnya, saat Neni diajak ke luar negeri oleh majikannya ke Malaysia dan Taiwan sepanjang 2023–2024, perjalanan tersebut justru diklaim sebagai hutang oleh sang majikan, hingga total mencapai Rp17 juta. Komunikasi dengan keluarga pun terputus.

Dalam upaya meminta pertolongan, Neni berhasil menghubungi keluarganya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparatur pekon dan diteruskan kepada Bupati Pringsewu.

Mendapati laporan tersebut, Bupati H. Riyanto Pamungkas langsung bergerak cepat membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur Pemkab Pringsewu, aparatur Pekon Banyumas, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, dan Polri.

“Saya berkoordinasi dengan tim, kebetulan ada yang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu tim dari Pemkab Pringsewu bersama Kepala Pekon Banyumas saya tugaskan untuk melakukan penjemputan. Alhamdulillah berkat sinergi dengan aparat TNI dan Polri, semuanya berjalan lancar dan Neni berhasil kita bawa pulang ke Pringsewu,” ungkap Bupati Riyanto.

Sementara itu, Kepala Pekon Banyumas, Wasino, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap gerak cepat Bupati dalam menangani kasus ini.

“Kami sangat kagum dengan kecepatan dan kepedulian Bupati Riyanto. Langkah cepat beliau menyelamatkan warga kami benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Wasino.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menegaskan komitmennya untuk terus melindungi dan membela hak-hak warga, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah, serta mengimbau seluruh masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui kasus serupa.

Yunt

Polres Mandailing Natal Berikan Bantuan fasilitas dan transportasi Penyandang Disabilitas

      Comment   


Madina, Media Dinamika Global.id - Kapolres Mandailing Natal berikan bantuan fasilitas dan transportasi serta akomodasi kepada penyandang Disabilitas sebanyak 5 orang antara lain Sadirin Nasution, Saridsh sar,Amir Husein dan Martua tepatnya senin 20/07 di Ruangan Rupatama Mapolres Madina

Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sopandi Paloh menyampaikan kegiatan ini adalah merupakan rangkaian HUT Bhayangkara ke 79 bekerja sama dengan Pelopor perdamaian Sumut semoga dengan adanya kaki bantu serta tangan bantu ini adek adek bisa tertolong dan insyaallah kegiatan rutin dilakukan tepatnya pada HUT Bhayangkara Polri,

Para penyandang Disabilitas Sangat merasa senang dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sopiandi Paloh SH.Sik yang telah memfasilitasi serta membiayai transfortasi kaki dan tangan bantu ini 

Amir Husein umur 25 tahun warga Huta Baringin kecamatan Puncak Sorik Marapi mengungkapkan dengan adanya bantuan berupa kaki bantu ini, mudah mudahan saya bisa kembali mudahan mudahan dengan adanya kaki bantu ini saya bisa tertolong dan bisa beraktivitas sehari hari sebagaimana layaknya normal kembali ungkapnya


Yunt

Rusdi Yusuf: Kenyataanya Warga Oba Dukung DOB Sofifi

      Comment   


Mediadinamikaglobal.id|Ternate- Dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan aksi unjuk rasa damai yang digelar warga Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), yang menyuarakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam mendorong pemekaran wilayah Sofifi sebagai DOB.

Aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Malut di Sofifi tersebut sekaligus menjadi bantahan atas pernyataan Wali Kota Tikep, Muhammad Sinen, dalam aksi damai beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa masyarakat Oba menolak pembentukan DOB Sofifi.


Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Yusuf, menyebut pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan tetapi juga bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.


“Mayoritas masyarakat, khususnya dari wilayah Oba, justru mendukung pembentukan DOB Sofifi. Wali Kota bahkan diduga mengarahkan ASN dan kepala desa untuk menyatakan penolakan dengan dalih-dalih yang tidak mendasar,” tegas Rusdi, putra asal Desa Talagamori, Kecamatan Oba, yang kini aktif di Jakarta.


Menurut Rusdi, pembentukan DOB Sofifi merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, di mana Pasal 9 menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Namun hingga kini, status administratif Sofifi belum sejalan dengan kedudukannya sebagai ibu kota provinsi.


“Undang-Undang sudah menyatakan secara tegas bahwa Sofifi adalah ibu kota. Namun secara administratif, wilayah ini masih menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Ini menciptakan ketimpangan tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan,” jelas Rusdi.


Ia menegaskan, segala bentuk penolakan terhadap status Sofifi sebagai ibu kota maupun DOB justru berpotensi menghambat amanah Undang-Undang dan memperlambat pembangunan yang telah digariskan sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara.


“Sofifi adalah ibu kota konstitusional. Segala penolakan terhadapnya bukan hanya bertentangan dengan semangat pembangunan, tapi juga dengan konstitusi,” pungkasnya.


Meski begitu, Rusdi mengingatkan bahwa proses menuju DOB harus berjalan melalui mekanisme hukum yang benar, mengedepankan pendekatan persuasif, dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat lokal, pemangku adat, serta unsur pemerintah kota dan provinsi.


“Dialog terbuka harus menjadi ruang utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jangan sampai kepentingan politik sesaat justru mengorbankan masa depan daerah ini,” tutupnya.


Lik/////

Monitoring Evaluasi Pengunaan Anggaran Desa Gedung Agung Tahun 2025, Ini Respon Kades Gedung Agung.

      Comment   

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Desa Gedung Agung kecamatan jatiagung kabupaten Lampung Selatan sangat merespon baik pelaksanakan kegiatan monitoring atau evaluasi pelaksanaan anggaran dana Desa tahap pertama tahun 2025 oleh pihak kecamatan jatiagung dan pendamping kecamatan maupun pendamping desa lokal berlokasi di balai desa gedung agung, Rabu 23 Juli 2025.

Dalam pelaksanaan monitoring atau evaluasi ini pihak kecamatan jatiagung dan pendamping kecamatan serta lokal desa melaksanakan pemeriksaan awal terkait dokumen admnistrasi pengunaan anggaran awal tahun 2025,yang mana jika ada kesalahan maupun kekurangan akan segera di perbaiki dan dievaluasi sebelum dilaporkan ke camat. 

Saat dicomfirmasi disela kegiatan, kepala desa gedung agung bapak Martono menyampaikan, Saya selaku kepala desa gedung agung, merespon baik kegiatan yang di laksanakan hari ini, ujarnya. 

"Terimakasih atas kegiatan monitoring atau evaluasi terkait pengunaan awal tahap satu anggaran dana desa pada tahun 2025 ini di desa gedung agung. 

Giat monitoring atau evaluasi awal dilakuan pemeriksaan dokumen admnistrasi pengunaan anggaran agar berkas pelaporan terkait pengunaan anggaran secara admnistrasi tidak terjadi kesalahan, jika pun ada kesalahan atau kekurangan segera diperbaiki atau dievaluasi. 

"Intinya hari ini kita melakukan evaluasi pemeriksaan dokumen admnistrasi semua pengunaan anggaran awal tahap satu pada tahun 2025, mudah mudahan semuanya berjalan lancar, untuk pemeriksaan secara fisik pengunaan dana itu akan dilakukan pada tahap kedua jika sudah terrealisasi semua anggarannya tahap kedua.tutup Bapak Martono Kades gedung agung. ( Fs/Red)

Wakil Bupati Hankam Hasan Serukan Sinergi Dan Aksi Nyata di Rakor Banjar Margo.

      Comment   

Tulang Bawang - Mediadinamikaglobal.id || Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan Banjar Margo yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Kampung Catur Karya Buana Jaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta mempercepat akselerasi pembangunan di tingkat kecamatan, Selasa 22 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hankam Hasan menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan pentingnya forum Rakor sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus menyatukan langkah dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan terarah. Forum ini juga membuka ruang diskusi yang konstruktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.

Wakil Bupati juga mengapresiasi dedikasi seluruh pihak yang selama ini telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan. Ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih solid.

“Apa yang sudah kita capai adalah hasil dari kerja bersama. Saya percaya, dengan koordinasi yang kuat, kita bisa mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur kecamatan dan desa untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pembangunan sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh peran serta masyarakat agar pembangunan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Wakil Bupati Hankam Hasan menyampaikan harapan agar Rakor ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Tulang Bawang. 

“Semoga Rakor ini membawa manfaat besar dalam mempercepat terwujudnya Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis ( Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera,” pungkasnya. ( Fs/Red) 

Korupsi Dana Covid-19 Sumut: Gelombang Desakan untuk Seret Nama-Nama Besar

      Comment   


Medan Sumatra Utara, Media Dinamika Global.Id.- Empat tersangka telah ditahan dalam kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Tapi publik belum puas. Gelombang desakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menindak semua yang terlibat terus membesar, menyusul munculnya sederet nama lain yang disebut menerima aliran dana korupsi.

Kasus yang bermula dari proyek pengadaan bernilai miliaran rupiah ini kini menyeret nama-nama pejabat kesehatan, perusahaan rekanan, hingga juru parkir yang diduga dijadikan boneka direktur oleh para aktor di balik layar.

Empat  nama telah ditetapkan sebagai tersangka: dr. Alwi Mujahit Hasibuan, mantan Kepala Dinkes Sumut, dr. Aris Yudhariansyah, pejabat di Dinkes, Robby Messa Nura, disebut sebagai penerima aliran dana terbesar, Rp15 miliar. dan Ferdinan Hamzah Siregar.

Namun dalam dakwaan dan persidangan, terungkap bahwa lebih dari dua belas nama lain juga disebut menerima uang. Hingga kini, belum satu pun dari mereka menyandang status tersangka.

Daftar Nama dan Aliran Dana

Berdasarkan dokumen persidangan dan kesaksian yang diperoleh media ini, berikut daftar pihak yang terindikasi menikmati uang negara:

dr. Fauzi Nasution, disebut menerima dana lebih besar dari Alwi.

dr. David Luther Lubis, jumlah yang diterima mencapai Rp1,4 miliar.

PT Sadado Sejahtera Medika, menerima Rp742 juta.

dr. Emirsyah Harahap, ratusan juta rupiah.

Ferdinan Hamzah Siregar, puluhan juta rupiah.

Hariyati SKM, Rp10 juta.

Azuarsyah Tarigan, puluhan juta rupiah.

Ruben Simanjuntak, puluhan juta rupiah.

Muhammad Suprianto, juru parkir yang diduga hanya dipinjam namanya sebagai direktur perusahaan rekanan dan juga sebagai anggota salah satu organisasi kemasyarakatan di Medan.

Tak hanya itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama dr. David Luther, sejumlah nama pejabat struktural juga disebut:

Sri Purnamawati, Kabid SDMK & Alkes Dinkes (kini Direktur RS Haji Medan).

Ardi Simanjuntak, pejabat penatausahaan keuangan Dinkes.

Hariyati, pejabat pengadaan.

Mariko Ndruru, Wakil Direktur PT Sadado.

Tebang Pilih?

Desakan agar Kejatisu tidak “bermain aman” kini membahana di ruang publik dan media sosial. Aktivis antikorupsi Sumut Sofyan SH menyebut ada indikasi “pengamanan nama” yang kuat dalam kasus ini.

Namun anehnya juga, Dalam persidangan terungkap bahwa Alwi Mujahit Hasibuan dan Robby Messa Nura mengorupsi dana pengadaan APBD sebesar Rp 15, miliar dari total Rp 24 miliar. Alwi mengorupsi Rp 1,4 miliar dan Robby Rp 15 miliar. Namun, sisa Rp 9 miliar tidak jelas kemana alirannya.

 "Ini sudah sangat terang. Fakta di persidangan, aliran dana jelas, tapi hanya empat orang yang diseret? Kami menduga ada yang dilindungi," kata Sofyan pegiat antikorupsi Sumut.

Kejatisu dinilai wajib bertindak adil dan transparan. Dalam konteks pandemi, saat negara sedang dalam situasi darurat dan rakyat berjibaku melawan virus, para pelaku justru diduga menjadikan anggaran sebagai bancakan.

Sejumlah pihak juga mendesak agar penyidik menelusuri lebih dalam peran organisasi kemasyarakatan, pejabat Dinkes lain, serta kemungkinan aliran dana ke pihak-pihak di luar struktur pemerintahan.

Jika tidak, kasus ini dikhawatirkan hanya akan berakhir seperti banyak skandal korupsi lainnya: tuntas di permukaan, busuk di kedalaman. *(Tim)*

PMII Mataram Desak PB PMII Evaluasi PKC PMII Bali-Nusra

      Comment   

Ketua PMII Kota Mataram, Edi Irawan Saputra Dkk, (Ist/Surya Ghempar).

Mataram, Media Dinamika Global.Id || Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram, Edi Irawan Saputra menilai sangat kecewa terhadap langkah sahabat Ahmad Muzakkir sebagai Ketua PKC PMII Bali-Nusra Terpilih, yang menetapkan kepengurusan PKC PMII Bali-Nusra secara sepihak tanpa adanya Rapat Tim Formatur dan juga menghiraukan PO Muspimnas dan AD/ART PMII. Sejak tanggal, 28 February 2025  terpilihnya Ahamad Muzakkir sampai hari ini belum ada progres terkait susunan kepengurusan PMII dan belum sama sekali melakukan Rapat Tim Formatur.

"Tim Formatur terdiri dari, Ketua PKC terpilih, Ketua PKC Demisioner, Ketua PC PMII Mataram, Ketua PC PMII Lombok Tengah, Ketua PC PMII Bima, dan Ketua PC PMII Dompu," jelas Edi pada awak media ini. Selasa (22/07/25).

Menurut Edi sapaan akrabnya, langkah tersebut sangat mencederai semangat kita sebagai Kader PMII yang seharusnya aturan Ad/ART dan Muspimnas PMII di Tulungagung Tahun 2022 Bab 2, Pasal 2 Pengajuan SK PKC dan PC  Adalah Aturan yang wajib di taati oleh semua Kader dan Anggota PMII se-Indonesia lebih Khusus PKC PMII Bali-Nusra.

"Ia, saya menegaskan dan mendesak PB PMII agar segera evaluasi terkait proses pengajuan SK PKC PMII Bali-Nusra, yang sudah menyalahi aturan dan produk hukum PMII," tegasnya.

Redaksi : Surya Ghempar.

Selasa Menyapa, Wahana Menjaring dan Membawa Aspirasi

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.Id || Tarian Wura Bongi Monca yang ditampilkan oleh murid SDN Baralau dan Sakuru serta Marawis yang didendangkan oleh kelompok warga desa Baralau dibawah asuhan Kades setempat mengawali rangkaian acara Ngopi Bareng Pemuda Inspiratif yang digelar Senin (21/7) di lapangan desa Baralau.

Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy yang  hadir bersama Ketua Umum GOW Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita H. Irfan yang menyampaikan sambutan diawal sesi Ngopi Bareng mengungkapkan,  Program Selasa Menyapa bukan hanya menerima aspirasi tetapi juga yang lebih penting adalah membawa aspirasi berupa beragam pelayanan publik kepada masyarakat di lokasi kegiatan".  Terangnya.

Selama dua hari tersebut di samping melakukan diskusi, penyerahan bantuan, kegiatan penghijauan, salat berjamaah,  pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan gotong royong, keluarga juga dipastikan mendapat beragam kemudahan layanan publik gratis.

Kehadiran program Selasa Menyapa tentu saja menguntungkan warga. Oleh karena itu silakan memanfaatkan semaksimal mungkin pelayanan yang diberikan". Terang Wakil Bupati di hadapan Plt. Camat Monta Imam Firdaus, Muspika, para kepala desa dan jajaran tenaga pendidik dan kependidikan  serta para tokoh masyarakat dan alim ulama di kecamatan tersebut.

Sementara itu Bupati Bima Ady Mahyudi yang juga berkesempatan menyampaikan pengantarnya di hadapan warga kedua desa tersebut memberikan apresiasi atas dukungan dan mengantarkan Ady-Irfan pemimpin Kabupaten Bima.

Bupati yang didampingi Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti selanjutnya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah.

Melalui pemaparan Pemuda inspiratif, ada ide dan inspirasi berkaitan dengan upaya agar potensi-potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Inilah antara lain harapan dibalik kehadiran program Selasa Menyapa'. Jelas Bupati.

Redaksi _ Tim MDG.

Sambut FORNAS, Kapolda NTB Tekankan Kolaborasi dan Kewaspadaan Jaga Kamtibmas

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id ||  Suasana pagi, Selasa (22/7/2025), di Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya terasa berbeda pada. Para pejabat utama (PJU) Polda NTB, jajaran kapolres, dan undangan lainnya berkumpul dalam Gelar Operasional Analisis dan Evaluasi Gangguan Kamtibmas (Anev GKTM) Triwulan II Tahun 2025. Acara bertajuk "Go Anev GKTM" itu, secara resmi dibuka Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K.

Dengan suara tegas dan penuh semangat, Kapolda menyatakan “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 22 Juli 2025, Rapat Gelar Operasional Anev GKTM Triwulan II Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Hadi Gunawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, loyalitas, dan dedikasi seluruh personel Polda NTB. Menurutnya, stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda NTB, tidak terlepas dari sinergi solid antara fungsi-fungsi kepolisian.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, atas usaha menjaga situasi kondusif di NTB. Kita sedang melaksanakan Operasi Patuh Rinjani 2025, dan Operasi Mayung Rinjani 2025 untuk menyambut FORNAS. Mari siapkan pola pengamanan terbaik agar NTB tetap aman dan nyaman,” tegasnya.

Disebutkan, berdasarkan data dari Aplikasi DORS, tercatat penurunan jumlah gangguan Kamtibmas di Triwulan II sebesar 5,69 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 2.072 kasus menjadi 1.954 kasus. Namun, penyelesaian kasus justru meningkat sebesar 14,37 persen, dari 1.399 kasus menjadi 1.600 kasus.

Kapolda NTB menekankan pentingnya penguatan penanganan kejahatan konvensional, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Ia juga mendorong penerapan “conditioning strategy” atau strategi pengkondisian, yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam mencegah tindak pidana.

Tak hanya evaluasi dan strategi, Kapolda juga menyelipkan pesan-pesan yang menyentuh dan inspiratif, di antaranya Jadikan setiap tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tumbuhkan ide-ide inovatif yang mudah diimplementasikan di lapangan, dan Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar Polri semakin dicintai.

Selain itu, Irjen Hadi Gunawan juga memberikan peaan khusus, untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan, lebih-lebih menjelang FORNAS 2025.

“Mari kita petakan dengan cermat dan lakukan deteksi dini, agar FORNAS yang digelar mulai 24 Juli sampai 3 Agustus 2025, dapat berjalan aman dan sukses,” ajak Kapolda.

Acara Anev itu bukan sekadar ajang evaluasi, tapi juga menjadi momen memperkuat komitmen bersama, untuk terus menjaga NTB sebagai provinsi yang aman, damai, dan ramah bagi siapa saja.

Dengan modal soliditas internal, strategi berbasis data, serta pelayanan yang humanis, Kapolda NTB yakin, Polri akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan, dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Redaksi _ Surya Ghempar.