Media Dinamika Global

Rabu, 09 Juli 2025

Honorer Dengan Status R3b dan R4 Masih Berpeluang diangkat Menjadi ASN


Klik Pendidikan, Media Dinamika Global.id.--Ha
rapan belum sepenuhnya padam bagi tenaga honorer yang gagal dalam seleksi PPPK tahap 2 tahun 2024.

Di tengah kekecewaan ribuan peserta, muncul secercah kabar baik honorer dengan status R3b dan R4 masih berpeluang diangkat menjadi ASN melalui skema PPPK paruh waktu.

Pemerintah, lewat Badan Kepegawaian Negara (BKN), dikabarkan sedang menyiapkan kebijakan baru yang akan membuka jalan bagi kelompok ini.

Bahkan saat ini pemerintah daerah tengah menanti regulasi teknis dari pusat terkait proses rekrutmen lanjutan bagi honorer yang sebelumnya tidak terserap dalam formasi penuh.


Siapa Itu Honorer R3b dan R4?

R3b adalah tenaga honorer non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN, namun belum mendapatkan formasi pada seleksi PPPK tahap 2.


R4 adalah tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN dan sebelumnya dianggap tidak memenuhi kualifikasi administratif.


Keduanya sebelumnya dinyatakan tidak lolos seleksi, tetapi saat ini diprioritaskan untuk mengikuti jalur alternatif yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah.

Skema PPPK Paruh Waktu Peluang Baru untuk ASN

Pemerintah pusat tengah merancang mekanisme PPPK paruh waktu, yakni skema pengangkatan ASN dengan jam kerja terbatas dan hak yang disesuaikan.

Skema ini ditujukan sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum tertampung, sekaligus bagian dari upaya menyelesaikan persoalan status non-ASN secara bertahap.

Walau belum diumumkan secara resmi, regulasi teknisnya disebut akan segera diterbitkan. Pemerintah daerah pun siap menindaklanjuti begitu ada instruksi lebih lanjut dari BKN.

Harapan Baru, Tapi Butuh Kesabaran

Bagi para honorer R3b dan R4, ini menjadi angin segar setelah berbagai ketidakpastian dan keterbatasan formasi pada seleksi sebelumnya.

Meski belum final, adanya sinyal kebijakan baru ini memperlihatkan bahwa pemerintah tak menutup mata terhadap nasib ribuan tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi di berbagai sektor layanan publik.

Rapat Kepsek-Guru Dengan DPRD Kota Bima Tentang Guru Honorer Dan Guru P3K


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Ujungnya Setelah Pak mendagri menyampaikan penjelasan Bupati Bima Bupati Sumbawa, pemerintah kota Mataram terakhir itu dari 800 miliaran hanya kurang lebih sekitar 9%, 


itu adalah pendapatan asli daerahnya Sisanya adalah karakter dari itu seringkali disampaikan oleh pak walikota bima kepada saya kata Syamsuri SH ketua DPRD kota Bima. suatu keluarga Bapak dan Ibu yang saya hormati kita mulai dari  sini SDN 1 Melayu dipersilakan.


 honor tenaga pendidikan 5 orang utusannya 8 orang tenaga administrasi P3K 2 orang tenaga administrasi kontrak satu orang tenaga administrasi sukarela dua orang kepala sekolah 1 orang jumlah siswa 351 jumlah rombel 15 tahun kontrak dan sukarela. belum yang sukarela 2023 ini yang di bawah yang masuk tahun 2023 2024 2025 ada jumlah 6 orang tahun 2023 1 orang tenaga kependidikan tahun 2024 Jadi jumlahnya 7 orang dari 7 orang tersebut yang menandatangani surat penugasan, Kepala sekolah dan Kepala SMPN masing masing.

dipersilakan SDN 3 Jatiwangi orang dan pendek tenaga administrasi Kontrak 1 orang tenaga administrasi honorer 4 orang kepala sekolah jumlah keseluruhan siswa kami 194 orang 10 orang sukarela 2023 2024 2025 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 tenaga administrasi PNS atau orang dengan administrasi 39 orang dengan kepala sekolah 320 orang dengan yang baru yang suka rela tadi sukarela 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh total tenaga publik dua orang guru PNS 5 orang guru p3k orang guru kontrak tidak ada guru sukarela di 5 orang tenaga administrasi PNS berada 

tenaga administrasi P3K 2 orang tenaga administrasi kontrak tidak ada tenaga administrasi sukarela tidak ada kepala sekolah satu orang jumlah siswa 237 orang dengan jumlah tombol 11 tombol demikian Bapak selama 23 tidak ada Pak yang terakhir sukarela tahun 2015 terima kasih Saya butuh ketegasan ibu duduk lagi duduk dulu di tahun 2015 terakhir tahun 2020 sekarang 2020 sarjana pendidikan sekolah dasar Kepala SDN 28 Melayu Kota Bima izin saya akan melaporkan jumlah guru dan tenaga kependidikan di SDN 285 total sejumlah 42 orang kemudian guru 35 sendi 7 orang guru PNS 14 orang guru P3K 8 orang guru kontrak 0 sukarela 13 orang tenaga administrasi PNS non tenaga administrasi P3K 3 tenaga administrasi kontrak 0 tenaga administrasi sukarela 4 kepala sekolah 1 jumlah siswa kami tahun pelajaran 2025 26 397 dengan total rombel 16 rombel demikian Terima kasih pimpinan sidang 2023 2024 2025 yang 2023 ada dua orang ditandatangani sk-nya oleh kepala sekolah dan ada alasan tertentu nggak perlu dijelaskan alasan itu ya Terima kasih Bu 34 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumlah guru dan teknik 23 orang PNS 3 orang guru P3K 5 orang guru sukarela 13 orang administrasi P3K 1 orang jumlah siswa laki-laki 82 perempuan 89 jumlah 171 orang.

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P3K 10 orang sukarela 10 orang jadi P3K 1 orang kemudian jumlah siswanya 225 orang baik Terima kasih Bu Ibu

 Assalamualaikum jumlah tenaga di pendidikan di SDN 58 Tambanan sejumlah 20 orang yang terdiri dari kepala sekolah 1 Guru 18 total teknik 3 orang guru PNS 1 orang guru P3K 10 orang guru kedua 1 orang guru sukarela 6 orang tenaga administrasi P3K 1 orang tenaga administrasi sukarela dua orang jumlah siswa 142 jumlah rombel 16 demikian yang 2023 3 orang 2025 1 orang Terima kasih sebelum saya lanjut terima kasih baru 58 wabarakatuh total jumlah siswa sebanyak 270 orang rombel 11 kelas 11 2017 semuanya mulai 2010 sampai 2016 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin pimpinan sidang yang mulia, Nama saya Junaedi STD tempat tugas SDN 65 jadi baru Kota Bima kemudian apa namanya mulai tugas tahun 2020 data yang data pegawainya pertama kepala sekolah 1 orang guru PNS guru PNS 10 orang P3K 9 orang kemudian non pns Kemudian untuk tenaga administrasi PNS tidak ada P3K 2 orang non PNS tidak ada kemudian guru sukarela yang tahun 2023 1 orang kemudian jumlah siswa 260 orang 12 rombeng 260 dan 12 terima kasih, dengan rincian sebagai berikut tanggal 17 Juli tahun ajaran baru 2023 karena kebutuhan dengan alasan salah satu guru ini adalah guru seni.

 Baik terima kasih pimpinan sidang paripurna DPRD kota Bima menutup rapat. assalamualaikum warahmatullahi warabakatuh.(Sekjend MDG)

Selasa, 08 Juli 2025

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Hadiri Launching Program Makan Bergizi Gratis di SDN 25 Santi


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin S.E, yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan S.H, menghadiri secara langsung acara launching program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di SDN 25 Santi, Kota Bima, Rabu, 9 Juli 2025.

Program yang sudah di canangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ini sudah tersebar di seluruh penjuru indonesia salah satunya di Kota Bima.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah dasar guna menunjang tumbuh kembang serta prestasi belajar siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan anak sejak dini, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menyukseskan program ini.

“Kami ingin anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Karena dengan tubuh yang sehat dan otak yang cerdas, mereka bisa belajar dengan baik dan menjadi generasi emas Kota Bima ke depan,” ujar Wali Kota.

Kegiatan launching ditandai dengan pembagian langsung makanan sehat kepada seluruh siswa SDN 25 Santi.

Program ini direncanakan akan diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah dasar di Kota Bima, sebagai bagian dari langkah Pemerintah Kota Bima untuk ikut andil dalam melanjutkan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Indonesia.(Sekjend MDG)

Polisi Tangkap Komplotan Pelaku Curat Buah Sawit Milik PT SIP di Gedung Aji Baru.


Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Polsek Penawartama bersama Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, menangkap komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) buah sawit yang terjadi hari Rabu (02/07/2025), sekitar pukul 16.00 WIB, di perkebunan sawit milik PT Sumber Indah Perkasa (SIP), Kampung Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Ada tiga pelaku yang ditangkap dalam kasus curat buah sawit milik PT SIP ini, yaitu VA (30), berprofesi tani, warga Kampung Tanjang Harapan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), AA (38), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Sidomukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, dan AS als KS (34), berprofesi tani, warga Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun barang bukti (BB) yang turut disita petugas gabungan dalam kasus curat buah sawit milik PT SIP yakni 291 (dua ratus sembilan puluh satu) tanda buah sawit, satu unit alat pengangkut jenis obrok drum plastik warna biru, satu unit alat panen jenis dodos, dan satu unit alat panen jenis tojok.

"Para komploton pelaku curat buah sawit milik PT SIP ini ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Pertama ditangkap yakni VA, hari Rabu (02/07/2025), sekitar pukul 22.00 WIB, saat sedang mencuri buah sawit di areal perkebunan milik PT SIP, di Kampung Suka Bhakti, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap AA bersama AS als KS, hari Selasa (08/07/2025), sekitar pukul 04.00 WIB, di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Gedung Aji Baru," ucap Kapolsek Penawartama, Iptu Harizal, SH, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP Yuliansyah, SIK, MH, Selasa (08/07/2025).

Lanjutnya, akibat kejadian curat ini, menurut laporan resmi yang dibuat oleh pihak PT SIP ke Mapolsek Penawartama, mereka mengalami kerugian berupa 291 (dua ratus sembilan puluh satu) tanda buah sawit yang semuanya ditaksir seharga Rp 5 juta.

Kapolsek menambahkan, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, para komplotan pelaku curat buah sawit milik PT SIP saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang, dan dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. ( Fs/Red) 

Menkop Budi Gandeng Penegak Hukum Awasi Kopdes Merah Putih


Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan pengawasan aparat penegak hukum terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pengawasan aparat penegak hukum terhadap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih perlu dilakukan.

Hal itu dinilai sebagai bagian dari usaha preventif dan mitigasi risiko, baik dalam aspek kelembagaan maupun pengelolaan bisnis.

"Strategi ini perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem usaha koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel," tegas Menkop, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Strategis Lanjutan Pasca Pembentukan 80 Ribu Kopdes/Kel Merah Putih, secara daring, di Jakarta, Senin (7/7).

Budi menambahkan pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK dalam hal tersebut.

"Hal ini sebagai langkah strategis tindak lanjut telah diterbitkannya Permenkop Nomor 1/2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB kepada koperasi percontohan," kata Budi.

Bagi Menkop, sinergi dengan aparat penegak hukum itu untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan atau fraud dan moral hazard dalam proses penyaluran pinjaman maupun implementasinya.(Sekjend MDG)



Meskipun Target Turun, Penerimaan Pajak Bruto Riau Tumbuh 5,65% di Mei 2025


PEKANBARU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp5,66 triliun hingga akhir Mei 2025. Jumlah ini setara dengan 31,88% dari target tahunan sebesar Rp17,75 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa target penerimaan tahun ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian sesuai dengan Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

"Sejak Januari 2025, administrasi perpajakan untuk masa pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak cabang dilakukan secara terpusat dengan NPWP sesuai domisili," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025).

Meski demikian, penerimaan bruto pajak pada Mei 2025 tercatat tumbuh 5,65% dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, kelompok pajak PPN secara neto mengalami kontraksi sebesar 10,6%. Penurunan juga terjadi pada kelompok pajak PPh yang turun 2,63%, utamanya disebabkan oleh penyesuaian pada penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan.

Namun demikian, pertumbuhan signifikan tercatat pada kelompok pajak lainnya, yaitu sebesar 33,61%. Pertumbuhan ini terutama berasal dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.

Sementara itu, terkait kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hingga akhir Mei 2025 telah terkumpul 344.615 SPT atau 76,18% dari target 443.506 SPT.

Rinciannya, SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan mencapai 275.061, SPT Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 49.042, dan SPT Badan tercatat 20.512.

"Kami mengapresiasi para wajib pajak yang telah patuh melaporkan SPT Tahunan. Ini menunjukkan kesadaran pajak masyarakat Riau semakin baik," ucap Bambang.

Untuk menghadapi dinamika ekonomi 2025, DJP Riau berkomitmen terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan," pungkas Bambang.

Tenggelam di Sungai, Warga Menggala Ditemukan Tim SAR Gabungan Meninggal Dunia.


Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Tim SAR Gabungan temukan M. Mantoni (25), warga Menggala yang tenggelam di sungai jalan raya Gunung Sakti kec. Menggala kab. Tulang Bawang pada Rabu 09 Juli 2025.

Menurut keterangan warga Selasa (08/07/2025) sekitar pukul 21.00 WIB korban sedang berjalan kaki ke arah terminal sesampainya korban di jembatan Bujung Tenuk. Korban sedang membuat video lalu korban bilang ingin melakukan percobaan bunuh diri di jembatan tersebut. 

Mengetahui hal tersebut ibu korban menuju lokasi kejadian dan sesampainya jembatan bujung tenuk korban sudah tidak berada di lokasi kejadian dan dicurigai korban meloncat ke sungai. Kemudian ibu korban kembali ke rumah dan menginformasikan kepada ayah korban dan ayah korban bergegas menuju ke sungai tersebut kemudian pihak keluarga juga melaporkan kejadian tersebut dan meneruskan ke Basarnas untuk meminta bantuan pencarian dan pertolongan.

Menindaklanjuti informasi tersebut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansah mengerahkan personil Pos SAR Tulang Bawang untuk menuju lokasi kejadian. Pukul 01.35 WIB Tiba di lokasi tim langsung berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan yang terdiri dari Polsek Manggala, Kodim Tulang Bawang, BPBD Tulang Bawang, RAPI, warga setempat dan keluarga korban.

Tim langsung menurunkan perahu karet dan beberapa nelayan setempat juga mengerahkan perahu untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama berselang sekitar pukul 01.43 WIB Tim SAR Gabungan telah menemukan korban Meninggal Dunia pada koordinat 4°30'6,581"S - 105° 14'33,91"T. Korban ditemukan sekitar ± 15 m dari lokasi kejadian. 

Selanjutkan korban di evakuasi menuju rumah duka. Adapun data korban bernama M. Mantoni, jenis kelamin laki laki, dan usia 25 tahun. Korban merupakan warga Jl. Lintas Timur Gg Kapitan Kel Ujung Gunung Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansah yang diwakili oleh Danpos SAR Tulang Bawang Zian Fajri mengatakan, “Hasil Operasi SAR korban tenggelam di sungai jalan raya sakti Menggala ditemukan Meninggal Dunia sekitar pukul 01.43 WIB. Selanjutnya korban dibawa menuju rumah duka.( Fs/Red) 

Nasib Honorer Kode R4 di Seleksi PPPK 2025: Tes Ulang atau Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu


Jakarta, Media Dinamika Global.id.--Bagi peserta seleksi sebelumnya yang mendapatkan kode R4/L, huruf ‘L’ menandakan “Lulus” dan telah mendapatkan formasi.

Namun, bagi mereka yang hanya berstatus R4, artinya mereka belum berhasil mendapatkan penempatan dan disarankan untuk terus memantau informasi rekrutmen berikutnya.

Sinyal Harapan dari Kepala BKN

Di tengah ketidakpastian tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh memberikan pernyataan yang membuka peluang baru.

Setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi II DPR RI dan Menteri PANRB, ia menjelaskan arah kebijakan pemerintah.

“PKN bersama Menpan yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non ASN. Yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus,” ujar Zudan.


Pernyataan ini menjadi angin segar bagi honorer non-database, termasuk kategori R4.

Zudan menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema agar seluruh tenaga non-ASN bisa mendapatkan perlindungan keberlanjutan pekerjaan dan kepastian untuk diangkat sebagai PPPK.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Prioritas Utama: Tenaga honorer yang terdaftar di database BKN tetap menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi PPPK, termasuk dalam skema paruh waktu.

Peluang Baru: Pemerintah tidak menutup pintu bagi tenaga honorer non-database yang telah mengabdi secara terus-menerus selama minimal dua tahun. Mereka akan diakomodasi melalui skema khusus yang sedang dirumuskan.

Proses Berjalan: Proses penataan ini berjalan paralel dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2 yang ditargetkan selesai pada 31 Juli 2025.

Bagi para tenaga honorer berkode R4, meskipun posisi mereka di luar database BKN, pernyataan Kepala BKN memberikan harapan baru.(Sekjend MDG)

Mendagri Menyoroti Realisasi Anggaran APBD Di Seluruh Daerah Termasuk Di Bima NTB


Jakarta
, Media Dinamika Global.id. – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk APBD, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).

Mendagri mengatakan, belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli menguat. Daya beli tersebut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

“Itu (konsumsi rumah tangga) memberikan kontribusi lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang pentingnya belanja pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya sektor swasta. Hal ini perlu diperhatikan lantaran keberadaan sektor swasta sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, dalam semua tingkatan, besar, sedang, kecil, sampai mikro,” jelasnya.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi APBD-nya terbilang tinggi. Sebaliknya, ia juga memberikan atensi kepada Pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah.

Selain itu, Mendagri memberikan catatan terkait realisasi APBD, yakni menekankan agar pendapatan lebih tinggi dibanding belanja.

“Jangan belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, [nanti] tekor,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah berdasarkan data Kemendagri yang diolah pada 6 Juli 2025.

Adapun 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi, yakni: Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara.

Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu: Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Tanah Laut, Karangasem, Mojokerto, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Agam, dan Sijunjung.

Sementara di tingkat kota, yaitu: Banjarmasin, Serang, Bukittinggi, Denpasar, Payakumbuh, Sawahlunto, Tasikmalaya, Padang Panjang, Sukabumi, dan Kediri.

Adapun 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi, yakni: Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu: Luwu Timur, Keerom, Mappi, Sorong, Fakfak, Maybrat, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Halmahera Utara, dan Mamberamo Raya.

Sementara di tingkat kota, yaitu: Tual, Sorong, Gorontalo, Lubuklinggau, Bima, Lhokseumawe, Kupang, Bengkulu, Prabumulih, dan Langsa.

Untuk realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi, 10 daerah teratas adalah: Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Banten.

Kemudian di tingkat kabupaten: Ciamis, Purbalingga, Tangerang, Kulon Progo, Buleleng, Asahan, Sumedang, Serdang Bedagai, Kudus, dan Kebumen.

Untuk di tingkat kota: Banjarbaru, Sukabumi, Serang, Banjar, Sawahlunto, Banda Aceh, Cimahi, Tebing Tinggi, Pariaman, dan Pekalongan.

Sedangkan 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi adalah: Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Aceh, dan Riau.

Kemudian di tingkat kabupaten:

Luwu Timur, Dogiyai, Mamberamo Raya, Mappi, Paniai, Sorong, Keerom, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan.

Sementara di tingkat kota:

Tual, Makassar, Pagar Alam, Balikpapan, Bengkulu, Pekanbaru, Bekasi, Bima, Samarinda, dan Tarakan.(Sekjend MDG)

Menteri Budi Arie Pastikan Kopdes Merah Putih Terlibat Program 3 Juta Rumah


Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan dilibatkan dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan dilibatkan dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Ia mengatakan koperasi desa dapat membantu proses konsolidasi serta pengorganisasian masyarakat desa yang membutuhkan hunian.

"Pasti (dilibatkan), pasti karena kan jauh lebih terkonsolidasi. Tadi kan sudah dirapat, sudah dijelaskan oleh Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan). Ini koperasi desa ini bisa semuanya, bisa mengorganisir masyarakat desa juga, ini sebagai ekonomi usaha rakyat desa," ujar Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/7).

Kopdes juga diharapkan berperan sejak tahap awal pelaksanaan program, termasuk mendata warga desa yang membutuhkan tempat tinggal.

"Ya nanti kan pengkonsolidasiannya, pengorganisirannya, termasuk mendata warga-warga desa yang perlu rumah," ujarnya.

Ia menambahkan koperasi desa berpeluang turut serta dalam penyediaan bahan bangunan, meski pembahasan rinci masih akan dilakukan.

"Ya, ya semuanya nanti. Itu belum dibicarakan, baru pikiran yang bagus karena sinergi ini penting. Tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan," jelas dia.

Meski sudah dipastikan akan dilibatkan, Budi mengatakan belum ada penunjukan langsung atau keputusan teknis lainnya mengenai pelaksanaannya

"Bukan, kan nanti itu belum, belum didiskusikan. Sabar saja dulu. Nanti kita diskusikan dan kita rapatkan," ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebelumnya menyatakan Kopdes Merah Putih akan terlibat dalam program renovasi 2 juta rumah di berbagai wilayah yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Menurut Fahri, koperasi akan berperan dalam penyediaan bahan bangunan, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran ekonomi desa melalui koperasi.

"Kami ingin mengaktifkan koperasi desa merah putih untuk ikut serta dalam penyediaan bahan bangunan untuk renovasi rumah ini," ujarnya

Dalam skema anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk program ini, setiap rumah akan menerima bantuan renovasi sebesar Rp21,8 juta.

Rinciannya, Rp1,8 juta digunakan untuk pelatihan dan administrasi, Rp2,5 juta diberikan langsung ke pemilik rumah, dan Rp17,5 juta dialokasikan khusus untuk bahan bangunan, bagian inilah yang nantinya bisa dikelola oleh koperasi desa.

Fahri menyebut sistem teknis pelibatan koperasi masih disiapkan oleh Wakil Menteri Koperasi, serta akan dipresentasikan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Program renovasi ini merupakan perluasan dari skema bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya mampu merehabilitasi sekitar 140 ribu unit rumah per tahun.(Sekjend MDG)